Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik

japp
Website

Published by GoAcademica Research and Publishing

ISSN : - EISSN : 27150186 DOI : https://doi.org/10.660303/japp

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Social Sciences

Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is an open access and peer-reviewed Journal, JAPP is scientific journal that contains the results of theoretical research and studies on Government, Politics and Public Administration. Managed by GlobalWriting Academica Consulting and Publishing. Focus and Scope Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is a multi-disciplined journal focused on the study of Government, Politics and Public Administration in Indonesia, Asia and The World. The journal publishes theoretical and empirical research articles intending to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 193 Documents

1 2 3 4 5

STRATEGI DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN KAPTEN HARUN KABIR KOTA SUKABUMI Shilvi Septiani; Tuah Nur; Dian Purwanti
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penataan pedagang kaki lima di Jalan Kapten Harun Kabir Kota Sukabumi. Kesemerawutan pedagang kaki lima yang ada di Jalan Kapten Hatun Kabir merupakan permasalahan yang membutuhkan penanganan agar tertata, tertib dan nyaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa penataan PKL yang berada di Jalan Kapten Harun Kabir Kota Sukabumi belum dilakukan secara merata dan optimal, masih banyak kekurangan-kerungan yang terjadi. Oleh karena itu kekurangan-kekurangan ini harus segera di tutupi agar penataan PKL dapat berjalan dengan optimal. Kata Kunci: manajemen strategi, penataan, pedagang kaki lima. Abstract This study aims to determine how the strategy of structuring street vendors in Jalan Captain Harun Kabir Sukabumi City. The complexity of street vendors in Jalan Kapten Hatun Kabir is a problem that requires handling to be orderly, orderly and comfortable. The method used in this study is a qualitative research method. The results of the study found that the arrangement of street vendors who were in Jalan Captain Harun Kabir Sukabumi City had not been done evenly and optimally, there were still many deficiencies that occurred. Therefore, these deficiencies must be covered immediately so that the arrangement of street vendors can run optimally. Keywords: strategy management, structuring, street vendors.

MENJADI MUSLIM MINORITAS DAN POLA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB BERBASIS PESANTREN Bukhori
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Abstrak Pesantren memiliki sejarah panjang dalam pengembangan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Ini inisiatif diperluas melalui Indonesia, termasuk ke daerah minoritas muslim. Karena itu, makalah ini akan mengeksplorasi bagaimana pesantren terlibat dalam aktivitas mereka dalam mengajar dan belajar bahasa asing. Bahasa asing tersebut adalah Arab dan Inggris. Studi ini hanya akan fokus pada bahasa Arab sebagai sumber utama pemahaman Islam. Penelitian dilakukan di Pesantren Ummi Kalsum, Kabupaten Gunung Sitoli-Nias, Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan selama siklus belajar. Wawancara mendalam dan observasi non-partisipan dilakukan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan dari Februari hingga Mei. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pesantren melestarikan proses belajar mengajar tradisional Arab. Mereka masih melakukan badongan (individu) dan sorogan (klasik). Selain melakukan ini, mereka melanjutkan strategi dan metode lain untuk meningkatkan keterampilan bahasa siswa. Ada tujuh belas latihan itu pesantren dilakukan. Program-program tersebut terhubung melalui 24 jam antrian lingkungan hidup. Akhirnya, teknik dan kegiatan diterapkan untuk memperluas prestasi bahasa siswa. Kata Kunci: pesantren, pengajaran, belajar, Muslim, sekolah. Abstract Pesantren has a long history of developing the national education system in Indonesia. This initiative was expanded through Indonesia, including to Muslim minority areas. Therefore, this paper will explore how pesantren are involved in their activities in teaching and learning foreign languages. The foreign languages are Arabic and English. This study will only focus on Arabic as the primary source of understanding of Islam. The study was conducted at the Islamic Boarding School Ummi Kalsum, Gunung Sitoli District, Nias, Indonesia. A qualitative approach is used during the learning cycle. In-depth interviews and non-participant observation were conducted to collect data. Data collection is held from February to May. Research findings indicate that pesantren preserve the traditional Arabic teaching and learning process. They still do badongan (individual) and sorogan (classic). In addition to doing this, they continue other strategies and methods to improve students' language skills. Seventeen pesantren exercises were carried out. These programs are connected through 24-hour environmental queues. Finally, techniques and activities are applied to broaden students' language achievement. Keywords: pesantren, teaching, learning, Muslims, schools.

ANALISIS PENCAPAIAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MERAIH PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019 Khansa Henovanto; Muhammad Mansur; Siti Ghina; Zahra Karyna Putri
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini senada dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menjadi salah satu hal yang perlu ditunaikan oleh tiap pemerintahan, tak terkecuali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2019, Komisi Informasi memberikan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di mana pemerintahan ini merupakan salah satu pemerintahan provinsi dengan permohonan informasi paling banyak dibanding provinsi lain. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis upaya apa saja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga mampu mendapatkan penghargaan tersebut. Hasil analisis ini berhasil menemukan bahwa walaupun DKI Jakarta telah berhasil meraih penghargaan ini, tetap ada hal yang perlu menjadi evaluasi, sehingga analisis ini juga mencari permasalahan yang bisa menjadi bahan masukan baik bagi pemerintahan provinsi DKI Jakarta sendiri maupun pemerintahan provinsi lainnya agar terus menerapkan dan mendukung keterbukaan informasi publik. Abstract A good government is one who applied transparency and accountability in their administration. This is similar to Indonesian law no. 14 of 2008 about Public Information Openness. This law has become an obligation for every government organization, including provincial government of DKI Jakarta. In 2019, DKI Jakarta has received an award from Information Commission by being one of the most government organizations that applied Public Information Openness. Moreover, DKI Jakarta has experienced being the most requested of any public informations. This research intends to find out what has provincial government of DKI Jakarta done until they reach the award. The result of this analysis is even though DKI Jakarta has reach its succeed, there is few things that needs to be considered, so that it can be evaluated by DKI Jakarta itself or any other provincial government, along with the goals that all of the governments will always apply and support Public Information Openness.

TOTALITER PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG KOSONG: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Yunanto Bayuaji
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Abstrak Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah. Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemegang pemerintahan tertinggi di daerah dan sebagai bagian dari penyelenggara Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, oleh karena itu teori ini di arahkan secara khas ilmu hukum. Keberadaan teori ini adalah untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Temuan dari penelitian ini adalah pentingnya mengisi kekosongan wakil kepala daerah untuk membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan karena Kementerian Dalam Negeri belum secara tegas mengatur dalam suatu produk hukum, pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah yakni Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kata Kunci: Pemerintah daerah, Jabatan, Wakil Kepala Daerah, Hukum. Abstract In government affairs, the government delegates part of the affairs to the government apparatus or regional government representatives. The regional government consists of the regional head and deputy regional head as the highest government holders in the area and as part of the State administration. This research is a normative juridical research, therefore this theory is in the discussion that is typical of legal science. The theory of this research is to provide a solid foundation, in each study must discuss the analysis relating to the analysis and construction carried out methodologically, systematically and consistently. The findings of this study are important which help the deputy regional head vacancies to help regional heads carry out their duties and functions. This is because the Ministry of Home Affairs has not confirmed in a legal product, the filling of regional representative positions is carried out in accordance with the provisions of the legislation concerning the election of regional heads Article 17 of Law Number 10 of 2016 concerning Election of Governors, Regents and Mayors. Keywords: Local government, Position Deputy Regional Head, Law.

