cover
Contact Name
Makhrus
Contact Email
makhrus.ahmadi@gmail.com
Phone
+628562933154
Journal Mail Official
makhrus.ahmadi@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan, PO BOX 202 Purwokerto 53182 Kembaran Banyumas
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
ISSN : 27152510     EISSN : 26557703     DOI : 10.30595/JHES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terbit pertama kali pada tahun 2018. Terbit setahun dua kali yakni pada bulan April dan Oktober. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah mengundang peneliti, dosen, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pemikiran reflektif yang progresif. Focus and scope Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yakni hukum ekonomi syariah, ilmu hukum, hukum Islam, dan ekonomi syariah.
Articles 61 Documents
Pengelolaan Sumberdaya Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Yogyakarta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 M Qori Oktohandoko
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 2, No. 2, Oktober 2019
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.313 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v2i2.5612

Abstract

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran atau kontribusi BUMD. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, telah memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan usahanya  yang berbentuk BUMD, dengan pembatalan UUNo. 7 Tahun 2014 Tentang Sumber Daya Air, Pemerintah daerah sangat berpeluang mengembangkan BUMD di bidang air, yang saat ini di kelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini berupaya untuk mengaplikasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, terhadap pelaksanaan dalam menjalankan Badan Usaha Milik Daerah, yang bergerak dalam usaha pengelolaan sumber daya air, sebagai wujud dari hak menguasai negara atas suatu yang menguasai hidup orang banyak.
Pengelolaan Dana Tabarru’ pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Amalia Fadilah; Makhrus Makhrus
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 2, No. 1, April 2019
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.217 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v2i1.4416

Abstract

Salah satu hal yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional yakni adanya dana tabarru’ pada asuransi syariah. Dana tabarru’ merupakan dana tolong menolong atau hibah. Artikel ini mendiskusikan mengenai pengelolaan dana tabarru’ dan kesesuaian dalam mengelola dana tabarru’ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 53/ DSN-MUI/ III/ 2006 tentang akad tabarru’. Oleh sebab itu, hasil penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sedangkan objek penelitian berada di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa setiap produk asuransi yang terdapat di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto telah menerapkan akad tabarru’. Pengelolaan dana secara keseluruhan terbagi menjadi tiga yaitu dana peserta, dana perusahaan, dan dan tabarru’. Dana tabarru’ menjadi dana tolong menolong antar peserta asuransi syariah yang terkena musibah yang pembayaran klaim dialokasikan langsung dari pos dana tabarru’ yang dipisahkan dari dana lainnya. Dana tabarru’ dapat diambil dengan cara pengajuan klaim, tanpa pegajuan klaim, maka dana tabarru’ tidak dapat diambil. Sementara dalam aspek pengelolaan dana tabarru’ yang terkumpul oleh pihak perusahaan asuransi syariah diinvestasikan ke dalam instrumen investasi yang berbasis syariah dan hasil investasinya diberikan kembali ke rekening tabarru’ milik peserta. Serta secara umum pengelolaan dana tabarru’ pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto telah sesuai dengan prinsip syariah.
Praktik Akad Murabahah Produk Pembiayaan Hunian Syariah di Bank Muamalat Cabang Purwokerto Anita Khoerunnisa; Mintaraga Eman Surya
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 2, Oktober 2018
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.783 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v1i2.3927

Abstract

Pembiayaan Hunian Syariah pada Bank Muamalat cabang Purwokerto adalah produk pembiayaan membantu usaha nasabah dapat membeli, membangun ataupun merenovasi properti maupun pengalihan take-over pembiayaan properti dari bank lain. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa praktik akad murabahah pada produk pembiayaan hunian syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui aplikasi akad Murabahah Produk Pembiayaan Hunian Syariah dan mengetahui adakah perbedaan antara teori dan praktik pada akad Murabahah dilihat dari kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Sumber data adalah wawancara, dokumentasi, observasi dan data sekunder yang diperoleh literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad Murabahah Produk Pembiayaan Hunian Syariah. Akad yang digunakan adalah murabahah (jual beli) dengan margin, terutama untuk rumah yang telah dibangun yaitu pemesan barang (rumah) dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati, serta pembayaran dengan nilai tertentu yang telah disepakati pula.
Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam Pemberdayaan Perekonomian Mustahik di Banyumas Tahun 2010-2014 Azqiyatul Mu’takhiroh; Ida Nurlaeli
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 1, April 2018
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.555 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v1i1.3711

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi lembaga amil zakat infaq shadaqah dalam mengatasi pemberdayaan perekonomian mustahik di Banyumas. Jenis penelitian ini menggunakan  metode deskriptif kualitatif yang penulis laksanakan dengan menggunakan data kualitatif. Dalam pengumpulan data mennggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah  (1) zakat sangat berperan dalam pemberdayaan perekonomian mustahik hal ini terbukti dengan berkembangnya usaha dari para mustahik yang semakin meningkat, (2) penghimpunan dana zakat, infaq, shaqdaqah (ZIS) diperoleh dengan cara jemput zakat atau dengan cara muzakki menyerahkan dana kepada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), (3) berkembangnya usaha yang dilakukan oleh mustahik dapat menajdi tolak ukur seberapa besar strategi yang dilakukan LAZISMU dalam pemberdayaan perekonomian mustahik, (4) pengelolan dan pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) diprioritaskan pada program pendayagunaan yang produktif, (5) adanya faktor penunjang yaitu mempunyai sumber daya manusia yang baik dan manajemen pengelolaan yang kreatif, (6) adanya faktor penghambat yaitu masih banyaknya dari para pengurus Muhammadiyah yang belum memiliki kesadaran untuk membayar zakat, infaq, shadaqah (ZIS) , minimnya respon dari para AUM untuk dapat bersinergi dengan LAZISMU untuk bekerjasama.
Pendekatan Teori Hukum Progresif dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) di Indonesia Satria Sukananda
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 2, Oktober 2018
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.963 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v1i2.3924

Abstract

Potensi-potensi penyimpangan dalam berhukum melahirkan apa yang disebut jurang hukum (legal gaps). Jurang atau lacuna yang terjadi sesungguhnya berproses melalui pola-pola sederhana. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat senantiasa berproses, sedangkan hukum positif cenderung mengkristal sebagai produk, ketika persentuhan ini terjadi, ada kemungkinan hukum positif tadi tidak secara tepat mampu menjawab kebutuhan dalam peristiwa konkret. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pendekatan teori hukum progresif dapat menjawab permasalahan tersebut. Progresifitas dalam berhukum menuntut ada keberanian untuk melakukan terobosan guna mencairkan kebekuan tadi, sekaligus membangun jembatan diatas jurang hukum (legal gaps) tadi melalui penemuan-penemuan hukum agar dapat menseleraskan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia
Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas Septi Wahyuningsih; M Makhrus
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 2, No. 2, Oktober 2019
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (638.026 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v2i2.5720

Abstract

Kemiskinan menjadi permasalahan utama dalam perkembangan sebuah Negara. Penduduk Kabupaten Banyumas mayoritas beragama islam, zakat merupakan salah satu instrument dalam islam yang memiliki peranan penting dalam pengentasan kemiskinan jika terkelola dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan dan program zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan data primer berupa data laporan tahunan BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Banyumas serta menggunakan teori pendekatan (CIBEST) Center for Islamic Business and Economic Studies dengan analisis data mensinkronsasikan data penelitian dengan teori sebagai penunjang yang menghasilkan sebuah simpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat Kabupaten Banyumas sebagian besar digunakan untuk kegiatan konsumtif yang ditunjukkan dengan 60% untuk konsumtif dan 40% untuk produktif. Sementara pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas meliputi bantuan modal usaha, bantuan sarana prasarana, bantuan ternak, usaha binaan, kantin sehat, pelatihan skill, beasiswa pendidikan, dan pemberdayaan usaha kecil menengah. Program yang dilakukan kedua organisasi tersebut bersifat charity dan pemberdayaan. Program zakat produktif yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas dalam pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pendekatan CIBEST menunjukan bahwa program pemberdayaan terdapat peningkatan jumlah pendapatan usaha, stimulant, kesadaran spiritual, dan perubahan paradigma pada mustahik. Hambatan yang dihadapi organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas dalam pengentasan kemiskinan yakni kurangnya koordinasi dengan mitra program pemberdayaan, lemahnya pengawasan, kurangya sumber daya manusia, dan evaluasi
Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia M. Makhrus
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 2, No. 1, April 2019
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.552 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v2i1.4458

Abstract

Artikel ini membahas mengenai pengelolaan zakat produktif dan dampaknya dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai organisasi pengelola zakat di Indonesia. Urgensi pengelolaan zakat produktif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain itu, pengelolaan zakat produktif yang optimal dan profesional senantiasa akan memberikan solusi terhadap masalah utama dalam struktur penerima zakat (depan ashnaf) yakni fakir miskin. Secara paradigmatik zakat sebagai salah satu intrumen rukun Islam memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan, sehingga para penerima zakat terutama kaum miskin secara perlahan diberdayakan ke dalam berbagai sektor strategis yang pada akhirnya dapat menjadi donatur atau para muzakki baru. Organisasi pengelola zakat yang digambarkan dalam isi artikel ini secara terprogram meneluri masalah utama kaum miskin dengan membuat berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam bersektor utama yakni pendidikan, sosial, kesehatan, dan kebencanaan. Sementara evaluasi untuk mengukur perkembangan zakat nasional yang dapat menjadi indikator dampak zakat terhadap kehidupan mustahik, kelembagaan organisasi zakat, dan peran pemerintah, maka di Indonesia telah tersusun Indeks Zakat Nasional.
Pengaruh Budaya, Psikologis, Pelayanan, Promosi, dan Pengetahuan tentang Produk Terhadap Keputusan Nasabah dalam Memilih Bank Syariah Annisa Wahyulkarima; Ida Nurlaeli; M Makhrus
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 1, April 2018
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (636.753 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v1i1.3712

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya, psikologis, pelayanan, promosi dan pengetahuan tentang produk berpengaruh terhadap keputusan nasabah  dalam memilih bank syariah (studi kasus pada nasabah BPRS Khasanah Ummat). Jenis penelitian ini mengguanakan metode kuantitatif dengan pengolahan data menggunakan SPSS. Dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 100 responden kepada nasabah BPRS Khasanah Ummat. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji statistik regresi linear berganda, uji normalitas, uji reliabilitas, uji validitas, uji koefisien determinasi, uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pelayanan, promosi, dan pengetahun tentang produk mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah. Sedangkan variabel budaya dan psikologi tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah. Bila dibandingkan dengan ketiga variabel pelayanan, promosi dan pengetahuan, variabel promosi memiliki pengaruh dominan dengan angka 0,000 untuk nilai sig dan 0,705 untuk nilai regresi.
Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Trisno Wardy Putra
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 2, No. 2, Oktober 2019
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.562 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v2i2.5168

Abstract

Pengelolaan zakat harus dibangun atas nilai-nilai Islami, baik itu dari tataran perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan (penghimpunan dan pendistribusian), maupun pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen zakat pada BAZNAS Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif analistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar sudah baik namun perlu dicarikan solusi kongkrit dari kendala-kendala yang dihadapi.
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) untuk Mencapai Keadilan Nur Fauzi
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 2, Oktober 2018
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.556 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v1i2.3922

Abstract

Tulisan ini menggambarkan tentang penyelelesaian sengketa dalambidang ekonomi syariah berbasis “sulh”/damai untukmencapai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah Library research dengan pendekatan yurudis normatif. Dalam bisnis, baik berdasarkan konvensional ataupun syariah, konflik atau sengketa kadangkala terjadi dan tidak bisa dihindari. Penyelesaian sengketa di pengadilan, memerlukan waktu yang lama, biaya yang besar dan hasilnya adalah menang-kalah, sehingga menimbulkan rasa tidak adil bagi salah satu pihak. Untuk itu cara Sulh (damai) dalammenyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi pilihan para pelaku ekonomi syariah, jika ada sengketa diantara para pihak. Sulh (damai) dapat dikembangkan dengan berbagai model seperti: negoisasi, mediasi, atau arbitrasi. Model penyelesaian sengketa ini lebih dapat diterima oleh masyarakat, karena secara filosofi nilai-nilai sulh (damai) yang ada dalam hukum Islam sudah ada secara intrinsik dalam budaya masyarakat Indonesia yang lebih mementingkan musyawarah dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.