Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Articles
255 Documents
<![CDATA[INTERVENSI LITERASI DAN LAYANAN KESEHATAN MENTAL PNS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI ERA NEW NORMAL ]]>
<![CDATA[Azmi Listya Anisah]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 14 No 2 November (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pegawai Negeri Sipil dipertanyakan produktivitasnya selama menjalani Working from Home. Produktivitas seorang Pegawai Negeri sipil memerlukan kondisi kesehatan baik fisik maupun mental. Gangguan kesehatan mental dapat dicegah apabila setiap individu memahami, menyadari dan bersedia mengkonsultasikan kondisinya kepada ahli profesional di layanan psikologi. Rendahnya pengetahuan mengenai gangguan kesehatan mental dan stigma menjadi faktor penghambat pencarian pertolongan. Hasil survei yang dilakukan WHO di 130 negara selama masa pandemi menunjukkan ada penambahan kasus gangguan kesehatan mental secara signifikan. Peningkatan literasi kesehatan mental dan kemudahan akses layanan kesehatan mental bagi Pegawai Negeri Sipil menjadi hal penting setelah memasuki masa tatanan baru. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan pemahaman PNS terhadap kesehatan mental dan pemberian layanan kesehatan mental yang dapat diakses PNS. Kajian ini merupakan studi literatur dari hasil penelitian dan kajian, peraturan perundang-undangan, artikel di media massa, serta data dari website terkait. Hasil dari kajian ini menujukkan bahwa fasilitas layanan dan jumlah ahli profesional kesehatan mental yang tersedia belum memenuhi standar. Beberapa instansi daerah telah memiliki layanan kesehatan mental bagi PNS namun belum dimanfaatkan secara maksimal karena stigma. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi kesehatan mental yaitu penerapan program peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang gangguan kesehatan mental; peningkatan kesadaran individu terhadap kondisi kesehatan mentalnya dan memiliki kesadaran untuk mencari pertolongan pada tenaga profesional yang tepat; dan membentuk cara pandang serta reaksi terhadap individu yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kata kunci: Kesehatan Mental, Literasi Kesehatan Mental, Layanan Kesehatan Mental]]>
<![CDATA[EVALUASI INOVASI SISTEM PELAYANAN PUBLIK PROVINSI YOGYAKARTA UNTUK MENGHADAPI MASA NEW NORMAL ]]>
<![CDATA[Dhiya Sholiha Husnayaini]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 14 No 2 November (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Desakan penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan semakin tinggi sejak e-governance digaungkan. Hal tersebut dipertegas dengan munculnya gagasan Revolusi Industri 4.0 belakangan ini. Pemerintah diharuskan adaptif dan mampu mengoptimalkan teknologi dalam melayani masyarakat. Belum lagi di tengah kondisi pagebluk Covid-19 yang memaksa masyarakat membatasi mobilitas dan anjuran beraktivitas di rumah untuk memutus persebaran virus. Pada kondisi inilah kehadiran layanan pemerintah harus segera bertransformasi dalam bentuk daring. Penerapan teknologi dalam pelayanan publik saat ini pada dasarnya bukan merupakan hal baru, Pemerintah Daerah sebagai pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sudah menerapkan pelayanan publik melalui aplikasi maupun sistem daring seperti dalam proses pengurusan dokumen kependudukan, salah satunya di Yogyakarta. Namun penerapan teknologi pada pelayanan publik masih belum optimal sehingga implementasinya belum sesuai kondisi new normal. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur dengan analisis deskriptif. Dari studi literatur, ditemukan salah satu metode untuk mengoptimalkan proses pelayanan publik yaitu infrastruktur e-government berupa sistem pelayanan publik daring yang terintegrasi dari pemerintah untuk penyediaan informasi dan pelayanan publik. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber yang relevan untuk pembuat kebijakan untuk ASN di Indonesia dengan memberikan rekomendasi agar skema e-government dapat diimplementasikan sehingga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat serta peningkatan efektifitas kerja dan keselamatan ASN dalam rangka menghadapi masa new normal.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI WORK FROM HOME : KAJIAN TENTANG DAMPAK POSITIF, DAMPAK NEGATIF DAN PRODUKTIFITAS PEGAWAI ]]>
<![CDATA[Diana Ma'rifah]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 14 No 2 November (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pandemi Covid-19 membawa perubahan yang signifikan di berbagai aspek kehidupan termasuk dalam tatanan sistem kerja. Perubahan sistem kerja sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan covid-19 adalah bekerja dari rumah atau yang dikenal dengan istilah work from home (WFH). Kebijakan yang diberlakukan secara mendadak ini tentu saja menjadi tantangan bagi ASN dalam pelaksanaannya. Budaya kerja baru bagi ASN ini dipastikan memberikan dampak positif dan negatif baik untuk instansi maupun bagi pegawai yang kemudian berdampak pula pada produktifitas. Dengan melihat pada dampak positif, negatif dan produktifitas tersebut, maka akan memberikan gambaran mengenai perlu atau tidaknya sistem kerja WFH ini dilanjutkan setelah pandemi berakhir. Tulisan ini terbatas pada kajian literatur yang membutuhkan tindak lanjut penelitian selanjutnya untuk memperoleh data yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan rekomendasi untuk kebijakan sistem kerja bagi ASN kedepannya.]]>
<![CDATA[PENATAAN PEGAWAI DALAM TATANAN NORMAL BARU STUDI KASUS PUSAT PENGKAJIAN MANAJEMEN ASN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Ardy Firmansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 14 No 2 November (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Adanya pandemi Covid-19 yang menyebarluas secara global pada belahan dunia, membuat seluruh aktivitas pemerintah berubah agar tetap menyesuaikan target sasaran yang ingin dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil analisa desain pemetaan mengenai pegawai yang sesuai dan tepat ukur. Metode penelitian ini menggunakan stui literatur dan analisis data. Hasil penelitian memperlihatkan beberapa jabatan pegawai dengan komposisi 25% pegawai melakukan pekerjaan dikantor dan 75% pegawai melakukan pekerjaan dirumah dengna menginventarisir keterampilan teknis dan konseptual pada setiap uraian tugas yang dilakukan. Melihat ada beberapa posisi jabatan yang kosong dengan mempunyai tugas dan fungsi yang insidensial dan mendukung penting dalam kinerja organisasi, seperti jabatan Sekretaris dan Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran, pada jabatan tersebut diperlukan adanya penambahan pegawai dikarenakan pelaksanaan tugas pada jabatan tersebut masih dilakukan oleh jabatan lain yang menyebabkan ketidaksesuaian tugas dan fungsi pegawai tersebut antara jabatan yang diduduki dengan tugas yang dilaksanakan.]]>
<![CDATA[ANALISIS POLITISASI BIROKRASI DALAM PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA ]]>
<![CDATA[Ajib Rakhmawanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 14 No 2 November (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan analisis kajian ini adalah; (1) mengidentifikasi terjadinya politisasi birokrasi dan netralitas ASN serta menganalisis faktor-faktor penyebabnya; (2) Mengidentifikasi pembinan ASN di instansi pemerintah. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk menjelaskan dan menganalisis terjadinya politisasi birokrasi dan netralitas ASN. Data kajian yang digunakan berupa studi literatur. Hasil analisis kajian menunjukan bahwa politisasi birokrasi disebabkan oleh tidak adanya pemantauan dalam implementasi kebijakan, ketegasan sanksi, minim sosialisasi, dan pejabat pembinaan ASN yang tidak tepat. Dampak dari politisasi birokrasi terjadi praktek KKN dalam rekrutmen ASN, kompensasi jabatan, komersialisasi jabatan, konflik kepentingan, dan penggunaan fasilitas untuk kepentingan politik praktis.]]>
<![CDATA[PENGARUH KOLABORASI DENGAN IMPLEMENTASI TEORI U DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP PERSEPSI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[IKA WULANDARI]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 15 No 2 November (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kolaborasi pemimpin dan pegawai dengan mengimplementasikan Teori U dan iklim organisasi terhadap persepsi peningkatan kualitas pelayanan publik di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 150 responden yang merupakan pegawai di lingkungan BKN Pusat dengan perhitungan sampel analisis SEM dan teknik sampling purposive. Hasilnya diolah melalui aplikasi software Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Dengan acuan signifikansi 5% atau T-Statistics >1,96, didapatkan hasil bahwa variabel kolaborasi dengan implementasi Teori U terhadap kualitas layanan memiliki nilai signifikansi sebesar 9,129. Variabel iklim organisasi terhadap kualitas layanan memiliki nilai signifikansi T-Statistics sebesar 8,073 dan signifikansi kolaborasi dengan implementasi Teori U terhadap ikim organisasi sebesar 2,958. Kesimpulannya, variabel kolaborasi dengan implementasi Teori U dan variabel iklim organisasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas layanan. Selain itu, variabel kolaborasi dengan implementasi Teori U mempengaruhi variabel iklim organisasi terhadap variabel kualitas layanan. Kata Kunci: Kolaborasi, Teori U Otto Scharmer, Iklim Organisasi, Kualitas Layanan, Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[MANAJEMEN KONFLIK ASN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA NEW NORMAL PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN ]]>
<![CDATA[Rezeky Ana Ashal]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 15 No 1 Juni (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sejak pandemi melanda berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia hingga di era new normal seperti saat ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut agar tetap memberikan pelayanan publik yang prima dan pastinya menciptakan berbagai inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.ASN juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Manajemen Konflik ASN dalam melayani masyarakat di era new normalpada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Variabel dari sumber-sumber konflik yang digunakan dalam penelitian ini adalah saling ketergantungan tugas, ketergantungan pekerjaan satu arah, diferensiasi horisontal yang tinggi dan formalisasi yang rendah yang merupakan beberapa teori konflik dari Robbins (1994) yang digunakan sebagai dasar untuk penelitian kualitatif ini. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, wawancara dan kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang timbul dalam pelayanan publik di era new normal tidak menjadi hambatan yang berarti karena pimpinan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dapat mengelola konflik yang terjadi secara efektif. Kata Kunci : Manajemen Konflik, ASN, Pelayanan Publik, New Normal]]>