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN, KOMPETENSI APARATUR DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PENGAWASAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR DI KOTA DEPOK Muhamad Nur; Khasan Effendy; M. Aries Djaenuri; Sampara Lukman
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Abstrak Penyelenggaraan pemerintahan diperlukan sebuah jalannya manajemen pemerintahan yang maksimal guna dicapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan tuntutan konstitusi pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia keempat. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan bahwa Pendidikan merupakan hak setiap warganegara dan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya sistem pendidikan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalis pengaruh implementasi kebijakan pengawasan, kompetensi aparatur, dan budaya organisasi terhadap kinerja pengawasan bidang pendidikan dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan kuesioner terbuka dan tertutup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara implementasi kebijakan pengawasan, kompetensi aparatur dan budaya birokrasi terhadap kinerja pengawasan bidang pendidikan dasar baik secara parsial maupun secara simultan. Kata Kunci: Pengawasan, Kompetensi Aparatur, Budaya Organiasi, Kinerja Pengawasan. Abstract The administration of government requires a way of maximizing government management in order to achieve good governance in order to realize the welfare of the people and constitute demands of the constitution at the Preamble of the fourth Alenia 1945 Constitution. Article 31 of the 1945 Constitution states that Education is the right of every citizen and the government and regional government guarantees the implementation of the national education system in accordance with Law Number 20 of 2003. This research aims to examine and analyze the effect of the implementation of supervisory policies, apparatus competencies, and culture organization of supervision performance in the field of basic education. The method used in this research is quantitative with open and closed questionnaires. The results of this study indicate that the causality relationship partially or simultaneously between the Implementation of Supervision Policy, Apparatus Competency and Bureaucratic Culture to the Supervision Performance of the Basic Education Sector is entirely positive and significant. Keywords: Oversight, Apparatus Competency, Organizational Culture, Oversight Performance.

PENGARUH REFORMASI BIROKRASI DAN BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI RSUD DR. R. SOEDJONO SELONG, KABUPATEN LOMBOK TIMUR Suardi; Ermaya Suradinata; Kusworo; Ali Hanafiah Muhi
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh reformasi birokrasi dan budaya kerja terhadap kinerja pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 270 orang pegawai yang diambil memalui teknik stratified random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat reformasi birokrasi dan budaya kerja, maka akan semakin tinggi pula kinerja pegawai. Kata Kunci: reformasi birokrasi, budaya kerja, kinerja pegawai. Abstract This study aims to analyze the effect of bureaucratic reform and work culture on employee performance at the Regional General Hospital, dr. R. Soedjono Selong, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. This study uses a quantitative method with 270 respondents employed through the stratified random sampling technique. The results showed that bureaucratic reform and work culture had a positive and significant effect on employee performance at the Regional General Hospital dr. R. Soedjono Selong, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. This proves that the higher the level of bureaucratic reform and work culture, the higher the employee's performance will be. Keyword: bureaucratic reform, work culture, employee performance.

MODEL STRATEGI KEBIJAKSANAAN POROS MARITIM PEMBANGUNAN GLOBAL HUB BANDAR KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA Joko Susilo Raharjo; Ermaya Suradinata; Sampara Lukman; Lalu Wildan
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Abstrak Dalam menuju Poros Maritim Dunia dan memanfaatkan potensi ALKI II sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia dapat dimaksimalkan dengan melakukan pembangunan berbasis kemaritiman. Indonesia menuju poros maritim dunia yang dapat diwujudkan melalui rencana pembangunan pelabuhan global Hub Internasional di Bandar Kayangan Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengembangan model baru, dengan menggunakan desain penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis implementasi kebijaksanaan publik model Grindle (1980) dan dilanjutkan dengan analisis strategi ASOCA. Kebijaksanaan pembangunan global Hub Bandar Kayangan belum maksimal. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan. Dari hasil analisis implementasi kebijaksanaan publik berdasarkan temuan empirik analisis strategi ASOCA maka, diperoleh konsep baru strategi model 7 P JSRW, yaitu: Peran pemerintah (proses Pendelegasian), Peraturan zonasi, Peran media dalam membuat opini public, Pemanfaatan tenaga kerja lokal, Peran perguruan tinggi dalam mencetak tenaga ahli, Pelaku bisnis (menarik investor), dan Pemberlakuan hukum yang adil. Kata Kunci: Model, Strategi Kebijakan, Poros Maritim, Global Hub. Abstract In heading towards the World Maritime Axis and utilizing the potential of ALKI II as the Indonesian Archipelago Sea Channel, it can be maximized by conducting maritime-based development. Indonesia is heading towards the world's maritime axis which can be realized through the plan to develop an International Port global hub in Bandar Kayangan, North Lombok, West Nusa Tenggara Province. This study aims to find the development of new models, using qualitative research designs with descriptive research type. The analysis used in this study is an analysis of the implementation of Grindle's (1980) model of public policy and continued with the analysis of the ASOCA strategy. The Bandar Kayangan Hub global development policy has not been maximized. Therefore we need a strategy for solving problems in decision making. From the results of the analysis of the implementation of public policy based on empirical findings of ASOCA strategy analysis, a new concept of JSRW 7P model is obtained, namely: The role of government (Delegation process), Zoning regulations, The role of the media in making public opinion, Utilization of local workforce, The role of universities in printing experts, business actors (attracting investors), and the application of fair law. Keywords: Model, Policy Strategy, Maritime Axis, Global Hub.

PENTINGNYA KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Surya Pujoyono; Bahrullah Akbar; Aries Djaenuri; Muh. Ilham
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan dan kompetensi terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah di Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan membagikan kuesioner kepada 104 responden yang diambil secara sensus. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menemukan bahwa kepemimpinan dan kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah di Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, baik secara parsial maupun secara simultan. Kata Kunci: Kepemimpinan, Kompetensi, Kinerja, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Abstract This study aims to analyze the influence of leadership and competence on the performance of government procurement of goods and services in the Directorate of Prevention and Control of Direct Communicable Diseases of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. This study uses a quantitative approach. Data collection was carried out using questionnaires to 104 respondents taken by census. Data analysis was performed using SPSS. The results found that leadership and competence affect the performance of government procurement of goods and services in the Directorate of Prevention and Control of Direct Communicable Diseases of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, both partially and simultaneously. Keywords: Leadership, Competence, Performance, Procurement of Government Goods and Services.

MODEL NEGOSIASI POLITIK ANGGARAN DALAM PROSES PENETAPAN APBD PROVINSI SUMATERA UTARA Martuama Saragi; Tjahya Supriatna; Sampara Lukman; Dety Mulyanti
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah menemukan model baru negosiasi politik anggaran dalam proses penetapan APBD Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Informan penelitian ini terdiri dari 13 orang yang ditentukan dengan snow ball sampling technique. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Analisis data penelitian menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menemukan model baru dalam negoisasi politik anggaran yang disebut model negoisasi politik anggaran bernuansa positif. Model negoisasi politik anggaran bernuansa positif yaitu pola komunikasi pemerintahan yang berlangsung dalam perumusan, pembahasan dan penetapan kebijakan anggaran yang sepenuhnya untuk kepentingan publik dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme yang terungkap dari motif negoisasi, dalil negoisasi dan konsekuensi negoisasi yang bernuansa positif. Hal ini mencakup tiga dimensi negoisasi politik anggaran, yaitu dimensi motif negoisasi anggaran bernuansa positif, dimensi dalil negoisasi anggaran bernuansa positif, dan dimensi konsekuensi negoisasi anggaran bernuansa positif. Kata Kunci: Model Baru, Interaksi Politik, Politik Anggaran, Pemerintahan Daerah. Abstract The purpose of this study is to find a new model of budget political negotiation in the process of establishing the North Sumatra Province APBD. This research is a qualitative research. The informants of this study consisted of 13 people who were determined by the snow ball sampling technique. Data collection is carried out through literature study, interviews and observations. Analysis of research data using triangulation. The results of this study found a new model in budget political negotiations called the positive nuanced budget politics negotiation model. A positive nuanced budget politics negotiation model is a pattern of government communication that takes place in the formulation, discussion and determination of budget policies that are fully in the public interest and anti-corruption, collusion and nepotism that are revealed from the negotiation motives, the propositions of negotiations and the consequences of positive negotiations. This includes three dimensions of budget politics negotiation, namely the dimensions of the motives for positive nuanced budget negotiations, the dimensions of the proposition of positive nuanced budget negotiations, and the consequence dimensions of positive nuanced budget negotiations. Keywords: New Model, Political Interaction, Budget Politics, Local Government.

KOMODIFIKASI IDENTITAS TIONGHOA DALAM HUMOR: STUDI ENCODING/DECODING STUART HALL TENTANG PERTUNJUKAN STAND-UP COMEDY ERNEST PRAKASA Ulwan Fakhri Noviadhista; Bambang Dwi Prasetyo; Antoni
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Abstrak Melalui pendekatan Kajian Budaya dan Ekonomi Politik, penelitian ini mengungkap adanya komodifikasi identitas Tionghoa yang diartikulasikan melalui humor oleh Ernest Prakasa, komika Indonesia beretnis Tionghoa, melalui kelima pertunjukan stand-up comedy-nya. Penelitian kualitatif berparadigma konstruktivis-kritis ini mengadopsi model beserta teori encoding/decoding dari Stuart Hall. Pada proses encoding, di samping mencoba mengangkat diskursus tentang identitas melalui humor seperti komika dari identitas marginal lain, Ernest juga memiliki intensi untuk mengkomodifikasi identitasnya. Adapun hasil dari decoding terhadap delapan audiens pertunjukan stand-up comedy Ernest membuktikan bahwa mayoritas atau enam orang di antaranya terklasifikasi sebagai audiens yang berada pada posisi dominan-hegemonis, yakni berpersepsi bahwa humor identitas dari Ernest ditujukan untuk negosiasi identitasnya. Kata kunci: kajian budaya, kajian humor, model encoding/decoding Abstract Through Cultural Studies and Political Economy approach, this research reveals the commodification of Chinese identity that articulated through humor by Ernest Prakasa, a Chinese-Indonesian comic, in his five stand-up comedy shows. This qualitative constructivist-critical paradigm research adopts the models and theories of Stuart Hall’s encoding/decoding. In the encoding process, aside from articulating the identity through humorous discourse like other marginalized comics, Ernest also has the intention to commodify his identity. Meanwhile, the results of decoding eight Ernest’s stand-up comedy shows audiences proved that the six of them are classified as audiences in a dominant-hegemonic position, perceiving that the humor of Ernest's identity is intended to negotiate his identity. Keywords: cultural studies, humor studies, encoding/decoding model

Page 2 of 20 | Total Record : 193

1 2 3 4 5

Filter by Year

2018 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025 Vol 8 No 1 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025 Vol 7 No 3 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024 Vol 7 No 2 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024 Vol 7 No 1 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024 Vol 6 No 3 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 3 Tahun 2023 Vol 6 No 2 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023 Vol 6 No 1 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023 Vol 5 No 3 (2022): PAPATUNG Volume 5 Nomor 3 Tahun 2022 Vol 5 No 2 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022 Vol 5 No 1 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022 Vol 4 No 3 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 3 Tahun 2021 Vol 4 No 2 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 4 No 1 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 3 No 3 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020 Vol 3 No 2 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 3 No 1 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019 Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 2 No 1 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 1 No 3 (2018): JURNAL PAPATUNG Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Avid Leonardo sari

Contact Email
goacademica@gmail.com

Phone
+6281221512892

Journal Mail Official
goacademica@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibolerang 2, Cileunyi - Bandung - Jawa Barat - Indonesia

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Avid Leonardo sari

Contact Email goacademica@gmail.com

Phone +6281221512892

Journal Mail Official goacademica@gmail.com

Editorial Address Jln. Cibolerang 2, Cileunyi - Bandung - Jawa Barat - Indonesia

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Avid Leonardo sari

Contact Email
goacademica@gmail.com

Phone
+6281221512892

Journal Mail Official
goacademica@gmail.com

Editorial Address
Jln. Cibolerang 2, Cileunyi - Bandung - Jawa Barat - Indonesia

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA