cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Risno Mina
Contact Email
risnomina78@gmail.com
Phone
+628218926073
Journal Mail Official
yustisabel@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad dahlan No. III/79, Luwuk, Kabupaten Banggai Telp. (0461) 23452, Fax. (0461) 21725,
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Yustisiabel
Published by Universitas Muhammadiyah Luwuk
ISSN : 25497731     EISSN : 26858932     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law International Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 1 (2022)" : 7 Documents clear
URGENSI PENDAFTARAN MEREK BAGI UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA Delfi Aurelia Kuasa; Erni Erni; Hari Sutra Disemadi
Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1524

Abstract

Kebijakan pembatasan sosial akibat dari covid-19 menyebabkan pelaku UMKM mengalami penurunan omzet. UMKM berperan penting dalam peningkatan perekonomian negara terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Dengan terdampaknya UMKM, perekonomian negara juga ikut menurun. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka adalah dengan melakukan pendaftaran merek. Maka, peneleitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pendaftaran merek UMKM selama pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian non-doktrinal atau penelitian hukum empiris. Penelitian ini menunjukan bahwa pendaftaran merek memberikan sejumlah keuntungan bagi pelaku UMKM terutama memberikan kesempatan bersaing dengan usaha lain di marketplace dan memberikan perlindungan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkannya. Namun banyak pelaku UMKM yang masih enggan untuk melakukan pendaftaran merek dikarenakan alasan seperti pandangan terhadap prosedur pendaftaran merek yang panjang dan memakan waktu serta biaya yang banyak. Pendaftaran merek dapat dilakukan secara online dan terdapat panduan lengkap untuk mempermudah proses pengajuan.
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT BANGGAI M. Ikhwan Rays
Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1573

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak di Luwuk Kabupaten Banggai serta upaya apa yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Banggai dalam mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak di Luwuk Kab. Banggai. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu menggunakan data-data primer yakni data yang penulis peroleh dari lokasi penelitian dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data/bahan pustaka yang ada. Dari hasil penelitian Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak di Luwuk Kabupaten Banggai adalah: Faktor jenis kelamin, Faktor usia, Faktor kurangnya kesadaran masyarakat, Faktor lingkungan keluarga; Sedangkan upaya –upaya yang dilakukan oleh Sat.Lantas Polres Banggai berupa: Upaya Pre-emtif, Upaya Prefentif dan Upaya Represif.
SYARAT DOMISILI PADA PENCALONAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 Husni L Larunga; Ridwan Labatjo; Endang Mustikowati
Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1574

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Konstitusi dalam memutus pembatalan Syarat Domisili pada Pencalonan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan mengetahui dan menganalisis akibat hukum penghapusan Syarat Domisili pada Pencalonan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian normative adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau library research. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terkait dengan syarat domisili bagi calon Kepala Desa dan calon perangkat desa yaitu harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat. Sedangkan Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, menimbulkan akibat hukum atau implikasi hukum yaitu Adanya penyesuaian terhadap peraturan yang berhubungan dengan syarat domisili pada pencalonan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa
KEDUDUKAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA Muhammad Ilham; Nirwan Moh. Nur; Nasrun Hipan
Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1591

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Badan Kemananan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia dan kewenangan Badan Kemananan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia. Dari hasil dan pembahasan bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan keamanan. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menkopolhukam melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Karena kedudukannya yang independen sehingga Bakamla dalam struktur organisasinya menganut Single Agency Multy Taks. Hal tersebut disebabkan Bakamla merupakan pemegang komando dari beberapa instansi yang berwenang dilaut. Sedangkan Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia yaitu pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa kapal dan menyerahkan kapal ke isntansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut, dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan komando dan kendali
KEDUDUKAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Zulkifli Lahabu; Risno Mina; Abdul Ukas Marzuki; Dri Sucipto
Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1595

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Kedudukan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga untuk mengetahui dan mengkaji prosedur penerbitan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau library research. Kedudukan Persetujuan Lingkungan merupakan salah satu syarat diterbitkannya Perizinan Berusaha oleh pemerintah. Sedangkan Prosedur Penerbitan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui penyusanan dan pemeriksaan Amdal serta melalui penyusunan formulir UKL-UPL. Pada tahap penyusunan Amdal didahulu dengan penyusunan kerangka acuan, kemudian pemeriksaan dokumen kerangka acuan, dilanjutkan dengan penilaian dokumen Andak dan RKL-RPL, serta diakhiri dengan rekomendasi kelayakan lingkungan yang merupakan persetujuan lingkungan. Adapun penyusunan dan pemriksaan UKL-UPL didahului dengan pengisian formulir RKL-RPL
PENYELESAIAN PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK BERPINDAH AGAMA (Studi Kasus Pengadilan Agama Luwuk) Ricky Risaldy Lumintang; Mustating Daeng Maroa; Firmansyah Fality
Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1596

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian Perceraian karena salah satu pihak berpindah agama serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum empiris yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa penyelesaian perceraian karena salah satu pihak berpindah agamam, dimana dalam hal suami isteri yang sedang bersengketa menikah secara islam maka pengadilan agamalah yang berwenang mengadili perkara tersebut. Penyelesaian perkara perceraian yang diakibatkan karena salah satu pihak berpindah agama sama seperti perceraian pada umunya, tidak ada perbedaan spesifik yang membedakan antara perceraian biasa dengan perceraian karena salah satu pihak berpindah agama. Perceraian karena salah satu pihak berpindah agama menimbulkan akibat hukum yakni terhadap status anak dan terhadap status harta bersama
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DI BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Ila Rusmiati Kinot; Hari Sapto Adji; Rahmat Setiawan; Asis Harianto
Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1597

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabaha penyimpan dana di bank dan perlindungan hukum simpanan nasabah bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil dan pembahasan menjelaskna bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dibank dilakukan secara langsung dan tidak langsung baik kedudukannya sebagai kreditur maupun debitur. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan yang berperan sebagai penjamin terhadap simpanan nasabah bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah tetap terjamin. Dengan kata lain, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan bentuk nyata dari adanya penjaminan dan perlindungan terhadap dana simpanan masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol. 6 No. 2 (2022) Vol 6, No 2 (2022): Oktober Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 6, No 1 (2022): April Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue