cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rose Fitria Lutfiana
Contact Email
rose@umm.ac.id
Phone
+6285646622646
Journal Mail Official
rose@umm.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Tlogomas 246 Malang, East Java, Indonesia, Postal Code: 65144
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Civic Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Malang
ISSN : 26230216     EISSN : 26230224     DOI : 10.22219
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 244 Documents
 17   18   19   20   21 
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan HAM Dalam Mengembangkan Hak Komunitas Masyarakat Adat Terpencil Maslan Abdin; Mouren Wuarlela
Jurnal Civic Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v6i2.17706

Abstract

Mencerdaskan anak bangsa merupakan amanat konstitusional. Pemerintah berkewajiban memberikan pendidikan bagi seluruh warga negara yang berkeadilan  tanpa diskriminasi. Akan tetapi tidak semua warga Negara khasnya masyarakat Von Kecamatan Siwalalat kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku belum sepenuhnya menikmati bangku pendidikan formal. Pendidikan kewarganegaraan (citizenship education) sebagai gerakan sosio-kultural memberikan pendekatan dalam mengembangkan hak komunitas masyarakat Von sebagai masyarakat adat terpencil yang hidup terisolir di hutan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memberikan pendekatan dalam memenuhi hak pendidikan bagi komunitas masyarakat von sebagai komunitas adat terpencil. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan model studi kasus. Hasil penelitian memberikan kesimpulan sebagai berikut: (1) rata-rata anak usia sekolah pada masyarakat von tidak terpenuhi wajib belajar 9 tahun. (2) upaya nyata pemerintah dalam hal pendidikan belum terlihat. (3) masyarakat hidup terisolir dengan akses dan infrastruktur belum memadai memberikan hambatan tersendiri dalam memenuhi pendidikan anak. (4) pendidikan anak didapatkan dari keluarga dan masyarakat adapun relawan yang bergerak dalam bentuk pendidikan non formal.
Pola Pembentukan Karakter Disiplin Belajar PPKn Sebagai Civic Virtues Siswa Di MTs Sirajul Mukminin Azzakiyah Reni Rupita; Jagad Aditya Dewantara; Rohmad Widodo
Jurnal Civic Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v6i2.17726

Abstract

Ketika proses belajar mengajar berlangsung, guru Mata Pelajaran PPKn di MTs Sirajul Mukminin Azzakiyah mengeluh karena karakter disiplin belajar siswa yang masih kurang baik, seperti siswa tidak mencatat materi pelajaran, bahkan ada siswa yang tidur saat guru menjelaskan. Seharusnya dalam kegiatan belajar mengajar, siswa harus memiliki karakter disiplin belajar yang baik karena karakter disiplin merupakan kunci utama sebagai penentu berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana pembentukan karakter disiplin belajar PPKn siswa. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitataif deskriptif yang menjelaskan bagaimana proses pembentukan karakter disiplin belajar PPKn siswa kelas VII di MTs Sirajul Mukminin Azzakiyah Desa Pesaguan Kanan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara karena sistem pembelajaran yang dilakukan secara online, maka peneliti terkendala untuk melakukan teknik observasi. Jumlah informan yang diambil sebanyak sembilan orang yakni Kepala MTs Sirajul Mukminin Azzakiyah, Guru PPKn, Waka Kesiswaan dan siswa kelas VII A dan siswa kelas VII B. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian yakni pembentukan karakter disiplin belajar PPKn siswa kelas VII dilakukan oleh guru PPKn melalui tiga cara yakni dengan mengajarkan siswa agar masuk kelas tepat waktu, mengarahkan siswa agar membaca doa sebelum dan sesudah belajar serta menasehati siswa. Pembentukan karakter disiplin belajar yang dilakukan ternyata bisa membuat siswa lebih disiplin, lebih mudah untuk diarahkan serta lebih mudah untuk diatur.  Dalam pembentukan karakter disiplin belajar PPKn siswa ini, peranan guru merupakan hal yang sangat penting karena guru tidak hanya bertugas mentransferkan ilmu pengetahuan, namun guru juga memiliki kewajiban dalam membentuk karakter siswa, membimbing siswa, mengarahkan siswa dan sebagainya.
The Twin Tolerations Dan Demokrasi Di Indonesia Dalam Membangun Masyarakat Madani Muhammad Irfan Hilmy; Aafiyatika Syalendri Alqadri; Briantama Afiq Ashari
Jurnal Civic Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v6i2.17896

