cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyudi
Contact Email
wahyudi@email.unikom.ac.id
Phone
+6281321920848
Journal Mail Official
wahyudi@email.unikom.ac.id
Editorial Address
Jalan Dipatiukur No. 112-116, Coblong, Lebakgede, Bandung, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Res Nullius Law Journal
Published by Universitas Komputer Indonesia
ISSN : 26567261     EISSN : 27214206     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Res Nullius Law Journal is the Journal of Legal Studies that focuses on law science. The scopes of this journal are: Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, Health Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, Cyber Law, Adat Law and Economic Law. All of focus and scope are in accordance with the principle of Res Nullius Law Journal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 82 Documents
 5   6   7   8   9 
PLEA BERGAINING SYSTEM SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA: Plea Bergaining System As Solution Of Narcotics Crime In Indonesia Situmeang, Sahat Maruli Tua; Pudjiastuti, Diah; Utomo, Subagyo Sri
Res Nullius Law Journal Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 No 2 Juli 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i2.12949

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya angka kasus narkotika yang membebani sistem peradilan pidana, serta perlunya solusi efektif untuk mengurangi penumpukan perkara dan memberikan keadilan yang lebih efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, menganalisis penerapan sistem plea bargaining dalam tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kedua, menganalisis manfaat dan tantangan yang dihadapi penerapan sistem plea bargaining dalam tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem plea bargaining dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain mempercepat proses peradilan, mengurangi biaya operasional, dan mengurangi beban penjara. Namun, tantangan yang signifikan juga teridentifikasi, seperti potensi pelanggaran hak-hak terdakwa, risiko manipulasi, dan kesenjangan dalam penerapan hukum. Selain itu, regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan sistem ini. Berdasarkan hal tersebut, maka pentingnya pembaruan hukum yang komprehensif untuk mengakomodasi sistem plea bargaining, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan prosedur plea bargaining. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang tepat untuk implementasi sistem plea bargaining guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian tindak pidana narkotika di Indonesia.
STOLEN ASSET RECOVERY TINDAK PIDANA KORUPSI (Pendekatan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Aset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi): Recovery Of Assets Stolen By Criminal Acts Of Corruption Imron, Ali
Res Nullius Law Journal Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 No 2 Juli 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i2.13013

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Perbuatan kejahatan tersebut tentu berdampak pada kerugian, dengan demikian pemulihan aset harus dilakukan. Konsep pemulihan aset lebih mengarah kepada korban kejahatan agar dapat kembali memperoleh asetnya yang hilang dalam tindak kejahatan. pembalikan beban pembuktian diperlukan dalam upaya pemulihan asset, dan sebagai pelaksanaan pengembalian asset. Metode yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa penegakan hukum untuk memulihkan kembali kerugian negara, pemulihan aset yang akibat kejahata korupsi bisa dilakukan melalui sistem pebalikan beban pembuktian. Pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang, perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan. Asset Recovery dari perspektif undang-undang tindak pidana Korupsi Asset recovery dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi dilakukan melalui jalur pidana maupun jalur perdata. Pendekatan melalui jalur pidana undang-undang tindak pidana korupsi mengatur tentang proses pengembalian aset melalui jalur pidana.
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR TERHADAP POTENSI TINDAK KEKERASAN DALAM PERKAWINAN ADAT DI TOBELO: Protection of Underage Women Against Potential Violence In Traditional Marriage At Tobelo Arso, Tri
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 No 1 Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i1.13079

Abstract

Perkawinan adat menjadi emergency exit dalam upaya mengatasi persoalan hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas di kalangan remaja. Dampak perkawinan instan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan gender yang dialami oleh perempuan sebagai pihak yang lemah dan berkorelasi terjadinya persoalan tindak kekerasan serta pengenyampingan hak anak dalam mengembangkan kapasitas diri. Ketidakpastian pemberlakuan hukum secara konsisten dan timpangnya tradisi serta inkonsistensi penerapan norma dan sanksi adat membuat melemahnya budaya hukum dan tingkat kepatuhan hukum. Berdasarkan observasi dan in-depth interview yang dilakukan dalam penelitian ini terungkap data dan fakta bahwa lemahnya kekuatan hukum yang mengikat pada praktik perkawinan adat di bawah umur berpotensi menimbulkan dampak ketimpangan gender, pengabaian hak, pengingkaran tanggung jawab, tindak kekerasan dan ketidakadilan. Penguatan dan pembaharuan hukum dalam ranah hubungan integral antara hukum adat dan hukum positif yang ada dilakukan secara komprehensif sehingga terbentuk keselarasan norma, sistem dan kelembagaan yang menjamin adanya kepastian hukum dan proteksi terhadap terhadap pelanggaran hak dan ketidakadilan. Restorative Justice yang mengedepankan mediasi, rekonsiliasi dan pemulihan adalah model pendekatan yang ideal dalam penyelesaian konflik yang terjadi.
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK JALAN TOL MBZ: Legal Analysis of Corruption in the MBZ Toll Road Project Aulia, Mohamad Donie
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 No 1 Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i1.14599

Abstract

Acts of corruption in various sectors of people's lives hinder economic growth and undermine public trust in the government and democratic principles. This study analyzes the corruption business crime in the MBZ Expressway project by using legal principles as the framework of analysis. Corruption in this project has a negative impact on two important aspects: the efficiency of the use of public budget and transparency in project management. Research shows that the application of the principles of legality, transparency, fairness, proof, and prevention is essential to prevent corrupt practices. The principle of legality ensures that all legal actions follow clear regulations, while transparency provides access to the information necessary for accountability. Justice guarantees fair treatment of all parties in the procurement and law enforcement process. Building awareness of ethics and integrity among government officials and business people is essential, supported by training that emphasizes ethical decision-making and the establishment of effective oversight systems, including independent audits and public scrutiny. The consistent implementation of these legal principles is expected to reduce corrupt practices and increase public confidence in the management of infrastructure projects. Success in eradicating corruption requires strong law enforcement and cultural change that supports integrity and accountability.
ANALISIS HUKUM ATAS INSIDER TRADING SEBAGAI KEJAHATAN BISNIS IMPLIKASI DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Legal Analysis of Insider Trading Practices as a Business Crime: Implications and Challenges for Law Enforcement in Indonesia Saputra, Moh Raka
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 No 1 Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i1.14610

Abstract

Insider trading yakni perdagangan saham berdasarkan informasi material yang belum dipublikasikan, merupakan salah satu kejahatan bisnis yang merusak integritas pasar modal. Praktik ini menciptakan ketidakadilan di pasar karena pihak-pihak yang memiliki informasi tidak publik dapat memperoleh keuntungan tidak wajar, sementara investor lainnya dirugikan. Di Indonesia, regulasi mengenai insider trading diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, namun penegakan hukum terhadap praktik ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesulitan dalam pembuktian dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak buruknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada di Indonesia terkait insider trading, membandingkannya dengan regulasi di negara lain, serta mengidentifikasi tantangan utama dalam penegakan hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini mengungkapkan perlunya peningkatan transparansi, pengawasan pasar modal, serta peran serta publik dalam mencegah praktik ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat regulasi dan sistem penegakan hukum guna menjaga integritas pasar modal Indonesia.
KEBERADAAN ANAK PERUSAHAAN YANG DIMILIKI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO DALAM ANALISIS HUKUM POSITIF: The Existence of Subsidiaries Owned by State-Owned Enterprises (SOEs) Persero in Positive Legal Analysis Nababan, Sutarjo; Wuntu, Happy Ferovina; Situmeang, Sahat Maruli Tua; Pudjiastuti, Diah; Utomo, Subagyo Sri
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 No 1 Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i1.14675

Abstract

Keberadaan anak perusahaan BUMN Persero masih menimbulkan ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak perusahaan yang dimiliki BUMN Persero dan tanggung jawab BUMN Persero sebagai induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian adalah kedudukan anak perusahaan milik BUMN Persero masih menimbulkan ketidakpastian. Apabila mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2012; Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012; Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2014; dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022, kedudukan anak perusahaan BUMN Persero merupakan entitas yang terpisah dari induk perusahaan. Hal ini dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang menyatakan, antara lain bahwa anak perusahaan BUMN merupakan badan usaha mandiri yang terpisah dengan BUMN. Namun, Putusan Mahkamah Agung Nomor 21P/HUM/2017 menyatakan, anak perusahaan BUMN tetap menjadi BUMN karena bersifat perpanjangan tangan bisnis perusahaan milik BUMN. Kekayaan BUMN adalah kekayaan negara, sehingga anak perusahaan BUMN Persero merupakan milik negara secara langsung. Tanggung jawab BUMN Persero sebagai induk perusahaan terhadap anak perusahaan bersifat terbatas sesuai prinsip tanggung jawab terbatas dalam UU PT. BUMN Persero sebagai induk perusahaan dan anak perusahaannya merupakan entitas yang berdiri sendiri sebagai subjek hukum yang mandiri. Implikasi dari kedudukan itu adalah berlaku prinsip hukum limited liability, yaitu BUMN Persero sebagai induk perusahaan hanya dapat diminta pertanggungjawaban secara terbatas sebesar saham yang dimiliki dalam anak perusahaannya.
ANALISIS KOMPREHENSIF PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGANG DALAM BISNIS DI INDONESIA: Comprehensive Analysis of Legal Protection for Trademarks In Business In Indonesia Rahman, Erval Ade
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 No 1 Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i1.15260

Abstract

Legal protection of trademarks in Indonesia, regulated by Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, plays a crucial role in shaping the competitive conditions in the market. This article analyzes the impact of trademark protection on market competition and industry dynamics in Indonesia. The study identifies that effective protection can reduce unfair competition practices, such as counterfeiting and brand imitation, as well as encourage investment and innovation among businesses. Trademark protection also contributes to market transparency and enhances consumer trust. However, significant challenges are faced by small and medium-sized enterprises (SMEs), which often struggle to access trademark protection due to costs and administrative complexity. The article also proposes the need for reforms in the registration and enforcement systems to create a more inclusive and fair business environment. By analyzing various recent studies and references, this research provides insights into how trademark protection can affect competitive conditions and business strategies in Indonesia.
PERAN HUKUM DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MELALUI EKONOMI BERBASIS KEADILAN: Role Of Law In Enhancing Welfare Through A Justice-Based Economy Merdiani, Wentri; Ruslina, Elli
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 No 1 Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i1.15524

Abstract

Social justice is a fundamental principle in achieving welfare as mandated by Pancasila and the 1945 Constitution. However, socio-economic inequality and uneven wealth distribution remain significant challenges in Indonesia. This study aims to analyze the role of law in supporting welfare improvement through a justice-based economy. Using normative research methods and a qualitative approach, this study evaluates legislation, government policies, and relevant legal practices in realizing social justice principles. The findings indicate that law plays a strategic role in reducing social inequality and ensuring equitable wealth distribution through policies such as agrarian reform, progressive taxation, MSME empowerment, and workers' rights protection. However, the implementation of these policies is often hindered by weak law enforcement, bureaucratic inefficiency, and corruption. Strengthening law enforcement, reforming bureaucracy, and increasing community involvement in policy oversight are crucial steps. This study highlights that synergy between the government, private sector, and society is necessary to create a legal system that supports an inclusive and socially just economy.
Criminal Sanctions in Indonesian Taxation Law: Re-Evaluating Proportionality and Legal Certainty Hartanto, Hartanto; Wahyandono, Matheas Prihargo
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 No. 2 Juli 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i2.12749

Abstract

  This study examines the implementation of criminal law policy within the field of taxation, with a particular emphasis on the application of the ultimum remedium principle and the implications of the repeal of Article 13A of the Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP). In this context, taxation is understood as an integral part of criminal legal policy and the enforcement of law concerning tax-related offences that carry criminal consequences. The study aims to provide policy recommendations for relevant stakeholders in designing criminal enforcement strategies in taxation, ensuring that the ultimum remedium principle remains the central reference for maintaining proportionality and justice. The research employs a normative juridical approach, focusing on regulatory analysis and the examination of legal arguments regarding the impact of Article 13A’s removal on the direction of tax criminal law policy. The findings highlight that the presence of the ultimum remedium principle in tax law is essential to ensuring a balance between state interests and the protection of taxpayers' rights. The repeal of Article 13A may give rise to new dynamics in the practice of tax criminal enforcement, particularly in shaping enforcement strategies that are responsive to current socio-economic conditions
Integration Of Legal Education As A Preventif Measure Againts Sexual Harassement Of Minors Muyasir, Dean Hasan; budimansyah, Dasim; Sartika, Rika
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 No. 2 Juli 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i2.14927

Abstract

Crimes against minors involving sexual abuse occur due to environmental factors and relationships that are not controlled by parents. This is an important issue that parents have an important role in educating and keeping their children under constant supervision. This research aims to determine the factors that cause minors to commit crimes of sexual harassment and murder of junior high school girls under the age of 16 years committed by 3 men of the same age when they committed the rape after the victim was murdered and to find out how effective rehabilitation policies are in dealing with crimes against minors. . This research method uses qualitative data collection through interviews with lecturers who are experts in public policy, criminal law and collecting secondary data through literature studies by analyzing articles to find data and findings from previous researchers. On the other hand, the factor causing this problem is caused by adult viewing, so the perpetrator tends to have the curiosity to commit sexual crimes against the victim. The implications of this research provide learning to the general public, in particular the need to supervise children to be wiser in knowing their social environment as well as providing additional education such as legal and sexual education, this can prevent children from committing deviations from norms that conflict with and emphasize rehabilitation policies.

Page 8 of 9 | Total Record : 82

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 No. 2 Juli 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 No 1 Januari 2025 Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 No 2 Juli 2024 Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 No 1 2024 Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 No 2 Juli 2023 Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 No 1 Januari 2023 Vol 4 No 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022 Vol 4 No 1 (2022): Volume 4 No 1 Januari 2022 Vol 3 No 2 (2021): Volume 3 No 2 2021 Vol 3 No 1 (2021): Volume 3 No 1 2021 Vol 2 No 2 (2020): Volume 2 No 2 2020 Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 No 1 2020 Vol 1 No 2 (2019): Volume 1 No 2 2019 Vol 1 No 1 (2019): Volume 1 No 1 2019 More Issue