Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terbit pertama kali pada tahun 2018. Terbit setahun dua kali yakni pada bulan April dan Oktober. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah mengundang peneliti, dosen, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pemikiran reflektif yang progresif. Focus and scope Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yakni hukum ekonomi syariah, ilmu hukum, hukum Islam, dan ekonomi syariah.
Articles
61 Documents
<![CDATA[Strategi Pengelolaan Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Banyumas ]]>
<![CDATA[Dwiky Andika Syahputra]]>;
<![CDATA[M Makhrus]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 3, No. 2, Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/jhes.v0i1.8947
<![CDATA[Hasil peneltiain ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas yaitu Sosialisasi terhadap warga dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang pentingnya zakat dan apa yang dimaksud dengan BAZNAS sebagai organisasi pengelola zakat. Dalam program tentang pengentasan kemiskinan, BAZNAS Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan berbagai pihak khususnya unsur pemerintah untuk melakukan pendistribusian zakat. Sementara strategi yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Banyumas adalah mencari dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat dan kewajiban zakat melalui kantor-kantor layanan yang ada di setiap kantor layanan zakat Pimpinan Cabang maupun Pimpinan Ranting Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas, sedangkan proses pendistribusian dikelola masing-masing kantor layanan, hal ini dilakukan agar tidak terjadinya pencampuran dana dan mempermudah lembaga dalam memetakan program-program, selain itu upaya lain yang dilakukan dengan cara melakukan ajakan, surat, pamflet, sosial media. Secara umum kedua organisasi pengelola zakat tersebut melakukan maintenance muzzaki, jemput donasi, whatsapp, dan laporan secara berkala]]>
<![CDATA[Merekonstruksi Arah Politik Hukum Pengembangan Perizinan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung ]]>
<![CDATA[Dara Salsabila]]>;
<![CDATA[Abi Radjab Ma’ruf]]>;
<![CDATA[Yulinda Adharani]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 4, No. 1, April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/jhes.v4i1.9824
<![CDATA[Sistem birokrasi Indonesia pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik menginginkan adanya integrasi izin agar dapat meningkatkan investasi sehingga proses debirokratisasi dapat dilaksanakan. Adanya sentralisasi Izin Panas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk keseluruhan tahapan pengusahaan panas bumi yang melibatkan lebih dari satu cakupan wewenang kementerian secara atribusi dan kemudian didelegasikan kepada Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. Sentralisasi ini kemudian menimbulkan permasalahan koordinasi pemerintah dengan pemerintah daerah serta masyarakat. Paradigma lain yang kemudian muncul adalah berkaitan dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UU Panas Bumi dengan adanya klasifikasi izin berdasarkan risiko dan penulis melakukan studi komparatif terhadap pengaturan serupa yang ada dinegara lain seperti Belanda dan Australia. Tujuannya adalah untuk mengambarkan permasalahan perizinan dibidang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deksriptif-eksploratif. Pada penelitian mengedepankan Indonesia seharusnya memiliki badan otoritas khusus yang memberikan asessmen penilaian resiko berdasarkan klasifikasi kegiatan usahanya. Asessmen ini kemudian menjadi pertimbangan pemberian izin ataupun persetujuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Pengupahan Bajak Sawah di Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar ]]>
<![CDATA[Rizki Fadli]]>;
<![CDATA[Zainuddin Zainuddin]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 3, No. 2, Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/jhes.v0i1.7941
<![CDATA[This article discusses the payment of rice plow from the perspective of Economic Jurisprudence in Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar. The problem is that there has been a change in the tradition of plowing rice fields from using cattle to using tractor engines. These changes also bring changes to the practice of plowing, the efficiency of time, costs, and how wages are calculated. In connection with this the question arises how the review of Economic Jurisprudence on wage plows in Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar? The type of research I use is library research with a qualitative descriptive approach. The data that the author gets is through interviews. Data sources are farmers who have rice fields or plowsmen. Data is processed by classifying or categorizing the data and analyzed with the theory of Economic Jurisprudence. This study found that the Review of Economic Jurisprudence on wage plows in Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar may be permissible (mubah) due to the addition of wages requested by the plowman to use the machine in accordance with the work produced and in accordance with the Qur'an.]]>
<![CDATA[Analisis Dalil-Dalil Hukum yang Digunakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah ]]>
<![CDATA[Masrina Masrina]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 3, No. 2, Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/jhes.v0i1.8929
