cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyudi
Contact Email
wahyudi@email.unikom.ac.id
Phone
+6281321920848
Journal Mail Official
wahyudi@email.unikom.ac.id
Editorial Address
Jalan Dipatiukur No. 112-116, Coblong, Lebakgede, Bandung, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Res Nullius Law Journal
Published by Universitas Komputer Indonesia
ISSN : 26567261     EISSN : 27214206     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Res Nullius Law Journal is the Journal of Legal Studies that focuses on law science. The scopes of this journal are: Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, Health Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, Cyber Law, Adat Law and Economic Law. All of focus and scope are in accordance with the principle of Res Nullius Law Journal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 82 Documents
 5   6   7   8   9 
KEDUDUKAN HUKUM INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP (IELH) DALAM UPAYA PENANGANAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT DARI KEGIATAN INDUSTRI: The Legal Status of Environmental Economic Instruments (EEIs) in Addressing Environmental Issues Arising from Industrial Activities Dwiprigitaningtias, Indah
Res Nullius Law Journal Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 No 2 Juli 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i2.8069

Abstract

Masalah lingkungan hidup muncul karena kelalaian dan kurangnya perhatian manusia dalam mengelola lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menggunakan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menyebabkan peningkatan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Akibatnya, struktur dan fungsi dasar ekosistem yang mendukung kehidupan dapat mengalami kerusakan. Pencemaran atau kerusakan lingkungan ini menjadi beban sosial yang mengharuskan biaya pemulihan lingkungan yang signifikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang melibatkan penelitian hukum kepustakaan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Ketentuan dalam pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan : “Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup”. Pada Tanggal 10 November 2017 keluar Peraturan Pemerintah tentang instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Pada Pasal 18 aturan ini menyebutkan soal internalisasi biaya lingkungan hidup yang menyatakan, “pelaku usaha atau pelaksana kegiatan bertanggung jawab memasukkan biaya perhitungan produksi atau biaya usaha (kegiatan)” Biaya-biaya tersebut meliputi, pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
POLITIK HUKUM MASA DARURAT PANDEMI COVID 19 DALAM PERSFEKTIF OTONOMI DESA: Legal Politics of The Covid-19 Emergency Pandemic In Village Autonomy Perspective Gumelar, Dian Rachmat; Suswanto, Dadang
Res Nullius Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 No 1 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i1.9014

Abstract

Wabah COVID-19 menyebabkan banyak negara kebingungan untuk berbuat, baik secara teknis maupun non teknis. Banyak pemerintah masih ragu apakah perangkat hukum harus digunakan untuk mengatasi bencana non-alam ini. Mendeklarasikan keadaan darurat dapat menyebabkan pemerintah melanggar hukum dan mengabaikan hak asasi manusia untuk jangka waktu tertentu meskipun ada kaidah bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Permasalahan yang benar-benar paling terasa adalah terletak pada pemerintahan desa. Desa didorong menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid 19 sampai pada proses pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum masa darurat COVID-19 dari sudut pandang otonomi desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan mengacu pada dokumen hukum primer (aturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Menurut temuan kajian, keadaan darurat di Indonesia diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 22 ayat 1 UUD 1945. Sementara dalam menghadapi COVID-19 dalam keadaan darurat, pemerintah Indonesia menggunakan paradigma hukum, yaitu melakukan pengaktifan keadaan darurat berdasarkan undang-undang, agar tidak melanggar Pasal 12. Akibatnya, keadaan darurat yang dimaksud bukan negara. darurat seperti yang didefinisikan dalam studi hukum darurat konstitusional, dan itu hanya ada secara de facto, bukan de jure. Terakhir, secara garis besar peran penanggulangan Covid 19 dibagi menjadi 4 indikator yaitu pecegahan, penanganan, pendukung, dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan penuh keterbatasan
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PROSTITUSI ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA: Legal Protection Of Child Prostitution Victims Through Social Media Reviewed From Indonesian Positive Law Aprilianti, Astri; Situmeang, Sahat Maruli Tua
Res Nullius Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 No 1 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i1.11148

Abstract

Prostitusi anak melalui media sosial terhadap anak mengalami peningkatan yang siginifikan. Hal ini dikarenakan kurang nya perlindungan dan penegakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap korban anak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganilisis kurangnya perlindungan dan penegakan yang dilakukan oleh pemerintah ditinjau dari Hukum Positif. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil dari penelitian ini, kita bisa melihat belum optimal nya perlindungan terhdap anak korban prostitusi anak melalui media sosial, sehingga di perlukan nya optimalisasi dan ketegasan pemerintah dalam menegakan prostitusi anak melalui media sosial terhadap anak serta implementasi dari UU Perlindungan Anak.
URGENSI KEBIJAKAN HUKUM TERKAIT ASUPAN GULA (INTAKE SUGAR) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DARI ANCAMAN PENYAKIT DIABETES MELITUS DI INDONESIA: Urgency Of Legal Policy Related To Intake Sugar As An Effort To Protect Children From The Treat Of Diabetes Mellitus In Indonesia Nugroho, Agung Setiadi
Res Nullius Law Journal Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 No 2 Juli 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i2.11439

Abstract

Pada bulan Januari tahun 2023, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengeluarkan data yang menunjukkan bahwa hingga tanggal 31 Januari 2023, tingkat kematian akibat kasus diabetes pada anak meningkat 70 kali lipat dibandingkan tahun 2000 dan tahun 2010. Dimana pada tahun 2000 angka diabetes pada anak diketahui sebesar 0,004 per 100.000 anak, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 0,028 per 100.000 anak. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwasannya ada empat kebijakan hukum yang sudah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal pencegahan diabetes mellitus di Indonesia. Meskipun demikian belum ada aturan khusus yang membatasi dan melarang adanya kandungan gula berlebih pada makanan dan/atau minuman yang diperjual-belikan kepada anak-anak. Adapun aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia masih didominasi oleh aturan yang berbentuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan/atau pihak yang ingin memproduksi suatu makanan atau minuman tertentu dan belum mengatur adanya keharusan bagi pelaku usaha dan/atau pihak produsen untuk mengontrol kandungan gula secara berkala pada produk yang diperjual-belikan
MEMBANGUN SISTEM KEAMANAN BIOLOGIS: KAJIAN REGULASI PENCEGAHAN SENJATA BIOLOGIS DI INDONESIA: Building A Biological Security System: A Study Of Biological Weapons Prevention Regulations In Indonesia Wibowo, Dimas Arif; Jamaludin, Ahmad
Res Nullius Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 No 1 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i1.11528

Abstract

COVID-19, Flu Burung, dan beberapa wabah mematikan lainnya membuka mata kita bahwa ancaman yang ditimbulkan dari agen biologis seperti Virus, Mikrobiologi, dan lain sebagainya sangatlah berbahaya oleh sebab itu perlu adanya upaya pencegahan dan pertahanan terhadap ancaman biologis tersebut terlebih jika agen-agen biologis tersebut digunakan sebagai senjata dalam aktivitas terorisme atau yang lebih dikenal dengan istilah Bioterorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan dan penanganan bila terjadi penyalahgunaan senjata biologis khususnya dalam hal bioterorisme serta bagaimana pengaturan hukum yang ada saat ini. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan tinjauan Pustaka yakni aktivitas meninjau atau meneliti Kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan terkait topik yang dikaji. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama yang berdasarkan derajatnya dibagi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya keseriusan negara terhadap ketahanan ancaman agen biologis di Indonesia dengan membuat lembaga khusus yang dibentuk melalui perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya Tindak Pidana Bioterorisme.
PEMBERDAYAAN WARGA DALAM PENEGAKAN HUKUM MELALUI CITIZEN JOURNALISM: PERAN DAN TANTANGAN: Empowering Citizens in Law Enforcement through Citizen Journalism: Roles and Challenges Marzuki, Rusdi; Azwar, T. Keizerina Devi
Res Nullius Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 No 1 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i1.11559

Abstract

"Citizen journalism," or "jurnalisme warga," has become a powerful force in directing news narratives and influencing public opinion, with a notable impact on law enforcement. This article explores the pivotal role of citizen journalism in supporting law enforcement and the associated challenges. The key issues addressed include the role of citizen journalism in law enforcement and a comparative analysis of cases in Indonesia and the United States. Employing a normative legal research method with a case study approach, the study draws cases from court directories in both countries. Through qualitative analysis, it demonstrates that while citizen journalism enhances law enforcement by rapidly disseminating information, mobilizing public opinion, and documenting events firsthand, challenges exist. These challenges encompass issues of credibility, validity, lack of neutrality due to personal perspectives, and the need for source and privacy protection. The article underscores that, although citizen journalism significantly contributes to law enforcement, improvements in skills, collaboration, and regulation are essential for maximizing its positive impact. In conducting a comparative analysis between Indonesia and the United States, the study aims to identify similarities, differences, and lessons learned in each context, providing valuable insights for the future of citizen journalism in law enforcement.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN: Government Policy In Resolving Land Disputes And Conflicts Kartiwi, Mulia
Res Nullius Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 No 1 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i1.11617

Abstract

The Consortium for Agrarian Reform reported that agrarian conflicts increased in 2022. The area of land in conflict is up tp 1.04 million hectares (ha), which affected 346,402 households in 459 regions in Indonesia. Based on this condition, it is necessary to conduct research which aims to determine the factors that cause land disputes and to identify government policies to resolve the land conflicts. This research is descriptive analytical study with a normative juridical approach in form of literature study on secondary data containing legal norms, then analyzed qualitatively. In result shows that the factors causing land conflicts are the limited availability of land which results in land ownership inequality Implementation of land registration is still experiencing obstacles; Law enforcers are not all committed to implementing laws and regulations consequently and consistently. To resolve land conflicts, the government implemented a policy in the form of Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 6 of 2018 concerning Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration in conjunction with Presidential Instruction Number 2 of 2018 concerning the Acceleration of Complete Systematic Land Registration in All Regions of the Republic of Indonesia, to ensure certainty and protection to landowners. Through those policy, the implementation of land registration is accelerated and carried out simultaneously by the government at no cost. Furthermore, the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases, one of which is through mediation, inspite of its weakness.
IMPLEMENTASI KAIDAH AL-KHARAJ BI-ADDHAMAN DALAM PEMBIAYAAN SINDIKASI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH: Implementation Of Al-Kharaj Bi-Addhaman Rules In Sharia Syndicated Financing In The Perspective Of Sharia Economic Law Mustofa, Nurjamil, Rachmat Syafe’I,
Res Nullius Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 No 1 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i1.11676

Abstract

The goal of this study is to describe the application of the Al-Kharaj Bidhdhaman rule, which specifies who bears the risk and who is entitled to a well-known benefit in sharia business contracts, particularly when applied in syndicated financing carried out by financial institutions as viewed through the lens of sharia economic law. This is a library study that employs qualitative descriptive research methods. Secondary data from books, journals, and other research results are used by researchers to describe the rules in sharia business contracts, also known as legal maxims, and theories about syndicated financing in financial institutions such as banks, which are then normatively analyzed in accordance with laws and regulations. According to the study's findings, the al-Kharaj Bidhdhaman Rule is also a very important rule in syndicated financing-based business activities at Islamic Banks, which is implemented in the agreed clauses in the contract used by customers, bank leaders, and participants of sharia syndicated financing, where the profits obtained by the parties are adjusted to the value of the syndicated participants' capital and the value of the syndicated participants' capital In mudharabah and musharakah-based contracts, the same value is applied for responsibility for the emergence of risks, including losses, which are, of course, excluded if they occur due to force majeure.
LEGALITAS CYBER ESPIONAGE DALAM HUKUM DIPLOMATIK (STUDI KASUS PENYADAPAN KEDUTAAN BESAR AUSTRALIA DI INDONESIA PADA 2013): The Legality Of Cyber Espionage In Diolomatic Law (Case Study Of Australian Embassy Tapping InIndonesia in 2013) Mirza, Isroni Muhammad Miraj; Sujadmiko, Bayu; Shofura, Ainur Yasmin
Res Nullius Law Journal Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 No 2 Juli 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i2.11678

Abstract

Hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang meliputi hubungan antar negara sebagai subyek hukum internasional. Dalam hal itu, diplomat yang ditempatkan di setiap negara tuan rumah dilengkapi dengan kekebalan diplomatik yang memungkinkan mereka untuk menghindari penangkapan atau penaklukan di bawah peraturan nasional negara tuan rumah. Selain itu, melalui kekebalan diplomatik ini, terdapat fakta yang tak terbantahkan bahwa beberapa diplomat terkadang melakukan kejahatan yang melanggar kekebalan diplomatik yang telah melekat pada mereka. Salah satu kejahatan yang paling umum adalah spionase sebagai bagian dari operasi intelijen. Spionase dalam beberapa tahun terakhir ini dilakukan dengan menggunakan teknologi yang dikenal dengan Spionase Siber (Cyber Espionage). Fenomena terkini adalah kasus spionase yang dilakukan Kedutaan Besar Australia di Indonesia terhadap pejabat tinggi Indonesia pada tahun 2013. Dengan demikian itu menghancurkan kepercayaan dan kerja sama antara kedua negara. Pendekatan hukum doktrinal dan komparatif akan digunakan. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah perlunya mengevaluasi kembali prosedur yang ada dalam melakukan spionase berdasarkan hukum internasional dan legalitasnya.
PERBANDINGAN KASUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT: Comparative Analysis of Corporate Criminal Liability Cases for Traffic Accidents in Indonesia and the United States Purba, Andika Temanta; Azwar, T. Keizerina Devi
Res Nullius Law Journal Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 No 2 Juli 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i2.11892

Abstract

Corporations are often overlooked in legal developments and participation in legal construction, making them vulnerable to access to justice. Corporations must obtain the same rights as humans in accordance with the legislation on corporations as legal subjects. This is to ensure fairness for those working within the company. The purpose of this research is to examine, discover facts, and analyze criminal liability for corporations regarding their vehicles involved in traffic accidents and to make a legal comparison between Indonesia and the United States. The method used is a type of normative juridical writing method using a case approach. Case examples were obtained from the Directory of Decisions of the District Courts in Indonesia and the Directory of Civil Courts in Dorchester County, South Carolina, United States. The research found that: The Traffic Law only focuses on the vehicle drivers; however, the reality is that some traffic accidents occur because companies do not conduct periodic testing on their vehicles. Periodic testing is the responsibility of the company to conduct testing periodically on its vehicles every 6 months, both used for public transportation and freight. However, based on the cases described: In Indonesia, traffic accidents caused by the company's negligence in periodic testing only focus on the driver's fault. Meanwhile, in the United States, the victim can file a lawsuit for damages in court, so the court decides that the company (Amazon) is fined USD 44.6 billion to the victim. Current traffic legislation in Indonesia is certainly not fully supportive of legal subjects; therefore, it is necessary to incorporate corporate criminal liability into the Traffic and Road Transportation Law in the future.

Page 7 of 9 | Total Record : 82

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 No. 2 Juli 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 No 1 Januari 2025 Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 No 2 Juli 2024 Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 No 1 2024 Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 No 2 Juli 2023 Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 No 1 Januari 2023 Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022 Vol 4 No 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022 Vol 4 No 1 (2022): Volume 4 No 1 Januari 2022 Vol 3 No 2 (2021): Volume 3 No 2 2021 Vol 3 No 1 (2021): Volume 3 No 1 2021 Vol 2 No 2 (2020): Volume 2 No 2 2020 Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 No 1 2020 Vol 1 No 2 (2019): Volume 1 No 2 2019 Vol 1 No 1 (2019): Volume 1 No 1 2019 More Issue