cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyudi
Contact Email
wahyudi@email.unikom.ac.id
Phone
+6281321920848
Journal Mail Official
wahyudi@email.unikom.ac.id
Editorial Address
Jalan Dipatiukur No. 112-116, Coblong, Lebakgede, Bandung, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Res Nullius Law Journal
Published by Universitas Komputer Indonesia
ISSN : 26567261     EISSN : 27214206     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Res Nullius Law Journal is the Journal of Legal Studies that focuses on law science. The scopes of this journal are: Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, Health Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, Cyber Law, Adat Law and Economic Law. All of focus and scope are in accordance with the principle of Res Nullius Law Journal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 82 Documents
 4   5   6   7   8 
PEMIDANAAN BAGI NAHKODA YANG MELAKUKAN KEGIATAN MENUNDA DALAM PELAYARAN TANPA PERSETUJUAN DARI SYAHBANDAR Juhari, Juhari
Res Nullius Law Journal Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 No 1 Januari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v5i1.8494

Abstract

The captain of the ship carrying out repair activities, sailing trials, loading and unloading activities at the port pool, delaying, and loading and unloading dangerous goods must obtain approval from the harbormaster. That the term delay in sailing means to hold, pull, push or stick. The formulation of the problem in this research is: how is the punishment for the captain who delays the voyage without the approval of the porter based on the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping, What are the obstacles faced by the judge in the implementation of punishment for the captain who delays the voyage without the approval of the porter based on the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping. This research method uses a normative juridical type of research, namely by reviewing/analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials and secondary legal materials by understanding law as a set of rules or positive norms in the legal system. an invitation that regulates human life. Results of research and data analysis: Criminal based on legal facts proven to meet the elements of Article 322, Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2008 concerning Shipping, stated that the Defendant Noveriyanto Bin Sugiman, was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of “The skipper who carried out delaying activities without the approval of the harbormaster, as in the third indictment. The verdict was imposed with cumulative sanctions with fines without imprisonment, this shows that the judge complies with positive law in force in Indonesia by using the legal basis in the form of Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2008 concerning Shipping.
KAJIAN NORMA PANCASILA TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Rangkuti, Irvino
Res Nullius Law Journal Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 No 1 Januari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v5i1.8727

Abstract

Pancasila's life vision is based on the fact that the universe and all the harmony in it were created by God Almighty. There is nothing in the universe that is different in composition from other universes. Maintaining order means upholding human dignity so that Pancasila has a legal reference for self-protection in the passive and active sense. The subject of the death penalty has become the concern of criminal law experts, criminologists, and victimologists, especially related to the philosophy of punishment, according to which the purpose of punishment is not only to frighten the convict but also to attract attention. Basically certain qualifying activities are activities that directly violate human dignity and/or endanger the existence of human society. Therefore, the purpose of capital punishment is only to prevent other people from committing acts that lead to the imposition of capital punishment. The death penalty in Indonesia is still required for serious crimes, including premeditated murder, those guilty of genocide and crimes against humanity, drug dealers, high-level corruption, and terrorists. The position of the Special Criminal Law in the criminal justice system complements the criminal law codified in the Criminal Code in terms of increasing the threat of punishment for crimes that threaten the implementation of clothing and food facilities; Law Number 21 of 1959 (Prp) concerning Threats of Economic Crimes; Atomic Energy Regulation No. 31 of 1964.
IMPLEMENTASI HAK PARTISIPASI PEMUDA DALAM PEMERINTAHAN DESA Rohman, Abdul
Res Nullius Law Journal Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 No 1 Januari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v5i1.8729

Abstract

Pada era globalisasi para pemuda cenderung menyibukan diri secara individualis serta tidak partisipatif dalam Pemerintahan Desa. Padahal ikut serta dalam pemerintahan dijamin haknya oleh konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang hak partisipasi pemuda dalam Pemerintahan Desa, serta memaparkan bentuk Implementasinya pada Desa Linggar Kabupaten Bandung. Metode penelitian normative dipilih penulis dengan sumber utama bahan pustaka yang dilengkapi hasil wawancara berusaha mendapatkan jawaban paling relevan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam peraturan perundang-undangan hak pemuda sangat dijamin, mulai ikut serta terlibat menjadi perangkat Desa, Mengembangkan keilmuan yang mereka dapatkan dari bangku pendidikan sehingga menjadi sumbangsi pemikiran sebagai tokoh masyarakat yang berkontibusi pada berbagai musyawarah Desa, serta Desa Linggar telah mengimplementasikan pemberian hak partisipasi pemuda dalam pemerintahan, diantaranya adalah memberikan bimbingan teknis relawan pendataan Desa berbasis Sustainable Development Goals, mengadakan rekrutmen tenaga kerja mandiri, dan melibatkan pemuda pada karang taruna Desa. Sehingga pemuda memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya dalam membangun masyarakat secara berkelanjutan di era modern.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BISNIS BERKEDOK SKEMA PIRAMIDA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA Situmeang, Sahat Maruli Tua; Amalina, Ananda Putri Nur
Res Nullius Law Journal Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 No 1 Januari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v5i1.9060

Abstract

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak akan terlepas dari dinamika kehidupan bermasyarakat. Kejahatan akan selalu ada dimana dan kapan pun tergantung pada kesempatan atau celah yang ada. Kejahatan juga akan terus ikut berkembang seiring dengan berkembangnya arus globalisasi yang seringkali membuka peluang-peluang baru untuk berbagai pihak melakukan hal-hal yang merugikan. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berniat untuk melakukannya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk dan sistem pertanggungjawaban pidana bagi pelaku praktik skema piramida dan penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada kajian penerapan kaidah-kaidah dalam hukum pidana indonesia mengenai praktik skema piramida. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan kejahatan bisnis. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, skema piramida merupakan penipuan yang seringkali berkedok sebagai bisnis Multi Level Marketing (MLM) dimana sebenarnya skema piramida tidak memperjualbelikan barang atau jasa sebagai produk seperti MLM, namun lebih bergantung kepada komisi dari perekrutan anggota baru kedalam skema. Dalam hukum positif Indonesia telah diatur larangan mengenai praktik skema piramida dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Namun aturan lainnya juga diperlukan untuk memperjelas unsur perbuatan dan kriteria skema. Maka, pemerintah seharusnya melakukan upaya legislasi untuk mengurai kejahatan bisnis ini.
PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SERANG DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA PERKARA PIDANA ANAK Hulma, Uul
Res Nullius Law Journal Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 No 2 Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v5i2.5558

Abstract

Proses dalam sistem peradilan pidana anak didasari tujuan terciptanya keadilan Restoratif yang dilakukan dengan diversi, Selain hakim dan jaksa dalam proses pelaksanaan diversi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pihak penting yang terlibat. Pasal 8 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 menentukan, bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua atau walinya, korban dan/atau orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya pembimbing kemasyarakatan bertindak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan menangani perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif, dimana dalam proses diversi kesepakatan perdamaian di tentukan oleh pihak korban. Adapun faktor penghambat/kendala yang di hadapi pembimbing kemasyarakatan yaitu sulit mengumpulkan para pihak terkait, Sulitnya mencapai kesepakatan perdamaian dalam pelaksanaan Diversi, stigma negative dari masyarakat dan adanya beberapa aparat penegak hukum yang belum paham mengenai diversi.dan berdasarkan hasil persentase kenerhasilan penyelesaian pelaksanaan diversi sebesar 86% Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Serang telah menjalankan peranya dengan baik dan tidak menjadikan kendala-kendala tersebut sebagai alasan ketidakberhasilan dalam pelaksanaan diversi.
PERLINDUNGAN TERHADAP LESSEE USAHA DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA SEBAGAI KONTRAK BAKU sudjana, sudjana -
Res Nullius Law Journal Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 No 2 Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v5i2.7858

Abstract

This study aims to determine the clarity of existence (leasing) in agreement and leasing law in the perspective of standard agreements.The method of approach is juridical normative and the data is analyzed in a qualitative normative way to produce descriptive data based on the study of statutory norms.The results of the study show that leasing in treaty law has 2 (two) financing categories, namely finance lease (lease with option rights) and operating lease (lease without option rights). In contract law, the operating lease has the aspect of a lease agreement while the finance lease is more in line with the aspect of buying and selling, but each of these aspects compared to the financing category still has a difference. Whereas leasing in the standard agreement perspective applies in accordance with freedom of contract vide Article 1320 jo Article 1338 of the Civil Code as long as it does not lead to eliminating the responsibility of the business actor (exenorasi classula), but considering the lease agreement unilaterally determined by the lessor, the position of the lessee is still weak legal protection through legal action that can be carried out, for example filing a claim for compensation, costs and interest
PELINDUNGAN HUKUM MEREK PADA DEEP LINKING DI INDONESIA Dharmawan, Ananda Fersa
Res Nullius Law Journal Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 No 2 Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v5i2.7903

Abstract

Permasalahan seputar praktik deep linking sebagai pelanggaran merek menunjukkan transformasi baru dalam bentuk perbuatan pelanggaran merek secara digital. Pelindungan hukum terhadap bentuk baru pelanggaran merek secara digital sangat diperlukan dalam rangka melindungi merek sebagai hak kekayaan intelektual di era TIK. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan pustaka peraturan perundang-undangan, buku dan artikel yang terkait dengan deep linking dan merek. Dari kesimpulan yang didapat melalui analisis dalam artikel ini dapat disimpulkan bahwa teori dan asas hukum yang digunakan dalam melandasi pembentukan hukum pelindungan merek dari deep linking sebagai pelanggaran merek dalam internet antara lain adalah teori pelindungan merek di era TIKteori hukum pembangunan dan teori analisis ekonomi terhadap hukum (economic analysis of law). Asas yang dapat mendasari hukum pelindungan merek dari deep linking antara lain asas Droit de Suite dan asas Itikad Baik. Sebagai dasar hukum gugatan perdata dan penuntutan pidana atas deep linking terhadap merek sekarang ini maka dapat digunakan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ITE karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum mengatur tentang deep linking.
KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA ANTARA TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI KEDUTAAN ASING BERDASARKAN PRANATA HUKUM KETENAGAKERJAAN Yusuf, Darmawan
Res Nullius Law Journal Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 No 2 Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v5i2.8142

Abstract

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang dikenal dengan secara dogmatik dan normatif. Hubungan kerja diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sekarang dicabut dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khusus klaster “ketenagakerjaan”. Terdapat isu hukum bahwasanya terdapat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Kedutaan Asing, sementara tempatnya bekerja termasuk di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Seharusnya, jika terjadi perselisihan diajukan ke Arbitrase Internasional, akan tetapi kenyataannya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pemeriksaan perkara dilakukan sampai Mahkamah Agung RI. Adapun perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, yaitu: Putusan Mahkamah Agung RI No. 376K/Pdt.Sus-PHI/2013, tertanggal 29 Oktober 2013 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 696 K/Pdt.Sus-PHI/2016, tertanggal 15 September 2016. Adapun permasalahannya, bagaimana penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan terhadap TKI yang bekerja di Kedutaan Asing. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Putusan pengadilan didapat dari Kepaniteraan Mahkamah Agung RI di Jakarta. Hasil penelitian bahwasanya secara hukum tempat Tenaga Kerja Indonesia tersebut bekerja adalah berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, secara hukum tidak berlaku hukum Negara Republik Indonesia, ditambah lagi pihak yang digugat adalah Duta Besar sebagai orang yang memiliki kekebalan diplomatik (immunity). Namun, ternyata Mahkamah Agung RI tetap menghukum pihak tergugat untuk membayar hak-hak normatif pekerja.
PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM INDEPENDENSI HAKIM DI INDONESIA Pudjiastuti, Diah
Res Nullius Law Journal Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 No 2 Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v5i2.9430

Abstract

Putusan hakim merupakan wujud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran. Sehingga dengan besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Hakim dalam memutus perkara, maka sangat menarik untuk dilakukan penelitian terkait kebebasan dan tanggungjawab Hakim dalam memutus perkara. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan yaitu, pertama sejauhmana kebebasan hakim dalam memutus perkara dalam upaya mewujudkan keadilan dan kedua bagaimana tanggungjawab hakim dalam memutus perkara dalam upaya mewujudkan keadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Independensi Hakim merupakan hal yang diatur dan dilindungi oleh Konstitusi. Oleh karenanya, ketentuan perundang-undangan harus jelas dan tegas dalam mengatur batasan-batasan sistem hukum dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan, seperti terhindarnya ketentuan perundang-undangan yang tumpang tindih terkait fungsi pengawasan dan evaluasi yang bersifat sederajat dan saling mengimbangi, Sementara akuntabilitas seorang Hakim merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan putusan yang berkeadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk dapat menghasilkan putusan berkualitas dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat penting dilakukannya peningkatan pengetahuan seorang Hakim di berbagai bidang serta kewenangan pemanggilan saksi menjadi kewenangan dari Hakim.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KLASIFIKASI BENTUK KEKERASAN TERHADAP HEWAN DI INDONESIA Risnanda, Azhara Devica
Res Nullius Law Journal Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 No 2 Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v5i2.9789

Abstract

ABSTRACT The cases of violence against animals in Indonesia are increasing, with a lack of education on animal welfare and insufficient law enforcement being the main factors. To enhance legal protection for animals, it is necessary to establish clear guidelines regarding acts of violence against animals and ensure strict law enforcement. Violence against animals can manifest in physical, psychological, and sexual forms. Indonesian laws, such as the Animal Husbandry and Health Act, prohibit and impose sanctions on individuals involved in animal violence.To maintain balance and justice in ecosystems, it is crucial to raise public awareness, foster active participation, and enforce stringent laws against animal abusers. The Animal Protection Act in Indonesia, along with its implementing regulations, aims to safeguard the lives and welfare of animals and provide them with appropriate rights. Several regulations related to animal protection in Indonesia include the Animal Husbandry and Health Act, the Mineral and Coal Mining Act, the Government Regulation on Wildlife Conservation, and the Minister of Environment and Forestry Regulation on Protected Wildlife. Local regulations can also be established to address animal protection at the regional level. Furthermore, detailed regulations pertaining to animal protection and law enforcement concerning animal cruelty violations are necessary. ABSTRAK Kasus kekerasan terhadap hewan di Indonesia semakin meningkat, dengan kurangnya edukasi mengenai kesejahteraan hewan dan penegakan hukum yang belum maksimal menjadi faktor utama. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hewan, diperlukan kepastian mengenai tindakan kekerasan terhadap hewan dan penegakan hukum yang tegas. Kekerasan terhadap hewan dapat terjadi dalam bentuk fisik, psikologis, dan seksual. Undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, melarang dan memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap hewan. Namun, masih diperlukan peraturan yang khusus mengatur kekerasan seksual terhadap hewan. Untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam ekosistem, diperlukan kesadaran masyarakat yang tinggi, partisipasi aktif, dan penegakan hukum yang tegas. Undang-Undang Perlindungan Hewan di Indonesia, bersama dengan peraturan pelaksanaannya, bertujuan melindungi kehidupan dan kesejahteraan hewan serta memberikan hak yang layak kepada mereka. Beberapa peraturan yang terkait perlindungan hewan di Indonesia meliputi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Jenis Satwa, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Satwa Dilindungi. Peraturan daerah juga dapat memiliki peraturan tentang perlindungan hewan di tingkat lokal. Selain itu, perlu adanya peraturan yang lebih rinci tentang perlindungan hewan dan penegakan hukum terkait pelanggaran terhadap hewan.

Page 6 of 9 | Total Record : 82

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 No. 2 Juli 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 No 1 Januari 2025 Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 No 2 Juli 2024 Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 No 1 2024 Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 No 2 Juli 2023 Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 No 1 Januari 2023 Vol 4 No 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022 Vol 4 No 1 (2022): Volume 4 No 1 Januari 2022 Vol 3 No 2 (2021): Volume 3 No 2 2021 Vol 3 No 1 (2021): Volume 3 No 1 2021 Vol 2 No 2 (2020): Volume 2 No 2 2020 Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 No 1 2020 Vol 1 No 2 (2019): Volume 1 No 2 2019 Vol 1 No 1 (2019): Volume 1 No 1 2019 More Issue