<![CDATA[ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBINAAN DAN LAYANAN PENGELOLAAN DATA DAN PENYAJIAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ]]>
<![CDATA[Elin Cahyaningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 15 No 1 Juni (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penguatan pelayanan publik merupakan salah satu isu strategis dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi di Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pengukuran kinerja pelayanan publik dilakukan melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang oleh seluruh Instansi Pemerintah. Analisis indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan layanan pengelolaan data dan penyajian informasi kepegawaian dilakukan untuk mengukur kinerja layanan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan survei IKM kepada seluruh Instansi Pemerintah, stakeholder dan masyarakat pengguna data kepegawaian. Studi pustaka dilakukan untuk menetunkan landasan teoritis, survei dilakukan dengan menyebarkan kuisoner secara daring. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif menggunakan metode univariate dan bivariate dengan SPSS 21. Hasil penelitian menunjukan bahwa indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan layanan data adalah baik untuk seluruh variabel dan indikator. Adapun indikator terbaik sebagai nilai kompetetif Instansi adalah perilaku pelaksana, sedangkan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk meningkatan kualitas layanan publik yang prima adalah review standar dan prosedur, peningkatan sarana prasarana dan TI, waktu respon layanan, serta kompetensi SDM.]]>
<![CDATA[KEADILAN DALAM KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA: BEKERJA DI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL (3T) ]]>
<![CDATA[Andhi Kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 15 No 1 Juni (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Arah pembangunan nasional ke depan sesuai Visi Indonesia 2045 yang menargetkan Indonesia menjadi peringkat ke-5 ekonomi dunia dengan meningkatkan peran luar Jawa menjadi 48,2% dan Kawasan Timur Indonesia menjadi 25,1% terhadap kontribusi perekonomian nasional, menuntut adanya kerja keras dari para birokrat di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) yang berperan sebagai akselerator pembangunan nasional di kawasan tersebut. Salah satu upaya untuk mengakselerasi pembangunan di remote area adalah memacu kinerja para aparatur sipil negara (ASN) melalui kebijakan afirmasi (affirmative action) berupa pemberian insentif kesejahteraan ASN di daerah 3T agar mereka dapat bekerja secara optimal ditengah kondisi keterbatasan dan sulitnya jangkauan geografis yang dialami para ASN di daerah 3T. Penelitian ini bertujuan menyusun model insentif ASN yang bekerja di daerah 3T. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif (mixed method). Hasil penelitian ini menghasilkan dua alternatif model/skenario, yakni: skenario ideal (kondisi yang diharapkan sesuai kebutuhan ASN di daerah 3T), dan skenario moderat (kondisi yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara). Kedua skenario/model yang ditawarkan dalam kajian ini sama-sama memiliki keunggulan dan dapat diimplementasikan, namun skenario moderat yang ditawarkan dalam penelitian ini dipandang lebih realistis untuk diaplikasikan dibandingkan harus menerapkan skenario ideal.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PELAPORAN PRESTASI KERJA PEGAWAI TAHUN 2019 PADA INSTANSI DAERAH DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU ]]>
<![CDATA[SILVIA RAHMITA]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 15 No 1 Juni (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penilaian Prestasi Kerja Pegawai merupakan suatu hal yang penting dalam pencapaian tujuan organisasi untuk melihat bagaimana pegawai melaksanakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang sudah disusun di awal tahun. Penyusunan SKP dan Pelaporan Prestasi Kerja wajib dilakukan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap tahun. Diperlukan intervensi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kepegawaian untuk meningkatkan pelaporan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai, terutama di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Tujuan kajian ini adakalah (1) mengidentifikasi efektivitas pengawasan dan pengendalian terhadap pelaporan prestasi kerja dan (2) mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pengawasan dan pengendalian terhadap tingkat pelaporan penilaian prestasi kerja pegawai di wilayah kerja kantor regional XII BKN Pekanbaru. Kajian ini menggunakan metode campuran antara Kuantitatif dengan teknik analisis variasi dan Kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan dan pengendalian yang dilakukan terhadap pelaporan penilaian prestasi kerja pegawai tahun 2019 pada Instansi Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sudah efektif. Faktor yang mempengaruhi pengawasan dan pengendalian terhadap tingkat pelaporan penilaian prestasi kerja pegawai di wilayah kerja kantor regional XII BKN Pekanbaru terdiri atas faktor pendukung berupa dukungan pimpinan, dukungan auditi, ketersediaan SDM dan Fasilitas yang memadai, dan faktor penghambat berupa kondisi geografis dan situasi pandemi.]]>