Abstract

Artikel ini membahas mengenai konsep twin tolerations untuk menengahi konflik horizontal (antar kelompok keagamaan) dan konflik vertikal (antara kelompok keagamaan dan negara) dalam kehidupan demokrasi di Indonesia serta usaha untuk mewujudkan masyarakat madani dengan menggunakan konsep twin tolerations. Masifnya konflik antar kelompok keagamaan dan kesenjangan yang terjadi antara kelompok keagamaan dan negara akan berdampak sangat buruk bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pembentukan masyarakat madani pun akan terhambat akibat dari beragam konflik yang terjadi saat ini. Maka artikel ini akan menjelaskan mengenai twin tolerations sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penyelesaian konflik demokrasi di Indonesia dengan twin tolerations.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan konseptual untuk mengetahui konsep twin tolerations dan demokrasi di Indonesia serta pembentukan masyarakat madani.Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah twin tolerations menempatkan agama dan negara pada posisi yang seimbang serta diharuskan bertoleransi antar dua institusi besar tersebut dengan penerapan batasan tertentu yang tidak dapat dicampuri antar kedua institusi.Konsep ini sangat tepat digunakan di Indonesia mengingat sering kali terjadi intervensi dari negara terhadap kelompok keagamaan maupun sebaliknya sehingga mengganggu iklim demokrasi yang baik dan akan mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.
Penanaman Nilai-Nilai Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Sebagai Implementasi Economic Civic Yoga Gandara; Zulkifli Zulkifli; Febri Saefullah
Jurnal Civic Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v6i2.17999

Abstract

Penanaman nilai nilai kewirausahaan di pesantren dalam memberdayakan warga negara ialah salah satu usaha penting untuk menguatkan kedudukan warga negara dalam pembangunan. Dalam pelakasanaan pembangunan, penguatan ialah riset yang relevan buat menguatkan kedudukan warga negara (civil society). Tujuan riset ini diantaranya: (1) nilai-nilai kewirausahaan yang dikembangkan di pesantren, (2) model konseptual dan praksis penanaman nilai kewirausahaan sebagai implementasi economic civic, (3) faktor pendukung dan penghambat. Riset ini memakai riset kualitatif, pengumpulan informasi dilaksankan melalui wawancara, observasi, riset dokumentasi serta riset literatur. Subjek riset meliputi pembina, pengurus pesantren, serta santri. Hasil riset menunjukkan (1) nilai- nilai kewirausahaan pesantren merupakan memperlihatkan budi pekerti dalam bekerja, disiplin yang besar, serta siap untuk bekerja keras, (2) model konseptual penanaman nilai kewirausahaan di pesantren dengan pendidikan sistem akosa (alami, kemukakan, olah, dan aplikasikan). Efektifitas pembentukan wirausaha santri melalui pengelolaan inti pertanian, pelaksanaan pelatihan instan, pembentukan Pusat Inkubator Agribisnis (PIA), pelaksanaan kerjasama dan pembentukan kelompok kerja di bidang pertanian. Pesantren berfungsi selaku zona swasta dengan meningkatkan aktivitas perekonomian warga negara dekat Desa Alam Endah melewati koperasi Al- Ittifaq, sebaliknya selaku civil society sudah sanggup berhubungan secara sungguh-sungguh dengan bermacam-macam kegiatan semacam keagamaan, perekonomian, pendidikan, sosial, serta politik. (3) aspek internal untuk menguatkan economic civic sudah menciptakan produk yang bermacam- macam mulai dari penciptaan (sayur dan peternakan), pengepakan, serta pemasaran serta aspek ekstern keadaan alam Desa Alam Endah yang produktif, sudah menjalin kerjasama pemerintah dan swasta.
The Effectiveness Of Enculturation-Based Anti-Corruption Education In Shaping Students' Character Integrity Trisakti Handayani
Jurnal Civic Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v6i2.18215

