cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mufti Hakim
Contact Email
j.civilservice@bkn.go.id
Phone
081319816920
Journal Mail Official
j.civilservice@bkn.go.id
Editorial Address
Badan Kepegawaian Negara Jl. Pandansari no 32 Kec. Ciawi Kab. Bogor, Jawa Barat 16720
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Published by Pusat Pengkajian Manajemen ASN
ISSN : 19787103     EISSN : 25411276     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 255 Documents
 1   2   3   4   5 
HUBUNGAN PERSEPSI DUKUNGAN ORGANISASI DAN KINERJA Maria Gracia Manurung
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.43 KB)

Abstract

Program Keluarga Berencana dinilai belum berhasil di Pemerintah Provinsi J karena salah satu tujuan program belum tercapai sejak tahun 2012. Penyebabnya antara lain adalah menurunnya kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) karena jumlah PKB yang berkurang dan belum bisa ditambah. Dinas XYZ sebagai pengelola PKB di Provinsi J mengalami reorganisasi dan pergantian pimpinan di tahun 2015 dan 2017 yang berdampak pada penambahan tugas pokok fungsi organisasi dan penambahan beban kerja. Pegawai juga merasakan perbedaan perlakuan dari organisasi, yaitu berkurangnya kepedulian dan penghargaan dari organisasi pada pegawai. Penelitian ini bertujuan melihat hubungan persepsi dukungan organisasi dan kinerja pada PKB. Dilakukan Survei Persepsi Dukungan Organisasi dan Kinerja pada 180 PKB. Dari hasil diperoleh hubungan yang signifikan antara persepsi dukungan organisasi dan kinerja pada PKB. Dengan demikian Dinas XYZ dalam menyusun program pembinaan SDM maupun penyusunan kebijakan penilaian kinerja perlu memuat unsur dukungan organisasi agar program dapat terlaksana dan target organisasi bisa tercapai. Kata kunci: persepsi dukungan organisasi, kinerja, penyuluh
ANALISIS PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Muhlis Irfan
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.975 KB)

Abstract

Sebagai upaya untuk mewujudkan internal equity dalam pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja PNS Daerah, perlu disusun suatu metode atau model yang tepat dan benar. Penelitian ini ditujukan untuk menyusun model yang dapat mempedomani Pemerintah Daerah dalam pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kebijakan (policy research). Sedangkan, analisis data dilakukan secara kualitatif yang mendasarkan pada data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen regulasi yang diperoleh dari beberapa daerah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disusun suatu metode atau model pemberian tunjangan kinerja yang mengacu pada dua variabel, yakni: variabel besaran tunjangan kinerja dan variabel pemberian tunjangan kinerja. Besaran tunjangan kinerja didasarkan pada penilaian beban pekerjaan, tanggungjawab dan resiko jabatannya. Sedangkan, pemberian tunjangan kinerja didasarkan atas penilaian kinerja atau prestasi kerja dan penilaian administrasi dari masing-masing PNS. Kata kunci: Tunjangan Kinerja, Model Pemberian Tunjangan Kinerja, PNS Daerah.
PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PNS KABUPATEN BANYUMAS Adi Indrayanto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.787 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel mediasi pada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan adalah survei dengan jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini adalah 140 responden. Analisis yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, regresi linier berganda, uji sobel, dan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan Multiple Linear Regression menunjukkan bahwa Kepemimpinan Transformasional Mempengaruhi Kinerja Pegawai. Disiplin Kerja Memengaruhi Kinerja Pegawai. Motivasi Kerja Mempengaruhi Kinerja Pegawai. Motivasi Kerja memediasi Kepemimpinan Transformasional pada Kinerja Pegawai. Motivasi Kerja memediasi disiplinKerja pada Kinerja Pegawai. Pelaksanaan kepemimpinan transformasional dapat dilakukan di antara para pemimpin yang mencurahkan perhatian mereka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahan memahami kebutuhan dan keinginan pegawai terkait dengan pengembangan keterampilan, keterampilan dan jenjang karir dengan mendorong mereka untuk terus bekerja secara profesional dan raih prestasi setinggi mungkin. Motivasi yang meningkat dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pegawai untuk mengembangkan potensi mereka. Kata kunci: kepemimpinan transformasional, disiplin kerja, kinerja pegawai, motivasi kerja, banyumas
PERSPEKTIF PEMBERIAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Ajib Rakhmawanto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.492 KB)

Abstract

Dalam menetapkan formasi PNS yang ideal didasarkan pada analisis kebutuhan dilihat dari jenis, sifat dan beban kerja pada setiap instansi pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam penetapan formasi PNS berdasarkan perimbangan anggaran belanja pegawai dan belanja pembangunan dalam APBD menjadi hal yang sangat menarik untuk analisis. Tujuan kajian ini mengidentifikasi pola penetapan formasi PNS berdasarkan sistem anggaran Pemerintah Daerah dan menganalisis dampak Pemerintah Daerah yang tidak mendapatkan formasi PNS. Pokok permasalahan penelitian ini; (1) Mengapa formasi PNS diberikan berdasarkan sistem anggaran Pemerintah Daerah? (2) Faktor­faktor apa saja yang menyebabkan formasi PNS diberi kan berdasarkan sistem anggaran Pemerintah Daerah? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian berupa rekaman dan catatan tertulis hasil FGD dan wawan cara dari para informan. Hasil penelitian menunjuk an, bahwa; (1) Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah formasi PNS yang ditetapkan berdasarkan analisis beban kerja dengan penetapan formasi berdasarkan anggaran pemerintah daearah. Kata kunci: pemerintah daerah, anggaran, formasi PNS, analis beban kerja
REKRUTMEN PEGAWAI KONTRAK NON PNS MENUJU SISTEM MERIT Galih Wibowo
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pegawai Kontrak non PNS bukanlah pegawai negeri sipil yang memiliki NIP tetapi justru seperti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keberadaan Pegawai Kontrak Non-PNS di Pemprov Jateng menimbulkan pertanyaan besar, sementara aturan terkait pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja belum diratifikasi. Hal ini dapat menimbulkan berbagai model perekrutan Pegawai KontrakNon-PNS di masing-masing instansi. Ketimpangan ini tidak hanya menyebabkan berbagai perbedaan, tetapi juga membelokkan pencapaian tujuan sistem merit dalam manajemen pegawai. Melalui konsep sistem merit yang tersirat dalam pola rekrutmen PPPK dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, proses rekrutmen Pegawai Non-PNS di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikaji ulang. Hasil studi pendekatan kualitatif berdasarkan konsep rencana kebutuhan, pengumuman lowongan yang luas dan kompetitif, seleksi yang obyektif, pengumuman hasil secara terbuka, dan ikatan kontrak menyatakan sistem merit tidak diterapkan dalam perekrutan Pegawai non PNS. Kedepan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengembangkan sistem rekrutmen Pegawai Non PNS dalam suatu program terpadu yang berisi kebijakan pembatasan formasi kerja yang dapat diisi oleh pegawai non PNS, metode kontrak yang digunakan, sistem seleksi, dan menunjuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai sektor utama dalam proses rekrutmen pegawai non PNS dengan konsep sistem merit terpadu. Kata kunci: pegawai non PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, rekrutmen, sistem merit.
ANALISIS PENGEMBANGAN KARIER APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH KOTA DEPOK Muh. Kadarisman
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.53 KB)

Abstract

Dalam upaya pencapaian tujuan Pemerintah Kota Depok, Aparatur Sipil Negara mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengemban tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu.Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara harus memiliki profesi dan karier berdasarkan pada sistem merit. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negaradiamanatkan bahwa pengembangan karier Aparatur Sipil Negara adalah bagian integral dari Manajemen Aparatur Sipil Negara, namun di Pemerintah Kota Depok terdapat indikasi belum optimalnya pelaksanaan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara tersebut, terutama dilihat dari aspek objektivitas, keadilan, dan transparansi. Penelitian ini mencoba menganalisis pengembangan karier Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Depok tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif dan desain kualitatif. Hasil penelitian, pengembangan karier Aparatur Sipil Negaradi Pemerintah Kota Depok, tidak hanya menguntungkan Aparatur Sipil Negara secara perseorangan, tetapi juga menguntungkan organisasi Pemerintah Kota Depok. Dengan pengembangan Aparatur Sipil Negara secara merit system untuk jabatan-jabatan tersebut, maka organisasi Pemerintah Kota Depok mendapat jaminan persediaan pegawai-pegawai yang kompeten, dapat dipercaya dan handal. Kata kunci: pengembangan karier, Aparatur Sipil Negara, sistem merit, pemerintah kota depok
ANALISIS KRITERIA DAN SYARAT JABATAN ASN TERTENTU YANG DAPAT DIISI DARI ANGGOTA POLRI DAN PRAJURIT TNI Novi Savarianti Fahrani
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.326 KB)

Abstract

Penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui kriteria dan syarat dari jabatan ASN tertentu yang dapat diduduki oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI dikarenakan adanya beberapa jabatan di instansi pemerintah diduduki oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI yang tidak berdasarkan system merit, yaitu adanya perbedaan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh pejabat yang menduduki jabatan tersebut khususnya dari Anggota Polri dan Prajurit TNI. Hal ini diperkuat dengan adanya UU TNI memberikan ruang kepada prajurit TNI aktif untuk dapat menduduki jabatan di 10 Instansi pemerintah dan UU Kepolisian memberikan ruang kepada anggota Polri dapat ditugaskan ke Kementerian atas persetujuan Kapolri baik untuk jabatan struktural maupun fungsional, beberapa instasi selain kesepuluh tersebut diatas melalui perpres dan tidak menutup kemungkinan bahwa nanti kedepannya Anggota Polri dan Prajurit TNI dapat menduduki jabatan di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dengan menggunakan metode Focus Group Discussion dan interview dengan para pakar dan narasumber yang terkait dengan penelitian ini di beberapa instansi daerah yang terdapat Anggota Polri dan Prajurit TNI men-duduki jabatan strategis di daerah tersebut. Dari hasil analisis dalam penelitian ini kriteria jabatannya harus merujuk kepada tugas dari institusi TNI dan Polri. Sedangkan untuk syarat jabatannya harus sesuai dengan kompetensi yang terkait dengan fungsi TNI dan Polri. Kata kunci: kriteria jabatan, syarat jabatan, pengisian jabatan ASN, anggota Polri dan prajurit TNI, instansi pemerintah
REFORMASI KINERJA PEGAWAI ADMINISTRASI MELALUI KOMPENSASI FINANSIAL PENDIDIKAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING GLOBAL Septiana Dwiputrianti
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.526 KB)

Abstract

Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla menetapkan sembilan agenda nasional (Nawacita), diantaranya adalah meningkatkan produktifitas dan daya saing global bagi rakyat Indonesia. Kinerja pegawai di lingkungan pemerintah menjadi sorotan publik, termasuk pada perguruan tinggi negeri (PTN). Penelitian dilakukan untuk menganalisis reformasi kinerja pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran dalam mendukung visi-misi organisasi. Metode penelitian menggunakan deskriptif-eksplanatori, menghubungkan dan menguji dua variabel atau lebih. Responden dilibatkan dalam penelitian sebanyak 69 pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS, yang mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proportional. Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, wawancara mendalam dan studi pustaka. Temuan menunjukkan kompensasi finansial tidak menjamin kepuasan pegawai dan berdampak terhadap kinerja. Rekomendasi penelitian ini: (1) Manajemen kinerja diutamakan berdasarkan prestasi kerja, dapat berupa bonus/insentif sesuai dengan prestasi pegawai; (2) Penghargaan non-financial prestasi kinerja dapat berupa beasiswa dan dana bantuan pendidikan dan pelatihan dalam maupun luar negeri yang menunjang kompetensi pegawai sesuai kebutuhan kinerja organisasi; (3) Membangun pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur beasiswa baik dalam dan luar negeri sebaiknya bentuk tugas belajar, bukan ijin belajar; (4) Terprogramnya metode konsultasi, coaching dan mentoring antara pegawai dan pimpinan untuk meningkatkan kinerja; (5) Mengevaluasi pengukuran dan penilaian kinerja pegawai yang objektif; (6) kompensasi yang adil dan efektif mendorong kinerja organisasi. Kata Kunci: reformasi kinerja, kompensasi, kinerja pegawai, daya saing global, perguruan tinggi negeri (PTN).
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS BIROPATOLOGI YANG BERIMPLIKASI MALADMINISTRASI Tedi Sudrajat
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.3 KB)

Abstract

Tindakan penundaan berlarut dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berimplikasi menghambat menerbitkan KTUN telahmenimbulkan persoalan hukum yang dapat terindikasi maladministrasi.Tindakan penundaan berlarut ini dikategorikan sebagai biropatologiyang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan legitimasi birokrasi.Karena itulah, permasalahan yang dikaji berupa Pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan penundaan berlarut yang berimplikasi maladministrasi dalam Pembuatan KTUN; dan Kedua, perlindungan hukum melalui penegakan disiplin PNS dalam tindakan penundaan berlarut pembuatan KTUN. Metode yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Analisis hukum digunakan secara nornatif kualitatifmelalui penafsiran secara gramatikal dan sistematis. Dari hasil analisis ditemukan bahwa perlindungan hukum adalah kewajiban pemerintah untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat/badan hukum yang mengajukan permohonan KTUN. Bentuk perlindungannya dapat berupa mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dan pemberian sanksi disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengabaikan tugasnya. Kata kunci : biropatologi, penundaan berlarut, perlindungan hukum dan maladministrasi
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SOSIO-KULTURAL ASN DALAM PERSPEKTIF KEPEKAAN GENDER PADA PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN TIMUR Dewi Sartika
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.295 KB)

Abstract

Sosio-kultural PNS dalam konteks kepekaan gender merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pegawai. Riset ini menjelaskan bagaimana pengembangan kompetensi sosiokultural ASN dalam perspektif gender pada pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Metode penelitian menggunakan desk riset secara kualitatif, dengan dua aspek indikator, yakni representasi gender pada jabatan struktural dan persepsi para pimpinan tinggi. This study used desk research qualitatively using two indicators, which were the gender representation on structural positions and the percaptions of the leaders Hasil kajian menunjukkan bahwa representasi perempuan pada jabatan struktural di kaltim secara umum masih rendah, dan representasi perempuan lebih tinggi pada wilayah perkotaan dibanding daerah Kabupaten, serta semakin tinggi level eselon, maka semakin rendah representasi gender. Persepsi para pimpinan tinggi menunjukkan bahwa tingkat urgensitas pengembangan kompetensi ASN dirasa sangat dibutuhkan, sehingga diperlukan upaya pengembangan kompetensi terkait kepekaan gender. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam kurikulum diklat PNS, melakukan perbaikan kelembagaan dan mekanisme seleksi dan promosi, melalui kebijakan dan regulasi dalam pengangkatan jabatan pimpinan tinggi, serta diseminasi perspektif gender secara kontinyu Kata kunci: Kompetensi Aparatur, Pengarus-utamaan Gender (PUG), kepekaan gender

Page 3 of 26 | Total Record : 255

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2007 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 Nov (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 17 No 1 (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 16 No 2 (2022): CIVIL SERVICE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 16 No 1 (2022): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 15 No 2 November (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 15 No 1 Juni (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 14 No 2 November (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 14 No 1 Juni (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 1 Juni (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 2 November (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 2 November (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 1 Juni (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 2 November (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS More Issue