cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Makhrus
Contact Email
makhrus.ahmadi@gmail.com
Phone
+628562933154
Journal Mail Official
makhrus.ahmadi@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan, PO BOX 202 Purwokerto 53182 Kembaran Banyumas
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Muhammadiyah Purwokerto
ISSN : 27152510     EISSN : 26557703     DOI : 10.30595/JHES
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terbit pertama kali pada tahun 2018. Terbit setahun dua kali yakni pada bulan April dan Oktober. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah mengundang peneliti, dosen, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pemikiran reflektif yang progresif. Focus and scope Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yakni hukum ekonomi syariah, ilmu hukum, hukum Islam, dan ekonomi syariah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 61 Documents
 1   2   3   4   5 
Pengembangan Desa Wisata Berbasis Ekonomi Rumah Tangga di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan. Nuringsih Nuringsih; Lismawati Lismawati; Andi Nuddin; Trimulato Trimulato
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 2, No. 2, Oktober 2019
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (881.314 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v2i2.5721

Abstract

Kontribusi dalam peningkatan suatu perekonomian dapat bersumber dari berbagai kegiatan. Diantaranya melalui kegiatan ekonomi desa. Khususnya bagi daerah pedesaan yang memiliki potensi sumber daya yang melimpah, serta membutuhkan perhatian dan pengembangan dalam pengelolaannya. Saat ini sudah banyak desa-desa yang masuk dalam kawasan konservasi, memiliki banyak sumber daya yang dapat meningkatkan perekonomian desa tersebut. Salah satu diantaranya yaitu desa Lejja Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan. Saat ini banyak dikunjungi wisatawan dan dijadikan sebagai taman wisata alam. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi dan upaya untuk mendukung desa wisata berbasis ekonomi rumah tanggayang ada di desa Lejja Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi lapangan, dengan sifat penelitian kuantitatif. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu Analisis Deskriptif dan Analisa Interpretatice Structural Modeling (ISM). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Ekonomi Rumah Tangga di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Lejja Kabupaten Soppeng.Hasil Analisis Interpretatice Structural Modeling (ISM) mengenai strategi pengembangan desa wisata berbasis ekonomi rumah tangga di kawasan konservasi taman lejja di kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa dari 12 sub-elemen yang diduga, 7 sub elemen diantaranya merupakan strategi pengembangan desa wisata berbasis ekonomi rumah tanggayang memiliki daya penggerak.
Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara Nur Iftitah Isnantiana
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 2, No. 1, April 2019
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.061 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v2i1.4470

Abstract

Hukum pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu hukum harus dapat ditegakkan dan berjalan sesuai kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Manusia yang hidup bermasyarakat dalam suatu negara, mau tidak mau dalam tahap perkembangan kehidupannya akan selalu dihadapkan terhadap sebuah aturan atau hukum yang berlaku. Hukum harus ditegakkan tanpa adanya tebang pilih dalam pelaksanaan hukum oleh para penegak hukum yang didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi dalam penegakan hukum.Pada dasarnya hukum adalah tatanan dan aturan yang dibuat oleh negara, yang bertujuan untuk mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat di suatu negara, sehingga tercipta keadilan dan kedamaian di negara tersebut. Bila penegakkan hukum tidak berjalan dengan baik dapat berakibat  terjadinya chaos di tengah masyarakat, dan runtuhlah negara.  Sebaliknya jika penegakkan hukum berjalan dengan baik akibatnya keadilan dan kedamaian masyarakat terpelihara dan terjaga sehingga negara bisa tetap berdiri. Oleh karena itu, hukum dapat berperan sebagai pilar negara.
Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Mahsun ismail
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 1, April 2018
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.672 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v1i1.3714

Abstract

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari sistem peradilan pidana  mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah diadili, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Namun disisi lain tidak jarang hak-hak tersangka kadangkala dikesampingkan dengan adanya tindakan diskriminasi maupun tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang menjurus pada self-incrimination. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan terhadap hak-hak tersangka merupakan ciri dari proses hukum yang adil yang berpijak pada rule of law.
Implementasi Wakaf Uang di KSPPS Mitra Anda Sejahtera Semarang dan Fungsinya bagi Kesejahteraan Umat Syifa Mufidah; Ida Nurlaeli
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 2, No. 2, Oktober 2019
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.265 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v2i2.5175

Abstract

Dalam penerapannya, wakaf tunai yang mengacu pada model dana abadi dan dapat menerbitkan sertifikat wakaf tunai dengan nominal yang berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan target atau sasaran yang akan dituju. Disinilah letak keunggulan dari wakaf tunai, yaitu dapat menjangkau pada seluruh segmen masyarakat yang beragam. Maka dari itu kami ingin menulis tentang Implementasi Wakaf Uang di KSPPS Mitra Anda Sejahtera Semarang dan Fungsinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui cara penghimpunan, investasi dan penyaluran wakaf uang di KSPPS Mitra Anda Sejahtera. Field research ini dilakukan dengan mengamati dan menilai secara langsung realita yang ada. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive (nonrandom sampling). Penelitian ini menghasilkan bahwa penghimpunan dana wakaf uang di Baitul Maal KSPPS Mitra Anda Sejahtera melalui “jemput bola” ke wakif, syiar di sosial media, pengelolaan wakaf uang dengan investasi deposito, jual beli hewan quban, peminjaman untuk modal usaha dengan bagi hasil, hambatan berupa kurangnya SDM dan relasi yang dimiliki, penyaluran dana wakaf uang untuk program membeli ambulans dan memanfaatkannya untuk pelayanan masyarakat, pengadaan Al-quran di pesantren Tahfidzul Quran, santunan guru, dakwah, kemanusiaan atau bencana alam, kesehatan, anak yatim dan pinjaman kebajikan atau qardhul hasan
Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah Supriadi Supriadi; Ismawati Ismawati
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 3, No. 1, April 2020
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v0i0.7002

Abstract

Prinsip dalam perbankan syariah penting sebagai dasar yang dapat dijadikan pokok berpikir terkait pondasi muamalah dan segala transaksi di dalam dunia perbankan syariah. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah tersebut ialah prinsip bebas maghrib (maysir, gharar, haram, riba, dan batil), kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah, dan prinsip yang didasarkan pada akad. Ketiga prinsip tersebut pada intinya mengacu kepada syariah Islam dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis sehingga harus diimplementasikan di dalam berbagai kegiatan operasionalnya.
Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Moch. Khoirul Anwar
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 3, No. 1, April 2020
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v0i0.7112

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal telah diimplementasikan pada tanggal 17 Oktober 2019 bersifat mandatory atau bersifat wajib bagi pelaku usaha, baik pelaku usaha besar, menengah kecil dan mikro. Munculnya Undang-Undang tentang kewajiban halal tersebut menimbulkan berbagai respon positif maupun negatif dari para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha Rumah Potong Ayam (RPA). Jenis penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Informan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha RPA, LPPOM MUI, dan Dinas Peternakan di provinsi jawa timur. Hasil penelitian ini dilihat dari berbagai aspek kognitif, afektif, dan konatif atau psikomotorik dari pelaku RPA yang memiliki skala usaha berbeda-berda.
Peran Etika Bisnis dan Kunci Sukses dalam Pemasaran Syariah Akhmad Yusup
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 3, No. 1, April 2020
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v0i0.7139

Abstract

ABSTRAKPerkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 memicu dampak positif bagi pelaku usaha dan masyarakat diberbagai sektor industri, khususnya pada sektor ekonomi dalam kegiatan berbisnis. Akan tetapi, tidak dipungkiri dengan adanya hal tersebut ternyata merubah esensi daripada hakikat praktik bisnis, seperti halnya didalam pemasaran yang diajarkan oleh Islam, walaupun banyak cara untuk menyelesaikanya. Studi ini mendiskusikan fenomena etika bisnis para pelaku usaha dan masyarakat dalam menjalankan praktik bisnis yang terkadang mengabaikan prinsip-prinsip syari’ah. Selain itu, studi ini juga akan membahas beberapa kunci sukses dalam pemasaran syari’ah. Kajian ini dibangun dengan metode penelitian kualitatif melalui dukungan literatur jurnal, buku, media berita online, dan catatan resmi lainnya yang memiliki tingkat relevansi yang sesuai dengan pembahasan yang dibutuhkan. Sumber-sumber akan ditelaah untuk mengkontruksi realita dan memahami maknanya, kemudian dilakukan analisis, sehingga dapat diketahui kesesuaian data, kelayakan norma, dan gagasan-gagasan normatif yang baru. Kajian ini menyimpulkan dengan berkembangnya sektor ekonomi dalam kegiatan berbisnis pada era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi perilaku etis dalam Islam, dan etika perilaku para produsen dan konsumen. Selain itu, terdapat kunci kesuksesan yang diajarkan oleh Rasulullah Saw sebagai modal penting untuk memenangkan persaingan di era pemasaran modern. Kata Kunci: Etika Bisnis, Pemasaran Syari’ah, Kunci Sukses ABSTRACTThe development of the Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0 triggered a positive impact on businesses and public in various industrial sectors, especially in the economic sector in business activities. However, it is undeniable that this has changed the essence of the nature of business practices, as in marketing taught by Islam, although there are many ways to solve them. This study discusses the phenomenon of business ethics among business people and the community in carrying out business practices that sometimes ignore sharia principles. In addition, this study will also discuss several keys to success in sharia marketing. This study was built with qualitative research methods through the support of journal literature, books, online news media, and other official records that have a level of relevance in accordance with the discussion needed. The sources will be examined to construct reality and understand its meaning, then an analysis is carried out, so that data suitability, norm feasibility and new normative ideas can be identified. This study concludes with the development of the economic sector in business activities in the era of the Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0, there are factors that influence ethical behaviour in Islam, and ethical behaviour of producers and consumers. In addition, there are keys to success taught by Rasulullah Saw as important capital to win the competition in the era of modern marketing.Keywords: Business Ethics, Shariah Marketing, Keys to Success
Analisis Kinerja Keuangan untuk Menilai Keunggulan Bersaing pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Asyraf Mustamin; Ismawati Ismawati; Trimulato Trimulato
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 3, No. 1, April 2020
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v0i0.6966

