cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Makhrus
Contact Email
makhrus.ahmadi@gmail.com
Phone
+628562933154
Journal Mail Official
makhrus.ahmadi@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan, PO BOX 202 Purwokerto 53182 Kembaran Banyumas
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Muhammadiyah Purwokerto
ISSN : 27152510     EISSN : 26557703     DOI : 10.30595/JHES
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terbit pertama kali pada tahun 2018. Terbit setahun dua kali yakni pada bulan April dan Oktober. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah mengundang peneliti, dosen, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pemikiran reflektif yang progresif. Focus and scope Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yakni hukum ekonomi syariah, ilmu hukum, hukum Islam, dan ekonomi syariah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 152 Documents
 7   8   9   10   11 
Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Teori Negara Hukum Ismail, Mahsun
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1 (2019): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v2i1.4414

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berasal Perpu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi perhatian banyak pihak. Sebab hal tersebut berdampak terhadap dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebuah organisasi kemasyarakatan yang dianggap menjadi ancaman negara karena mengusung ideologi khilafah serta dianggap bertentangan dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Dalam konteks ini, keberadaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 terdapat pihak yang mendukung (pemerintah), namun adapula yang tidak mendukung sebab dianggap menimbulkan dampak terhadap demokrasi di Indonesia, dikarenakan Undang Undang tersebut hanya mengakomodir sebagian kepentingan yang ada di negara ini dan tidak meperhatikan secara keseluruhan aspirasi masyarakat Indonesia. Bahwa dalam Undang-Undang tersebut pencantuman asas contrarius actus, namun turut menimbulkan kekeliuruan secara normatif, sebab organisasi masyarakat yang dianggap melanggar ideologi negara hanya dapat dibubarkan secara adil dan benar melalui mekanisme peradilan, apalagi bila status ormas tersebut telah berbadan hukum. Oleh sebab itu, Undang Undang tersebut telah mengabaikan salah satu prinsip due process of law yang dianut oleh negara hukum yang dimana pembubaran ormas tidak melalui mekanisme peradilan. Artikel ini akan mengulas mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 serta dinamika yang ditimbulkannya, khususnya dalam konteks teori negara hukum.
Pengelolaan Dana Tabarru’ pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Fadilah, Amalia; Makhrus, Makhrus
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1 (2019): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v2i1.4416

Abstract

Salah satu hal yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional yakni adanya dana tabarru’ pada asuransi syariah. Dana tabarru’ merupakan dana tolong menolong atau hibah. Artikel ini mendiskusikan mengenai pengelolaan dana tabarru’ dan kesesuaian dalam mengelola dana tabarru’ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 53/ DSN-MUI/ III/ 2006 tentang akad tabarru’. Oleh sebab itu, hasil penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sedangkan objek penelitian berada di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa setiap produk asuransi yang terdapat di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto telah menerapkan akad tabarru’. Pengelolaan dana secara keseluruhan terbagi menjadi tiga yaitu dana peserta, dana perusahaan, dan dan tabarru’. Dana tabarru’ menjadi dana tolong menolong antar peserta asuransi syariah yang terkena musibah yang pembayaran klaim dialokasikan langsung dari pos dana tabarru’ yang dipisahkan dari dana lainnya. Dana tabarru’ dapat diambil dengan cara pengajuan klaim, tanpa pegajuan klaim, maka dana tabarru’ tidak dapat diambil. Sementara dalam aspek pengelolaan dana tabarru’ yang terkumpul oleh pihak perusahaan asuransi syariah diinvestasikan ke dalam instrumen investasi yang berbasis syariah dan hasil investasinya diberikan kembali ke rekening tabarru’ milik peserta. Serta secara umum pengelolaan dana tabarru’ pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto telah sesuai dengan prinsip syariah.
Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Makhrus, M.
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1 (2019): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v2i1.4458

Abstract

Artikel ini membahas mengenai pengelolaan zakat produktif dan dampaknya dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai organisasi pengelola zakat di Indonesia. Urgensi pengelolaan zakat produktif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain itu, pengelolaan zakat produktif yang optimal dan profesional senantiasa akan memberikan solusi terhadap masalah utama dalam struktur penerima zakat (depan ashnaf) yakni fakir miskin. Secara paradigmatik zakat sebagai salah satu intrumen rukun Islam memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan, sehingga para penerima zakat terutama kaum miskin secara perlahan diberdayakan ke dalam berbagai sektor strategis yang pada akhirnya dapat menjadi donatur atau para muzakki baru. Organisasi pengelola zakat yang digambarkan dalam isi artikel ini secara terprogram meneluri masalah utama kaum miskin dengan membuat berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam bersektor utama yakni pendidikan, sosial, kesehatan, dan kebencanaan. Sementara evaluasi untuk mengukur perkembangan zakat nasional yang dapat menjadi indikator dampak zakat terhadap kehidupan mustahik, kelembagaan organisasi zakat, dan peran pemerintah, maka di Indonesia telah tersusun Indeks Zakat Nasional.
Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara Isnantiana, Nur Iftitah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1 (2019): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v2i1.4470

Abstract

Hukum pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu hukum harus dapat ditegakkan dan berjalan sesuai kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Manusia yang hidup bermasyarakat dalam suatu negara, mau tidak mau dalam tahap perkembangan kehidupannya akan selalu dihadapkan terhadap sebuah aturan atau hukum yang berlaku. Hukum harus ditegakkan tanpa adanya tebang pilih dalam pelaksanaan hukum oleh para penegak hukum yang didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi dalam penegakan hukum.Pada dasarnya hukum adalah tatanan dan aturan yang dibuat oleh negara, yang bertujuan untuk mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat di suatu negara, sehingga tercipta keadilan dan kedamaian di negara tersebut. Bila penegakkan hukum tidak berjalan dengan baik dapat berakibat  terjadinya chaos di tengah masyarakat, dan runtuhlah negara.  Sebaliknya jika penegakkan hukum berjalan dengan baik akibatnya keadilan dan kedamaian masyarakat terpelihara dan terjaga sehingga negara bisa tetap berdiri. Oleh karena itu, hukum dapat berperan sebagai pilar negara.
Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Subaiti, Berkah; Istianah, Istianah; Wage, Wage
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1 (2019): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v2i1.4474

Abstract

Lazimnya kerja sama gaduh sapi yang dilakukan masyarakat Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen telah menjadi tradisi sejak dulu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik dan pandangan hukum Islam terhadap praktik gaduh sapi di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini kualitatif deskriptif dan subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Lembupurwo yang melaksanakan kerja sama gaduh sapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang penulis lakukan adalah memilah data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi sebagai sumber utama sementara sumber pendukung menggunakan jurnal artikel, buku,dan laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik gaduh sapi di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen mengikuti kebiasaan masyarakat baik dari segi cara, modal dan pembagian keuntungannya. Model kerja sama gaduh sapi yang dilakukan menggunakan dua system yaitu penggemukan dan pembibitan. Dalam pandangan hukum Islam praktik kerja sama gaduh sapi di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen telah sesuai dengan hukum Islam, yakni menggunakan akad muḍārabah muţlaqah.
Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Putra, Trisno Wardy
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (2019): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v2i2.5168

Abstract

Pengelolaan zakat harus dibangun atas nilai-nilai Islami, baik itu dari tataran perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan (penghimpunan dan pendistribusian), maupun pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen zakat pada BAZNAS Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif analistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar sudah baik namun perlu dicarikan solusi kongkrit dari kendala-kendala yang dihadapi.
Implementasi Wakaf Uang di KSPPS Mitra Anda Sejahtera Semarang dan Fungsinya bagi Kesejahteraan Umat Mufidah, Syifa; Nurlaeli, Ida
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (2019): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v2i2.5175

Abstract

Dalam penerapannya, wakaf tunai yang mengacu pada model dana abadi dan dapat menerbitkan sertifikat wakaf tunai dengan nominal yang berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan target atau sasaran yang akan dituju. Disinilah letak keunggulan dari wakaf tunai, yaitu dapat menjangkau pada seluruh segmen masyarakat yang beragam. Maka dari itu kami ingin menulis tentang Implementasi Wakaf Uang di KSPPS Mitra Anda Sejahtera Semarang dan Fungsinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui cara penghimpunan, investasi dan penyaluran wakaf uang di KSPPS Mitra Anda Sejahtera. Field research ini dilakukan dengan mengamati dan menilai secara langsung realita yang ada. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive (nonrandom sampling). Penelitian ini menghasilkan bahwa penghimpunan dana wakaf uang di Baitul Maal KSPPS Mitra Anda Sejahtera melalui “jemput bola” ke wakif, syiar di sosial media, pengelolaan wakaf uang dengan investasi deposito, jual beli hewan quban, peminjaman untuk modal usaha dengan bagi hasil, hambatan berupa kurangnya SDM dan relasi yang dimiliki, penyaluran dana wakaf uang untuk program membeli ambulans dan memanfaatkannya untuk pelayanan masyarakat, pengadaan Al-quran di pesantren Tahfidzul Quran, santunan guru, dakwah, kemanusiaan atau bencana alam, kesehatan, anak yatim dan pinjaman kebajikan atau qardhul hasan
Determinasi Pengungkapan Syariah terhadap Standar AAOIFI : Studi terhadap Daftar Efek Syariah di Indonesia Dzakiyuddin, Ahmad
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (2019): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v2i2.5257

Abstract

The purpose of this study is to determine the impact of compliance with sharia principles, leverage ratio, revenue recognition ratio and islamic governance score on the disclosure level. Compliance with sharia principles is measured in accordance with the capital market and Financial Institution Supervisory Agency Regulations concerning Criteria for Issuance of List of Sharia Securities. The leverage ratio and revenue recognition ratio are determined using the criteria set by DSN-MUI and written on OJK regulations concerning Criteria and Issuance of List of Sharia Securities. Meanwhile the Islamic Governance Score is a proxy for the characteristics of the Sharia Supervisory Board (DPS). Level of disclosure measured by formulating a disclosure index based on Sharia Company Theory. The sample in this study was 343 Lists of Sharia Securities in Indonesia in 2018. The results of the study indicate that all independent variables are significant for the disclosure level.
Pengelolaan Sumberdaya Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Yogyakarta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Oktohandoko, M Qori
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (2019): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v2i2.5612

Abstract

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran atau kontribusi BUMD. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, telah memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan usahanya  yang berbentuk BUMD, dengan pembatalan UUNo. 7 Tahun 2014 Tentang Sumber Daya Air, Pemerintah daerah sangat berpeluang mengembangkan BUMD di bidang air, yang saat ini di kelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini berupaya untuk mengaplikasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, terhadap pelaksanaan dalam menjalankan Badan Usaha Milik Daerah, yang bergerak dalam usaha pengelolaan sumber daya air, sebagai wujud dari hak menguasai negara atas suatu yang menguasai hidup orang banyak.
Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas Wahyuningsih, Septi; Makhrus, M
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (2019): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v2i2.5720

Abstract

Kemiskinan menjadi permasalahan utama dalam perkembangan sebuah Negara. Penduduk Kabupaten Banyumas mayoritas beragama islam, zakat merupakan salah satu instrument dalam islam yang memiliki peranan penting dalam pengentasan kemiskinan jika terkelola dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan dan program zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan data primer berupa data laporan tahunan BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Banyumas serta menggunakan teori pendekatan (CIBEST) Center for Islamic Business and Economic Studies dengan analisis data mensinkronsasikan data penelitian dengan teori sebagai penunjang yang menghasilkan sebuah simpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat Kabupaten Banyumas sebagian besar digunakan untuk kegiatan konsumtif yang ditunjukkan dengan 60% untuk konsumtif dan 40% untuk produktif. Sementara pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas meliputi bantuan modal usaha, bantuan sarana prasarana, bantuan ternak, usaha binaan, kantin sehat, pelatihan skill, beasiswa pendidikan, dan pemberdayaan usaha kecil menengah. Program yang dilakukan kedua organisasi tersebut bersifat charity dan pemberdayaan. Program zakat produktif yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas dalam pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pendekatan CIBEST menunjukan bahwa program pemberdayaan terdapat peningkatan jumlah pendapatan usaha, stimulant, kesadaran spiritual, dan perubahan paradigma pada mustahik. Hambatan yang dihadapi organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas dalam pengentasan kemiskinan yakni kurangnya koordinasi dengan mitra program pemberdayaan, lemahnya pengawasan, kurangya sumber daya manusia, dan evaluasi

Page 9 of 16 | Total Record : 152

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): Oktober Vol. 7 No. 1 (2024): April Vol. 6 No. 2 (2023): Oktober Vol. 6 No. 1 (2023): April Vol. 5 No. 2 (2022): Oktober Volume 5, No. 1, April 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): April Vol. 4 No. 2 (2021): Oktober Volume 4, No. 2, Oktober 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): April Volume 4, No. 1, April 2021 Vol. 3 No. 2 (2020): Oktober Volume 3, No. 2, Oktober 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): April Volume 3, No. 1, April 2020 Vol. 2 No. 2 (2019): Oktober Volume 2, No. 2, Oktober 2019 Volume 2, No. 1, April 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): April Vol. 1 No. 2 (2018): Oktober Volume 1, No. 2, Oktober 2018 Volume 1, No. 1, April 2018 Vol. 1 No. 1 (2018): April More Issue