Abstract

This study aims to: (1) determine the effectiveness of the implementation of enculturation-based anti-corruption education conducted by SMA Negeri 6 Yogyakarta, SMA Negeri 2 Bantul, and SMA Negeri 1 Sleman in curricular and extracurricular ways; and (2) Measuring personal integrity in students as a form of young citizens with integrity in the Special Region of Yogyakarta. This study uses the unbalanced combination method (concurrent embed). There were 16 informants in this study, including the Deputy Principal for Student Affairs, Deputy Principal for Curriculum, PPKn Teachers, and students. The sample in this study were 375 students. The results of the study show that: (1) The implementation of anti-corruption education can be done through curricular and extracurricular activities. The implementation of curricular anti-corruption education is carried out through habituation in learning activities for Civics subjects. The implementation of extracurricular anti-corruption education in its implementation is carried out through extracurricular activities by familiarizing students to practice anti-corruption values ​​in each of their activities. Students in the Special Region of Yogyakarta have personal integrity that is classified as very good. Student integrity score/personal score ≥.1SBx. This shows that students in the Special Region of Yogyakarta are young citizens with integrity.
Analisis Ketercapaian Penerapan Kebijakan RPP Satu Lembar Dalam Proses Pembelajaran Di SMP Negeri 10 Malang Cahyo Aulia Andi Putra; Trisakti Handayani; Budiono Budiono
Jurnal Civic Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v7i1.18212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ketercapaian penerapan RPP satu lembar dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 10 Malang. Pada penelitian ini tujuan utama dari penerapan kebijakan RPP satu lembar adalah untuk meningkatkan kualitas pada proses dan hasil pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana memanfaatkan data-data yang dihimpun dan dijabarkan secara terperinci. Adapun data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi di SMP Negeri 10 Malang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian terdapat empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, menyajikan data, dan kemudian penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu (1) penerapan RPP satu lembar di SMP Negeri 10 Malang sudah berjalan cukup efektif dan diterapkan oleh keseluruhan guru, (2) kesesuaian substansi dalam penyusunan RPP satu lembar sudah sesuai terhadap standar proses dan surat edaran menteri pendidikan, (3) tidak terdapat kendala yang berarti dalam penerapan RPP 1 lembar dalam mencapai proses pembelajaran di dalam kelas, dan (4) dalam meningkatkan kompetensi guru sekolah mengadakan berbagai kegiatan pelatihan maupun workshop. Kesimpulan hasil penelitian ini yakni penerapan RPP satu lembar di SMP Negeri 10 Malang berjalan cukup efektif dan dapat membantu guru untuk mencapai target pembelajaran
Peran Modal Sosial Dalam Pembelajaran PPKn Margi Wahono; Sapriya Sapriya; Cecep Darmawan
Jurnal Civic Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v7i1.19545

Abstract

Modal sosial yang di dalamnya mengandung unsur jejaring sosial, keprcayaan, dan norma-norma memiliki peranan yang strategis khususnya dalam pembelajaran PPKn di sekolah, karena akan mendukug terwujudnya smart and good citizen apabila ketiga unsur dari modal sosial dimasukkan kedalam proses pembejerana PPKn di sekolah. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode kajian literatur, penulis mengkaji dari berbagai sumber bacaan, artikel, dan penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai. kajian yang dilakukan dar berbagai sumber tertulis menunjukan peran modal sosial dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn di sekolah sangat strategis untuk mengembangkan karakter-karakter baik dari peserta didik. Masukan yang dapat disampaikan dalam artikel ini ialah melalui proses mengembangkan modal sosial, peserta didik memperoleh informasi budaya dan perilaku serta kepekaan yang mereka butuhkan untuk mengambangkan soft skill yang mereka miliki.
Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi di NFT pada Platform Opensea Vinanda Prameswati; Nabillah Atika Sari; Kartika Yustina Nahariyanti
Jurnal Civic Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v7i1.20353

Abstract

Jual beli NFT melalui platform Opensea sedang populer. NFT dapat dipahami sebagai sertifikat digital pada jaringan blockchain yang menunjukkan siapa pemilik item yang diperjual belikan. Objek jual beli NFT berupa hasil karya seni dalam bentuk digital. Namun, karena tidak adanya batasan mengenai obyek yang dapat digunakan dalam transaksi jual beli NFT melalui platform Opensea mengakibatkan seseorang dapat menjual foto berupa data pribadi dalam platform tersebut, hal ini terkadang menimbulkan problematika, karena data pribadi termasuk data privasi bersifat rahasia. Apabila diperjualbelikan dapat membahayakan pemilik data pribadi tersebut sebab rentan disalahgunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis data pribadi sebagai obyek transaksi jual beli NFT pada platform Opensea. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer,dan sekunder. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, data pribadi tidak dapat dijadikan sebagai objek transaksi jual beli NFT, serta tidak dapat dilindungi oleh HKI berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual, sehingga perlu adanya aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.
Analisis Pola Asuh Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai Karakter Anak Di Desa Sedayulawas Firda Dhuriyani; M Mansur; Rose Fitria Lutfiana
Jurnal Civic Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v7i1.20429

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis (1) bagaimana pola asuh orang tua dalam menanamkan nilai karakter disiplin dan tanggung jawab anak di Desa Sedayulawas Kabupaten Lamongan. (2) apa saja kendala yang dihadapi orang tua dalam menanamkan nilai karakter disiplin dan tanggung jawab anak di Desa Sedayulawas Kabupaten Lamongan. (3) upaya yang dilakukan orang tua dalam menanamkan nilai karakter disiplin dan tanggung jawab anak di Desa Sedayulawas Kabupaten Lamongan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian yaitu Orang tua di Desa Sedayulawas. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan informan serta dokumentasi kegiatan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) Pola asuh yang diterapkan di Desa Sedayulawas Kabupaten Lamongan yaitu pola asuh demokratis. Hal ini terlihat dari Orang tua memberikan kesempatan anak untuk melakukan sesuatu yang di inginkan tetapi masih dalam pengawasan orang tua. (2) Kendala yang dihadapi Orang tua dalam menanamkan nilai karakter ada beberapa faktor yaitu faktor internal dari dalam diri anak dan faktor eksternal dari keluarga dan lingkungan (3) Orang tua selalu memberikan contoh keteladanan seperti bangun pagi dan sholat tepat waktu agar dapat diterapkan pada kehidupan anak.
Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Nadya Alief Urbaningrum; M Syahri; Agus Tinus
Jurnal Civic Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v7i1.20492

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui peran pemerintah kota Palu dalam penanganan gelandangan dan pengemis dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pemerintah Kota-Palu dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Pelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun pihak-pihak sebagai subyek penelitian adalah Wali kota Palu, Kepala dinsos Kota Palu serta gepeng yang ada di Kota Palu. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa: Peran pemkot dalam penanganan_gepeng telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. dinsos berperan dalam upaya rehabilitasi sosial. Pasal 5 Perda Kota Palu tahun 2018 dimana upaya atau tindakan penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan dengan empat cara yaitu upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitasi sosial, dan upaya reintegrasi sosial. Faktor yang pendukung upaya Pemerintah Kota Palu dalam melakukan penanganan gepeng yaitu ditunjukkan dengan adanya Perda tahun 2018 serta adanya dukungan dari pemerintah pusat, keberadaan pihak organisasi non pemerintah (LSM) dan dukungan dari masyarakat. Faktor penghambat yaitu meliputi mengenai budaya malas gelandangan dan pengemis dan adanya budaya cash on money.

Page 19 of 25 | Total Record : 244

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2016 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2024): Vol 9 No 2 November 2024 Vol. 9 No. 1 (2024): Mei 2024 Vol. 8 No. 2 (2023): November 2023 Vol. 8 No. 1 (2023): Mei 2023 Vol. 7 No. 2 (2022): November 2022 Vol. 7 No. 1 (2022): Mei 2022 Vol. 6 No. 2 (2021): November 2021 Vol. 6 No. 1 (2021): Mei 2021 Vol. 5 No. 2 (2020): November 2020 Vol. 5 No. 1 (2020): Mei 2020 Vol 5, No 1 (2020): Mei 2020 (IN PRESS) Vol. 4 No. 2 (2019): November 2019 Vol 4, No 2 (2019): November 2019 Vol 4, No 1 (2019): Mei 2019 Vol. 4 No. 1 (2019): Mei 2019 Vol 3, No 2 (2018): November 2018 Vol. 3 No. 2 (2018): November 2018 Vol 3, No 1 (2018): Mei 2018 Vol. 3 No. 1 (2018): Mei 2018 Vol 2, No 2 (2017): November 2017 Vol. 2 No. 2 (2017): November 2017 Vol. 2 No. 1 (2017): Mei 2017 Vol 2, No 1 (2017): Mei 2017 Vol. 1 No. 2 (2016): November 2016 Vol 1, No 2 (2016): November 2016 Vol 1, No 1 (2016): Mei 2016 Vol. 1 No. 1 (2016): Mei 2016 More Issue