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pelaksanaan penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh Bank Mandiri Syariah Indonesia secara menyeluruh yaitu dari sisi kinerja keuangan yang menjadi salah satu dasar keunggulan bersaing bagi perusahaan yaitu dari aspek keuangan. Studi ini dilaksanakan dengan menganalisis Laporan keuangan Bank Mandiri Syariah selama tiga tahun yaitu tahun 2013-2015. Adapun analisis yang dignakan untuk menilai kinerja keuangan Bank Mandiri Syariah ialah analisis rasio analisis likuiditas, Analisis Rasio likuiditas dipilih karena merupakan rasio untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih oleh suatu perusahaan. Dengan kata lain dapat membayar kembali pencairan dana depositnya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank Mandiri Syariah cukup baik dan mampu memenuhi kebutuhannya dengan rasio likuiditas yang ada padahal Bank Mandiri syariah tidak menjalankan sistem bunga pada pengoprasiannya serta tidak bergerak dalam sektor produksi.
Pengujian Freies Ermessen Atas Legislasi Semu Kepala Daerah Nehru Asyikin
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 3, No. 1, April 2020
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v0i0.7171

Abstract

Kebebasan membuat peraturan atau freies ermessen melalui Legislasi semu (aturan kebijakan tersebut) merupakan doktrin dalam hukum tata pemerintahan yang dikeluarkan eksekutif baik di pusat atau di daerah, namun beberapa legislasi semu berupa Surat Edaran Kepala Daerah yang menuai polemik di antaranya Surat Edaran Nomor 180/8883/2019 dan Surat Edaran Nomor 450/1/2020. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini bahwa Kepala daerah diberikan hak konstitusional untuk menetapkan peraturan kebijakan, kepala daerah diberikan hak untuk membuat aturan bagi wilayah administratifnya berupa Surat Edaran (SE), Petunjuk Pelaksana Petunjuk Operasional atau Petunjuuk Teknis, Instruksi, Pengumuman. pengujian dapat dilakuakn dengan menggunakan asas-asas umum pemerintah yang layak yang dilakukan oleh peradilan tata usaha negara Sedangkan unsur yang diuji adalah dengan diuji dengan asas rasionalitas atau kepantasan dan secara isi substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan peraturan kebijakan tidak memuat sanksi berupa sanksi pidana, sanksi pemaksa, hal ini karena peraturan kebijakan tidak memuat sanksi tersebut karena sanksi tersebut hanya boleh di muat dalam undang-undang dan peraturan daerah (Perda). Peraturan kebijkana boleh mencantumkan sanksi dalam isi substansinya hanya sebatas sanksi administratif.
Sustainable Development Strategy on Poultry Industry in Indonesia Saptana Saptana; Rahmat Fadhil; Atika Dyah Perwita
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 3, No. 1, April 2020
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v0i0.6969

Abstract

Development of poultry industry that had been running in Indonesia which more emphasized in economic growth aspect, on one side has succeeded in increasing production, but on the other side it caused negative impact toward business and environmental sustainability. A new paradigm reorientation of poultry industry development was needed in terms of direction, strategy and policy. This paper aimed to study the success and the failure of poultry industry development by conventional approach, paradigm of sustainable poultry industry development, concept and implementation of integrated business partnership, and future perspective. The results of this study showed that the development of poultry industry by conventional approach had generated negative impact toward business stability and sustainability, also toward environmental sustainability. The paradigm of sustainable poultry industry development could be used as an alternative strategy in improving farmers welfare while maintaining environmental sustainability. This paradigm could work well if it was integrated with an integrated business partnership strategy from upstream to downstream. In order to support this effort, consolidation of poultry industry institutions from upstream to downstream was required, so that integration of product processes and between business people could be achieved.

Page 3 of 7 | Total Record : 61

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2024): Oktober Volume 5, No. 1, April 2022 Volume 4, No. 2, Oktober 2021 Volume 4, No. 1, April 2021 Volume 3, No. 2, Oktober 2020 Volume 3, No. 1, April 2020 Volume 2, No. 2, Oktober 2019 Volume 2, No. 1, April 2019 Volume 1, No. 2, Oktober 2018 Volume 1, No. 1, April 2018