Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Articles
255 Documents
<![CDATA[RANCANG BANGUN SISTEM INSENTIF BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN POINT SYSTEM ]]>
<![CDATA[Iin Yusliana]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.391 KB)
<![CDATA[Sistem pemberian insentif yang tepat, sesuai dan adil adalah dengan memperhatikan prestasi kerja karyawan. Untuk mendukung kinerja tenaga kependidikan maka diperlukan suatu sistem penilaian kinerja yang tepat dan mencerminkan prestasi kerja yang sebenarnya dari seorang tenaga kependidikan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan rancang bangung sistem penilaian kinerja bagi tenaga kependidikan dengan memperhitungkan faktor-faktor hasil pekerjaan. Hasil penilaian tersebut akan digunakan untuk menghitung pemberian insentif tenaga kependidikan. Penentuan bobot dilakukan dengan w a w a n c ara k e p a d a p eja b at stru ktural di IP B. A n alisis d ata m e n g g u n a k a n Stru ctural E q u atio n M o d ellin g (S E M), d e n g a n terlebih dahulu melakukan pengujian dimensinya dengan confirmatory factor analysis. Evaluasi terhadap model SEM juga dianalisis untuk mendapatkan dan mengevaluasi kecocokan model. Terdapat 16 indikator yang memiliki nilai muatan faktor standar (standardized loading factors) > 0.70. Indikator ini yang digunakan dalam pembobotan dengan menggunakan metode eckenrode. Berdasarkan hasil perhitungan, kualitas kerja memiliki bobot paling besar (0.10). Dalam pengembangan point system, dilakukan penentuan derajat setiap faktor pekerjaan dan dibuat kriteria penilaian dari masing-masing indikator. Berdasarkan evaluasi jabatan dengan menggunakan point system diperoleh jumlah point untuk setiap jabatan yang ada. Berdasarkan jumlah point tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam nilai rupiah dengan menentukan berapa rupiah untuk setiap poin. Kata kunci: i nsentif, kinerja, tenaga kependidikan, PNS]]>
<![CDATA[TINJAUAN ATAS KEBIJAKAN DANA INSENTIF DAERAH DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAHAN PROVINSI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[M. Zainul Abidin]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.447 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kesesuaian kebijakan DID dalam mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UU Pemda dan (2) dampak kebijakan DID terhadap kinerja pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang diperoleh adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan DID yang didasarkan pada UU APBN dan PMK mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UU Pemda dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Aspek penilaian daerah penerima alokasi DID yang meliputi kriteria kinerja keuangan, kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan selaras/mendukung asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya asas tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, dan keadilan. Kebijakan DID berdampak pada (1) peningkatan penerimaan APBD pemerintah Provinsi yang digunakan menambah alokasi belanja daerah untuk fungsi pendidikan dan (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan rakyat sebagaimana tercermin dalam peningkatan indikator kesejahteraan masyarakat, khususnya perbaikan tingkat pendidikan, kemiskinan, pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia. Kata kunci: dana insentif daerah, APBN, pemerintahan daerah, pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat]]>
<![CDATA[MODEL UJI KINERJA DAN KOMPETENSI ]]>
<![CDATA[Rita Kardinasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (376.199 KB)
<![CDATA[Aparatur Sipil Negara sebagai profesi memerlukan sistem pengakuan kompetensi sebagai implementasi akuntabilitas kinerja kepada masyarakat selaku pengguna hasil kerja Pegawai ASN. Kinerja didasari oleh kapabilitas dan kapasitas kompetensi pegawai, untuk mampu bekerja sesuai dengan standar. Diperlukan model pengakuan kompetensi yang berberbasis hasil kerja, agar pengembangan kompetesi dan pemeliharaan kompetensi pegawai sinergi dengan sasaran kinerja yang bermuara kepada pencapaian sasaran kinerja organisasi dan kepada pengakuan profesi pegawai ASN sebagai aset bangsa. Kata kunci: Aparatur Sipil Negara, kompetensi, penilaian kinerja]]>
<![CDATA[MENAKAR PERAN SOCIAL CAPITAL DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR ]]>
<![CDATA[Yosua Jaya Edy]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (202.258 KB)
<![CDATA[Stigma negatif terkait kinerja PNS sampai saat ini masih marak terdengar dalam setiap pemberitaan media massa. Budaya kerja yang dimiliki oleh PNS masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini disinyalir karena sistem penilaian kinerja PNS tidak efektif dan kental akan unsur subyektivitas. Oleh karena itu diperlukan instrumen penilaian kinerja alternati f yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat luas. Tujuan dari kajian ini adalah melihat hubungan antara modal sosial yang dimiliki oleh aparatur sebagai bagian dari peningkatan kinerja aparatur. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur. Modal sosial selama ini di Indonesia masih sangat jarang digunakan dalam mengukur kinerja organisasi, terlebih dalam organisasi birokrasi. Kajian modal sosial sendiri sudah ada sejak dekade 70-an. Modal sosial dalam lingkup birokrasi mampu meningkatkan hubungan yang baik antara pimpinan dan bawahan. Hubungan yang baik antara pimpinan dan bawahan ini pada gilirannya akan menciptakan iklim kerja yang kondusif dan berimplikasi pada hasil kerja yang baik, yaitu pelayanan prima kepada masyarakat. Kata kunci: modal sosial, birokrasi, kinerja aparatur]]>
<![CDATA[PROGRAM PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL ]]>
<![CDATA[Ajib Rakhmawanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (242.625 KB)
<![CDATA[Salah satu isu penting dalam konteks penataan manajemen kepegawaian adalah soal pensiun PNS. Pensiun merupakan jaminan kesejahteraan PNS setelah selesai masa dinasnya sebagai pegawai pemerintah. Perlunya reformasi sistem pensiun PNS karena didorong oleh perspektif keuangan negara, karena sistem pensiun yang berlaku sekarang telah membebani keuangan negara, sebagaimana tercermin dari peningkatan alokasi APBN untuk dana pensiun PNS yang terus meningkat setiap tahunnya. Gagasan untuk mengubah skema pembayaran pensiun PNS, dari sistem pay as you go dengan sistem fully funded merupakan hal yang harus dilaksanakan. Pay as you go merupakan sistem pendanaan pensiun yang dibiayai secara langsung oleh pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun. Sedangkan fully funded adalah sistem pendanaan pensiun yang bersumber dari iuran yang dilakukan secara bersama-sama oleh PNS sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja dan dana yang terkumpul akan dijadikan sebagai anggaran pensiun. Kata kunci: pensiun PNS, program pensiun, fully funded system, pay as you go]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK ]]>
<![CDATA[Agus Nugraha]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.615 KB)
<![CDATA[Pemerintah berencana untuk mengubah sistem pensiun PNS dari pay as you go ke fully funded, demi mengurangi beban APBN. Namun rencana kebijakan yang sudah lama diwacanakan tersebut, sampai saat ini belum juga dilakukan, sehingga beban APBN untuk membayar pensiun dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dari perspektif ekonomi politik, lambatnya pemerintah mengambil keputusan untuk mengubah sistem pensiun sangatlah dimaklumi. Dari sisi ekonomi politik kelembagaan, pemberlakukaan sistem fully funded untuk mengurangi beban negara, berarti naiknya beban iuran pensiun PNS. Sementara dibenak para pembuat kebijakan, masih melekat nilai penghargaan dan penghormatan terhadap para PNS yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara, sehingga rasanya tidak tega untuk menambah beban iuran tersebut. Begitu pula dari pendekatan pilihan publik, tidak bisa dihindari adanya konflik kepentingan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan juga sebagai calon penerima pensiun. Tentu, para pejabat pemerintah sebagai mahluk pribadi memiliki kepentingan untuk menghindari penambahan beban bagi dirinya. Untuk itu, agar keputusan perubahan sistem pensiun cepat dilakukan, maka diperlukan pembuat kebijakan yang keluar dari belenggu nilai balas jasa serta mampu meletakkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadinya. Kata Kunci: pensiun PNS, ekonomi politik]]>
<![CDATA[REFORMASI PROGRAM PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL ]]>
<![CDATA[Bambang Purwoko]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.615 KB)
<![CDATA[Penyediaan pensiun pegawai negeri di beberapa negara didanai pay as you go sementara pada awal operasinya dikelola secara terpisah dari sistem nasional, karena pahala pemerintah yang disediakan untuk karyawan karena dedikasi yang panjang dan terus loyalitas kepada pemerintah selama bertahun-tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan beberapa masukan yang berguna kepada Pemerintah Indonesia dari apa yang merupakan hasil dari reformasi pegawai negeri pensiun di beberapa negara apakah akan dilanjutkan secara terpisah dari sistem jaminan sosial nasional atau tidak. Namun, masalah yang membangkitkan dalam pengoperasian pensiun jaminan sosial yang terutama disebabkan oleh krisis ekonomi dan penuaan populasi menyebabkan dana kekurangan terjadi di negara-negara industri, sementara solusi untuk kekurangan ini adalah tawaran mengubah manfaat pasti untuk didefinisikan pensiun iuran seperti pada atas yang ada manfaat pasti. Dalam prakteknya, pemerintah harus berkontribusi untuk iuran pasti sebagai program tambahan sambil terus menjaga manfaat pasti bagi anggota sebelumnya kecuali untuk entri baru yang akan berpartisipasi dalam iuran pasti. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk meninjau reformasi pensiun pegawai negeri sipil yang telah dipersiapkan oleh World Bank Pension Team lebih dari 1990-2000 yang dihasilkan dari tiga (3) kategori, yaitu (i) integrasi rencana layanan sipil dengan sistem jaminan sosial umum, (ii) penyediaan layanan pegawai pemerintah yang terpisah dan atau (iii) penyediaan program pensiun hari tua kepada karyawan publik saja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar negara lebih memilih untuk menggabungkan antara cakupan terpadu PNS jaminan sosial umum dan penyediaan terpisah pensiun pegawai negeri sementara mengusulkan iuran pasti untuk karyawan publik baru sebagai suplemen tetapi manfaat pasti dengan sedikit keuntungan terus menjadi diberikan kepada karyawan sebelumnya. Kata kunci: iuran pensiun, manfaat pasti, rencana didanai, pensiun pay as you go dan dana kekurangan serta penuaan masalah kependudukan.]]>
<![CDATA[REDESIGN SISTEM PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Janry Haposan U.P Simanungkalit]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (361.042 KB)
<![CDATA[Permasalahan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, termasuk di dalamnya permasalahan Pensiun PNS yang menjadi fokus utama dalam tulisan ini merupakan salah satu permasalahan yang unik dalam sistem kepegawaian negara. Sudah lama dan sering didiskusikan, namun hingga kini masih belum ada konsep penyelesaian yang jelas dan komprehensif sesuai harapan. Bertolak dari fenomena tersebut, tulisan ini berupaya mencari solusi alternatif dengan melakukan konstruksi ulang sistem Pensiun PNS melalui: (1) Reidentifikasi dan deskripsi berbagai permasalahan yang terkait dengan implementasi Sistem Pemberian Pensiun PNS; (2) Menganalisis pemodelan sistem pensiun PNS sebagai bagian dari sistem manajemen kepegawaian; dan (3) Memformulasikan rekomendasi kebijakan terkait dengan sistem pensiun PNS ke depan. Terwujudnya reformasi pensiun PNS ke depan menuntut komitmen (good will) dan konsistensi yang tinggi dari Pemerintah bersama dengan seluruh stakeholders, yang selaras dengan kaidah dasar dan norma yang seharusnya dilakukan serta sesuai dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal organisasi Pemerintah yang berkembang terkini. Implementasi model pensiun sebagaimana yang disimulasi dalam tulisan ini haruslah diharmonisasi dengan sub sistem kepegawaian lainnya, sehingga dapat bersinergis satu sama lain. Kata kunci: Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiun]]>
<![CDATA[PENSIUN DINI ALTERNATIF SOLUSI MENUJU BIROKRASI PROFESIONAL ]]>
<![CDATA[Suripto Suripto]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (320.03 KB)
<![CDATA[Menikmati masa tua yang sejahtera merupakan harapan semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hal ini pulalah yang menjadi salah satu motivasi ketika mereka melamar kerja, yakni untuk memperoleh pensiun. Pensiun merupakan satu aspek penting dalam manajemen kepegawaian yang dimaksudkan untuk menghargai dan mensejahterakan PNS ketika mereka memasuki usia pensiun. Di Indonesia, jaminan sosial dan tunjangan hari tua dikelola oleh PT. TASPEN, sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun PNS. Secara konseptual, terdapat dua sistem pendanaan pensiun yakni sistem pay as you go dan fully-funded. Sistem pay as you go adalah sistem pendanaan pensiun yang dibiayai secara langsung oleh pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun. Sedangkan fully funded adalah sistem pendanaan pensiun yang bersumber dari iuran yang dilakukan secara bersama-sama oleh PNS sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Saat ini Indonesia menggunakan sistem pay as you go dalam membiayai pensiun PNS. Sistem ini bagi organisasi dinilai membebani APBN dan tidak memberikan manfaat pasti bagi PNS. Berdasarkan hal itu, sistem pendanaan pensiun perlu direformasi dengan mengubah sistem pay as you go ke sistem fully-funded, dengan kelemahan dan kelebihannya. Penerapan sistem fully-funded mensyaratkan kontribusi pekerja (PNS) dan pemberi kerja (Pemerintah) serta manajemen kepegawaian yang transparan dan akuntabel. Kata kunci: manajemen kepegawaian, pensiun, kesejahteraan PNS.]]>
<![CDATA[SISTEM PENSIUN PNS ]]>
<![CDATA[Suryanto Suryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (240.261 KB)
<![CDATA[Menikmati masa tua yang sejahtera merupakan harapan semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hal ini pulalah yang menjadi salah satu motivasi ketika mereka melamar kerja, yakni untuk memperoleh pensiun. Pensiun merupakan satu aspek penting dalam manajemen kepegawaian yang dimaksudkan untuk menghargai dan mensejahterakan PNS ketika mereka memasuki usia pensiun. Di Indonesia, jaminan sosial dan tunjangan hari tua dikelola oleh PT. Taspen, sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun PNS. Secara konseptual, terdapat dua sistem pendanaan pensiun yakni sistem pay as you go dan fully-funded. Sistem pay as you go adalah sistem pendanaan pensiun yang dibiayai secara langsung oleh pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun. Sedangkan fully funded adalah sistem pendanaan pensiun yang bersumber dari iuran yang dilakukan secara bersama-sama oleh PNS sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Saat ini Indonesia menggunakan sistem pay as you go dalam membiayai pensiun PNS. Sistem ini bagi organisasi dinilai membebani APBN dan tidak memberikan manfaat pasti bagi PNS. Berdasarkan hal itu, sistem pendanaan pensiun perlu direformasi dengan mengubah sistem pay as you go ke sistem fully-funded, dengan kelemahan dan kelebihannya. Penerapan sistem fully-funded mensyaratkan kontribusi pekerja (PNS) dan pemberi kerja (Pemerintah) serta manajemen kepegawaian yang transparan dan akuntabel. Kata kunci: manajemen kepegawaian, pensiun, kesejahteraan PNS.]]>
