Articles
155 Documents
<![CDATA[PERAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut) ]]>
<![CDATA[DRI SUCIPTO]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 3, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.54 KB)
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v3i2.399
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2019 di Kabupaten Banggai Laut. Penelitian ini menggunakan metode empiris dimana sumber data diambil dari penelitian lapangan dan study kepustakaan. Penelitian dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Laut penelitian ini bersifat empiris. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, bahwa peran Relawan Demokrasi di Kabupaten Banggai Laut dapat dikatakan berhasil karena tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 di Kabupaten Banggai Laut mencapai sebanyak 84,74 %. Dalam pelaksanaan pemilihan umum salah satu komponen penting yang harus mendapat perhatian serius adalah tingkat partisipasi masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam menggunakan hak pilihnya karena semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka kualitas pemilu akan semakin baik dan sebaliknya jika tingkat partisipasi masyarakat rendah maka hasil pemilu bisa dikatakan kurang mendapatkan ligitimasi dari masyarakat. Oleh sebab itu dibentuknya Relawan Demokrasi oleh Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya dalam Pemilihan Umum.]]>
<![CDATA[ANALISIS NORMATIF TERHADAP PENGAJUAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) DI PENGADILAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA ]]>
<![CDATA[ENDANG MUSTIKOWATI]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 3, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.148 KB)
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v3i1.298
<![CDATA[This research aims to study the object of research from the aspect of legal statutory arrangements regarding the position of the Lawsuit (Class Action) in the law of civil liability. The research method used was the normative legal research i.e. research on legal materials which adhere to the provisions of the applicable legislation. The conclusion that the terms of Formyl which is a condition sine qua non filed Class Action outlined PERMA number. 1 year 2002 is there a group (class) that is a member of the group consists of many individual (individuals) who have in common the fact and the legal basis of the filing procedures in class action lawsuit. The filing of the lawsuit class action in so far as this is not regulated in law but regulated in the rules of the Supreme Court (PERMA) Number 1 of the year 2002 Concerning the procedures for the community Representative Plaintiff Filings (Class Action). As for the procedure for the settlement of a Class Action lawsuit is: a. petition for filing the lawsuit Class Action basis b. certification process or the granting of the permit Notification c. d. examination and proof in Class Action e. implementation of the verdict.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANGGAI ]]>
<![CDATA[Alimin Labunga]]>;
<![CDATA[Nirwan Moh Nur]]>;
<![CDATA[Ridwan Labatjo]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 2, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.978 KB)
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v2i2.227
<![CDATA[Tenaga kerja yang kompeten, profesional dan produktif merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan di semua sektor. Untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan program peningkatan produktivitas tenaga kerja di wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang dalam Pembina Lapangan pelatihan kerja di wilayah masing-masing. Dalam tulisan ini akan dibahas kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pembinaan dan produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Banggai serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis. Hasil penelitian di Kabupaten Banggai menunjukkan bahwa pelaksanaan wewenang pembinaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja meliputi pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktifitas tingkat daerah telah dilaksanakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan tersebut terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Kata kunci : Kewenangan, Pemerintah Kabupaten, Tenaga Kerja ABSTRACT The workforce is competent, professional and productive is the key of the success of development in all sectors. For that the Government and the local governments have the authority to carry out labor productivity improvement program in the area of kabupaten/kota. Based on Government Regulation No. 38-year 2007 that the County Government has the authority in the Pembina Field work training in their respective territories. In this paper will be discussed in the construction of County Government authority and labor productivity in Banggai Regency, as well as the factors which affected it. Research methods used are empirical legal research with the juridical sociological type. Banggai Regency in the research results show that implementation of the authorized the construction of the training and labour productivity include the implementation of the competency based training units, the construction of private job training agencies, licensing and the registration of training institutions, consultancy work pr. Key words : Authority, County Government, labor]]>
<![CDATA[TANAH HAK MILIK YANG DIPEROLEH MELALUI PELEPASAN KAWASAN HUTAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PELAKSANAAN DAN PERMASALAHANNYA ]]>
<![CDATA[Ridwan Labatjo]]>;
<![CDATA[Dri Sucipto]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.445 KB)
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i1.522
<![CDATA[Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pelepasan tanah untuk kepentingan masyarakat dapat dilaksanakan apabila memenuhi kriteria, persyaratan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yaitu Hutan Negara yang merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak yaitu perorangan, instansi, badan sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat yang menguasai dan memanfaatkan bidang tanah dalam kawasan hutan. Adapun yang menjadi permasalahan adalah yaitu masih adanya kesulitan dalam memenuhi persyaratan dan mekanisme dalam pelepasan Kawasan Hutan dan perubahanan Batas Kawasan Hutan, Prosesnya dan mekanismenya menggunakan waktu yang cukup lama yang terjadi perubahan perundang – undangan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya regulasi yang berkali – kali dilakukan perubahan dan dan tidak ada pengawasan terhadap Pihak yang menerima hak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya dalam hal adanya larangan untuk menelantarkan tanah, mengalihkan hak atas tanahnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BANGGAI ]]>
<![CDATA[MUSTATING DG MAROA]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (757.814 KB)
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v1i1.404
<![CDATA[Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banggai dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Penegakan hukum melalui sarana penal dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan sidang pengadilan dan tahap pembinaan narapidana. Sedangkan pada penegakan hukum melalui sarana non penal dilakukan melalui upaya pre-emtif, preventif dan rehabilitasi. Faktor moral penegak hukum yang diskriminatif, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana seperti tidak adanya penyediaan perangkat teknologi, kurangnya dana operasional dalam melaksanakan penegakan hukum dengan sarana penal maupun non prenal, faktor kurangnya peran serta masyarakat untuk ikut dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, budaya sebagian anggota masyarakat yang materialistis serta transformasi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa menjadi faktor penghambat penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banggai.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) ]]>
<![CDATA[RAHMAT SETIAWAN]]>;
<![CDATA[RISNO MINA]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 3, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (294.403 KB)
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v3i2.388
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak pemegang saham minoritas dan bentuk pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, dengan metode analisis adalah deskriptif kualitatif. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur hak pemegang saham minoritas yaitu hak perseorangan dan hak derivatif. Sedangkan Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dimana pemegang saham minoritas dapat memintah Pengadilan untuk menetapkan diadakanya RUPS dan meminta dilakukannya Pemeriksaan atas Perseroan apabila merugikan pemegang saham]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (ABSOLUT OF LIABILITY) DALAM PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN BARANG DENGAN KAPAL LAUT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[RIDWAN LABATJO]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 3, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.816 KB)
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v3i1.290
<![CDATA[The responsibility of carrier in the carriage of law is a form of protection in the process of hauling freight in the Treaty with the intention that the goods arrive at the places the destination safely and on time. But in the process of hauling, not closing the possibility there are things – things happen so that goods are not happy that is the goods suffered damage, lost, deficient, destroyed. So then there must be a responsible party. In studies of haulage by sea ships internationally recognize the principle of absolute liability (absolute of liability). In this paper the author will discuss with regards to puts the principle of absolute liability (absolute of liability) and the position of the ruling against regulation perudang – invitation of haulage with a ship in Indonesia, by using the methods of normative research i.e. research libraries (library research) by tracing the source of primary and secondary legal materials. Based on the research results then puts the principle of Absolute Liability (Absolute of Liability) asserts that the carrier be liable for any losses incurred due to any events in organizing transport without the necessity whether or not there is proof of the carrier's fault. The legal position of the principle of Absolute Liability (Absolute Of Liability) against regulation perudang – invitation haulage by sea ships in Indonesia, namely the principle of absolute liability (Absolute of Liability) in fact contradicts the book of law commercial law (KUHD) and section 101 of the Act Number 17-year 2008 about Cruise empirically that the carrier was not given the huge risk considering the sea transport companies in Indonesia still belongs to the small and medium sized businesses.]]>
<![CDATA[UPAYA NON-PENAL DALAM MENAGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN PROGRAM DERADIKALISASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Syukri Kurniawan]]>;
<![CDATA[Anditya Rahayu Putri]]>;
<![CDATA[Tendy Septiyo]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.659 KB)
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i1.468
<![CDATA[Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang berbeda dengan kejahatan biasa. Pelaku kejahatan biasa seperti pembunuhan dan pencurian sadar bahwa yang dilakukannya merupakan perbuatan jahat dan salah, sedangkan pelaku terorisme sebagian besar merasa bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perintah agama dan akan mendapatkan balasan berupa surga dari Tuhan Yang Maha Esa. Persoalan sikap batin pelaku teror tersebut menjadikan tindak pidana terorisme terus tumbuh dan berkembang bahkan mulai merambah kaum perempuan. Teroris terus membangun jejaring dan merekrut anggota baru untuk melancarkan aksinya. Melihat fenomena tersebut, maka metode pemberantasan terorisme tidak cukup hanya dilakukan melalui jalur penal akan tetapi juga jalur nonpenal. Bahkan jalur non penal ini harus menjadi prioritas utama. Pemerintah harus memotong mata rantai pemahaman yang salah terhadap ajaran agama melalui upaya deradikalisasi. Deradikalisasi dilakukan dengan melibatkan semua elemen bangsa, baik aparatur penegak hukum, pelaku dan masyarakat. Pelaku dalam hal ini harus melibatkan keluarga pelaku, sedangkan elemen masyarakat melibatkan ahli psikologi atau konselor dan tokoh agama yang memahami persoalan agama dan Negara Proses deradikalisasi tersebut akan memberikan kesadaran pelaku teror bahwa kejahatan yang dilakukan selama ini adalah salah dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Kesadaran tersebut juga akan membawa masyarakat luas tidak mudah terbawa pemahaman agama yang sempit dan radikal, sehingga akan memutus mata rantai faham radikal atas nama agama, dan mempersempit gerakan teroris dalam merekrut anggota. Hasil akhir dari deradikalisasi adalah menurunnya angka kejahatan terorisme di masyarakat.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[RISNO MINA]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (577.451 KB)
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v1i1.400
<![CDATA[Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingganya masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkannya. Untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah merupakan tanggungjawab negara. Tanggungjawab negara tersebut tentunya dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan konsekuensi dari sistem otonomi daerah. Dalam tulisan ini akan membahas tentang kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau library research.Berdasarkan hasil penelitian bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 12 ayat (2) huruf e dan ketentuan Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA DALAM MENUNJANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Di Desa Purwo Agung Kecamatan Masama Kabupaten Banggai) ]]>
<![CDATA[AMIN AMIN]]>;
<![CDATA[FIRMANSYAH FALITY]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 3, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (280.011 KB)
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v3i1.299
<![CDATA[This research aims to know the implementation of the grant of a steady income and benefits of the device support the holding of village governance at the village Purwoagung village sub district of Banggai Regency Masama, as well as to find out the factors that affect the implementation of the grant of a steady income and benefits of the device support the holding of village governance at the village Purwoagung village sub district of Banggai Regency Masama. Based on research and discussion of the obtained results that Implementation of the grant of a steady income and benefits of the device support the conduct of the Government of the village village in the village of Great Purwo Subdistrict Masama Banggai Regency has been implemented. In determining the quantities fixed and living allowances are based on the regulations of the Banggai Regent Number 2 Year 2018 On the procedures for the determination of the magnitude of a steady income and benefits For the village chief and the device as well as Deliberative Body Perks Village village (BPD) in Banggai Regency and Banggai Regent Decree Number 141/259/DPMD About The determination of the magnitude of a steady income and benefits the village chief and the Village as well as the Consultative Body of the village Perks (BPD) each village se-Banggai Regency 2018 fiscal year. As for the factors that influence the implementation of the grant of a steady income and benefits of the device support the conduct of the Government of the village village in the village of Great Purwo Subdistrict Masama Banggai Regency, there are factors that affect the . Where those factors include legal factors is supporting factors and the availability of budget. While restricting factor is the delay in the construction of Administration]]>
