cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mufti Hakim
Contact Email
j.civilservice@bkn.go.id
Phone
081319816920
Journal Mail Official
j.civilservice@bkn.go.id
Editorial Address
Badan Kepegawaian Negara Jl. Pandansari no 32 Kec. Ciawi Kab. Bogor, Jawa Barat 16720
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Published by Pusat Pengkajian Manajemen ASN
ISSN : 19787103     EISSN : 25411276     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 255 Documents
 5   6   7   8   9 
EVALUASI KEBIJAKAN PENSIUN DINI MELALUI PENDEKATAN SISTEM HUKUM Tedi Sudrajat
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.948 KB)

Abstract

Kebijakan pensiun dini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja pegawai atas dasar profesionalisme yang terkait dengan kompetensi, yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan terhadap ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan atau yang sedang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Jika dalam praktik penataan PNS terdapat kesenjangan antara yang senyatanya (sein) dengan yang seharusnya (sollen), maka diperlukan evaluasi atas kebijakan guna mereduksi kesenjangan melalui pendekatan sistem hukum. Berdasarkan analisis, dapat diketahui bahwa saat ini pemerintah perlu melakukan langkah-langkah kongkrit yang bertujuan untuk mempertautkan antara kepentingan pegawai dengan organisasi yaitu dengan cara membuat sistem pensiun dini, baik dari aspek substansi, struktur dan budaya hukum guna mengintegrasikan arah tujuan dan sasaran kebijakan. Kata kunci : evaluasi kebijakan, pensiun dini, pendekatan sistem hukum
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA Eko Prasodjo
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.64 KB)

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) membawa angin segar bagi perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia. Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tersebut meletakan perubahan mendasar dalam sistem manajemen ASN. Sebagaimana layaknya sebuah perubahan, implementasi UU ASN juga diwarnai perbedaanperbedaan pendapat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya permohonan uji materi terhadap Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN di Mahkamah Konstitusi (Salinan Permohonan No 41/PUU-XII/2014). Pemohon berdalil kedua Pasal yang mengatur tentang keharusan PNS mengundurkan diri secara tertulis ketika mendaftarkan sebagai calon untuk dipilih dalam pemilihan umum bertentangan dengan hak asasi mereka yang dilindungi dalam konstitusi. Untuk memudahkan pemahaman kita, tulisan ini akan menguraikan filosofi dan dasar-dasar pengaturan UU ASN dalam rangka meningkatkan profesionalisme ASN. Kata Kunci: UU ASN, reformasi birokrasi, manajmen ASN, profesionalisme ASN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PELAYANAN PUBLIK DALAM KERANGKA UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Hayat Hayat
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.662 KB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sebagai perangkat hukum yang menjadi dasar bagi ASN dalam menjalan fungsi dan tugasnya. Ketentuan dalam UU ASN, mengamanatkan terhadap peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pengembangan kompetensi ASN, pendidikan, pelatihan, sarana prasarana, jenjang karier, proporsi reward dengan jabatan, keadilan dan kesetaraan, serta media lainnya yang mendukung implementasi kebijakan aparatur dalam kerangka kinerja yang berkualitas.Kompetensi, mutlak harus dimiliki oleh aparatur sebagai upaya menciptakan kualitas kinerja yang professional dan akuntabel dalam kerangka menciptakan reformasi kepegawaian yang berimplikasi kepada efektifitas dan efisiensi kinerja pelayanan publik, transparansi dan kapabilitas kebijakan publik.Analisisnya adalah, jika sumber daya aparatur kompetitif, berkualitas dan professional, kinerja pelayanan publik dapat berjalan secara akuntabel dan transparan. Secara prinsip, jika kinerja sumber daya manusia dilakukan secara transparan dan akuntabilitas,maka output dan outcome dari pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai tujuan tercapainya tatanan pemerintahan yang baikyaitu good government dan good governance. Kata kunci: peningkatan kualitas, sumber daya aparatur, pelayanan publik, UU ASN
MERIT SYSTEM DAN POLITIK BIROKRASI DI ERA OTONOMI DAERAH Indaru Setyo Nurprojo
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1017.533 KB)

Abstract

Aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimaksudkan untuk melakukan reformasi birokrasi. Semangat implementasi merit system dalam Undang-Undang ini adalah untuk meningkatkan independensi dan netralitas, kompetensi, kinerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, serta pengawasan dan akuntabilitas aparatur sipil negara. Namun faktanya, pertama, struktur birokrasi di daerah masih sangat besar, perilaku yang belum profesional, belum memiliki kompetensi yang baik, dan belum adanya etika pelayanan yang baik. Kedua, kondisi riil sumberdaya manusia yang ada dan konstelasi social politik yang terjadi di daerah. Akhirnya, terjadi politisisasi birokrasi yang tidak ada ujung. Kata Kunci: merit system, politisasi birokrasi, otonomi daerah
PROSPEK PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS MERIT Slamet Rosyadi
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1327.947 KB)

Abstract

Untuk membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tangguh dibutuhkan sumber daya pegawai yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Namun demikian, upaya tersebut bukanlah perkara yang mudah dan menuntut perubahan sistematis dalam pengelolaan ASN. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis kondisi saat ini yang terkait dengan pengembangan pegawai negeri sipil. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat sejumlah peluang yang mendukung pengembangan ASN berbasis merit seperti akses menjadi pegawai negeri yang bebas gender, tingkat pendidikan pegawai yang makin tinggi, dan perubahan sistem penilaian kinerja. Namun demikian, ditemukan juga sejumlah tantangan seperti rekrutmen dan pengembangan karier yang bias kepentingan politik dan gender, dan sistem remunerasi yang belum berdampak pada kinerja. Saran yang dapat diajukan adalah pengembangan ASN berbasis merit harus didukung dengan kelembagaan yang independen baik dalam rekrutmen maupun pengawasan pengelolaan ASN.Kata kunci: aparatur sipil negera, merit, pengembangan karier, penilaian kinerja, rekrutment, remunerasi .
EKSISTENSI KEBIJAKAN PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL DALAM KERANGKA PENGEMBANGAN SDM APARATUR BERBASIS MERIT Tedi Sudrajat
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1233.76 KB)

Abstract

Era reformasi merupakan era transisi birokrasi, dari birokrasi tradisional menuju birokrasi modern. Perubahan paradigma birokrasi pemerintah menuntut perubahan kebijakan guna pengembangan SDM Aparatur berbasis merit. Salah satunya adalah sistem pengisian jabatan struktural. Keberadaan dari istilah jabatan struktural memang tidak dimunculkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, namun eksistensinya tetap ada melalui pengisian jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi. Hal ini menarik ditelaah tatkala sistem kebijakan ini masih dalam proses mencari format yang ideal sehingga perlu untuk dikritisi dan diberikan masukan. Karenanya perlu sinkronisasi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menciptakan harmonisasi dalam sistem promosi yang selaras dengan tujuan diharapkan. Kata kunci: jabatan struktural, jabatan administrasi, jabatan pimpinan tinggi
E NERGIZING BUREAUCRACY SEBAGAI MODEL PENGEMBANGAN KARIER APARATUR BERBASIS MERITOKRASI DI ERA UU ASN Wasisto Raharjo Jati
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1156.981 KB)

Abstract

Tulisan akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai perspektif energizing bureaucracy sebagai model alternatif dalam pengembangan kompetensi birokrasi. Adapun pengembangan kompetensi birokrat tidaklah hanya berdasarkan pada merit system yang berdasarkan pada profesionalitas dan berorientasi pada hasil. Namun juga mengarah pada pembentukan sikap afeksi dan afirmasi dalam pelayanan publik. Perspektif ini mensinergiskan nilai-nilai profesionalisme dan voluntarisme dalam pengembangan kompetensi birokrat agar bisa menghasilkan kinerja maksimal baik pada publik maupun organisasi. Kata kunci: birokrasi, kompetensi, merit system, energizing bureaucracy
NILAI PENTING KONSEP AFFIRMATIVE ACTION POLICY DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR BERBASIS MERIT Bambang Sunaryo
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.238 KB)

Abstract

Konsep affirmative action policy menghadirkan kesempatan diberlakukannya tahapan operasional dan bobot pengembangan SDM yang berbeda terhadap setiap aparatur sipil yang memiliki disparitas kapasitas SDM, untuk mencapai tujuan yang sama yakni ini peningkatan kualitas kelembagaan birokrasi publik. Adopsi konsep affirmative action policy memberikan nilai penting akselerasi pengembangan SDM aparatur berbasis merit untuk dapat dijadikan sebagai perangkat untuk menjalankan pembangunan kelembagaan birokrasi yang lebih baik sesuai subtansi UU ASN. Kata kunci: affirmative action policy, pengembangan SDM, merit, UU ASN
SISTEM REKRUTMEN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI Ajib Rakhmawanto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.047 KB)

Abstract

Rekrutmen pegawai yang profesional berbasis kompetensi menjadi kunci utama untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang handal dilingkungan instansi pemerintah. Dengan PNSyang handal dan kompeten akan memberikan keleluasaan bagi instansi pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh komponen guna penca paian tujuan pemerintahan. Dalam sistem kepegawaian dikenal istilah Pegawai Tetap/PNS dan Pegawai Tidak Tetap/Honorer (PTT). Untuk memberi penghargaan terhadap pengabdian PTT kepada pemerintah, maka pemerintah menerapkan kebijakan untuk merekrut PTT menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sistem rekrutmen yang diterapkan dengan sistem seleksi melalui tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang. Tujuannya untuk mendapatkan CPNS yang kompeten dibidangnya. Kata Kunci: Pegawai Tidak Tetap, Sistem Rekrutmen, Kompetensi
PEGAWAI TIDAK TETAP Anang Pikukuh Purwoko
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.6 KB)

Abstract

Artikel ini mencoba untuk mendeskripsikan dan membandingkan literatur-literatur mengenai temporary employees atau workers dengan praktek pengelolaan pegawai tidak tetap atau tenaga honorer di organisasi publik di Indonesia. Permasalahan mengenai tenaga honorer di Indonesia telah menjadi sangat kompleks dan berdampak cukup luas. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara literatur yang diperoleh dengan kenyataan yang berlangsung di Indonesia yang berkaitan dengan tenaga honorer, termasuk alasan dan tujuan perekrutan, proses rekrutmen dan seleksi, serta pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai tetap, yang menyebabkan perbedaan luasnya dampak penyimpangan yang terjadi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang menjadi contoh dalam artikel ini. Kata kunci: pegawai tidak tetap, tenaga honorer, organisasi publik

Page 7 of 26 | Total Record : 255

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2007 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 Nov (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 17 No 1 (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 16 No 2 (2022): CIVIL SERVICE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 16 No 1 (2022): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 15 No 2 November (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 15 No 1 Juni (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 14 No 2 November (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 14 No 1 Juni (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 1 Juni (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 2 November (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 2 November (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 1 Juni (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 2 November (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS More Issue