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa dalil hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedomam Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal tersebut. Masalah pokok yang menjadi fokus penelitian adalah analisis dalil-dalil hukum yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI tersebut sesuai dengan isi fatwa yang dimaksud. Dalil hukum yang dianalisis didalam penelitian dibatasi hanya pada dalil berupa ayat-ayat al-Quran, sedangan dalil yang lain tidak diteliti karena dalil al-Quran merupakan dalil yang pokok sementara dalil yang lain hanya tambahan.Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penetian perpustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji berdasarkan norma-norma hukum yang terdapat didalam ayat-ayat al-Quran yang dijadikan DSN-MUI sebagai dalil hokum menerapkan fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedomam Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum yang diperoleh.Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa ada lima ayat al-Quran yang dijadikan DSN-MUI sebagai dalil hukum dalam menetapkan fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan Pedomam Umum Penerapan Prinsip Syariah diBidang Pasar Modal. Kelima ayat tersebut adalah (1. Q.S Al-Baqarah /2:275) (2. Q.S Al-Baqarah/2:278-279) (3. Q.S An-Nisa/4:29) (4. Q.S Al-Jumu’ah/62:10) (5. Q.S Al-Maidah/5:1). Setelah melalui analisis terhadap kelima ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan ayat-ayat ini untuk dalil hukum menetapkan fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan Pedomam Umum Penerapan Prinsip Syariah diBidang Pasar Modal sudah tepat dan sesuai dengan materi atau isi dari fatwa tersebut]]>
<![CDATA[Implementasi Keperantaraan pada Praktik Jual Beli ‘Urudh: Studi Komparatif Syariah Versus Konvensional ]]>
<![CDATA[Izzy Al Kautsar]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 4, No. 1, April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/jhes.v4i1.9891
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mekanisme/prosedur keperanteraan dalam jual beli urudh’ dari sisi syariah dan konvensional dan untuk mengetahui cara agar terhindar dari suatu akad wasathah yang mengandung unsur gharar, serta memahami hak khiyar dalam memberikan perlindungan hak bagi konsumen pengguna jasa wasith. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan comparative approach. Ditemukan bahwa terdapat kesamaan unsur pihak ketiga yang bisa berkedudukan sebagai agen/wasith sekaligus menjadi pembeli dan/atau penjual dalam transaksi jual beli urudh’ dalam mekanisme/prosedur terkait akad wasathah berdasarkan perspektif ekonomi syariah dengan perjanjian freelancer atau keagenan properti, hanya berbeda pada pengaplikasian akad saja. Dalam keperanteraan yang dilakukan di Indonesia baik yang menggunakan system konvensional maupun syariah, tetap ada potensi untuk kedua system tersebut terdapat unsur ketidakjelasan dalam perjanjian/akad, sehingga mengncam kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi urudh’. Harapanya para pihak yang berkecimpung dalam jasa keperanteraan, khusunya yang berbasis syariah,untuk menyadari urgensi kejelasan penggunaan akad wakalah atau akad samsarah, perlu diperhatikan juga penggunaan hak khiyar bagi pengguna jasa wasith dalam upaya menentukan keberlangsungan transaksi, untuk menjamin hak konsumen dan kepastian hukum dalam transaksi jual beli urudh]]>
<![CDATA[Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal ]]>
<![CDATA[Dewi Maharani]]>;
<![CDATA[Muhammad Yusuf]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 3, No. 2, Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/jhes.v0i1.8726
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan guna menjelaskan tentang prinsip-prinsip muamalah dalam transaksi ekonomi sebagaimana didalam Al-Quran dan Hadist. Aktivitas ekonomi halal menjadi peran penting dalam transaksi ekonomi pada kehidupan umat Muslim, dimana menjadi syarat utama sebagai salah satu esensi ajaran Islam. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim bagian dari ibadah kepada Allah swt yang berada pada tatanan bingkai aqidah dan syariah. Ekonomi Islam bertujuan mencapai kebahagian di dunia dan akhirat melalui tatanan kehidupan, untuk membentuk kesetaraan antar umat manusia. ]]>
<![CDATA[Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan melalui Putusan Hakim yang Berkepastian ]]>
<![CDATA[Rizki Zakariya]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 4, No. 1, April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/jhes.v4i1.9897
<![CDATA[Hakim di pengadilan memiliki peranan penting dalam penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup. Akan tetapi, terdapat problematika dalam penegakan hukum oleh hakim dalam berbagai putusannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan analisis urgensi optimalisasi penegakan hukum pidana lingkungan melalui putusan hakim yang berkepastian. Kemudian menguraikan upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan penegakan hukum pidana lingkungan oleh hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat ketidakjelasan pendakwaan pidana pembakaran hutan dan lahan, ketidakjelasan batasan pelanggaran pidana, dan administrasi lingkungan, dan ketidakjelasan pemidanaan pemanfaatan hutan lindung. Atas permasalahan yang ditemukan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penegakan hukum pidana dibidang lingkungan yakni dengan perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, perubahan UU No. 39 Tahun 2014, perubahan UU No. 32 Tahun 2009, dan penyusunan SEMA tentang Pedoman Pemidanaan Perkara Bidang Lingkungan Hidup oleh Mahkamah Agung. Melalui upaya penguatan tersebut, maka diharapka upaya penegakan hukum pidana lingkungan dapat berjalan optimal pada masa mendatang.]]>
<![CDATA[Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah ]]>
<![CDATA[S Sumadi]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 3, No. 2, Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/jhes.v0i1.8761
<![CDATA[Covid-19 has had a significant impact on world economic development. The Covid-19 pandemic is a challenge for the business world, including the banking financial services industry. This causes our financial system to be eroded, including the interest in conventional banks. This study was conducted to determine how the operational strategy management carried out by Islamic Banking in carrying out its function as a banking intermediary institution, namely in terms of raising funds and channeling funds carrying out their duties and functions in the midst of the Covid-19 pandemic, as well as to what extent Islamic Banking can carry out its intermediation function. This research is a type of qualitative research with a naturalistic research method approach because the research is carried out in natural conditions. The discussion was carried out with descriptive analysis. The results showed the impact of the Covid-19 pandemic on the banking intermediation function, based on the results of a study at Bank Syariah Mandiri, namely Financing and TPF, the Bank showed a fluctuation. On the financing side, Bank Syariah Mandiri from January to March 2020 tends to increase. On the side of the collection of funds (DPK), Bank Mandiri Syariah shows fluctuation. The impact of the Covid-19 Pandemic on the management of banking operational strategies. Based on the results of a study at Bank Syariah Mandiri shows that: First, all banks implement economic stimulus related to restructuring financing for customers affected by the Covid-19 pandemic based on POJK No.11 / POJK.03 / 2020. Second, the development of digital mobile banking applications for banks Sharia.]]>
<![CDATA[Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah ]]>
<![CDATA[Aufa Islami]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 4, No. 1, April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/jhes.v4i1.9903
<![CDATA[This research is entitled Analysis of Guarantees in Profit Sharing Contracts (Mudharabah and Musyarakah contracts) in Islamic banking. This research was conducted with the aim of analyzing the guarantees contained in profit sharing contracts including the Mudharabah contract and the Musyarakah contract in Islamic Banking. This article research uses a normative approach. The normative approach is used for research from the perspective of fiqh muamalat regarding the position of the guarantee in the profit sharing contract. From this research it can be concluded that basically there is no guarantee for profit sharing contracts, such as mudarabah and musyarakah, except as a guarantee of the possibility of moral hazard being carried out by the contract partners. In practice, Islamic financial institutions, especially Islamic banking, always withdraw material guarantees for the profit sharing contracts they cover with their partners (customers). However, it must be remembered that the withdrawal of the material guarantee must be limited to cases where there is a loss due to unlawful acts, negligence or default by the customer. In the event that the loss occurs beyond the customer's fault, negligence or breach of contract, the guarantee may not be executed.]]>
<![CDATA[Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Member Card Di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto ]]>
<![CDATA[Isty Yulistiani]]>;
<![CDATA[Safitri Mukarromah]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 3, No. 2, Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/jhes.v0i1.8951
<![CDATA[Transaksi jual beli dengan menggunakan sistem member card merupakan hal baru dalam bermuamalah, sehingga perlunya tinjauan hukum Islam agar tidak terjadi unsur gharar dan riba atau unsur lainnya yang dilarang oleh syariat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem member card dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan menggunakan sistem member card di warung makan Sambel Layah Purwokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan data sekunder, penelitian ini menggunakan subjek dan objek penelitian dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti berupa observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner dan untuk data yang telah terkumpul peneliti menggunakan metode deduktif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem member card harus melakukan prosedur pendaftaran terlebih dahulu. Setelah mendaftar maka member card tersebut bisa digunakan saat melakukan transaksi dan mendapatkan poin, untuk nilainya setiap satu rupiah sama dengan satu poin. Pada saat penukaran poin-poin tersebut dapat dijadikan alat diskon, setiap satu poin bernilai satu rupiah. Secara umum transaksi jual beli dengan menggunakan sistem member card di warung makan Sambel Layah Purwokerto pelaksanaannya sudah sesuai dengan syarat sah jual beli dalam hukum Islam menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali karena member card SL Corp merupakan hadiah yang diberikan oleh perusahaan untuk pelanggan yang memiliki member card. Namun pada pelaksanaannya ada beberapa kasir tidak mengkonfirmasi mengenai kepemilikan member card kepada pelanggan sehingga pelanggan tersebut tidak mendapatkan diskon dan poin]]>
