cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Avid Leonardo sari
Contact Email
goacademica@gmail.com
Phone
+6281221512892
Journal Mail Official
goacademica@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibolerang 2, Cileunyi - Bandung - Jawa Barat - Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik
Published by GoAcademica Research and Publishing
ISSN : -     EISSN : 27150186     DOI : https://doi.org/10.660303/japp
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is an open access and peer-reviewed Journal, JAPP is scientific journal that contains the results of theoretical research and studies on Government, Politics and Public Administration. Managed by GlobalWriting Academica Consulting and Publishing. Focus and Scope Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is a multi-disciplined journal focused on the study of Government, Politics and Public Administration in Indonesia, Asia and The World. The journal publishes theoretical and empirical research articles intending to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 274 Documents
 24   25   26   27   28 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROSES BISNIS DALAM PENATAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Khairunisa; Asha Eilena; Hamka
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1798

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pengelolaan proses bisnis dalam penataan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Kejaksaan RI. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya volume dokumen SOP AP yang belum terintegrasi dengan peta proses bisnis, adanya tumpang tindih SOP pusat dan daerah, serta belum optimalnya mekanisme reviu dan validasi substansi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen terhadap pejabat dan aparatur yang terlibat dalam pengelolaan proses bisnis dan SOP AP di tingkat pusat maupun daerah. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, kemudian dilanjutkan dengan analisis SWOT untuk merumuskan strategi perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Sosialisasi kebijakan belum rutin dan terstandar, kompetensi aparatur belum merata, validasi masih banyak dilakukan secara manual, sistem digital belum terintegrasi, SOP AP masih dipandang sebagai dokumen administratif, dan kewenangan penyusunan serta penetapan SOP AP masih terfragmentasi. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan Pedoman JAMBIN Nomor 01 Tahun 2021 dengan menegaskan SOP AP sebagai proses bisnis level operasional, membentuk Tim Reviewer, mengatur sentralisasi terbatas, melibatkan bidang teknis sebagai pemilik proses, serta mengintegrasikan SOP AP dengan sistem elektronik dan monitoring kinerja.
POTRET POLITIK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PASIR DI WILAYAH DARATAN DAN PESISIR KABUPATEN BINTAN Khairi Rahmi; Rizky Octa Putri Charin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i2.1805

Abstract

Penelitian ini akan memaparkan potret pengelolaan pertambangan pasir di wilayah daratan dan pesisir pasca tambang maupun yang masih berlangusng di Kabupaten Bintan. Munculnya aktivitas pertambangan erat kaitannya dengan potensi kerusakan lingkungan. Potensi kerusakan merupakan dampak dari aktivitas pertambangan yang dapat mengubah bentang alam sehingga mengakibatkan perubahan fisik, kimia, dan biologi lingkungan. Analisis data penelitian dilakukan secara deskriptif dan kualitatif, meliputi pengolahan dan penyiapan data primer dan sekunder untuk dianalisis. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa aktivitas pertambangan pasir darat di Kabupaten Bintan yang terjadi puluhan tahun lalu maupun yang masih beroperasi secara ilegal saat ini mempunyai dampak yang berlapis-lapis, termasuk dampak lingkungan dan sosial ekonomi yang masih berlanjut hingga saat ini. Pengelolaan tambang pasir darat diwarnai oleh dualisme antara tambang legal dan ilegal, fragmentasi kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi, serta belum adanya sistem zonasi pemanfaatan lahan pasca tambang yang terstruktur. Pengelolaan tambang pasir pesisir menghadapi tantangan berupa sentralisasi perizinan di pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, sejarah konflik antara nelayan dan pengusaha, serta kebijakan ekspor yang fluktuatif antara pelarangan dan pengizinan kembali melalui PP No. 26 Tahun 2023. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi kewenangan perizinan antar tingkat pemerintahan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum tambang ilegal, penyusunan sistem zonasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang, serta perbaikan mekanisme pembagian royalti yang transparan dan berpihak pada masyarakat terdampak.
INOVASI LAYANAN SKCK BAGI EKS WARGA BINAAN MELALUI APLIKASI POLRI SUPER APP Ajeng Putri Wulan Guritno; Siti Khumayah
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1817

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan E-Government pada layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi eks warga binaan melalui Aplikasi Polri Super App di Polres Cirebon Kota dan mengidentifikasi faktor penghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan E-Government tersebut didukung oleh dasar hukum yang jelas, komitmen digitalisasi pelayanan publik dan sosialisasi menyeluruh. Ketersediaan sumber daya finansial, teknologi, dan manusia sudah memadai. Manfaat yang dirasakan petugas berupa berkurangnya beban kerja, sementara eks warga binaan merasakan kemudahan akses, proses cepat, dan berkurangnya rasa sungkan akibat beban psikologis. Hambatan yang ditemukan meliputi rendahnya literasi digital eks warga binaan, ketergantungan pada server pusat, dan masih adanya tindakan residivisme. Inovasi layanan ini terletak pada digitalisasi proses layanan yang fleksibel, aman, dan terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Bagi eks warga binaan, terdapat perbedaan yang terletak pada mekanisme pengisian pernyataan perjanjian, mekanisme verifikasi, persyaratan administrasi, dan hasil akhir dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
POLITIK AGRARIA DAN KEGAGALAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM SENGKETA LAHAN SEPASO SELATAN KUTAI TIMUR Riskah Hardiyanti; Mari Rosieana; Jauchar B; Muhammad Noor; Adam Idris
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1818

Abstract

Penelitian ini menganalisis adanya politik agraria serta kegagalan yang berasal dari collaborative governance yang berada di Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dengan Kelompok Tani Karya Bakti dan PT Kemilau Indah Nusantara (KIN). Konflik ini berasal dari adanya overlapping kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang menimbulkan ambiguitas dalam aspek legalitas dalam penguasaan tanah. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis 12 sumber literatur relevan pada periode 2020–2026 yang berasal dari jurnal ilmiah, laporan resmi, dokumen DPRD Kutai Timur, dan pemberitaan media lokal terkait konflik agraria di Kalimantan Timur. Analisis yang digunakan menggunakan teori Collaborative Governance Ansell & Gash. Hasil penelitian ini memperlihatkan kolaborasi yang lemah serta kurang optimal dalam memberikan transparansi dan kejelasan dokumen kepemilikan, ketimpangan posisi tawar-menawar antara masyarakat dan perusahaan, serta belum ada forum kolaboratif permanen yang mampu menjadi jembatan penghubung antar-stakeholder. Peran DPRD Kutai Timur sebagai fasilitator hanya bersifat administratif dalam menyelesaikan konflik dan belum bisa dikatakan berkelanjutan.

Page 28 of 28 | Total Record : 274

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026 Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026 Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026 Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025 Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025 Vol 8 No 1 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025 Vol 7 No 3 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024 Vol 7 No 2 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024 Vol 7 No 1 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024 Vol 6 No 3 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 3 Tahun 2023 Vol 6 No 2 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023 Vol 6 No 1 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023 Vol 5 No 3 (2022): PAPATUNG Volume 5 Nomor 3 Tahun 2022 Vol 5 No 2 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022 Vol 5 No 1 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022 Vol 4 No 3 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 3 Tahun 2021 Vol 4 No 2 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 4 No 1 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 3 No 3 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020 Vol 3 No 2 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 3 No 1 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019 Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 2 No 1 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 1 No 3 (2018): JURNAL PAPATUNG Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018 More Issue