cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Makhrus
Contact Email
makhrus.ahmadi@gmail.com
Phone
+628562933154
Journal Mail Official
makhrus.ahmadi@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan, PO BOX 202 Purwokerto 53182 Kembaran Banyumas
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Muhammadiyah Purwokerto
ISSN : 27152510     EISSN : 26557703     DOI : 10.30595/JHES
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terbit pertama kali pada tahun 2018. Terbit setahun dua kali yakni pada bulan April dan Oktober. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah mengundang peneliti, dosen, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pemikiran reflektif yang progresif. Focus and scope Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yakni hukum ekonomi syariah, ilmu hukum, hukum Islam, dan ekonomi syariah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 152 Documents
 11   12   13   14   15 
Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Kurniangsish, Wahyu
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v5i2.12513

Abstract

Masjid merupakan tempat ibadah umat muslim. Pada masa Rasulullah saw, fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah mahdhah saja, tetapi juga sebagai tempat ibadah sosial ekonomi melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara produktif. Namun lambat laun, fungsi masjid justru semakin terkikis. Masjid yang semula mampu menjadi tumpuan ekonomi masyarakat, justru fungsi tersebut sekarang diambil alih oleh lembaga lain. Lembaga Amil Zakat Sabilal Muttaqin merupakan lembaga pengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada LAZ Masjid Sabilal Muttaqin belum mengarah kepada pengelolaan secara produktif untuk memakmurkan masyarakat. Dimana alokasi dana zakat, Infak, dan Sedekah masjid masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat saja. Selain itu, LAZ Masjid Sabilal Muttaqin menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah hanya kepada dua golongan saja yakni golongan fakir dan miskin. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau field research. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Objek penelitian adalah Lembaga Amil Zakat Masjid Sabillal Muttaqin Sidorejo, Tingkir Lor, Tingkir, Salatiga. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan teknik miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Sistem pengelolaan ZIS pada LAZ Sabillal Muttaqin terdiri dari tiga proses yakni penghimpunan, pendistribusian, dan pertanggungjawaban. (2) Pengelolaan ZIS pada LAZ Sabillal Muttaqin sudah sesuai dengan syariat Islam, namun kedepan pendistribusian ZIS hendaklah lebih diperluas kepada mustahik lain.  
Pertimbangan Pengambilan Pajak dari Pemilik Bitcoin di Indonesia Anggraeni, Sinta
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2022): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v5i1.12775

Abstract

In this modern era, sellers will do their best to have people purchase their things. Globalisation era has a strong connection to advanced technologies. It is not only science that gets more advanced, almost every aspect in modern society will grow and develop better and better. Nowadays, peopla do not only use physical currency such as coins and money. People now are being exposed to Bitcoin. It is a new means of transaction that has been widely known for the last 4 years. Digital money such as bitcoin kind of has complicated calculation, thus its nominal gets bigger and bigger each year. This bitcoin phenomenon is not only popular in indonesia. Some other countries even try to ban it. However, there are more countries that make bitcoin legal. In indonesia, bitcoin users are not proected by any laws if some unexpected circumtances happen. The reason why cryptocurrency is not legal yet in Indonesia is because bitcoin cannot be easily taxed. It happens because bitcoin is used without any third party; only between bitcoin beholders. The country and its financial departments cannot intervene. Thus, they cannot tax bitcoin beholders, which commonly hold huge nominals that can reach million hundreds of rupiah.
Penentuan Kelayakan Nasabah dalam Pengenaan Biaya Ta’widh/Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra) Lina, Dian Aura; Hosen, Muhammad Nadratuzzaman
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2022): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v5i1.13108

Abstract

Penelitian ini menganalisis putusan hakim pada putusan nomor 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra, apabila merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUHPerdata serta Fatwa DSN MUI maka untuk nominal biaya ta’widh/ganti rugi ini seharusnya merupakan biaya riil yang merupakan kerugian yang diderita langsung, bukan kerugian yang ditaksir akan terjadi dan mengenai nasabah dalam keadaan force majeure (keadaan memaksa) ini seharusnya tidak dikenakan dikenakan biaya ta’widh/ganti rugi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui apakah putusan dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pengenaan biaya ta’widh sudah sesuai, dan menganalisis penyelesaian sengketa putusan nomor 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra dari segi tergugat yang dalam keadaan Collapse (keadaan memaksa/force majeure). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative, yaitu menggunakan studi kasus pada perkara putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), hasil yang dicapai dari adanya penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan evaluasi bagi kinerja hakim agar lebih baik lagi dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pengenaan biaya ta’widh. Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwasanya pengenaan biaya ta’widh oleh hakim sebesar 10% belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi mengenai tergugat yang dijatuhkan hukum berupa perbuatan wanprestasi/ingkar janji sudah tepat.
Penyelesaian Sengketa Pengaduan Nasabah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kantor OJK Purwokerto Hidayaturrochman, H; Syufaat, Syufaat
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2022): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v5i1.13580

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia sebagai lembaga pengatur dan pengawas di sector jasa keuangan, maka memiliki tugas utama untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen di sektir jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa pengaduan nasabah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pada masa pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi atas penyelesaian pengaduan nasabah Lembaga Jasa Keuangan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan memiliki 2 (dua) tahap yaitu Internal Dispute Resolution (IDR) dan External Dispute Resolution (EDR). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengembangkan APPK yang merupakan sistem terintegrasi yang akan mempermudah semua pihak yang berkepentingan dalam penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Nasabah/Konsumen dalam masa pandemi Covid-19. Kendala penyelesaian sengketa melalui sistem APPK membutuhkan waktu dan kurangnya pemahaman nasabah.
Strategi Pemasaran Produk Tabungan Meningkatkan Minat Masyarakat di Bank Syariah Indonesia KCP Takalar Sulawesi Selatan A, Asmawati; T, Trimulato; I, Ismawati
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v5i2.13792

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran produk tabungan dalam meningkatkan minat Menabung masyarakat di Bank Syariah Indonesia KCP Takalar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, studi lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, dilengkapi dengan data sekunder dari beberapa sumber yang relevan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan, dan penelitian ini menggunakan teknik pengolah dan analisi data dengan editing data, cooding data, serta identifikasi data, kemudian melakukan analisi data dimana teknik analisi data yaitu deskriptif kualitati untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh, serta melakukan pengujian keabsahan data. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi pemasaran yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Takalar menerapkan empat unsur dari marketing mix yaitu produk (product), harga (price), tempat (place), promosi (promotion). Dalam meningkatkan minat menabung masyarakat dapat dilihat dari strategi marketing mix yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Takalar, seperti yang dikemukakan bahwa nasabah tertarik menabung dikarenakan melihat dari segi harga (price) dan tempat (place).
Teori Uang dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Sumiati, Sumiati; Janwari, Yadi; Jubaedah, Dedah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2023): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v6i1.14197

Abstract

Penelitian ini di dasari atas pemahaman secara prinsip yang tidak dapat dipungkiri bahwa uang dibutuhkan dalam hidup manusia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah seorang pakar Islam yang membahas analisis ekonomi mikro dan fungsi uang adalah Imam Al-ghazalî. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemikiran Al-ghazali mengenai konsep uang dan permasalahannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uang adalah nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada manusia dan mendorongnya untuk menikmati nikmat tuhan itu, menurut Al-ghazalî fungsi uang dipandang sebagai satuan hitung (qiwam al-Dunya), pengukur nilai barang (hâkim mutawasith) dan alat tukar/medium of exchange (al-mu’awwidlah). Berhubungan penimbunan uang Imam Al-ghazalî secara tegas melarang praktek tersebut, hal ini dikarenakan uang yang ditimbun akan dapat menyebabkan kelangkaan terhadap produktifitas dan menimbulkan lonjakan harga dan akan berkontribusi terhadap lumpuhnya roda perekonomian, begitupun dalam masalah uang yang dipalsukan, pencetakan dan pengedaran uang palsu yang dipandang berbahaya.
Dynamics of Sharia Economic Dispute Resolution Regulations in the Sociology of Law Nurjaman, Muhamad Izazi; Arifin, Tajul; Athoillah, M.; Witro, Doli; Pary, Hulaiva
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v5i2.14386

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan sebuah lembaga dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Berbagai regulasi telah disusun untuk memberikan kewenangan kepada sebuah lembaga. Namun demikian, berbagai regulasi tersebut tentunya menimbulkan gejolak di masyarakat, akibat adanya ketumpangtindihan regulasi, dua kewenangan lembaga, dan substansi regulasi yang memiliki banyak penafsiran hukum. Tujuan penelitian ini mencoba memaparkan analisis dinamika regulasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam pandangan sosiologi hukum. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan fakta bahwa kedudukan sosiologi hukum memberikan pengaruh terhadap dinamika perubahan penyusunan regulasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui adanya gejolak kebutuhan, gejolak kepastian hukum dan gejolak efisiensi penyelesaian sengketa yang berasal dari masyarakat. Sehingga dinamika perubahan regulasi tersebut mencoba mewujudkan kebutuhan para pelaku bisnis ekonomi syariah dalam mencari keadilan dan kepastian hukum.
Pandangan Maqashid Al-Syariah Terhadap Ekploitasi Lobster di Kabupaten Simeulue Ibrahim, Edwar; Ikhwan, M.; Sanusi, Firman
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2023): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v6i1.14450

Abstract

Penelitian ini menjelaskan ekploitasi lobster di Kabupaten Simeulue dalam perspektif maqashid al-syariah. Lobster merupakan sumber daya alam hewani yang bermanfaat bagi manusia baik sebagai sumber protein maupun sebagai sumber pendapatan (ekonomi). Lobster merupakan salah satu komoditas yang banyak diminati, di kancah bisnis lobster, menyasar pangsa pasar lokal dan dunia. Lobster dianggap punah jika ada penangkapan ikan terus menerus yang tidak mempertimbangkan perlindungan biota laut tersebut. Maka penelitian ini diusulkan untuk mengetahui praktik eksploitasi lobster di Kabupaten Simeulue dengan pendekatan maqashid al-syariah. Menempatkan maqashid al-syariah sebagai pisau analisis dinilai mampu mengungkap tujuan hukum Islam universal, termasuk perlindungan alam (hifz al-bi'ah) dalam hal ini perlindungan lobster. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan. Pertama, praktik pemanfaatan lobster di Kabupaten Simeulue dimulai dengan penangkapan lobster di laut lepas oleh nelayan kemudian memperdagangkannya kepada konsumen atau agen pengumpul dengan harga jual rata-rata Rp. 370.000,00.-/Kg. Kedua, Penangkapan Lobster yang dilakukan oleh nelayan dinilai tidak memperhatikan kelestarian Lobster karena nelayan juga menangkap Lobster di bawah standar (kurang dari 1 ons) dan masih tergolong baby Lobster. selain itu nelayan juga menangkap Lobster yang mengandung telur sehingga keberadaan Lobster di Kabupaten Simeulue semakin langka. Ketiga, dalam perspektif maqashid al-syariah Islam memiliki orientasi untuk menjaga kelestarian alam dari kerusakan (dar'ul mafasid wa jalbul mashalih) termasuk melestarikan lobster (hifz al bi'ah).
Transformasi Arisan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Rahmawati, Safira; Istianah, Istianah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v5i2.14650

Abstract

Arisan merupakan tradisi masyarakat dalam upaya saling tolong-menolong dan menjaga tali silaturahmi untuk memenuhi kebutuhan. Seiring berkembangnya teknologi, arisan juga bisa dilakukan secara online dan macam-macam arisan juga berbagai jenis. Salah satunya yaitu, arisan menurun. Sesuai dengan penelusuran awal peneliti, arisan menurun memiliki keunikan tersendiri, maka perlu adanya pengkajian mengenai praktik arisan menurun online dalam Hukum Ekonomi Syariah untuk mengantisipasi masyarakat agar tetap bermuamalah pada jalan yang di ridhoi oleh Allah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik arisan menurun online di Kabupaten Purbalingga dan mengkaji arisan menurun tersebut dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan gambaran data yang diperoleh dan megkajinya dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah untuk mendapatkan kesimpulan umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan menurun online di Kabupaten Purbalingga masih belum memenuhi prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan masih mengandung usnur-unsur yang dilarang dalam ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan dalam praktik arisan menurun online terdapat perbedaan jumlah iuran setiap anggota dan terdapat kelebihan uang yang terkumpul setiap kali putaran yang mana hal itu tidak semua anggota arisan menyadarinya. Dari kedua hal tersebut, arisan menurun online di Kabupaten Purbalingga ini mengandung unsur Riba yang sangat jelas. Dengan adanya fakta seperti ini, arisan yang dilakukan sudah berbeda dari akad arisan dan lambat-laun arisan akan bertansformasi menjadi suatu pengelola jasa simpan pinjam
Penyelesaian Sengketa Akad Salam dalam Situasi Pandemi Covid-19 Menurut Teori Keadaan Darurat (Zhuruf Thori’ah): Studi Komparasi Teori Keadaan Darurat Zhuruf Thori’ah dengan Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Purnomo Sidhi, Syailendra Sabdo Djati; Arifin, Muhamad; Rosyadi, Imron
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v5i2.14656

Abstract

Penelitian ini mengkomparasikan antara penyelesaian sengketa akad salam menurut teori zhuruf thori’ah dan fatwa DSN-MUI. Untuk mengetahui sejauh mana penggunaan teori zhuruf thori’ah dalam fatwa DSN-MUI mengenai jual beli salam. Metode yang digunakan kualitatif berupa studi pustaka dengan metode komparasi. Penyelesaian sengketa akad menurut teori zhuruf thori’ah terdiri dari litigasi dan non litigasi yang terdiri dari: Pembatalan akad (fasakh), Mengurangi kewajiban yang memberatkan sampai batas wajar, yang memiliki turunan berupa: mengurangi kewajiban yang memberatkan, menangguhkan pelaksanaan akad, menambahkan kewajiban akad yang sesuai sebagai ganti kewajiban yang sulit terlaksana. Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI berupa pembatalan kontrak, musyarawah atau melalui Basyarnas. Hasil komparasi antara teori zhuruf thori’ah dan fatwa DSN-MUI dalam penyelesaian sengketa akad salam, menghasilkan kesimpulan bahwa secara garis besar fatwa DSN-MUI sudah mempertimbangkan dan mengikuti teori keadaan darurat (zhuruf thori’ah) yang berpengaruh dalam akad, namun belum dijelaskan secara eksplisit dalam teks fatwa.

Page 13 of 16 | Total Record : 152

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): Oktober Vol. 7 No. 1 (2024): April Vol. 6 No. 2 (2023): Oktober Vol. 6 No. 1 (2023): April Vol. 5 No. 2 (2022): Oktober Vol. 5 No. 1 (2022): April Volume 5, No. 1, April 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): Oktober Volume 4, No. 2, Oktober 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): April Volume 4, No. 1, April 2021 Vol. 3 No. 2 (2020): Oktober Volume 3, No. 2, Oktober 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): April Volume 3, No. 1, April 2020 Volume 2, No. 2, Oktober 2019 Vol. 2 No. 2 (2019): Oktober Volume 2, No. 1, April 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): April Vol. 1 No. 2 (2018): Oktober Volume 1, No. 2, Oktober 2018 Vol. 1 No. 1 (2018): April Volume 1, No. 1, April 2018 More Issue