cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Makhrus
Contact Email
makhrus.ahmadi@gmail.com
Phone
+628562933154
Journal Mail Official
makhrus.ahmadi@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan, PO BOX 202 Purwokerto 53182 Kembaran Banyumas
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Muhammadiyah Purwokerto
ISSN : 27152510     EISSN : 26557703     DOI : 10.30595/JHES
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terbit pertama kali pada tahun 2018. Terbit setahun dua kali yakni pada bulan April dan Oktober. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah mengundang peneliti, dosen, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pemikiran reflektif yang progresif. Focus and scope Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yakni hukum ekonomi syariah, ilmu hukum, hukum Islam, dan ekonomi syariah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 152 Documents
 5   6   7   8   9 
Pengelolaan Dana Tabarru’ Asuransi Syariah: Studi Kasus di Hijrah Agency Takaful Keluarga Representative Office Pekalongan Imeldalia, Vanesaa; Shulthoni, Muhammad; Adinugraha, Hendri Hermawan
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v7i2.24234

Abstract

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengelolaan dana tabarru' asuransi syariah di kantortakaful keluarga perwakilan kota Pekalongan. Salah satu yang menjadi perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah adalah adanya dana tabarru di asuransi syariah. Dana tabarru' merupakan dana yang digunakan untuk jangka panjang-menolong (hibah). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitian memilih tempat di kantor Hijrah Agency Kantor Perwakilan Takaful Keluarga Pekalongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua produk yang ditawarkan oleh kantor hijrah agen takaful keluarga perwakilan pekalongan kepada para nasabah sudah menerapkan akad tabarru'. Hal ini menunjukkan bahwa kantortakaful keluargapekalongan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh fatwa dewan syariah indonesia sebagaimana kantor hijrah agency takaful keluarga Representative office pekalongan merupakan kantor asuransi dengan berbasis syariah.
Wakaf Produktif di Era Digital: Tinjauan Fikih dan Implementasi di Indonesia Habib Fahtoni; Ismet Dwi Agus Riauwaldi; Muhammad Rusdi; Sai’in, Asrizal
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v8i2.26387

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis konsep fikih terkait wakaf produktif serta mengkaji implementasi wakaf berbasis digital di Indonesia, mengingat potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini menelusuri regulasi, praktik, serta tantangan dalam pengelolaan wakaf produktif di era digital. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen terkait regulasi wakaf digital, kemudian dianalisis berdasarkan perspektif fikih dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf, melalui platform crowdfunding syariah, blockchain, dan fintech berbasis syariah, mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Implementasi wakaf produktif di Indonesia telah berjalan melalui berbagai inisiatif, seperti wakaf uang digital, wakaf saham, serta sukuk wakaf, yang dikelola oleh lembaga filantropi Islam dan didukung oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, termasuk kurangnya literasi wakaf digital di masyarakat, keterbatasan regulasi, serta risiko penyalahgunaan dana dalam sistem digital. Implikasinya, diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat, penguatan regulasi, serta penerapan teknologi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa wakaf produktif berbasis digital dapat dikelola secara optimal sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, digitalisasi wakaf diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam memperkuat peran wakaf sebagai instrumen keuangan Islam yang berdaya guna dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat.
Sistem Pembiayaan Mikro Syariah di BMT Al Karomah Martapura Pada Perspektif Fikih Muamalah Sauqi, Muhammad; Hayati, Rahmida; Yati, Rina
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v8i2.26395

Abstract

Pembiayaan mikro syariah adalah salah satu instrumen keuangan yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Artikel ini bertujuan untuk menelaah penerapan konsep fikih muamalah dalam mekanisme pembiayaan mikro syariah serta menilai relevansinya dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber fikih klasik maupun kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah harus dilaksanakan dengan menggunakan akad-akad yang sesuai syariah, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat sebagai faktor penunjang keberhasilan dan efisiensi implementasi pembiayaan mikro berbasis syariah.
Fatwa Produk Halal di Indonesia : Analisis Dualitas Kelembagaan antara MUI dan DSN-MUI dalam Sistem Jaminan Halal Miswanto, Agus; Syamsul Anwar; Siti Fatimah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v8i2.28377

Abstract

Artikel ini membahas evolusi fatwa halal di Indonesia, khususnya peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam membangun ekosistem jaminan produk halal. Lahir dari krisis kepercayaan publik tahun 1988 terkait isu kandungan babi dalam produk pangan, fatwa halal kemudian bertransformasi dari pedoman moral non-binding menjadi norma hukum yang terintegrasi melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sejarah dan analisis isi untuk menelusuri peran fatwa kunci, seperti Fatwa No. 4/2003 tentang standarisasi halal, Fatwa No. 12/2009 mengenai penyembelihan, hingga Fatwa No. 10/2018 tentang alkohol. Temuan menunjukkan adanya dualitas otoritas: MUI berfokus pada kehalalan substansi produk, sedangkan DSN-MUI mengatur aspek transaksi dan rantai pasok syariah, termasuk logistik, keuangan, dan digitalisasi bisnis halal. Transformasi ini menjadikan fatwa sebagai instrumen penting dalam perlindungan konsumen, standardisasi industri, dan penguatan ekonomi halal nasional. Meski demikian, tantangan globalisasi, perbedaan pandangan fiqh, serta perkembangan teknologi pangan modern menuntut fatwa terus beradaptasi secara evidence-based. Dengan demikian, fatwa halal Indonesia berpotensi menjadi referensi global sekaligus penggerak utama industri halal di era kontemporer.
Pengembangan Usaha Mikro Makanan Olahan dengan Pendekatan Pengelolaan Keuangan, Produksi, dan Pemasaran Syariah Saepudin, Encep; Darodjat, Darodjat
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v8i2.28946

Abstract

Pelaku usaha mikro dan kecil di Banyumas umumnya menekuni bidang kuliner dan makanan, namun kontribusinya terhadap perekonomian daerah belum berdampak besar karena terhambat sejumlah persoalan pada pengelolaan keuangan, produksi, dan pemasaran yang Islami. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengelolaan keuangan, proses produksi, dan pemasaran usaha mikro dan kecil produk makanan olahan berdasarkan prinsip syariah terhadap pengembangan usahanya dan bagaimana peluang dan tantangan kemitraan usaha mikro dan kecil usaha mikro dan kecil produk makanan olahan bersama pemerintah dan instansi swasta dalam mengembangkan usahanya. Temuan penelitian ini adalah permasalahan usaha mikro makanan olahan, yaitu keterbatasan modal, belum mencatat pendapatan dan pengeluaran, belum menjaga kualitas dan kuantitas produk, serta masih terbatas pemasarannya. Permasalahan ini menyebabkannya kesulitan mengembangkan usahanya. Peluang kemitraan dengan pemerintah dan badan usaha nasional pun masih terhambat pada belum semua usaha mikro bergabung pada perhimpunan usaha mikro. Hal ini menjadi tantangan sendiri agar semua usaha mikro bergabung pada perhimpunan tersebut sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya dan berkinerja tinggi.
Reorientation of Indonesia's Fiscal Policy: Analysis of Finance Minister Purbaya's Policy from an Islamic Economic Perspective Muhammad Syafi'i
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v8i2.30059

Abstract

This study examines fiscal policies during the early tenure of Finance Minister Purbaya through the lens of Islamic economic philosophy, focusing on three foundational principles: justice (al-‘adl), public benefit (al-maslahah), and trustworthiness (al-amānah). Using a qualitative-descriptive and comparative analytical approach, the study evaluates the government’s liquidity placement in state-owned banks (Himbara), the 8+4+5 stimulus package, and taxation policies. These evaluations are conducted through a series of analytical matrices, comparative tables, flow diagrams, benefit-distribution graphs, and an integrative conceptual model. The findings indicate unequal distribution of fiscal benefits, with corporations receiving the largest share, while micro, small, and medium enterprises (MSMEs), informal workers, and low-income households receive relatively fewer benefits. The strongest maslahah effects arise from food assistance and labor-intensive programs that directly address basic public needs, whereas bank liquidity policies generate only sectoral and complementary benefits. In terms of amānah, fiscal governance demonstrates transparency and administrative efficiency; however, reliance on conventional interest-based instruments and the regressive nature of VAT raise ethical concerns. Overall, the study concludes that Purbaya’s fiscal policies are partially aligned with Islamic economic values: some policies are consistent, some deviate, and others require reformulation to better serve vulnerable groups and adhere more closely to Sharia-compliant principles.
The Dilemma of Using the Tawarruq Contract as a Hilah Daruriyyah from the Perspective of Maqasid Al-Shari’ah Adillah, Erika Rishan; Laila, Avivatul
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v8i2.30191

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik akad tawarruq dalam perspektif maqasid al-shariah, dengan menempatkannya sebagai bentuk hilah daruriyyah yang berada dalam wilayah ketegangan antara regulasi fiqh klasik dan problematika institusional modern. Melalui pendekatan normative-analitis dan konseptual, penelitian ini mengevaluasi parameter maqhasid, khususnya hifz al-mal dan pertimbangan maslahah serta mafsadah sebagai alat uji praktik tawarruq, baik dalam bentuk individual maupun tawarruq munadzzom. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun tawarruq dibenarkan secara fiqh dalam kondisi darurat, praktik yang terorganisir cenderung melahirkan mafsadah structural berupa transaksi fiktif, akumulasi hutang, dan pelemahan inovasi produk keuangan syariah. penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan regulasi berbasis maqasid al-shariah guna menghindari jebakan formalisme hukum dan memastikan keselarasan antara kepatuhan syariah normative dan tujuan etis-ekonomis syariah
Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah Dhahita, Diyah Febrikawati Ratna; Nurlaeli, Ida
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 (2018): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v1i1.3709

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan pada produk pembiyaan musyarakah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan objek penelitian di KJKS BMT Dana Mentari Mersi, sementara teknik adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik pembiayaan musyarakah lebih sedikit dibanding jumlah nasabah pada pembiayaan murabahah dikarenakan kurangnya minat masyarakat terhadap pembiayaan musyarakah. Namun, bila ditinjau dari aspek perkembangan usaha, usaha nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah sebagian besar maju, walaupun sebagain sama seperti sebelum melakukan pembiayaan. KJKS BMT Mitra Mentari berperan penting dalam UMKM, namun kurangnya promosi dalam pembiayaan musyarakah menyebabkan kurangnya nasabah pada produk ini. Selain itu, KJKS BMT Mitra Mentari kurang berani untuk mencairkan dana untuk usaha yang baru berdiri, sehingga beberapa hambatan dalam UMKM antara lain kepercayaan masyarakat yang pada awalnya masih kurang. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat sudah mulai percaya.
Analisis Manfaat Mudharabah Muqayyadah Produk Pembiayaan Linkage pada Bank BRI Syariah Cabang Purwokerto Murdiyah, Murdiyah; Saepudin, Encep
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 (2018): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v1i1.3710

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui penerapan akad mudharabah pada produk pembiayaan linkage di Bank BRI Syariah Purwokerto dan mengetahui manfaat pemilihan akad mudharabah muqayyadah pada produk linkage di Bank BRI Syariah cabang Purwokerto. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berjenis kualitatif, penelitian dilakukan di Bank BRI Syariah cabang Purwokerto. Metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pelaksanaan pembiayaan linkage di Bank BRI Syariah cabang Purwokerto yaitu Kopkar (Koperasi Karyawan) atau KPRI mengajukan permohonan pembiayaan, setelah itu Bank melakukan BI Checking  terhadap koperasi, kemudian wawancara dan pemenuhan dokumen persyaratan, bank melakukan analisa layak atau tidaknya koperasi diberikan pembiayaan, setelah itu On the Spot (OTS) dan transaksi jaminan, kemudian koperasi menandatangani surat pesetujuan pembiayaan setelah itu dilakukan akad pembiayaan dan kemudian Bank BRI Syariah melakukan pencairan pembiayaan. Bank BRI Syariah menyalurkan pembiayaan linkage kepada koperasi dengan menggunakan mudharabah muqayyadah karena memiliki banyak manfaat baik dari beberapa pihak yaitu : Bank BRI Syariah (shahibul maal), koperasi (mudharib) dan anggota koperasi.
Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam Pemberdayaan Perekonomian Mustahik di Banyumas Tahun 2010-2014 Mu’takhiroh, Azqiyatul; Nurlaeli, Ida
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 (2018): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v1i1.3711

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi lembaga amil zakat infaq shadaqah dalam mengatasi pemberdayaan perekonomian mustahik di Banyumas. Jenis penelitian ini menggunakan  metode deskriptif kualitatif yang penulis laksanakan dengan menggunakan data kualitatif. Dalam pengumpulan data mennggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah  (1) zakat sangat berperan dalam pemberdayaan perekonomian mustahik hal ini terbukti dengan berkembangnya usaha dari para mustahik yang semakin meningkat, (2) penghimpunan dana zakat, infaq, shaqdaqah (ZIS) diperoleh dengan cara jemput zakat atau dengan cara muzakki menyerahkan dana kepada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), (3) berkembangnya usaha yang dilakukan oleh mustahik dapat menajdi tolak ukur seberapa besar strategi yang dilakukan LAZISMU dalam pemberdayaan perekonomian mustahik, (4) pengelolan dan pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) diprioritaskan pada program pendayagunaan yang produktif, (5) adanya faktor penunjang yaitu mempunyai sumber daya manusia yang baik dan manajemen pengelolaan yang kreatif, (6) adanya faktor penghambat yaitu masih banyaknya dari para pengurus Muhammadiyah yang belum memiliki kesadaran untuk membayar zakat, infaq, shadaqah (ZIS) , minimnya respon dari para AUM untuk dapat bersinergi dengan LAZISMU untuk bekerjasama.

Page 7 of 16 | Total Record : 152

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): Oktober Vol. 7 No. 1 (2024): April Vol. 6 No. 2 (2023): Oktober Vol. 6 No. 1 (2023): April Vol. 5 No. 2 (2022): Oktober Vol. 5 No. 1 (2022): April Volume 5, No. 1, April 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): Oktober Volume 4, No. 2, Oktober 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): April Volume 4, No. 1, April 2021 Vol. 3 No. 2 (2020): Oktober Volume 3, No. 2, Oktober 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): April Volume 3, No. 1, April 2020 Vol. 2 No. 2 (2019): Oktober Volume 2, No. 2, Oktober 2019 Volume 2, No. 1, April 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): April Vol. 1 No. 2 (2018): Oktober Volume 1, No. 2, Oktober 2018 Volume 1, No. 1, April 2018 Vol. 1 No. 1 (2018): April More Issue