cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Risno Mina
Contact Email
risnomina78@gmail.com
Phone
+628218926073
Journal Mail Official
yustisabel@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad dahlan No. III/79, Luwuk, Kabupaten Banggai Telp. (0461) 23452, Fax. (0461) 21725,
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Yustisiabel
Published by Universitas Muhammadiyah Luwuk
ISSN : 25497731     EISSN : 26858932     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law International Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 155 Documents
 3   4   5   6   7 
EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMASYARAKTAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN PUSTAKA Yoga Adi Pramudhito
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i1.859

Abstract

Naskah ini berjudul Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membinaan Narapidana di Indonesia. Pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalani pidana setelah melalui putusan pengadilan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, namun dalam lembaga ini banyak terjadi kendala, seperti kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang memperihatinkan, dan juga dalam hal pembinaan narapidana. Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari naskah ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam membinaan narapidana. Penyelenggaran pembinaan dimulai dengan tahap pembinaan, tahap asimilasi dan tahap integrasi. Adapun kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah di masa yang akan datang antara lain Pengurangan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan, dan adanya sosialisasi terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu Kondisi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.
PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN GOWA Muhammad Irsan Sugeng
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i2.738

Abstract

Land is very important in people's lives and development, so it needs to get legal protection. This writing aims to know the role of the Land Deed Making Officer (PPAT) in the implementation of Land Registration as well as the hindering factors that affect it in Gowa Regency. The type of research used in this writing is empirical juridical. The role of the Land Deed Making Officer (PPAT) in the implementation of land registration in Gowa Regency is to create an authentic deed that plays a role in providing juridical data on the change of land registration data. In carrying out its duties, Gowa Regency PPAT sticks to the prevailing laws and regulations including its implementation rules. The factors that hinder the role of the Land Deed Administration (PPAT) in the implementation of Land Registration in Gowa Regency are the inability of the parties in completing the requirements related to taxation, Do not own or have proof of ownership, and the land rights holder has died. 
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PEMERINTAHAN DESA Studi Kasus Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan Irlina Dewi; Titin Sumarni; Indra Indra
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i2.508

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa Studi Kasus Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Pambang Pesisir sudah baik, karena setiap perencanaan pembangunan di desa, BPD selalu dilibatkan baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, bahkan evaluasi. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengevaluasi pembangunan yang berjalan di Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan Kab. Bengkalis, sangat berperan terbukti dengan seringnya BPD bersama Pemerintah Desa memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan terutama pembangunan yang diprioritaskan seperti pembangunan jalan, pembangunan pasar dan lain sebagainya. Tetapi dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Pambang pesisir belum sesuai yang diharapkan hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga belum mampu sepenuhnya membiayai program-program pembangunan yang diharapkan. Peran BPD dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut serta memelihara pembangunan yang ada di Desa Pambang Pesisir yaitu dengan cara menghimbau dan meminta masyarakat pada setiap kegiatan rapat dan upacara apel senin untuk selalu ikut mmelihara dan menjaga pembangunan yang sudah ada di Desa Pambang Pesisir.
KAJIAN NORMATIF TENTANG IMPLIKASI HUKUM TERJADINYA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM Mustating Daeng Maroa; Dri Sucipto
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i1.913

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum perceraian suami-istri yang terjadi karena adanya cerai talak dan cerai gugat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena seluruh data yang diperoleh dan dianalisis bersumber  dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implikasi hukum perceraian yang timbul dari cerai talak adalah bekas suami diwajibkan untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah, kiswah melunasi mahar dan memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum dewasa dan selama masa iddah suami memiliki hak rujuk kepada istrinya. Sedangkan implikasi hukum  cerai gugat adalah bekas istri tidak berhak atas nafkah iddah dari bekas suaminya dan bekas istri tidak memiliki hak rujuk sehingga bila pasangan tersebut mau hidup bersama lagi dalam ikatan pernikahan maka mereka harus kawin kembali sesuai dengan rukun dan syarat-syarat perkawinan
PERTANGGUNGJAWABAN MAKELAR DAN KOMISIONER KEPADA PIHAK KETIGA BERDASARKAN HUKUM DAGANG INDONESIA Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i1.834

Abstract

Brokers and Commissioners as intermediary traders have significant differences in terms of obligations to third parties, apart from having similarities in terms of objectives. Each of these intermediate traders has their own responsibilities and rules in carrying out their duties and obligations for goods or services that are defective and legally unsafe. This study aims to specifically discuss and analyze the two jobs as intermediary traders in the realm of legal science because errors often occur. This study uses a normative method with descriptive and qualitative approaches based on existing literature sources and research data. After going through discussion, analysis, and comparison, findings were obtained about the similarities between brokers and commissioners in terms of their objectives and essence. Apart from that, it was also found that there were differences in accountability between brokers and commissioners, which resulted in different impacts on an engagement.
INSTRUMEN ADMINISTRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN Desita Andini; Risno Mina
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i2.732

Abstract

This study aims to examine administrative instruments in environmental law enforcement, environmental implementation and sanctions against environmental law enforcement administration for environmental implementation. The research method used is normative legal research. Administrative instruments for law enforcement of environmental implementation are carried out in the form of supervision, enforcement of administrative sanctions, and lawsuit on State Administration. The use of administrative environment law enforcement instruments is carried out by government agencies as well as by the public or civil legal entities. Administrative sanctions instruments used in the context of environmental law enforcement administration. Administrative orders for environmental law enforcement in environmental permits are written warning, government coercion, environmental permits, and revocation of environmental permits.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN LUWUK KABUPATEN BANGGAI Rahmat Setiawan; Risno Mina
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i1.922

Abstract

Kedudukan hukum guru bukan pegawai negeri sipil sama halnya dengan guru pegawai negeri sipil. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik guru pegawai negeri sipi dan bukan pegawai negeri sipi keduanya mempunyai tugas yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Perbedaan hanya pada status kepegawaian yaitu Pegawai tetap pegawai negeri sipi, Pegawai tetap non pegawai negeri sipi. Namun kedua status kepegawaian tersebut merupakan  pendidik profesional. Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Jenjang Pendidikan Dasar di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai belum berjalan, meliputi Perlindungan terhadap pemutusan kerja, Perlindungan terhadap pemberian imbalan yang tidak wajar, dan Perlindungan terhadap kecelakaan dan kesehatan kerja.
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG PENGGUNA JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTASAN LUWUKSALAKAN (Studi pada PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk) Moh. Chandra Ladjaini; Nirwan Moh. Nur; Ridwan Labatjo
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i1.857

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhadap keamanan dan keselamatan penumpang pengguna jasa angkutan penyeberangan Lintasan Luwuk−Salakan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Luwuk. serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang memperoleh data langsung dilokasi penelitian. Adapun pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhadap keamanan dan keselamatan penumpang pengguna jasa  angkutan penyeberangan lintasan Luwuk−Salakan meliputi tanggung jawab atas kelaiklautan kapal dan tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dalam pengoperasian kapal. Apabila terjadi kecelakaan atau kematian akibat yang ditimbulkan oleh pihak pengangkut, maka pengangkut  bertanggung jawab memberikan ganti rugi sepanjang bukan karena kesalahan atau kelalaian penumpang Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri atas faktor pendukung adalah komitmen perusahan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya pemahaman penumpang dan belum ada video tutorial penggunan life Jacket.
PENANGANAN PERKARA PRE-NOTIFICATION OLEH KPPU DALAM KERANGKA HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Wizna Gania Balqis
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i2.644

Abstract

KPPU is an independent commission established by law, which in dealing, deciding or investigating a matter cannot be affected by any party, neither the government nor the other party having the Conflik of Interest. Normative legal research will examine the problem of the acquisition process (acquisitions) related to the ruling KPPU number 05/KPPU-M/2017 and about the function and role of KPPU in the law enforcement of business competition against the handling of pre-notification matters. This research shows that the acquisition process of PT. Iforte Solusi Infotek by PT. Profesional Telekomunikasi has violated article 29 of Law No. 5 of 1999 and article 5 of government Regulation number 57 of 2010. Then KPPU authorized in conducting checks on business actors, witnesses, and other parties because of the report from the community or reports from businesses that are harmed by other businesses. One of them is for handling Pre-Notification matters.
PENGELOLAAN PERBATASAN DARAT INDONESIA-MALAYSIA DI KABUPATEN SAMBAS Nur Syamsiah nur
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i1.840

Abstract

The purpose of this research is to find a formula to manage the land border area between Indonesia and Malaysia in Sambas Regency. The present border area region issues involve national and state sovereignty as well as mechanism in magement of border areas. There is also an issue that concern the direct interests of border society. The occurrence of these issues as a result of not fully managed. To make land border area between Indonesia and Malaysia in Sambas district better,  need some things that to do such as creating policies regulating to manage of border areas, maximize the role of the central government, provincial government, city government, society and border area management institutions. 

Page 5 of 16 | Total Record : 155

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 7, No 2 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol. 6 No. 2 (2022) Vol 6, No 2 (2022): Oktober Vol 6, No 1 (2022): April Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue