cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Hukum
Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com
Phone
+6285266065048
Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com
Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Legalitas: Jurnal Hukum
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 20850212     EISSN : 25978861     DOI : https://www.doi.org/10.33087/legalitas
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 323 Documents
 11   12   13   14   15 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA MENURUT PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2015 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF HUKUM INDONESIA Ismiatun Ismiatun; Bunyamin Alamsyah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v9i1.144

Abstract

Peningkatan perbuatan diskriminasi pekerjaan, penghasilan yang layak sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan kemampuan; dan kekerasan yang dialami Pekerja Rumah Tangga  sehingga menjadi korban tindak pidana, disebabkan anggapan Pembantu Rumah Tangga dimasukkan dalam lingkup pekerjaan sektor informal berdampak bahwa Pekerja Rumah Tangga kurang mendapatkan perlindungan hukum. Alasan yuridis mengenai perlindungan Pekerja Rumah Tangga  sebenarnya sudah tertuang dalam Pasal 27 UUD 1945, dinyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Indonesia sebagai Negara hukum maka diberlakukannya Undang  Undang, sebagai hukum positif perlindungan hukum Pekerja Rumah Tangga yang berlaku adalah KUHP, KUHAP, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia (Permenaker)  Nomo 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Rumah Tangga dalam rangka mengatur Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga, perlindungan dasar dan pemberdayaan bagi Pekerja Rumah Tangga dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat setempat. Kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan tersebut belum memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga masih memiliki kelemahan-kelemahan yaitu mengenai hubungan kerja, kemampuan keluarga sebagai tempat bekerja dianggap belum produktif,  Indonesia belum memiliki Undang Undang secara khusus tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan berkaitan dengan terbitnya Permenaker  belum juga diimplementasikan di masyarakat sedangkan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga merupakan wujud nyata Negara dalam memberikan perlindungan sampai lingkup rumah tangga sekalipun. Secara yuridis normative Permenaker No. 2 Tahun 2015 jika diimplementasikan  memiliki kelemahan di masyarakat dikarenakan tidak mendelagasikan amanat Undang Undang yang berkaitan, masih diperbolehkan membuat perjanjian kerja dengan lisan, memberikan kesempatan berupa kesepakatan kedua belah pihak, lebih banyak mengatur LPPRT sebagai lembaga penyalur pekerja rumah tangga.
HAKEKAT KEBERADAAN SANKSI PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA Ruben Achmad
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2013): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v5i2.98

Abstract

Hakekat pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum pidana, ditelusuri melalui aliran klasik, aliran modern, dan aliran teori integratif serta dapat pula ditelusuri melalui teori tujuan pemidanaan. Aliran klasik hakekat pidana dan pemidanaan untuk memberikan penderitaan dan pembalasan sebagai tujuan pemidanaan, aliran modern pidana bukan untuk membalas tetapi untuk memperbaiki terpidana untuk dapat dikembalikan pada masyarakat dengan tujuan untuk pencegahan, teori integratif, hakekat pidana dan pemidanaan selain untuk melakukan pencegaahan sekaligus juga untuk rehabilitasi terpidana. Dalam perspektif Pancasila, pidana dan pemidanaan memperhatikan keseimbangan / harmonisasi kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban.Kata Kunci:     Pidana Dan Pemidanaan, Sistem Hukum Pidana, Aliran Hukum Pidana, Tujuan Pemidanaan
TINJAUAN YURIDIS SIARAN PERTELEVISIAN YANG MENYEBABKAN ANAK MELAKUKAN KEJAHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN Herald Diego; Ibrahim Ibrahim; Ruslan Abdul Gani
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v11i1.167

Abstract

Norma hukum tentang penayangan siaran pertelevisian yang dapat menyebabkan terjadinya kriminalitas anak, dapat dirujuk pada Pasal 57 Undang-Undang Penyiaran. Norma ketentuan pidana tersebut tidak  dapat dijadikan sarana hukum yang efektif untuk menangkal munculnya tayangan televisi yang berdampak pada lahirnya kriminalitas anak, karena perumusannya mengandung sejumlah kelemahan. Kelemahan yang ditemui  menimbulkan  ketidak-adilan serta  berkontribusi secara  nyata terhadap pelemahan penegakan hukum terhadap tindak-tindak pidana penyiaran. Norma kebijakan hukum pidana yang sebaiknya dinormakan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran isi siaran, di dalam Undang-Undang Penyiaran di masa depan adalah norma yang memuat kejelasan dan ketegasan unsur-unsur tindak pidana penyiaran, pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang menjadi pemilik stasiun televisi yang menayangkan siaran yang berpotensi menimbulkan kriminalitas anak, dan norma sanksi pidana minimal di samping pidana maksimal yang telah berlaku saat ini.
KONSTRAKSI PUSAT–DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI Zen Zanibar MZ
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2012): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v3i2.134

Abstract

Prinsip kesatuan Pusat memang pemegang kontrol adalah pusat. Namun demikian pengelolaan pemerintahan lokal tidak atas dasar belas kasihan pusat. Pusat dalam kontek ilmiah adalah konstruksi akademis atau sebuah imaginasi sebagai bentuk justifikasi kekuasaan elit pusat. Padahal daerah adalah realitas dari kekuasaan atas segala sumber daya. Sehubungan hal ini dapat dilihat pada Undang Undang di Indonesia.Kata Kunci: Kontraksi Pusat- Daerah, Pelaksanaan Otonomi
PERANAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI JAMBI Bahtera Perangin-angin; Bunyamin Alamsyah; M Zen Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2014): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v6i2.122

Abstract

 Pada proses Persidangan Anak terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang berbeda dengan layaknya persidangan biasa bagi orang dewasa, dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak. Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas (Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1997 yang diganti dengan Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2012).  Berbicara mengenai Hakim Anak, maka tidak dapat dilepaskan dari peranan hakim pada umumnya. Hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat, terlebih lagi menyangkut putusan yang dijatuhkannya yang akan mempunyai akibat begitu besar terhadap kepentingan publik khususnya terhadap pihak yang berperkara atau terkena perkara. Begitu banyak hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan tersebut harus memperhatikan tujuan pemidanaan, dimana agar orang yang telah dipidana menjadi seorang yang baik dan dapat kembali serta diterima di tengah-tengah masyarakat. Apabila seorang hakim keliru dalam menentukan suatu putusan maka keadilan hukum yang
PENYELESAIAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DI POLRES MUARO JAMBI Arsil Hadi; Ibrahim Ibrahim; Amir Syarifuddin
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016): JUNI
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v8i1.89

Abstract

Ketentuan KUHP tentang perbuatan pidana pencurian ringan, mengandung kelemahan  pada batasan pidana ringan dan jumlah denda yang dapat dijatuhkan. Untuk mengatasi fenomenan hukum tersebut, Mahkamah Agung melakukan inisiasi berupa penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian  Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. (selanjutnya disebut PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 02/2012). Upaya sosialisasi Peraturan Mahkamah ini kepada semua aparat penegak hukum maka dilakukan Nota Kesepakatan yang melibatkan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM,  Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (MAHUMJAKPOL) yang salah satunya pembahasan mengenai restorative justice (penyelesaian sengketa secara damai) melalui mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh  masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula pada tahap penyidikan oleh Kepolisian dan pada tahap persidangan oleh hakim. Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana  pencurian ringan menurut Peraturan Mahkamah   Agung Nomor 2 Tahun 2012 di Polres Muaro Jambi merujuk pada Nota Kesepakatan Bersama MAHUMJAKPOL berdasarkan instruksi oleh Kapolri melalui Kapolda Jambi untuk melaksanakan restorative Justice dan telah diatur di dalam Standar Operasional pelaksanaan restorative justice. Namun di dalam pelaksanaan mediasi masih ditemukan factor penghambat yaitu Kurangnya pemahaman penyidik Polri tentang tindak pidana pencurian yang digolongkan sebagai tindak pidana ringan Tidak adanya Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku, Tidak adanya Persetujuan dari pihak korban / keluarga dan adanya keinginan  untuk memaafkan pelaku, Tidak adanya Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, Pelaku sudah pernah dihukum
EKSISTENSI HUKUM ADAT TERHADAP HUKUM PIDANA Ahmad Suwandi; Zen Zanibar; Ruben Achmad
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 3 (2010): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v1i3.55

Abstract

Hukum adat tidak mengenal hukuman penjara, kurungan atau tutupan, siksaan badan, pukulan atau perantaian karena mengannggap manusia  hidup tidak ada yang tidak akan bertaubat. Adat istiadat ini didukung oleh rakyat yang sekarang ini bertempat tinggal didesa atau kelurahan. Adat istiadat ini telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad dan telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional. Peran serta partisipasi rakyat sangat tinggi sekali, dan mereka sangat mematuhi perintah pejabat desa, sebab pejabat tersebut langsung kepala adat, mereka sendiri yang menetapkan adat istiadat. Adat istiadat dengan mereka tidak dapat dipisahkan sebab mereka hidup dikandung adat, mati dikandung agama karena itu disetiap pembangunan desa mereka berpartisipasi.Kata Kunci: Eksistensi, Hukum Adat, Hukum Pidana
Sikap Dan Tindakan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Premanisme Yang Terjadi Di Masyarakat Suzanalisa Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2013): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v4i1.113

Abstract

Tindak pidana kekerasan premanisme yang sangat lekat dengan pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban dan keamanan maka  diperlukan suatu sikap dan tindakan yang tepat  dilakukan oleh suatu aparat negara yaitu Polri. Polri diperlukan sebagai pencegah dan penanggulangan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban terutama dalam mengusahakan terciptanya ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Upaya pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Premanise, maka pihak kepolisian menempuh dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif.Kata Kunci: Krisis, Kepemimpinan 
PENERAPAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (ABSOLUTE LIABILITY) DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TERHADAP PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI INDONESIA Ika Dwimaya Roza; Ibrahim Ibrahim; Ferdricka Nggeboe
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 5 (2011): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v1i5.79

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi tentang penerapan asas tanggung jawab mutlak terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan di Indonesia dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang telah memasukkan ketentuan-ketentuan pidananya dalam Bab XV yang terdiri dari XVII bab dan 127 pasal dengan memuat delik materil (Pasal 98, 99, dan 112 UUPPLH) dan 16 pasal yang memuat delik formil yaitu Pasal 100 hingga 111, kemudian Pasal 113 hingga Pasal 115 yang ketentuan-ketentuan pemidanaan ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan konsepsi UU No.23 Tahun 1997 yang  memuat ketentuan pidana pada  Bab IX, yang terdiri dari 8 (delapan) pasal, dimulai dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 UUPLH. Penulis mengangkat permasalahan tentang penerapan asas tanggung jawab mutlak dalam setiap aspek hukum dan penegakan hukum lingkungan serta tanggung jawab pidana badan usaha terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tujuan penulis mengangkat permasalahan ini agar dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan untuk mengetahui dan menganalisa rumusan asas tanggung jawab mutlak dan penerapannya dalam penegakan Undang-Undang Lingkungan Hidup di masa mendatan.Kata Kunci: Tanggung Jawab Mutlak, Penegakan Hukum
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI WILAYAH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAMBI (ANALISIS KASUS NO.644/PID.SUS/PN.JMB) Said Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 8, No 2 (2016): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v8i2.23

Abstract

Penulisan mengenai penegakan hukum terhadap perburuan  satwa yang dilindungi di kawasan Taman Nasional Berbak dan sekitarnya merupakan penelitian hukum yuridis empiris dan bersifat deskriptif  analitis. Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan perburuan  satwa yang dilindungi di kawasan Taman Nasional Berbak.Penelitian ini memilih lokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi sebagai analisis dan beberapa data diperoleh dari Taman Nasional Berbak dan sekitarnya. Data yang digunakan adalah data primer  yang diperoleh dari hasil pengamatan serta data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan studi dokumen. Subyek penelitian meliputi pengelola Balai Taman Nasional Berbak, masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya yang ditentukan secara purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode deskriptif analitis dan penulisan disajikan secara deduktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang nomor 5 tahun 1990 bagi aparat penegak hukum masih lemah. Penyebab terjadinya perburuan dan  satwa yang dilindungi adalah adanya jaringan atau sindikat yang terselubung, nilai jual yang tinggi, koleksi pribadi, dan kurang tegasnya penegakan hukum. Kendala dalam penanganan kasus adalah kurangnya koordinasi dari pihak Balai Taman Nasional Berbak, sulitnya melacak pelaku, kondisi kawasan yang luas dengan jumlah personil terbatas, serta kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai jenis satwa yang dilindungi. Usaha yang dilakukan dalam mengurangi perburuan dan satwa liar yang dilindungi adalah dengan cara penanganan konflik satwa dengan manusia, keterlibatan semua pihak dalam menghadapi masalah, dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum.Saran untuk mengurangi tindakan ini adalah pengusutan secara tuntas dan tegas atas kasus yang ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku, upaya pembinaan yang kontiyu kepada masyarakat sekitar hutan, peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum, dan memperhatikan daya dukung petugas kehutanan dalam melakukan pengamanan dan pelestarian kawasan Taman Nasional Berbak.

Page 13 of 33 | Total Record : 323

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): Desember Vol 17, No 1 (2025): Juni Vol 16, No 2 (2024): Desember Vol 16, No 1 (2024): Juni Vol 15, No 2 (2023): Desember Vol 15, No 1 (2023): Juni Vol 14, No 2 (2022): Desember Vol 14, No 1 (2022): Juni Vol 13, No 2 (2021): Desember Vol 13, No 1 (2021): Juni Vol 12, No 2 (2020): Desember Vol 12, No 1 (2020): Juni Vol 11, No 2 (2019): Desember Vol 11, No 1 (2019): Juni Vol 10, No 2 (2018): Desember Vol 10, No 1 (2018): Juni Vol 9, No 2 (2017): Desember Vol 9, No 1 (2017): Juni Vol 8, No 1 (2016): JUNI Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER Vol 7, No 1 (2015): JUNI Vol 6, No 2 (2014): Desember Vol 6, No 1 (2014): Juni Vol 5, No 2 (2013): Desember Vol 4, No 1 (2013): Juni Vol 3, No 2 (2012): Desember Vol 2, No 1 (2012): Juni Vol 1, No 5 (2011): Desember Vol 1, No 4 (2011): Juni Vol 1, No 3 (2010): Desember Vol 1, No 2 (2010): Juni Vol 1, No 1 (2009): Desember Vol 8, No 2 (2016): Desember More Issue