cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Risno Mina
Contact Email
risnomina78@gmail.com
Phone
+628218926073
Journal Mail Official
yustisabel@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad dahlan No. III/79, Luwuk, Kabupaten Banggai Telp. (0461) 23452, Fax. (0461) 21725,
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Yustisiabel
Published by Universitas Muhammadiyah Luwuk
ISSN : 25497731     EISSN : 26858932     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law International Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 155 Documents
 2   3   4   5   6 
ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN HAK KUNJUNGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUWUK Sugianto Sugianto; Nasrun Hipan; Mustating Dg Maroa
Jurnal Yustisiabel Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.492 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v2i2.228

Abstract

Pemidanaan bukan hanya memenjarakan akan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Usaha ini dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan juga masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk serta faktor yang menghambatnya. Pelaksanan Hak Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk dilaksanakan dengan baik berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nomor: E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan, bahwa pelaksanaan kunjungan dilakukan oleh unit Pembinaan dan Pengamanannya oleh KPLP Lembaga Pemasyarakatan. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya terdapat factor-faktor yang menghambat yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, Kurangnya Ketaatan Pengunjung Kata Kunci : Kunjungan, warga binaan pemasyarakatan ABSTRACT Pemidanaan not only imprisoned but also an undertaking rehabilitation and social reintegration for the citizens in our prisons. This effort is carried out in an integrated between Builder, built, and also the community in order to improve the quality of citizens in our prisons. This research aims to find out and analyze the execution of visitation rights Assisted Residents in Correctional Institutions Correctional Class IIB Luwuk and the factors that slow him down. Pelaksanan visitation rights Assisted Residents In Correctional Institutions Correctional Class IIB Luwuk well-executed based on the decision of the Director-General of prisons, number: e. 22. Pr. 08.03 Year 2001 about the procedure fixed (PROTAP) Implementation Correctional duties, that the implementation of visits conducted by unit Construction and Pengamanannya by KPLP correctional facility. And it cannot be denied that in practice there are factors that inhibit factor i.e. the limitation of facilities and infrastructure, the lack of . Keywords : visit, residents built correctional
BEBERAPA FAKTOR TERJADINYA TINDAK PENCABULAN OLEH ANAK (Studi pada Kepolisian Resort Banggai) H.M. Ikhwan Rays
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.492 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i1.546

Abstract

This research is intended to study what factors are causing the follow-up of child molestation in Banggai Regency and what efforts have been made by the Banggai Resort Police in an effort to overcome the crime of sexual abuse by children in the District. Be proud To find out the objectives needed, this study uses empirical juridical where the method or method used in this legal research is to use primary data, that is the data obtained by the author from the research location and use secondary data obtained from data / existing library materials. Outcome factors, factors that cause child abuse in Banggai Regency are: educational factors, environmental factors, alcoholic drinks factors and technological factors. Whereas the efforts carried out by the Banggai Regional Police consist of: pre-emptive efforts, preventive measures and repressive efforts
TINJAUAN TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH RIDWAN LABATJO
Jurnal Yustisiabel Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (554.62 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v1i1.405

Abstract

Dalam proses persertifikatan tanah diusahakan dalam waktu yang amat singkat, namun tidak meninggalkan soal kecermatan dan ketelitian dalam penanganannya. Sebab, apabila ada kesalahan atau kelalaian akan menyebabkan gagalnya tujuan yang hendak dicapai itu, yaitu kepastian hukum mengenai hak – hak atas tanah. Pengertian gagal itu, terutama dilihat dari segi administrasi pendaftraan tanah itu sendiri, misal:1. Hasil ukurannya tidak baik, batas – batasnya tidak terlihat jelas, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti luasnya; 2. Penelitian mengenai siapa pemiliknya kurang sempurna sehingga menimbulkan gugatan – gugatan dikemudian hari; 3. Tata usaha pendaftran tanah tidak sempurna, seperti warkahnya tidak lengkap, daftar – daftar isian tidak diisi sebagaimana mestinya; Dengan terjadinya kesalahan administrasi dapat mengakibatkan sertifikat yang diterbitkan oleh Pertanahan tidak sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku, sehigga sering terjadinya sengketa kepemilikan hak atas tanah di pengadilan. Apabila ternyata sertifikat yang diterbitkan oleh pertanahan dinyatakan oleh pengadilan tidak sah dan batal demi hukum, maka konsekwensinya Kantor Pertanahan dapat melakukan pembatalan terhadap kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Kantor Pertanahan selaku institusi yang berwenang dalam melakukan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah relatif telah melakukan pembatalan sertifikat yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat diindikasikan bahwa kantor pertanahan telah melakukan kesalahan dari segi administrtaif dan prosedural dalam menerbitkan sertifikat
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 55 AYAT 1 KE 1 PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No: 285/Pid.B/2013/PN Lwk) H.M. IKHWAN RAYS
Jurnal Yustisiabel Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.63 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v3i2.393

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 55 Ayat 1 ke 1 pada tindak pidana penganiayaan anak pada  Putusan Nomor: 285/Pid.B/2013/PN Luwuk. Jenis dan pendekatan penelitian ini yaitu yuridis normative atau penelitian hukum doctrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer (hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), bahan hukum sekunder (bahan yang merupakan pelengkap), dan bahan hukum tersier (berupa bahan informasi hukum) yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum. Penerapan Psl 55 ayat 1 ke 1 pada Tindak Pidana Penganiayaan terhadap anak berdasarkan Putusan PN Luwuk Nomor: 285/Pid.B/2013/PN.Lwk sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
UPAYA APARAT LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LUWUK) ARIANTI A OGOTAN
Jurnal Yustisiabel Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.674 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v3i1.291

Abstract

Narcotics are substances or drugs derived from plant crops or not, whether synthetic or semisintetis, which can cause a decrease or alteration of consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and may cause dependency. Illicit traffic in narcotic drugs and abuse becomes a shared responsibility of all Nations in the world. This research aims to know the efforts of correctional authorities in preventing the smuggling of narcotics at the correctional facility class II B Luwuk and to know the drag correctional authorities in preventing smuggling Narcotics in the correctional facility class II B of Luwuk. This Research method using this type of Empirical Juridical Research i.e. research won the data directly from the field and using the method of qualitative analysis of deskrpstif. Research results Showed the efforts of correctional apparatus Apparatus in preventing smuggling of narcotics in class II correctional facility.
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI SEBAGAI NEGARA NON INTERNASIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WOKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES Ali Ismail Shaleh; Raihana Nasution
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.245 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i1.481

Abstract

Jumlah penduduk Negara Indonesia yang begitu banyak tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia perpindah ke negara lain dalam rangka mendapatkan pekerjaan. Sebagai warga negara yang tidak bekerja di negaranya juga harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai jaminan dari negara hukum terhadap warganegaranya. Bentuk upaya perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia, pada tanggal 22 September 2004 di New York, Indonesia menandatangani “Internasional Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Wokers and members Of Their Families”. Kemudian dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia di negara yang tidak meratifikasi “Internasional Convention On the Protection of The Rights of All Migrant Wokers and members of Their Families” seperti Arab Saudi, pada tangal 19 februari 2014 delegasi pemerintah Indonesia melalui Muhaimin Iskandar dengan delegasi Arab Saudi yaitu Adel M. Fakieh telah menandatangani Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers (Persetujuan mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik).
BATAS PERSINGGUNGAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA HAK MILIK ANTARA PENGADILAN AGAMA DENGAN PENGADILAN NEGERI Mustating Daeng Maroa; Arianti A Ogotan
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i2.734

Abstract

This research aims to examine the scope of the authority of the Religious Court in prosecuting a case and to review the limits of the tangent of authority in adjudicating property disputes between the Religious Court and the District Court. This research is normative juridical with primary, secondary and tertiary legal sources. The results showed that the scope of the authority of the Religious Court in prosecuting certain cases is to examine, break, and resolve cases in the first level between people who are Muslims in the field of marriage, heirs, wills, grants, endowfafs, zakat, infaq shadaqah and sharia economics. While the limit of the tangent of authority in adjudicating a property dispute between the Religious Court and the District Court is determined by the filing of a dispute to the Religious Court then must meet three conditions that the subject of the dispute law must be muslim, the object of the dispute raised is the same as the object of the dispute which becomes the absolute authority of the Religious Judiciary as well as the dispute of property rights with the dispute that becomes the absolute competence of the Religious Judiciary has interconnected legal consequences
BENTUK-BENTUK PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN (PEMBERANTASAN) PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 H.M. Ikhwan Rays
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i1.851

Abstract

Dalam kejahatan pencucian uang terdapat dua bentuk tindakan yang dilarang, yaitu kejahatan menghasilkan uang haram itu sendiri  serta pencucian uang haram dengan cara  menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul harta kekayaan sehingga seolah – olah menjadi harta kekayaan yang sah. Bentuk kualifikasi tindak pidana pencucian uang dirumuskan sebagai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan maupun yang lainnya, baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain.
KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Nirwan Moh. Nur; Firmansyah Fality
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i2.737

Abstract

The existence of village regulations is very important in the implementation of village government. So in this article want to analyze the position of village regulations based on the prevailing system of laws and regulations. The research method used in the framework of this writing is normative legal research.  Thus it is obtained that the position of village regulations based on the legal system in Indonesia, can be reviewed based on 2 (two) laws that have been and are in force. It is affirmed that the position of village regulations is in the group of Laws and Regulations established by State Institutions such as MPR, DPR, DPD, MA, and so on. As a regulation established and mutually agreed between the Village Head and the Village Regulation Agency, the position of the village regulation should be seen as a legal product that does not mean regelling but is also placed as a product of legislation because its formation involves the community / people through its representatives in the institution of the Village Permusyawaratan Agency. 
PHK DAN PANDEMI COVID-19: SUATU TINJAUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA Vicko Taniady; Novi Wahyu Riwayanti; Reni Putri Anggraeni; Ahmad Alveyn Sulthony Ananda; Hari Sutra Disemadi
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i2.701

Abstract

Since the entry of the COVID-19 pandemic in Indonesia in early March 2020, the economy in Indonesia has experienced negative growth. Negative economic growth has resulted in mass layoffs (layoffs) in many companies. The purpose of this study is to analyze mass layoffs during the COVID-19 pandemic which is reviewed from the perspective of the Labor Law. The research method used in this reserach is the normative legal method by prioritizing secondary data. The results of this reserach indicate that termination of employment by many companies hurts workers. Especially in Article 151 paragraph 1 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, it has been stated that employers, laborers/workers, the government must make every effort to prevent termination of employment. So based on this research it shows that laying off work during the COVID-19 pandemic is not a win-win solution.

Page 4 of 16 | Total Record : 155

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022): Oktober Vol. 6 No. 2 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 6, No 1 (2022): April Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue