cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herman D. S.Pd., S.I.P., M.Si.
Contact Email
praja@umsrappang.ac.id
Phone
+6281342518051
Journal Mail Official
praja@umsrappang.ac.id
Editorial Address
Sundari, S.A.P., Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 23026960     EISSN : 2716165X     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah PRAJA, publish by Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, for information and communication resources for academics, and observers of Governance Sciences, Social Sciences, Political Sciences, Methodology of Social Sciences and Social Work. The published paper is the result of research, reflection, and actual critical study with respect to the themes of governance, social, and political science.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 244 Documents
 21   22   23   24   25 
EFEKTIVITAS PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA JAYASAMPURNA Dewi, Juliyanti; Priyanti, Evi; Febriantin, Kariena
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.2303

Abstract

Program pencegahan stunting merupakan upaya strategis untuk mengurangi angka stunting dengan memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas program pencegahan stunting di Desa Jayasampurna berdasarkan empat dimensi efektivitas program menurut Budiani (2007), yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Ketepatan sasaran program pencegahan stunting di Desa Jayasampurna belum sepenuhnya optimal. Meskipun mekanisme penetapan sasaran telah dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan posyandu dan kriteria anak stunting, tingkat partisipasi orang tua yang rendah serta penolakan terhadap status stunting menjadi hambatan dalam validitas data sasaran dan efektivitas intervensi. Dimensi sosialisasi program pencegahan stunting di Desa Jayasampurna telah terlaksana secara efektif melalui kegiatan rembuk stunting yang bersifat partisipatif dan sistematis. Dimensi pencapaian tujuan program belum sepenuhnya optimal karena menghadapi tantangan pada proses menurunkan angka stunting di Desa Jayasampurna yaitu terjadinya faktor urbanisasi atau kepadatan penduduk. Pelaksanaan pemantauan program stunting di Desa Jayasampurna belum mencerminkan sistem pengawasan yang komprehensif karena masih terbatas pada pelaksana teknis tanpa melibatkan peran pengawasan legislatif desa seperti BPD.
OPTIMALISASI KINERJA PEGAWAI DESA CILEDUG DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Prameswari, Gladiola; Gumilar, Gun Gun
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.2304

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya optimalisasi kinerja pegawai di Desa Ciledug dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan merujuk pada lima dimensi kinerja menurut Sedarmayanti (2009) yaitu: kualitas kerja, ketepatan, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena perlunya adanya perbaikan menyeluruh terhadap sistem pelayanan publik di tingkat desa Ciledug, yang merupakan garda terdepan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran nyata dan mendalam melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi kualitas kerja pegawai belum optimal, belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kantor Desa Ciledug ditandai dengan keterlambatan pengurusan dokumen, praktik pungutan liar, serta keterbatasan sarana pendukung menghambat efektivitas kerja. Pada aspek ketepatan waktu, meskipun terdapat sistem absensi dan pengawasan rutin, masih ditemukan kendala kedisiplinan dan keterlambatan pelayanan. Sementara itu, dalam hal inisiatif, menunjukkan perkembangan positif dengan adanya evaluasi rutin dan inovasi dari pegawai, meskipun belum sepenuhnya berdampak terhadap persepsi masyarakat. Dimensi kemampuan pegawai masih terbatas dalam penguasaan teknis dan teknologi akibat rendahnya latar belakang pendidikan. Sedangkan dari sisi komunikasi, struktur penyampaian informasi sudah tersedia, namun masih terdapat hambatan dalam kejelasan dan etika berkomunikasi.
KUALITAS PELAYANAN PERUMDA TIRTA BHAGASASI CABANG CIBARUSAH DALAM MELAYANI KEPUASAN PELANGGAN Salfira, Elsa; Yulyana, Eka; Priyanti, Evi
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.2305

Abstract

Perumda Tirta Bhagasasi merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan layanan air bersih kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi, termasuk wilayah operasional Cabang Cibarusah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Perumda Tirta Bhagasasi Cabang Cibarusah berdasarkan tiga dimensi kualitas pelayanan menurut teori yang dikemukakan oleh Lenvinne (1990), yaitu responsiveness (responsivitas), responsibility (responsibilitas), dan accountability (akuntabilitas). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap dokumen dan laporan resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi responsivitas telah diupayakan secara optimal, antara lain melalui penerapan sistem digital yang memungkinkan pengaduan pelanggan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat waktu. Dimensi responsibilitas juga telah berjalan dengan baik, tercermin dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP) serta pemberian layanan yang bersifat adil dan tidak diskriminatif kepada seluruh pelanggan. Dimensi akuntabilitas masih belum optimal dan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat, menunjukkan beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Masih terdapat kekurangan dalam aspek transparansi pengelolaan anggaran, rendahnya tingkat partisipasi pelanggan dalam proses perencanaan kebijakan, serta kurang optimalnya sosialisasi mengenai mekanisme pengaduan kepada masyarakat secara luas.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SINKRONISASI PENGATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PASCA UU NOMOR 1 TAHUN 2022 Sugianto, Ilwan; Rivai, Andi; Jamruddin, Jamruddin; Ruslan, Ruslan; Nur, Muhammad
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.2414

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis transformasi pengaturan pajak dan retribusi daerah pasca-diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Penelitian hukum normatif ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hsil analisis menemukan bahwa reformasi UU HKPD berfokus pada tiga pilar utama yaitu (1) konsolidasi dan simplifikasi jenis pajak (termasuk peleburan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu/PBJT); (2) intervensi Pusat melalui penetapan Batas Tarif Tertinggi untuk mengawal stabilitas investasi, (3) inovasi skema penerimaan daerah melalui penggantian mekanisme Bagi Hasil menjadi Opsen pada Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor guna menjamin kepastian likuiditas daerah. Secara sistemik, UU HKPD membawa implikasi luas pada mekanisme fiskal lain. Transformasi ini mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian regulasi, administrasi, dan teknologi pemungutan guna mengamankan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalkan kualitas pelayanan publik.
SINERGI KEPEMIMPINAN LOKAL DALAM TATA KELOLA OTONOMI KHUSUS DI DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG Salma, Salmawati; Saleh Refra, Mohamad; Fikri, Awal; Aditya Malawat, Yayan Rasya
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.2419

Abstract

Penerapan Otonomi Khusus (Otsus) Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memberikan kewenangan lebih luas kepada Papua dalam mengelola pembangunan sesuai dengan konteks lokal. Namun, efektivitas implementasi Otsus tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan pendanaan, tetapi juga oleh peran kepemimpinan lokal yang mencakup kepala kampung, tokoh adat, dan tokoh agama sebagai aktor sosial yang memiliki legitimasi tinggi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi kepemimpinan lokal dalam mendorong tata Kelola otonomi khusus. Metode penelitian Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus di Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Informan penelitian terdiri atas kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, Kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan validasi melalui triangulasi sumber dan metode.Adapun hasil temuan menunjukkan adanya sinergi kepemimpinan lokal dalam tata kelola Otsus di tingkat kampung. Kepala kampung berperan sebagai pemimpin transformasional yang menerjemahkan kebijakan sesuai konteks lokal, tokoh adat memperkuat modal sosial dan legitimasi budaya, sedangkan tokoh agama menanamkan nilai moral dalam tata kelola kolaboratif. Kesimpulan Keberhasilan implementasi Otsus ditentukan oleh integrasi kepemimpinan formal dan informal yang membentuk tata kelola inovatif berbasis nilai adat, moral agama, dan prinsip pelayanan publik partisipatif.
MENGUKUR PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP PENANGANAN PATOLOGI SOSIAL DI DESA TEPPO Hamid, Hariyanti; Ikbal, Muhammad
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.2466

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam menangani patologi sosial berupa praktik judi sabung ayam di Desa Teppo, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang. Isu utama penelitian ini berangkat dari fenomena keberlanjutan sabung ayam yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, sosial, serta lemahnya pengawasan, sehingga menciptakan kesenjangan antara regulasi formal dan realitas sosial di tingkat desa. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab patologi sosial dan menguji pengaruh implementasi kebijakan pemerintah terhadap upaya penanganannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan sampel 78 responden melalui teknik purposive sampling. Instrumen penelitian disusun berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, Grindle, dan indikator implementasi kebijakan Indrajit. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, dan wawancara singkat, kemudian dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, analisis deskriptif, serta regresi linear sederhana dengan bantuan IBM SPSS 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama sabung ayam (42,4%), disusul faktor budaya (25,6%), faktor sosial (19,2%), dan lemahnya pengawasan (12,8%). Selain itu, implementasi kebijakan pemerintah terbukti berpengaruh signifikan terhadap penanganan patologi sosial (t hitung 2,307; sig. 0,024), meskipun nilai R² sebesar 0,065 menunjukkan kontribusi yang relatif kecil karena faktor ekonomi dan budaya lebih dominan. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan kebijakan yang integratif melalui intervensi ekonomi, strategi berbasis budaya, serta penguatan kapasitas implementasi di tingkat desa.
ANALISIS IMPLEMENTASI PP NO. 27 TAHUN 2021 DALAM MEWUJUDKAN FUNGSI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LEKOK KABUPATEN PASURUAN Areli, Albert Joan; susiantoro, Adi; Ilman, Ghulam Maulana
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 14 No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v14i1.2483

Abstract

Studi ini melihat bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan diterapkan di Instalasi Pelabuhan Perikanan Pantai (IPPP) Lekok Kabupaten Pasuruan. Fokus utama penelitian adalah menilai seberapa efektif penerapan kebijakan dan menemukan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaannya. Studi ini menekankan enam komponen penting dalam implementasi kebijakan, menggunakan teori Van Meter dan Van Horn: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial-ekonomi dan politik, dan disposisi pelaksana. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan masyarakat nelayan, UPT IPPP Lekok, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Metode pengumpulan data kualitatif deskriptif digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PP No. 27 Tahun 2021 di IPPP Lekok belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya fasilitas pelabuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 185, seperti kolam labuh, air terjun, dan sarana pendukung lainnya. Nelayan tidak puas, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah menurun, dan produktivitas pelabuhan menurun karena kurangnya sarana dan akses. Namun, peningkatan fasilitas pelabuhan sesuai dengan standar nasional dapat meningkatkan lapangan kerja lokal dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, komitmen lintas sektor antara pemerintah daerah, provinsi, dan masyarakat diperlukan untuk mempercepat pengembangan IPPP Lekok secara berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas implementasi kebijakan.
POLITIK EKOLOGI DALAM MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN (STUDI PADA DESA SRIGUNUNG KECAMATAN SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN) Afriany, Deany; Akhyar, Taufik; Fahrudin, Aziz
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 14 No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v14i1.2489

Abstract

This study is entitled "Ecological Politics in Addressing Environmental Pollution in (A Study in Srigunung Village, Sungai Lilin District, Musi Banyuasin Regency)." The purpose of this study is to analyze the impact of environmental pollution caused by palm oil industry activities on the Srigunung Village community and to examine the dynamics of power relations between the company, the government, and the community from an ecological politics perspective. This study uses a qualitative approach with a case study method, using data collection techniques such as in-depth interviews, field observations, and documentation. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the industrial activities of PT Srigunung Inti Argo Persada have caused water, air, and soil pollution, which has a direct impact on the health and well-being of the surrounding community. The people of Srigunung Village experience a declinein their quality of life due to industrial waste, yet they have weak bargaining power due to the dominance of corporate power and weak enforcement of environmental law by the local government. From an ecological politics perspective, this condition reflects structural inequality and ecological injustice, where economic gain is prioritized over environmental sustainability and the community's right to a healthy environment. This research emphasizes the importance of implementing environmental policies that support ecological justice, increasing government oversight, and strengthening community participation in sustainable environmental management.
TINJAUAN POLITIK DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS ( STUDI PADA SISWA SEKOLAH DASAR KOTA PALEMBANG)TINJAUAN POLITIK DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS ( STUDI PADA SISWA SEKOLAH DASAR KOTA PALEMBANG) Nabila, Siti Zaitun; Juainah, Norma; Afriany, Deany
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 14 No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v14i1.2490

Abstract

The implementation of the Free Nutritious Meals Program (MBG) in elementary schools is a government effort to improve welfare and the quality of education by meeting students' nutritional needs. This study aims to analyze the political review of the implementation of the free nutritious meal program for elementary school students in Palembang and to identify and explain the impact of the implementation of the free nutritious meal program. The theory used by the researcher is the theory of political development explained by Warjio, which states that development is never neutral but is a political process involving various actors, interests, strategies, and powers. This study uses qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results show that the implementation of the Free Nutritious Meal Program (MBG) in elementary schools in Palembang City reflects the involvement of political actors in public policy, in accordance with development politics theory. The local government, through collaboration with the Education Office, Health Office, SPPG, and schools, demonstrates synergy in the implementation of the program. The democratic political system is evident in the cross-sectoral coordination through MoUs that are responsive to community needs. Ideologically, the program is based on the values of social justice and equitable welfare. This program is purely a domestic policy without foreign financial intervention, although there is international technical assistance. The development process is carried out participatively through planning, data collection, and evaluation. Strategically, the program strengthens the image of the local government as caring for the welfare of the community. Positive impacts are seen in increased enthusiasm for learning, togetherness, and reduced economic burdens on families, although they are not yet significant in terms of health and intelligence and still face technical obstacles such as disruption to learning time.
PERAN STRATEGIS PEREMPUAN PESISIR TINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA NELAYAN MELALUI OLAHAN LAUT BULAK, KOTA SURABAYA Zulfah, Nurul Qomariyatun; Susiantoro, Adi; Maulana Ilman, Ghulam
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 14 No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v14i1.2510

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan pesisir dalam peningkatan pendapatan ekonomi keluarga nelayan melalui pengelolaan hasil pengolahan laut di Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan perempuan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan informan dari dinas terkait, komunitas perempuan pesisir, dan masyarakat, serta data sekunder dari literatur dan dokumen resmi. Penelitian ini menggunakan kerangka pemberdayaan perempuan menurut Naila Kabeer (1999), yang mencakup sumber daya (resources), keputusan dan tindakan (agency), serta pencapaian (achievement). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan pesisir didukung oleh potensi sumber daya lokal yang melimpah, dukungan fasilitas dan pelatihan dari pemerintah, serta partisipasi aktif dalam komunitas seperti KPPI dan POKLAHSAR. Namun keterbatasan akses modal, SDM, informasi, serta norma sosial yang membatasi peran perempuan masih menjadi penghambat yang signifikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan program pemberdayaan yang mengintervensi pola pikir dan memperluas akses perempuan terhadap sumber daya, akses informasi, serta penguatan kebijakan pembangunan ekonomi lokal berbasis perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan pesisir.Kata Kunci: pemberdayaan perempuan, perempuan pesisir, hasil makanan laut, pendapatan ekonomi

Page 24 of 25 | Total Record : 244

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1 No 1 (2012): Oktober Vol 2 No 1 (2013): Februari Vol 14 No 1 (2026): Februari 2026 Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025 Vol 13 No 2 (2025): JUNI 2025 Vol 13 No 1 (2025): Februari 2025 Vol 12 No 3 (2024): Edisi Oktober Vol 12 No 2 (2024): Edisi Juni Vol 12 No 1 (2024): Edisi Februari Vol 11 No 3 (2023): Edisi Oktober Vol 11 No 2 (2023): Edisi Juni Vol 11 No 1 (2023): Edisi Februari Vol 10 No 3 (2022): Edisi Oktober Vol 10 No 2 (2022): Edisi Juni Vol 10 No 1 (2022): Edisi Februari Vol 9 No 3 (2021): Edisi Oktober Vol 9 No 2 (2021): Edisi Juni Vol 9 No 1 (2021): Edisi Februari Vol 7 No 1 (2019): Edisi Februari Vol 8 No 3 (2020): Edisi Oktober Vol 8 No 2 (2020): Edisi Juni Vol 8 No 1 (2020): Edisi Februari Vol 2 No 2 (2013): Edisi Milad 2013 Vol 7 No 3 (2019): Edisi Oktober Vol 7 No 2 (2019): Edisi Juni Vol 2 No 3 (2013): Juni Vol 6 No 3 (2018): Edisi Oktober Vol 6 No 2 (2018): Edisi Juni Vol 6 No 1 (2018): Edisi Februari Vol 5 No 3 (2017): Edisi Oktober Vol 5 No 2 (2017): Edisi Juni Vol 5 No 1 (2017): Edisi Februari More Issue