cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mufti Hakim
Contact Email
j.civilservice@bkn.go.id
Phone
081319816920
Journal Mail Official
j.civilservice@bkn.go.id
Editorial Address
Badan Kepegawaian Negara Jl. Pandansari no 32 Kec. Ciawi Kab. Bogor, Jawa Barat 16720
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Published by Pusat Pengkajian Manajemen ASN
ISSN : 19787103     EISSN : 25411276     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 255 Documents
 3   4   5   6   7 
PERAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN Diyan Nur Rakhmah W
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.473 KB)

Abstract

Jabatan Fungsional Perekayasa sebagai salah satu Jabatan Fungsional di Indonesia merupakan salah satu pekerja intelektual dan menjadi media pengembangan karir AparaturSipil Negara (ASN) yang diarahkan menjadi sumberdaya profesional. Keberadaan Jabatan Fungsional Perekayasa diarahkan menjadi mesin pengembangan dan inovasi bidang pendidikan di mana Perekayasa tersebut berkedudukan. Kajian ini mencoba untuk menganalisis keberadaan pemangku Jabatan Fungsional Perekayasa di bidang pendidikan, dalam rangka pengembangan karir ASN dan pengembangan inovasi pendidikan khususnya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hasil kajian menyimpulkan bahwa ada tujuh poin evaluasi terhadap Jabatan Fungsional Perekayasa di lingkungan Kemendikbud, yaitu: pertama, kegiatan dan sistem kerja perekayasa masih berorientasi pada proses dan bukan hasil akhir/produk; kedua, kompetensi setiap jenjang jabatan belum tergradasi dengan baik salah satunya belum ada sistem kepakaran atau keahlian perekayasa layaknya jabatan fungsional lain seperti peneliti; ketiga, uji kompetensi belum menjadi syarat dalam pengangkatan ataupun kenaikan jenjang jabatan; keempat, kesulitan pengambil kebijakan dalam memahami bidang dan proses bekerja perekayasa di lingkungan Kemendikbud; kelima, Instansi Pembina belum sepenuhnya melaksanakan evaluasi dalam pembinaan Jabatan Fungsional Perekayasa di Kemendikbud; keenam, Peta kebutuhan Perekayasa yang tidak memberikan potensi regenerasi Perekayasa; dan ketujuh, hasil kerja perekayasa yang belum menunjukan inovasi berarti bidang pendidikan. Kata kunci: Perekayasa, Pengembangan Karir, ASN, Profesional
PEMBERDAYAAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU Rahmi Wati
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.228 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Pemberdayaan pejabat fungsional tertentu khususnya peneliti dan perencana di Bappeda Provinsi Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang memperoleh data dan informasi melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan pejabat fungsional tertentu khususnya pada peneliti dan perencana di Bappeda Provinsi Bengkulu, yaitu usaha yang dilakukan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu melalui pengadaan, pembinaan karier, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian tunjangan/ insentif. Pemberdayaan peneliti dan perencana belum dilakukan secara optimal melalui perlibatannya dalam kegiatan kelitbangan dan perencanaan. Komitmen dan konsistensi pimpinan dan pejabat struktural lainnya belum memberi ruang bagi pelaksanaan tupoksi pejabat peneliti dan perencana. Kata kunci: Pemberdayaaan, jabatan fungsional tertentu, peneliti, perencana.
MENELAAH PERSOALAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Tedi Sudrajat
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.582 KB)

Abstract

Persoalan pemberhentian PNS merupakan akibat dari sebab adanya pengaturan manajemen ASN yang berorientasi pada upaya pemenuhan kriteria pemerintah terhadap ASN dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Ketika tidak terpenuhinya kriteria yang diharapkan, maka bentuk evaluasinya adalah pencabutan status kepegawaian. Hal ini berarti bahwa dasar pemberlakuan pemberhentian PNS adalah hubungan antara kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan wewenang pemberhentian jabatan PNS yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dibidang kepegawaian.Dalam perspektif ini, keabsahan tindakan hukum pemerintah dalam memberhentikan PNS harus dapat dipertanggungjawabkan dan didalamnya terkandung unsur tanggung gugat ketika terjadi sengketa kepegawaian. Atas dasar itu, setiap tindakan pemerintah harus selalu didasarkan padaaspek wewenang, prosedur dan substansi menurut peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.Ketika salah satu aspek tidak terpenuhi, maka penggunaan wewenang oleh pejabat menciptakan implikasi hukumberupa penyalahgunaan wewenang. Kata kunci: Penyalahgunaan wewenang, pemberhentian PNS, sengketa kepegawaian
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Agustinus Sulistyo Tri Putranto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.349 KB)

Abstract

Masuknya PPPK sebagai bagian dari ASN, pada dasarnya adalah untuk mengakselerasi profesionalisme ASN (khususnya PNS). Namun karena tidak berangkat dari ruang yang kosong, maka saat ini yang muncul adalah kesimpang-siuran dan ketidak-jelasan mengenai sosok PPPK. Kejelasan mengenai pengertian dan urgensi atau peran strategis yang diemban PPPK s erta ja b ata n-ja b ata n strate gis m a n a y a n g d a p at diisi ole h P P P K m e nja di s a n g at p e ntin g. H al ini a k a n m e m b a ntu d ala m mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan UU ASN terkait PPPK dan mengurangi kesimpang-siuran dan ketidak-jelasan mengenai sosok PPPK yang berkembang saat ini. Kata kunci: PPPK, UU ASN, jabatan strategi
KERJA DALAM KESETARAAN Dodi Faedlulloh
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.877 KB)

Abstract

Terbitnya UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN) menjadi momentum pembenahan sistem kepegawaian secara mendalam di Indonesia. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sayangnya, dalam regulasi tersebut PPPK belum diatur secara jelas dan tegas. Ada kekhawatiran konsep PPPK ini menjadi lagu lama yang hanya berganti kaset saja. Oleh karena itu diperlukan gagasan yang mampu menjadi landasan filosofis eksistensi PPPK. Dengan kondisi ini maka diperlukan pelembagaan nilai kesetaraan dalam kerja ASN. Antara PNS dan PPPK harus mendapatkan perlakukan yang setara dalam pemenuhan pokok-pokok dasar hak ASN. Kesetaraan tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian profesionalitas PPPK. Ada beberapa elemen penting yang perlu diinternalisasi dalam pemahaman PPPK menuju proses profesionalisme yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan sesama profesi. Kata Kunci: Kesetaraan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Profesionalisme, UU-ASN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) Harry Susan Pujiraharjo
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.732 KB)

Abstract

Salah satu isu penting dalam Manajemen Pegawai ASN adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PPPK merupakan Pegawai Non PNS ASN yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Harapan PPPK sebagai solusi alternative pengganti Pegawai Non PNS, melalui tuntutan mendapatkan calon PPPK yang professional melalui proses rekruitmen yang sama dengan proses rekruitmen CPNS serta konsekuensi diberhentikannnya Pegawai Non PNS setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PPPK cukup menimbulkan polemik. Perlunya solusi dan strategi penanganan pegawai non PNS yang diharapkan memuaskan semua pihak baik dari sisi pemerintah, maupun pegawai non PNS yang bersangkutan. Kata Kunci: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Rekruitmen, Pegawai Non PNS
ANALISIS BEBAN FISKAL MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Joko Tri Haryanto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.382 KB)

Abstract

Berdasarkan UU ASN, yang dimaksud dengan pegawai ASN adalah PNS dan PPPK. Manajemen PPPK sendiri memiliki konsekuensi pendanaan baik dari APBN maupun APBD. Untuk itu perlu dipertimbangkan kondisi keseimbangan fiskal dan alokasi belanja pegawai. Dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif, alokasi belanja pegawai dalam APBN ternyata belum menjadi hal yang merisaukan. Namun, dengan kebijakan reformasi subsidi, alokasi belanja pegawai justru berpotensi menimbulkan tekanan anggaran yang baru terhadap APBN. Sementara itu, dari hasil analisis di level APBD provinsi, beberapa daerah yang memiliki rasio belanja pegawai besar terhadap total belanja APBD diantaranya Provinsi Bengkulu, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DIY, Provinsi NTT dan Provinsi Maluku Utara. Dari keseluruhan daerah tersebut, hampir sebagian besar memiliki kapasitas fiskal relatif rendah. Kondisi ini juga patut diwaspadai terlebih jika dilihat data di level kabupaten/kota di provinsi tersebut, rata-rata hampir semuanya di level kapasitas fiskal rendah. Ke depannya, sekiranya Pemerintah Pusat wajib memberikan arahan dan petunjuk terkait kebijakan pengelolaan PNS dan PPPK ini dalam kerangka UU ASN. Kata kunci: belanja pegawai, dampak fiskal, APBN, APBD, keseimbangan fiskal
MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH Novi Savarianti Fahrani
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.914 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah melaksanakan manajemen untuk PPPK sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ditetapkan karena kebutuhan mendesak setelah melihat kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu tidak ada di PNS tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2013 namun dalam menganalisis penulis juga menggunakan data terbaru dan metode penelitiannya adalah Focus Group Disscussion (FGD) dan Interview dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang melatarbelakangi rekrutmen PPPK dan bagaimana manajemen PPPK di Pemerintahan Kota Banda Aceh. Dari hasil FGD dan Interview disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi rekrutmen PPPK adalah formasi CPNS yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan pegawai yang sebenarnya sehingga jumlah PNS yang masuk dan jumlah PNS yang pensiun tidak sebanding, tidak ada keinginan dalam diri PNS tersebut untuk bekerja setelah PNS yang bersangkutan melakukan penyesuaian ijasah (PI) dan PNS yang sebelumnya melakukan melakukan pekerjaan tertentu namun setelah golongan ruangnya naik maka akan memilih menduduki jabatan struktural. Sedangkan manajemen PPPK yang telah diterapkan selama ini adalah adanya rekrutmen dan seleksi yang transparan, gaji yang pasti, hak cuti dan pemberian santunan. Sehingga apabila ketentuan PPPK dalam UU ASN diterapkan maka Pemerintah Kota Banda Aceh telah siap. Kata kunci: PPPK, manajemen PPPK, rekrutmen dan seleksi PPPK, UU ASN
TANTANGAN DAN PELUANG PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS KINERJA PADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI DAERAH Tobirin Tobirin
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.903 KB)

Abstract

Tulisan ini menganalisis implikasi dari penerapan UU ASN kaitanya dengan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keberadaaan PPPK dalam UU ASN dianggap sebagai problem solving dalam pengelolaan pegawai pemerintah non PNS. Harapanya PPPK mampu menciptakan transfer knowledge dan semangat baru dalam penyelesaian tugas-tugas pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, pemeratan dan pemersatu bangsa. Melalui kajian pustaka dan hasil penelitian yang relevan dengan pengembangan SDM aparatur di daerah, diperoleh gambaran tentang tantangan dan peluang penerapan manajemen PPPK. Diantaranya adalah kompleksitas masalah pada SDM aparatur yang berkaitan budaya organisasi, tidak adanya data base kepegawaian tidak tetap, kooptasi dan intervensi politik, tidak optimalnya proses rightsizing. Kondisi demikian menjadi tantangan sekaligus mempengaruhi pola manajemen PPPK di daerah ke depan. Oleh karenanya diperlukan manajemen yang praktis, effisien terukur dalam pengelolaan PPPK. Salah satu yang perlu dilakukan adalah manajemen berbasis kinerja dengan tingkat akuntabilitas dan responsibilitas yang tinggi dengan strategi implementasi yang berbasis pada data. Kata Kunci; akuntabilitas, kinerja, manajemen, pegawai pemerintah
PENETAPAN STANDAR KINERJA JABATAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA Ajib Rakhmawanto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.96 KB)

Abstract

Penilaian kinerja digunakan untuk menggambarkan baik buruknya hasil pekerjaan pegawai. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja, diperlukan sistem penilaian kinerja. Dalam melakukan penilaian kinerja harus mengacu pada tolok ukur standar kinerja (perfomance standard). Tujuan Penelitian ini merumuskan job performance standar untuk Jabatan Administrasi ASN dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penetap an job performance standard. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif, dengan informan para praktisi SDM ASN dan akademisi SDM publik. Teknik pengambilan data dengan wawancara dan Focus Group Discussions (FGD). Hasil penelitian menunjukan dalam menetapkan job performance standar merujuk pada tujuan organisasi yang dijabarkan ke dalam tugas-tugas fungsional. Tolok ukur kinerja jabatan disusun berdasarkan tiga kriteria, yaitu jumlah (quantity), kualitas (quality), dan biaya (cost). Kata kunci: kinerja ASN, kinerja organisasi, standar kinerja jabatan

Page 5 of 26 | Total Record : 255

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2007 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 Nov (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 17 No 1 (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 16 No 2 (2022): CIVIL SERVICE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 16 No 1 (2022): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 15 No 2 November (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 15 No 1 Juni (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 14 No 2 November (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 14 No 1 Juni (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 1 Juni (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 2 November (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 2 November (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 1 Juni (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 2 November (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS More Issue