Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Articles
255 Documents
REBRANDING SEBAGAI MANIFESTASI REFORMASI BIROKRASI ERA NEW NORMAL : PERSPEKTIF DIGITAL ERA GOVERNANCE
Yuliatris Yuliatris Mamuko
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 15 No 1 Juni (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
This article aims to explain how the BKKBN as a government agency carried out bureaucratic reform in the era of digital governance which was studied using the concept of Digital Weberianism Bureaucracy (DWB), specifically that took place during the Covid-19 pandemic. The DWB concept was introduced by Muellerleile and Robertson (1983) who argued that the form of efficiency, objectivity, and rationality of the Weberian bureaucracy had metamorphosed into a new, less visible but much stronger form of being a digital bureaucracy. This research was conducted using social media supported by interviews as a source of information to reveal the actors who played a role in the BKKBN rebranding program. With the mix method approach, it is expected to produce a strategy for optimizing the BKKBN rebranding strategy. The data obtained were analyzed using interactive analysis by Miles & Huberman (1992) and the mapping of actors was analyzed using the Social Network Analysis (SNA) approach with the help of Gephi software. This research was conducted to contribute to policy makers in the era of digital governance and to make theoretical and practical contributions related to the DWB concept in the digital era
DAMPAK LEADER-MEMBER EXCHANGE TERHADAP ORGANISASI
Heri Yadi
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 15 No 1 Juni (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Leader-Member Exchange (LMX) adalah hubungan kerja atasan dengan bawahan yang sifatnya unik dan dapat berbeda-beda antara satu karyawan dengan yang lainnya. Kualitas hubungan kerja ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan organisasi. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep LMX, dampak LMX, LMX dalam konteks manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), serta langkah-langkah yang dibutuhkan untuk membentuk LMX berkualitas tinggi. Penelitian ini mengambil pendekatan studi literatur yang mengkaji berbagai macam dokumen sumber mulai dari peraturan perundang-undangan hingga berbagai macam jurnal internasional bereputasi yang terkait dengan penelitian ini. Memahami pentingnya membangun hubungan kerja yang berkualitas antara atasan dan bawahan dapat membantu tercapainya tujuan organisasi. Organisasi perlu mengambil langkah-langkah konkret yang dapat mendorong terciptanya LMX yang berkualitas tinggi, karena berbagai hasil penelitian menunjukkan LMX berkualitas tinggi memberikan banyak dampak positif terhadap munculnya sikap kerja positif karyawan, seperti mendorong tumbuhnya perilaku kewargaan organisasi (OCB) yang positif, meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan menurunnya tingkat turnover karyawan. Kata kunci: Leader-Member Exchange, dampak LMX, tujuan organisasi, sikap kerja positif
TRANSFORMASI DIGITAL AUDIT MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DAN DAMPAKNYA TERHADAP TATA KELOLA INSTANSI PEMERINTAH
Ivan Fauzan
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 15 No 1 Juni (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Adaptasi ke arah transformasi digital pada beberapa tahun terakhir telah merubah cara sistem serta organisasi untuk dapat merubah cara dan proses kerja di tengah tingginya kompleksitas dan tingginya ketidakpastian lingkungan. Kinerja organisasi secara tidak langsung dipengaruhi seberapa baik audit manajemen dilaksanakan di organisasi. Audit manajemen yang dilakukan saat ini masih menggunakan “cara lama”. Penelitian ini dilakukan untuk dapat berkontribusi secara teoritikal dan praktikal pada transformasi digital di bidang audit manajemen ASN dan hubungannya terhadap tata kelola pemerintahan. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan menggunakan 5 tema, diantaranya 1. Pengantar transformasi digital terhadap audit manajemen ASN; 2. Transformasi Digital pada jabatan Auditor Manajemen ASN; 3. Strategi Audit pada audit manajemen ASN; 4. Dampak pengembangan terhadap pelatihan dan kebijakan pelatihan; 5. Selanjutnya mengenai transformasi digital audit manajemen ASN terhadap tata kelola Instansi Pemerintah. Hasil penelitian menghasilkan ada potensi perubahan pada audit manajemen ASN khususnya pada pengguanan biaya dan penghematan waktu; adanya otomasi sistem pengumpulan data; penggunaan data mining dalam pengelolaan data audit manajemen ASN; peningkatan mutu audit manajemen ASN; adanya potensi perubahan ke arah yang lebih baik pada tata kelola pemerintah seperti adanya proses penghematan waktu dan biaya dalam proses audit manajemen ASN, terdapat analisis data yang menyeluruh dan tingkat kualitas yang lebih tinggi dengan kemampuan untuk mendeteksi penyimpangan, kesalahan atau penyalahgunaan dalam laporan baik pada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
KAJIAN MODEL IDENTIFIKASI KELOMPOK RENCANA SUKSESI DALAM MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
Yulius Fransisco Angkawijaya;
Letty Trisilia;
Eka Dedju;
Yuni Asmidar
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 15 No 2 November (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Identifikasi terhadap kelompok rencana suksesi merupakan proses mutlak dalam manajemen talenta. Identifikasi tersebut dibuat dalam model yang distandarisasi dalam regulasi. Talenta dipahami sebagai pegawai yang memiliki kinerja di atas ekspektasi dan potensial tinggi. Model identifikasi kelompok rencana suksesi terbagi dalam sembilan kotak dalam sumbu kinerja dan potensial. Aspek potensial sendiri memiliki beberapa aspek di dalamnya yang membuat instansi mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Kajian ini memformulasikan empat alternatif untuk menurunkan model secara lebih konkret.
OPTIMALISASI KOMPETENSI ANALIS SDM APARATUR MELALUI MENULIS ILMIAH
Marianus Keo
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 15 No 2 November (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
The study aims at analizing the correlation between the government’s policy regading the obligation to make academic writing, with the level of professionalism of civil servant as a whole and Human Resource Analist in special. Writing is an intellectual activity to create ideas in written form in order to communicate to the reader in regards with the aims of the message. Writing, like a life itself, is a voyage of discovery. The more they write, the more they find. Writing turns out to save a lot of wealth that can be reached by those who do it. This study found that writing has the benefit of being able to build the quality of everyone who takes part in it, including communication skills, self-actualization, increasing the ability to control oneself and the environment and improving critical thinking. These abilities will in turn improve the competence and professionalism of a Human Resource Analyst if it is done continuously. However, this proficient ability in writing will not come by itself without going through the several of education and training carried out by supervisory agencies, user agencies and professional organizations.
ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN PADA PELATIHAN TEKNIS STATISTIK SEKTORAL PEMBINA 100 DESA CINTA STATISTIK (CANTIK)
Arezia Magdalyn
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 15 No 2 November (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Analisis kebutuhan pelatihan merupakan bagian awal dari suatu perencanaan program pelatihan pembina 100 desa cantik dalam mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yang dimiliki saat ini dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh aparat desa. Analisis kebutuhan pelatihan berperan dalam meningkatkan kapasitas desa di bidang statistik sehingga dapat membantu dalam memfokuskan pelatihan pada bidang yang tepat. Penulis menyusun kondisi bisnis tiga sampel desa (Maduretno, Andongsili, Lipursari) dan penyebab kesenjangan berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada tahap awal perencanan. Hasil dari kajian ini adalah jenis pelatihan yang dibutuhkan beserta dengan kurikulum pelatihan yang dapat dilaksanakan dalam menutup kesenjangan yang ada. Training needs analysis is the initial part planning training program for coaches of 100 statistic love villages in identifying competency gaps that village officials currently have with the competencies they should have. Analysis of training needs plays role in increasing village capacity in the field of statistics so that it can assist in focusing training on the right areas. The author compiles the state of the business conditions three sample villages (Maduretno, Andongsili, Lipursari) and the gap causes based on the results of Focus Group Discussion (FGD) carried out in the early stages of planning. The result of this study is the type of training needed along with training curriculum that can be implemented in closing existing gaps.
Evaluasi Kelembagaan
Ahmad Juwari;
Puti Paramita Bawie;
Rahadi Ferdiansyah
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 15 No 2 November (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Penelitian ini mendeskripsikan evaluasi kelembagaan struktur organisasi pemerintah dalam hal ini di Badan Kepegawaian Negara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini mengacu pada belum selarasnya Peraturan Presiden No.58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara yang saat ini berlaku dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan perkembangan tuntutan organisasi saat ini. Metodologi penulisan menggunakan analisis kualitatif mengacu pada kerangka teori terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian menunjukkan 4 (empat) pilar yaitu: pembinaan, penyelenggaraan, sistem informasi dan pengawasan pengendalian menjadi pilar-pilar utama yang berasal dari fungsi dan wewenang BKN di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pilar-pilar tersebut menjadi pedoman dalam cascading fungsi organisasi yang terdiri dari satuan haluan, operasi dan kontrol. Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan di bulan Mei 2021.
DIALEKTIKA KEBIJAKAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PADA KPU PROVINSI BALI (PERSFEKTIF REFORMASI BIROKRASI)
Agus Dian Juliharta
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 15 No 2 November (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Kebijakan tunjangan kinerja merupakan salah satu wujud penghargaan pemerintah atas keberhasilan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan reformasi birokrasi, namun dalam penerapannya masih terdapat permasalahan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan, faktor-faktor penghambat dan pendukung serta dampak dari kebijakan pemberian tunjangan kinerja pada KPU Provinsi Bali dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tunjangan kinerja diterapkan dengan peraturan dan standar yang jelas. Faktor pendukung berupa teknologi informasi, SDM dan komunikasi, serta faktor penghambat berupa teknologi informasi, kedisiplinan dan adat. Dampak kebijakan dapat meningkatkan kinerja dan kedisiplinan tetapi dalam hal kedisiplinan dirasa belum optimal, kebijakan ini juga memunculkan tindakan kecurangan dalam absensi.
PERILAKU INOVATIF APARATUR SIPIL NEGARA: SEBUAH STUDI PUSTAKA
Herlina Murdiastuti;
Fendy Suhariadi;
Rini Sugiarti
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 15 No 2 November (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Berdasarkan laporan World Bank dan Indeks Inovasi Global, indeks daya saing dan inovasi Indonesia masih tergolong rendah. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mencanangkan gerakan Reformasi Birokrasi dengan visi “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia.” Mengingat pentingnya perilaku inovatif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku ujung tombak birokrasi, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tema dan tren dari pustaka-pustaka yang sudah diterbitkan mengenai perilaku inovatif ASN di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode studi pustaka secara sistematik, dan menghasilkan 8 (delapan) dokumen. Semua dokumen tersebut diterbitkan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir. Sebagian besar pustaka tersebut menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner (75%) dengan subyek penelitian didominasi oleh ASN di Kementerian/Lembaga di Tingkat Pusat (75%). Sedangkan isi penelitian lebih banyak berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku inovatif ASN, yang kemudian dapat dibagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan eksternal.
DESAIN KERJA BAGI MILENIAL BERDASARKAN PERSONAL VALUES DAN WORK VALUES
Diana Ma'rifah;
Azmi Listya Anisah
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 15 No 2 November (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Dominasi Milenial di dunia kerja pada era bonus demografi menjadi sebuah perhatian bagi seluruh organisasi, baik itu bagi mereka yang bergerak di sektor swasta maupun publik. Karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya menciptakan budaya dan nilai tersendiri di lingkungan kerja. Hal ini menjadi sebuah pembahasan yang menarik ketika Milenial berada dalam lingkungan organisasi publik/birokrasi. Paper ini bertujuan untuk menganalisis desain pekerjaan yang perlu disesuaikan oleh organisasi publik dengan karakteristik Milenial sebagai Aparatur Sipil Negara. Metode studi pustaka digunakan dalam menyusun desain kerja menggunakan job characteristic model. Hasil dan diskusi dalam paper ini menyajikan 5 (lima) dimensi pekerjaan yang disesuaikan dengan karakteristik Milenial yang dapat menumbuhkan kondisi psikologis yang selanjutnya dapat mendorong pegawai milenial untuk berkontribusi secara positif bagi organisasinya.