NEGARA DAN KEADILAN
Jurnal Negara dan Keadilan merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum. Khususnya hasil riset atau opini tentang: 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; dan 6. Hukum Islam. The Law Journal of master of Law, University of Islam Malang. The Negara dan Keadilan Journal is a journal which accommodates and publish written research or opinions, related to law in general and extensively, whether in legal dogmatism, legal theory or legal philosophy; compiled by academics, researcher and/ or legal practitioners. The sprecific research or opinion such as: 1. Private Law; 2. Criminal Law; 3. Constitutional Law; 4. Administrative Public Law; 5. International Law; 6. Islamic Law.
Articles
113 Documents
<![CDATA[EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MALANG ]]>
<![CDATA[Ismail]]>
<![CDATA[ Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM MALANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/negkea.v12i1.21074
<![CDATA[Penelitian tentang Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang membahas tentang : (1) Bagaimana pengaturan penyelesaian perkara melalui mediasi, (2) Bagaimana efektifitas mediasi dalam penyelesasian perkara di Pengadilan Agama Malang, (3) Bagaimana upaya Pengadilan Agama Malang dalam mengaktifkan mediasi sebagai penyelesaian perkara. Penelitian ini adalah yuridis empiris, Penelitian ini memiliki karakteristik natural dan merupakan kerja lapangan yang bersifat deskriptif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, secara garis besar hasil penelitian ini adalah (1) Penerapan mediasi dalam perkara perdata khususnya perkara perceraian yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Malang sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (2) Bahwa mediasi belum efektif, hal ini disebabkan karena para pihak yang berperkara belum sadar bahwasanya perceraian adalah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarganya dan perkara yang di alami para pihak telah akut, sehingga para pihak susah untuk dilakukan mediasi, jumlah mediator yang berasal dari Hakim di Pengadilan Agama Malang sangat minim dan hanya ada 6 (enam) yang di tunjuk sebagai mediator oleh Ketua Pengadilan Agama Malang yang mempunyai sertifikat mediator dan Mediator yang berjaga diruang mediator hanya ada 1 (satu) orang, (3) Bahwa upaya Pengadilan Agama Malang dalam pengefektifkan mediasi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang manfaat dan keutamaan mediasi, mengeluarkan Surat Keputusan tentang daftar nama-nama Hakim mediator yang dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi, menyediakan ruang mediasi dengan menatanya sebaik mungkin, membuat laporan hasil mediasi setiap bulan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pada penyelesaian sengketa melalui mediasi.]]>
<![CDATA[KAJIAN SOSIOLOGI PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Waqingatul Hidayah, Yola]]>
<![CDATA[ Negara dan Keadilan Vol. 7 No. 1 (2018): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM MALANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Along with the development of advances in technology and information, the existence of socialmedia has had positive and negative impacts on its users. In the modern era where everyone usessocial media, an unlawful act is likely to quickly go viral. Internet users can easily follow casedevelopments, provide support to victims and their families, or even gather support from netizensto oversee justice. Monitoring cases by internet users can put pressure on authorities to takeappropriate action to uphold justice. The function and role of social media in law enforcement inIndonesia is to act as social control, namely by providing criticism, correction, supervision andsuggestions, as well as encouraging the realization of the supremacy of the law, so that thepositive impact of this function is that law enforcers will be able to optimize the implementationof handling unlawful acts. in accordance with statutory regulations.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA DALAM JUAL BELI BIDANG TANAH YANG SAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1644 K/PDT/2022) ]]>
<![CDATA[Winandra, Meilivia]]>;
<![CDATA[Samosir, Tetti]]>
<![CDATA[ Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM MALANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/negkea.v12i2.21231
<![CDATA[Perjanjian sewa menyewa pada dasarnya dilakukan untuk waktu tertentu dan tidak berakhir dengan dipindahtangankan objek sewa, seperti jual beli. Apabila di atas tanah melekat hak sewa kemudian dijual sebelum berakhir waktunya, maka tidak terputus hak kebendaannya demikian jual beli tidak menghapuskan sewa menyewa yang dipertegas dalam ketentuan Pasal 1576 KUH Perdata. Dalam kenyataannya terjadi pembatalan perjanjian sewa menyewa dalam jual beli bidang tanah yang sah sebagaimana dalam Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis. Penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa menyewa dalam jual beli bidang tanah yang sah dapat dibatalkan oleh pengadilan karena kekeliruan oleh yang menyewakan sehingga kesepakatan tidak sah berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata yang tidak lepas dari itikad tidak baik oleh penyewa. Perlindungan hukum terhadap pembelil yang beritikadl baik mendapat perlindungan hukum represif dengan disahkan jual beli sebidang tanah karena telah melakukan jual beli atas objek tanah dengan prosedur dan dokumen yang sah, serta pihak yang menyewakan objek jual beli sebelum adanya jual beli yang pada kasus sekaligus pihak penjual tidak mengakui perjanjian sewa menyewa mendapat perlindungan hukum dengan dibatalkan perjanjian sewa menyewa tersebut. Abstract Rental agreements are made for a certain period and do not end with the transfer of the rental object, such as buying and selling. If a leasehold right is attached to the land and then it is sold before the end of the term, the sale and purchase does not cancel the lease. In reality, there was a cancellation of the rental agreement in the sale and purchase of a legal plot of land as stated in Decision Number 1644 K/Pdt/2022. This research uses descriptive analytical normative legal research methods. The research can conclude that a legal lease agreement in the sale and purchase of a plot of land can be canceled by the court due to an error by the lessor which cannot be separated from not good faith of the lessee. Legal protection for buyers who have good intentions receive repressive legal protection by legalizing thel salel andl purchasel of a plot of land because they have carried out the sale and purchase of the land object with valid procedures and documents as determinedl by statutory regulations and exercised caution about the land object agreed upon, as well as the party who rents out the object of sale and purchase before the sale and purchase takes place, in cases where the seller does not recognize the rental agreement, receives legal protection by canceling the rental agreement.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yandri Radhi Anadi]]>;
<![CDATA[Rizky Akbar]]>
<![CDATA[ Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM MALANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/negkea.v12i2.21396
<![CDATA[Abstrak Salah satu kejahatan dalam pencucian uang adalah dengan melibatkan korporasi. Keterlibatan korporasi dalam melakukan tindak pidana pencucian uang merupakan potensi ancaman bagi yang perlu dicegah dan diberantas, karena tindak pidana ini merupakan kejahatan terorganisasi yang memiliki jaringan yang luas dan melintasi negara serta didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga korporasi dapat dipertangungjawabkan secara pidana, karena kejahatan yang dilakukan korporasi berdampak kerugian besar pada masyarakat, lingkungan dan negara. Dalam penulisan ini terdapat masalah yang diangkat penulis yaitu, bagaimana kedudukan korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana pencucian uang di indonesia. serta bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum positif. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Abstract One of the crimes in money laundering is to involve corporations. The involvement of corporations in committing money laundering crimes is a potential threat that needs to be prevented and eradicated, because this crime is an organized crime that has a wide network and crosses countries and is supported by advances in science and technology. So that corporations can be held criminally accountable, because crimes committed by corporations have a huge impact on society, the environment and the state. In this paper, there is a problem raised by the author, namely, how is the position of the corporation as a subject in money laundering in Indonesia. as well as how the corporate responsibility in the crime of money laundering according to positive law. The type of research used in this study is a type of normative juridical research. While the approach used in the research is the Legislative Approach and the Conceptual Approach.]]>
<![CDATA[RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YAG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA ]]>
<![CDATA[Arfan Kaimuddin]]>;
<![CDATA[Rizki Akbar]]>
<![CDATA[ Negara dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2024): Jurnal Negara dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM MALANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/negkea.v13i1.21397
<![CDATA[Abstrak Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada seorang anak yang berhadap dengan hukum yakni melalui penerapan diversi dan restorative justice sebagai salah satu metode penyelesaian perkara anak di Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat menjadi jalan keluar bagi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar diselesaikan diluar peradilan, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak merasakan proses peradilan seperti pemeriksaan, penahanan dan sidang dipengadilan. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu dari bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta penerapan restorative justice dalam mewujudkan upaya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana asusila. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulis ini penelitian yuridis normatif. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), dan Pendekatan Konseptual (conseptual approach). Abstract Legal protection that can be given to a child in conflict with the law is through the application of diversion and restorative justice as a method of resolving child cases in Indonesia. This of course can be a way out for criminal cases committed by children to be resolved outside the court, so that children in conflict with the law do not feel the judicial process such as examination, detention and trial in court. This writing is motivated by the existence of problems, namely the form of protection provided to children in the laws and regulations in Indonesia, as well as the application of restorative justice in realizing efforts to protect children who commit immoral crimes. The type of research conducted in this author is normative juridical research. While the type of approach in this study uses several approaches to the Legislative Approach (statute approach), and the Conceptual Approach (conceptual approach).]]>
<![CDATA[Analisis Hukum dan Dampak Praktis Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Bisnis antar Pelaku Usaha ]]>
<![CDATA[Muhammad Usman Syahirul Azmani]]>
<![CDATA[ Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM MALANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/negkea.v12i2.21419
<![CDATA[Dalam era bisnis yang semakin kompleks, perjanjian bisnis antara pelaku usaha menjadi landasan utama dalam menata hubungan kerja sama. Perjanjian merupakan klausula- klausula yang berisikan hak dan tanggungjawab yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, dan akan menjadi sah setelah disepakati oleh para pihak. Salah satu aspek krusial dalam klausula perjanjian tersebut adalah klausula eksonerasi, atau lebih dikenal dengan klausula pembatasan bahkan pelepasan tanggungjawab yang dapat mempengaruhi dinamika tanggung jawab bisnis di antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum secara normatif terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian bisnis, Batasan yang diperbolehkan dengan menyoroti perspektif hukum kontraktual serta implikasinya maupun akibat hukumnya terhadap para pihak dalam perjanjian bisnis.]]>
<![CDATA[INDEKS PERSEPSI KORUPSI DAERAH BERDASARKAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS-PK) DI KOTA MALANG ]]>
<![CDATA[M. Fahrudin Andriyansyah]]>
<![CDATA[ Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM MALANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/negkea.v12i2.21471
<![CDATA[Abstrak Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia adalah korupsi. Korupsi telah menjangkiti seluruh lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah. Untuk mencegah terjadinya korupsi, pemerintah menyusun Strategi Nasional Pencegaan Korupsi (Stranas PK). Agar implementasi Stranas PK dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, maka diperlukan cara/metode untuk melihat sejauh mana implementasi stranas PK, terutama di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini pada tahap awal akan menyusun terlebih dahulu model/bentuk indeks persepsi korupsi daerah dan selanjutnya mengukur sejauh mana tingkat korupsi di Kota Malang dengan menggunakan indeks persepsi korupsi daerah melalui survey persepsi masyarakat berdasarkan implementasi Stranas PK, terutama terkait sejauhmana penguatan partisipasi masyarakat dalam fokus Stranas PK di daerah. Hasilnya indeks persepsi korupsi kota malang memiliki skor yang masuk dalam kategori tinggi dengan rata-rata skor 1.5 (buruk). Pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik dan reformasi birokrasi masing-masing dengan skor 1.5 serta pada sektor keuangan daerah dengan skor 1.4. Kata Kunci: Persepsi, Korupsi, Malang]]>
<![CDATA[PERANAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Rifatun Nuriyah]]>;
<![CDATA[Sunardi]]>;
<![CDATA[Moh. Muhibbin]]>
<![CDATA[ Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM MALANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/negkea.v12i2.21479
<![CDATA[Abstrak Kejahatan Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dapat menyebabkan gangguan yang berdampak secara psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak gangguan psikologis pada anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, ketakutan yang berlebihan, perkembangan jiwa anak terganggu yang mengakibatkan keterbelakangan mental. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual dan mengkaji serta menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual didasarkan pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak mendapat jaminan dan perlindungan hukum akan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memeproleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan tanggung jawab pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).]]>
<![CDATA[PERAN HUKUM DALAM MELINDUNGI WELKNOWN MARK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE: TINJAUAN TERHADAP ASPEK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) ]]>
<![CDATA[Waqingatul Hidayah, Yola]]>
<![CDATA[ Negara dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2024): Jurnal Negara dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM MALANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/negkea.v14i1.21586
<![CDATA[Teknologi informasi yang berkaitan dengan perdagangan online berkembang pesat. Pelaku usaha dan konsumen, baik di perkotaan maupun pedesaan, mengandalkan teknologi informasi untuk berbelanja dan bertransaksi. Hal ini mencakup perdagangan produk barang yang berlabel Well Known Mark (Merek Terkenal) yang mendapat perlindungan Hukum Merek diperjualbelikan melalui sarana online system. Transaksi online yang melibatkan barang dari merek ternama masih menimbulkan pelanggaran yang merugikan pemilik merek. Dalam konteks ini, penting untuk menyasar masyarakat umum, termasuk generasi muda yang kemungkinan besar akan menjadi konsumen produk bermerek yang dibeli dan dijual di Internet. Secara nasional, Merek Terkenal (Well Known Mark) di Indonesia diatur berdasarkan pada Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek. Sementara itu di tingkat internasional ketentuan yang mengatur Merek Terkenal melalui ketentuan Article 6bis Paris Convention serta Article 16 (2) TRIPs Agreement. Transaksi bisnis secara online di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehubungan dengan pesatnya perkembangan praktik perdagangan barang merek terkenal melalui sistem online, maka perlindungan hukum memberikan manfaat baik bagi pemilik merek terkenal maupun konsumen, terutama mereka yang cenderung beradaptasi terhadap perubahan tren baru. Sehingga penting untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum baik hukum Merek maupun hukum informasi teknologi sebagaimana diatur dalam U.U. No 20 Tahun 2016 dan U.U. No. 11 Tahun 2008 serta PP No. 71 Tahun 2019.]]>
<![CDATA[Urgensi Penerapan Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Rohmah, Siti]]>;
<![CDATA[Mustamar, Marzuki]]>
<![CDATA[ Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM MALANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/negkea.v12i2.21693
<![CDATA[Kewajiban korporasi kini diakui di lebih dari satu undang-undang di Indonesia seiring dengan berkembangnya hukum pidana di negara ini. Dalam kehidupan nyata, ada juga tuduhan terhadap berbagai bisnis. Jurnal ini membahas urgensi penerapan pertanggungjawaban pidana pencemaran lingkungan oleh PT. Kobin sebagai pelaku kejahatan korporasi dan bagaimana pola pemidanaannya. Dari penelitian ini ditemukan penerapan pertanggungjawaban korporasi sangat diperlukan karna kejahatan korporasi memiliki dampak yang buruk terutama bagi lingkungan hdiup, Masyarakat dan negara. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada konservasi lingkungan hidup terutama pada pencemaran lingkungan hidup (pencemaran sungai) PT. Kobin agar tidak berlaku aturan umum dalam KUHP. Pola pemidanaannya masih banyak memerlukan suatu aturan khusus untuk tidak menerapkan aturan umum dalam KUHP.]]>
