cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Risno Mina
Contact Email
risnomina78@gmail.com
Phone
+628218926073
Journal Mail Official
yustisabel@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad dahlan No. III/79, Luwuk, Kabupaten Banggai Telp. (0461) 23452, Fax. (0461) 21725,
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Yustisiabel
Published by Universitas Muhammadiyah Luwuk
ISSN : 25497731     EISSN : 26858932     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law International Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 155 Documents
 12   13   14   15   16 
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA Jumadil, Moh Rizky A; Setiawan, Rahmat; Maroa, Mustating Daeng; Harianto, Asis; Rays, M. Ikhwan
Jurnal Yustisiabel Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2449

Abstract

The authority to administer business licenses in the regions and the authority of the regional government in administering business licenses using the Online Single Submission (OSS) system are matters that will be studied. The research method used is normative legal research. The results of the research and discussion show that the authority to administer business licenses in the regions is a concurrent authority owned by the regions. Where the authority of the regional government must follow the norms, standards, criteria and procedures set by the central government. The implementation of Business Licensing in the Regions is carried out to improve the investment ecosystem. The improvement of the investment ecosystem and business activities includes Risk-Based Business Licensing, basic requirements for Business Licensing, and sector Business Permits and ease of investment requirements. The implementation of Business Licensing using the Online Single Submission (OSS) System by the regional government is limited to operating the system while the Central Government through the OSS institution carries out the implementation. The OSS system does not mean taking over the authority of the regional government in the licensing process, because the regional government continues to oversee investors' commitment to business licensing.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 39 P/HUM/2021 TENTANG JUDICIAL REVIEW ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) PARTAI DEMOKRAT Dewanti, Chindie Priah; Artina, Dessy; Akmal, Zainul
Jurnal Yustisiabel Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2497

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari keputusan tersebut, serta konsep ideal pengujian anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) partai politik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dasar penelitian ini adalah penelitian sastra yang mengambil kutipan dari buku bacaan, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Pertama, AD/ART tidak dapat disamakan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia karena tidak sesuai dengan unsur hierarki peraturan perundang-undangan dan bagian-bagiannya sehingga bukan wewenang Mahkamah Agung untuk melakukan  judicial review. Kedua, implikasi keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 dikhawatirkan akan lahirnya kepemimpinan dalam partai politik yang tidak demokratis dan tirani yang sering kali melakukan intimidasi politik terhadap anggota dan para kadernya dengan memanfaatkan otoritas dan jabatannya.
KAJIAN YURIDIS PERBANDINGAN PEMIDANAAN BAGI ORANG DEWASA DAN PEMIDANAAN BAGI ANAK Rays, Moh. Ikhwan; Sucipto, Dri; Fality, Firmansyah
Jurnal Yustisiabel Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2864

Abstract

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemidanaan terhadap orang dewasa dan bentuk pemidanaan bagi anak yang berlaku di Indonesia Jenis dan pendekatan penelitian ini yaitu yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun bentuk pemidanaan bagi orang dewasa berdasarkan ketentuan diatur dalam Pasal 10 KUHPidana meliputi: 1 Pidana pokok, meliputi: a. Pidana mati, b. Pidana Penjara, c. Pidana kurungan, d. Denda, e. Pidana tutupan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946. 2. Pidana tambahan, meliputi: a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu, b. Perampasan beberapa barang yang tertentu, c. Pengumuman putusan hakim; disamping itu terdapat pengaturan pemidanaan lainnya dalam KUHPidana yakni Pidana Bersyarat dan Pelepasan Bersyarat. Sedangkan bentuk pemidananaan bagi anak diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni: 1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas: a. Pidana peringatan, b. Pidana dengan syarat meliputi Pembinaan diluar Lembaga, Pelayanan masyarakat atau Pengawasan, c. Pelatihan kerja, d. Pembinaan dalam Lembaga, dan e. Penjara; 2. Pidana tambahan meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.
PENCABUTAN DAN PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH: PROSEDUR DAN IMPLIKASINYA Sahibu, Nurmasita; Labatjo, Ridwan; Hipan, Nasrun; Nur, Nirwan Moh
Jurnal Yustisiabel Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2870

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pencabutan dan pembebasan hak atas tanah serta untuk mengetahui implikasi yuridis dari pencabutan dan pembebasan hak atas tanah. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun prosedur pencabutan hak atas tanah meliputi permohonan, melakukan proses atas permohonan dan menerbitkan surat keputusan Presiden. proses pencabutan hak atas tanah dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu acara biasa dan acara untuk keadaan yang sangat mendesak. Sedangkan prosedur pembebasan hak atas tanah atau pelaksanan pengadaan tanah meliputi inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; penilaian Ganti Kerugian; musyawarah penetapan Ganti Kerugian; pemberian Ganti Kerugian; dan pelepasan tanah Instansi. Sedangkan implikasi yuridis dengan adanya pencabutan hak atas tanah meliputi hak ganti rugi, pemeriksaan dan penelitian, dan pemberitahuan kepada pihak terkait. Sedangkan implikasi yuridis pembebasan hak atas tanah atau pengadaaan tanah adalah hak ganti rugi yang adil, penghitungan nilai tanah, proses pengadilan, transparansi dan partisipasi publik, penerbitan surat keputusan, kewajiban pemerintah, perlindungan hak pihak ketiga, dan aspek lingkungan.
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI Putri, Adissa Yuyanda; Marzuki, Abdul Ukas; Mina, Risno; Maroa, Mustating Daeng; Harianto, Asis
Jurnal Yustisiabel Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2879

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu Jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai melalui tahapan Penerimaan dan Distribusi Pengaduan serta Penanganan dan Penyelesaian Sengketa. Adapun penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap sengketa pertanahan dilakukan melalui tahapan: pengkajian Kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, dan penyelesaian kasus. Sedangkan  faktor yang mempengaruhi upaya penyelesaian sengketa pertanahan dikantor Pertanahan Kabupaten Banggai terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung yaitu peraturan perundang-undangan dan keinginan untuk mencegah konflik, sedangkan faktor penghambat yaitu ketidakhadiran salah satu pihak dan kekurangan data fisik atau yuridis.

Page 16 of 16 | Total Record : 155

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 7, No 2 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol. 6 No. 2 (2022) Vol 6, No 2 (2022): Oktober Vol 6, No 1 (2022): April Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue