cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mufti Hakim
Contact Email
j.civilservice@bkn.go.id
Phone
081319816920
Journal Mail Official
j.civilservice@bkn.go.id
Editorial Address
Badan Kepegawaian Negara Jl. Pandansari no 32 Kec. Ciawi Kab. Bogor, Jawa Barat 16720
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Published by Pusat Pengkajian Manajemen ASN
ISSN : 19787103     EISSN : 25411276     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 255 Documents
 21   22   23   24   25 
LITERASI DIGITAL DALAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK PEMERINTAH Ardy Firmansyah
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 15 No 2 November (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memasuki era revolusi industri 4.0 dan menuju society 5.0 memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak perubahan layanan publik dengan menyesuaikan konstruksi digital dalam mekanisme pemberian layanan publik. Adanya perkembangan teknologi dan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan teknologi di sumber daya manusia merefleksikan bahwasanya sektor publik di beberapa negara maju telah melakukan perubahan dan menjadikan suatu acuan sebagai output keberhasilan dalam melakukan transformasi layanan publik yang ada di Indonesia.. Penelitian ini bertujuan menganalisa konsep literasi digital yang efektif dan sesuai dengan penerapan kualitas layanan publik di pemerintahan. Diperlukan adanya desain layanan publik berbasis digital yang dapat diimplementasikan secara menyeluruh dan terakselerasi menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan analisa mengenai 8 (delapan) aspek literasi digital yang dielaborasikan dengan parameter unsur penilaian kualitas pelayanan publik pemerintah yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai desain dari sistem pelayanan berbasis digital terintegrasi.
COACHING, MENTORING DAN KONSELING KARIER SEBAGAI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Katherin Katherin
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 15 No 2 November (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yth. Pengelola Jurnal BKN Terlampir artikel saya. Mohon dapat dibantu terimakasih
Perampingan Birokrasi Ajib Rakhmawanto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 15 No 2 November (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of the analysis of this study is to analyze the policy of bureaucratic simplification and its impact on the equalization of administrative positions (Administrator and Supervisor). This study uses a descriptive analysis approach to explain and analyze bureaucratic downsizing and its impact on equalizing administrative positions. The study data used in the form of literature studies. The results of the analysis of the study show that the simplification of the bureaucracy has not been implemented effectively. The impact on equalizing administrative positions into functional positions still overrides merit aspects (qualifications and competencies). The majority of Administrative Officers who are transferred to Functional Positions do not meet the educational requirements and competencies required for the Functional positions to be occupied.
ASSESSMENT CENTER DALAM MANAJEMEN TALENTA ASN Pramudhita Puteri
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 16 No 1 (2022): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v16i1.349

Abstract

ABSTRAK Penggunaan metode assessment center dalam pengelolaan ASN sudah menjadi suatu kebutuhan, Akan tetapi, penggunaan assessment center masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya isu validitas metode tersebut yang berdampak pada pemanfaatan hasil uji kompetensi. Kajian literatur ini akan mengeksplorasi ide-ide dari sejumlah penelitian yang dapat digunakan untuk mengembangkan metode assessment center. Tidak hanya itu, kajian literatur ini juga memberikan sejumlah saran yang dapat dilakukan organisasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan assessment center dalam manajemen talenta ASN. Kata Kunci : Assessment Center, Asesor, Desain Simulasi, Validitas ABSTRACT The use of the assessment center method in the State Civil Servants management has become a necessity. However, the implementation of assessment center still faces a number of challenges, especially the issue of the validity of the method which has an impact on utilizing the Assessment center’s result. This literature review will explore ideas from a number of studies that can be used to develop the assessment center method. Also, this literature review also provides a number of suggestions that organization could implement to optimize the assessment center utilization in the State Civil Servants Talent Management. Keywords: Assessment Center, Assessor, Simulation Design, Validity
ANALISIS PERBANDINGAN IMPLEMENTASI LEARNING ORGANIZATION PADA INSTANSI PEMERINTAH Asriani Purba; Puti Paramita Bawie
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 16 No 1 (2022): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v16i1.353

Abstract

Jurnal ini membahas tentang perbandingan implementasi learning organization pada dua instansi pemerintah yaitu Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara. Dasar perbandingan ini berdasarkan komponen LO dari Peter Senge dan Cummmings & Worley yaitu personal mastery, mental models, shared vision, team learning, systems thinking, kepemimpinan, struktur organisasi, budaya organisasi, pengembangan SDM, dan sistem informasi. Penulisan ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan berdasarkan hasil observasi, jurnal, buku, data seminar, dan studi peraturan perundang-undangan, serta data lainnya. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah pada Kemenkeu dan BKN implementasi LO sudah berjalan dan memenuhi semua aspek LO. Namun, pada BKN belum ada peraturan khusus yang mengatur terkait LO sehingga belum adanya komitmen bersama (collective action) untuk mengimplementasikan LO. Kata kunci: Implementasi. Learning Organization, Institusi Pemerintah
ANALISIS PENERAPAN PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI PADA PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Elin Cahyaningsih; Fitria Resti Anggraeni
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 16 No 1 (2022): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v16i1.354

Abstract

Pengembangan karier pegawai merupakan suatu hal yang penting bagi pegawai dalam suatu organisasi. Seorang pegawai mengharapkan adanya perubahan, perkembangan, kemajuan, dan kesempatan yang diberikan oleh organisasi kepadanya untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih baik. Pegawai tentu mengharapkan bahwa kariernya dapat berjalan dengan baik dan berkembang sampai dengan jenjang tertinggi yang dapat diraih. Oleh karena itu, suatu organisasi perlu menerapkan pengembangan karier bagi pegawainya untuk memotivasi mereka agar dapat bekerja lebih optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengembangan karier pegawai Puslatbang KDOD. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan karier pegawai Puslatbang KDOD diterapakan melalui langkah-langkah pengembangan kompetensi, mutasi, promosi dan penilaian potensi. Kendala yang dihadapi terkait perencanaan karier pegawai, proses pengumpulan angka kredit, perbedaan persepsi karier dan kurangnya motivasi individu. Strategi optimalisasi pencapaian pengembangan karir dapat dilakukan dengan dialog anatara pegawai dan organisasi, peningkatan pengetahuan, penyelesaian tusi, penyusunan rencana karier.
NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PASCA TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS ROCHMAT ALI SYAEFUDIN; WAHYU HANGGORO SUSENO; NANANG SUBIYANTO
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 16 No 1 (2022): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v16i1.362

Abstract

ABSTRAK. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia merupakan problem laten dan kompleks. Pelayanan publik dan demokrasi akan terganggu apabila birokrasi tidak netral. Salah satu penyebab keberpihakan ASN dalam pemilihan umum/pemilihan kepala daerah karena kepentingan karier. Faktor penyebab pelanggaran netralitas ASN diantaranya kurangnya pengawasan dan rendahnya sanksi terhadap pelanggar. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memberikan dukungan dalam penegakan netralitas PNS. PP Nomor 94 Tahun 2021 mengatur lebih rinci larangan bagi PNS terkait netralitas dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, terutama yang sebelumnya tidak diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. Abstract. The neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in Indonesia is a latent and complex problem. Public service and democracy will be disturbed if the bureaucracy is not neutral. One of the causes of ASN's alignment in the general election/regional head election is due to career interests. The factors that cause violations of ASN neutrality include lack of supervision and low sanctions against violators. The issuance of Government Regulation (PP) Number 94/2021 concerning Discipline of Civil Servants (PNS) has provided support in the enforcement of the neutrality of civil servants. PP Number 94/2021 regulates in more detail the prohibition for civil servants related to neutrality in general elections and regional head elections, especially those that were not previously regulated in Government Regulation Number 53/2010.
PERSPEKTIF APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI WORK FROM ANYWHERE Taufik Hidayat; Mai Damai Ria; Kodar Hdiwasono
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 16 No 1 (2022): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v16i1.368

Abstract

Rencana pemberlakuan kebijakan Work From Anywhere bagi para aparatur sipil negara diklaim dapat meningkatkan kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan mendorong karyawan untuk memberikan performa terbaik. Rencana ini berangkat dari “keberhasilan” kebijakan Work From Home selama masa pandemi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kinerja aparatur sipil negara, sehingga perlu di-upgrade menjadi Work From Anywhere. Wacana ini menimbulkan pro dan kontra. Masyarakat memandang bahwa kinerja dan produktivitas aparatur sipil negara masih belum sesuai harapan sehingga dikhawatirkan sistem kerja Work From Anywhere akan menghambat pelayanan publik. Sementara itu, pemerintah menilai kebijakan Work From Anywhere mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi. Dengan demikian perlu dilakukan kajian secara komprehensif terhadap wacana ini.Salah satu kajian yang dilakukan adalah perspektif dari apartur sipil negara itu sendiri terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Work From Anywhere. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah survei terhadap aparatur sipil negara di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan perspektifaparatur sipil negara, sistem kerja Work From Anywhere lebih efektif dan efisien dibanding sistem kerja Work From Office. Efektivitas dan efisiensi pada Work From Anywhere terutama pada dimensi biaya, jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan, kendala yang dihadapi, kenyamanan, pencapaian sasaran/tujuan, adaptasi kerja, metode kerja dan pelaksanaan standard operational procedure. Selain itu, mayoritas aparatur sipil negara lebih memilih bekerja dengan sistem Work From Anywhere dengan persentase di atas 50%. Meski demikian tidak seluruh aparatur sipil negara yang memilih Work From Anywhere menolak Work From Office, sebagian responden tidak keberatan bekerja dengan sistem Work From Anywhere maupun Work From Office.
PERILAKU FINANSIAL PERANGKAT DESA DALAM PERENCANAAN PENSIUN Citra Firmadhani
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 16 No 2 (2022): CIVIL SERVICE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v16i2.372

Abstract

ABSTRAK Perangkat desa merupakan aparat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa. Namun kedudukan, kemampuan dan kesejahteraan perangkat desa hingga saat ini masih terus dikaji khususnya saat memasuki masa pensiun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku finanial perangkat desa dalam proses perencanaan pensiun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Perilaku finansial perangkat desa dianalisis melalui 4 aspek yaitu jumlah tabungan, berinvestasi dalam aset berisiko, tabungan pensiun dan manajemen hutang. Hasil penelitian menemukan bahwa perangkat desa belum merencanakan pensiun dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya edukasi tentang perencanaan keuangan yang membentuk perilaku finansial perangkat desa. Kata Kunci : Perilaku Finansial, Perangkat Desa, Perencanaan Pensiun
URGENSI ASAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Deni Jaya Saputra
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 16 No 2 (2022): CIVIL SERVICE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61133/pns.v16i2.374

Abstract

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat. Akan tetapi, tidak semua rakyat bisa berpartisipasi secara langsung dalam politik praktis dengan cara berpihak terhadap salah satu calon, menjadi tim sukses dan mengikuti setiap kegiatan kampanye. Rakyat dalam konteks ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diharuskan bersikap netral. Urgensi asas netralitas ASN dalam pemilu, yaitu: a. Independensi ASN terjaga sehingga ASN terbebas dari tekanan pemangku kebijakan di luar konteks kinerja; b. ASN terbebas dari politik balas budi; c. ASN fokus mengembangkan kompetensinya untuk mendapatkan promosi jabatan; d. Asas netralitas dapat meminimalisir korupsi, kolusi dan nepotisme dalam tubuh ASN; dan e. ASN mampu menjadi abdi negara yang profesional dalam pelayanan publik. Selain itu, manajemen ASN dilengkapi dengan sistem merit melalui kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Penerapan sistem merit relatif efektif untuk mewujudkan the right man of the right place sehingga menimalisir nepotisme.

Page 23 of 26 | Total Record : 255

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2007 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 Nov (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 17 No 1 (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 16 No 2 (2022): CIVIL SERVICE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 16 No 1 (2022): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 15 No 2 November (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 15 No 1 Juni (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 14 No 2 November (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 14 No 1 Juni (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 1 Juni (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 2 November (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 2 November (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 1 Juni (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 2 November (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS More Issue