cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
jiastialanbdg@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jalan Hayam Wuruk No34-38 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : 10.31113/jia.v16i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 884 Documents
 32   33   34   35   36 
OTONOMI DAERAH DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Santoso, M. Agus
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v6i4.361

Abstract

In the United Nation of Republic of Indonesia the highest authorization holder is center government, but geographics of Republic of Indonesia is very large and divided into islands and archipelegoes and large and small regions so in running authorization, center government obliges to give part of its authority to regions, in order to manage each region. It is called decentralization or Region Authonomy. The principle of Republic of Indonesia can not be separated with principle of Region Authonomy, it includes in section I verse I Undang Undang Dasar 1945 and its and section 18 amandement, therefore Region Authonomy is sub system of Republic of Indonesia Authorization system. If it looked from Organization of Region Authonomy in Indonesia has organized since Freedom of Indonesia, and it happened before Indonesia Freedom, Holland and Japan have done Region Authonomy version Colonial, so it is impossible if Region Authonomy in Indonesia must be maintained and develops up to now.
PERAN KULTURAL KOKOLOT KAMPUNG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN SUMEDANG Herdiana, Dian
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i1.228

Abstract

Struktur pemerintahan desa tradisional di Kabupaten Sumedang menempatkan kokolot bagian dari pemerintah desa yang bertugas sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat. Namun adanya aturan penyeragaman struktur pemerintahan desa secara nasional menempatkan kokolot menjadi pihak eksternal dari pemerintah desa. Meskipun demikian, dalam praktiknya kokolot masih memiliki peran secara informal dalam proses pembangunan desa. Atas dasar tersebut maka artikel ini ditujukan untuk menggambarkan seperti apa peran kokolot dalam proses pembangunan desa saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi literatur. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penafsiran data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat masih memberikan kepercayaan kepadakokolot untuk berperan sebagai artikulator kepentingan dan tuntutan masyarakat dalam pembangunan desa, sedangkan pemerintah desa memberikan peran kepada kokolot sebagai figur penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kokolot juga berperan sebagai penengah konflik saat terjadi perbedaan atau pertentangan baik antara aparatur pemerintah desa dengan masyarakat maupun antar sesama masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
AMBIGUITAS PENGUJIAN TERHADAP PERATURAN DAERAH Giyanto, Bambang
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v5i2.377

Abstract

Law No 32 Year 2004 about Local Government offers local government wide authority to manage and regulate their citizens? interests and aspiration. Correspondingly, local government with local representatives formulates local regulations (Perda). In terms of the type and level as pointed out in the Law No 10 Year 2004 regarding Regulation Formulation, Perda represents the lowest level law. Therefore, Perda holds more afflictions than any other laws in the sense that it has to be in accordance with the higher level laws. This condition often causes unexpected snags in the local autonomy implementation. Up to a certain degree, disharmony with the higher level laws is unavoidable due to conflicts of interest. With regard to local regulation annulations, Law No 32 Year 2004 Article 145 verse 3 states that local regulation annulation is regulated by Presidential Regulation (Perpres). In practice, local regulations are annulled by Internal Affair Ministerial Regulation (Permendagri). Substantial inconsistency between Perda and the central government regulation as well as the regulation examination incongruous with the Law No 32 Year 2004 Article 145 verse 3 instigates ambiguity which should be eliminated in order that local autonomy performs properly.
ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA KABUPATEN MUSI RAWAS Kurniawan, Iwan; Setiawan, Budi; Choerunnisa, Raisa Rafifiti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i2.529

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan responden dan tingkat kepentingan atribut-atribut yang berkaitan dengan penyelenggaraan bimbingan teknis di Kabupaten Musi Rawas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dari survei pengguna bimbingan teknis yaitu seluruh SKPD Kabupaten Musi Rawas pada bulan Juli tahun 2019. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis Customer Satisfaction Index (CSI) dan Importance Performance Analysis (IPA). Berdasarkan metode analisis CSI, nilai tingkat kepuasan responden secara keseluruhan untuk semua atribut sebesar 77,42 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan responden terhadap berbagai atribut pada penyelenggaraan bimtek termasuk kepada kategori baik atau memuaskan. Dari hasil metode analisis IPA, atribut yang masuk dalam kuadran I (tingkat kepentingan tinggi dan kepuasan rendah) yaitu : penanganan terhadap pengaduan, saran, dan masukan, kesesuaian biaya, kesesuaian hasil pelayanan yang merupakan atribut prioritas utama untuk diperbaiki sedangkan atribut yang termasuk dalam kuadran II (tingkat kepuasan tinggi dan kepentingan tinggi) yaitu kemudahan prosedur pelayanan dan kecepatan pelayanan bimtek, dengan kata lain dipertahankan dan ditingkatkan.
HUBUNGAN PEMBERDAYAAN PEGAWAI DENGAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PEGAWAI (STUDI KASUS PADA BAGIAN FIBER DAN RADIO ACCESS MAINTENANCE PT. TELEKOMUNIKASI BANDUNG) Widayanti, Widayanti
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v4i3.394

Abstract

The empowerment in the Section of Fiber and Radio Access Maintenance PT. Telecomunication Bandung has not fully well practiced. It seems the Head has done less effort to support the implementation of empowerment, as indicated in less opportunity given to the workers to consult about work either formally or informally and no recognition or reasonable reimbursement for workers with a good achievement. The Head has infrequently delegated the authority for decision making to lower managers while the head is away. Therefore, some suggestions are proposed as folllows: the Head of Section of Fiber and Radio Access Maintenance PT. Telecomunication Bandung should conduct either formal or informal annual staff meeting involving all workers to discuss the problems in accomplishing work duties and to find the solution over problems. The Section of Fiber and Radio Access Maintenance PT.Telecomunication Bandung should give an orientation for aa workers concerning precise job description, applicable work procedure, and the sequence of work management, procedure, and system that enable all workers to complete the duties and to achieve the work effectiveness.
EFEKTIFITAS LAPORAN HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI TRANPARANSI FISKAL DAN AKUNTABILITAS SEKTOR PUBLIK (2001-2008) DI INDONESIA Dwiputrianti, Septiana
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v5i4.442

Abstract

This paper examines and develops the criteria to measure the effectiveness of government auditing reports to enhance the transparency and public accountability from international literatures related to public administration and government auditing. The criteria can be divided into 2 (two) parts, namely: criteria related to information in the audit reports and criteria related toacting on information in the audit reports. The first part consists of criteria related to the quality of information and the audit reports content. The second part consists of criteria related to communication of audit report information and acting on audit information. The research employed case study approach combining qualitative and quantitative methods in Indonesia. The studysurveyed and interviewed key informants including the management of the audit institutions, government auditors, the audited entities (local and central governments) and the Members of Parliament. By examining the reformation legal system for government auditing and comparing this with the best practices from the auditing literatures that formulated in criteria of governmentauditing, the study shows that the Indonesian government auditing has not completely addressed the real needs of public accountability and transparency during this reformation era. This study argues that follow up of the audit findings are the major criteria in terms of acting on information. The study recommends a more effective strategy should be adopted to develop profesionalism andintegrity and to improve qualifications of auditors with different educational background, through education, training and development to move from financial auditing to performance auditing in the future. In addition, increasing audit resources in the local regions is necessary. The last recommendation is to provide better communication and discussion about implementing auditrecommendations and following-up audit reports.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU PADA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN (STUDI KASUS PELAKSANAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT) Sumahdumin, Dudung
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v7i1.328

Abstract

The West Java Regional Board of Education and Training (Badiklatda) is responsible to improve the quality of continuous operation of its education and training programs. Despite Badiklatda?s policy in adopting ISO 9001:2000 since 2004, it has not shown any significant quality improvement yet in its education and training programs. The objective of this study is to identify, hence to comprehend constraints that may obstruct accelerated quality development of Diklkat?s programs as reflected by the poor learning process and disproportionate transfer of knowledge. The other objective is to create models using the seven criterias of Baldrige National Quality Program. Diklat?s model based on quality target becomes significantly strategic.
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH: SEBUAH ALTERNATIF PEMBERANTASAN KORUPSI DI TINGKAT DAERAH Gedeona, Hendrikus Triwibawanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i3.458

Abstract

In this refrmation era, local government requires to be more and more transparentregarding its budget management. The transparent management of local budget toconstitutes a noble effort on the part of local government, especially when involving all local stakeholders in formulating the allocation and use of the budget. The absences of transparent budget mangement and involvement of local stakeholders weaken the implementation of local good governance. They may also trigger corruption practices. Such phenomena seem to have embeded among most local governments all over the country. Therefore, this article tries to reveal that trasparent management of local budget may become an alternative approach in diminishing corruption practices.
PENDEKATAN PERENCANAAN STRATEGIS UNTUK ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI RUMAH SAKIT (STUDI KASUS RSU BHAKTI YUDHA DEPOK JAWA BARAT) Rahman, Abdul
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v6i1.345

Abstract

Hospital represent one of effort institution which active in service of health. Hospital represent Income Tax (PPh) subject and of Value Added Tax (PPN) subject if delivering Goods which is PPN Object than Rp.600.000.000,-. RSU Bhakti Yudha Depok represent hospital which located in town region of Depok representingregion of Dati II. As Subjek of Tax, RSU Bhakti Yudha Depok do obligation of its taxation, among others PPh, PPN and PPh Section 21 to all its employees.From strategic planning approach, use SWOT analysis, get result that strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats from this hospital. With combine these factors can be formulated Vision, Missions and Goals obligation of taxation of RSU Bhakti Yudha and some strategies to reach them.
MELURUSKAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI Sugandha, Dann
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v2i2.474

Abstract

The Dutch and the British colonials introduced the terms ?administratie? and?administration? - the modern thought of governmental activities to gain effectiveness and efficiency. These new arts have influenced the way some Indonesian rulers rule the country. However, up to now, those terms still mean differently to different people. Some said that administratie is narrower than administration. It is merely clerical works compared to administration as a whole process of people working together to achieve certain goals. However, it is not totally true. For a better understanding of administration, first of all, we should define an organization as a system consisting a set of elements interrelated to each other. The elements consist of people, visions, objectives, missions, tasks and functions, authorities, structures, relationships, formalities, resources, and processes called administration. In this case, administration is considered as a part of the organization administrative process functioning as a tool of the organization to achieve the stated objectives. The administrative process of the organization consists of three sub-processes: (1) a process of administering or managing implemented by administrators, (2) a technical operational process conducted by operational or line workers, and (3) a process of administrative services implemented by staff workers. Those three elements are interrelated as a set of system. Managing or administering does not only consist of five elements of planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling as Fayol stated. It is more complicated. If calculated, there are more than 50 functions of management. The author has defined administration as an overall process of the organization consisting of determining and achieving objectives by using available resources efficiently with and through other people. Management is coordinating people through P.E.O.P.L.E toward desired objectives. P.E.O.P.L.E stands for Policy making and Planning, Estimating, Organizing, Persuading, Leading, Evaluating and Controlling. In this case, controlling is the prerequisite for evaluating.

Page 34 of 89 | Total Record : 884

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue