cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Avid Leonardo sari
Contact Email
goacademica@gmail.com
Phone
+6281221512892
Journal Mail Official
goacademica@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibolerang 2, Cileunyi - Bandung - Jawa Barat - Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik
Published by GoAcademica Research and Publishing
ISSN : -     EISSN : 27150186     DOI : https://doi.org/10.660303/japp
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is an open access and peer-reviewed Journal, JAPP is scientific journal that contains the results of theoretical research and studies on Government, Politics and Public Administration. Managed by GlobalWriting Academica Consulting and Publishing. Focus and Scope Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is a multi-disciplined journal focused on the study of Government, Politics and Public Administration in Indonesia, Asia and The World. The journal publishes theoretical and empirical research articles intending to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 315 Documents
 26   27   28   29   30 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROSES BISNIS DALAM PENATAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Khairunisa; Asha Eilena; Hamka
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1798

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pengelolaan proses bisnis dalam penataan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Kejaksaan RI. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya volume dokumen SOP AP yang belum terintegrasi dengan peta proses bisnis, adanya tumpang tindih SOP pusat dan daerah, serta belum optimalnya mekanisme reviu dan validasi substansi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen terhadap pejabat dan aparatur yang terlibat dalam pengelolaan proses bisnis dan SOP AP di tingkat pusat maupun daerah. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, kemudian dilanjutkan dengan analisis SWOT untuk merumuskan strategi perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Sosialisasi kebijakan belum rutin dan terstandar, kompetensi aparatur belum merata, validasi masih banyak dilakukan secara manual, sistem digital belum terintegrasi, SOP AP masih dipandang sebagai dokumen administratif, dan kewenangan penyusunan serta penetapan SOP AP masih terfragmentasi. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan Pedoman JAMBIN Nomor 01 Tahun 2021 dengan menegaskan SOP AP sebagai proses bisnis level operasional, membentuk Tim Reviewer, mengatur sentralisasi terbatas, melibatkan bidang teknis sebagai pemilik proses, serta mengintegrasikan SOP AP dengan sistem elektronik dan monitoring kinerja.
POTRET POLITIK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PASIR DI WILAYAH DARATAN DAN PESISIR KABUPATEN BINTAN Khairi Rahmi; Rizky Octa Putri Charin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i2.1805

Abstract

Penelitian ini akan memaparkan potret pengelolaan pertambangan pasir di wilayah daratan dan pesisir pasca tambang maupun yang masih berlangusng di Kabupaten Bintan. Munculnya aktivitas pertambangan erat kaitannya dengan potensi kerusakan lingkungan. Potensi kerusakan merupakan dampak dari aktivitas pertambangan yang dapat mengubah bentang alam sehingga mengakibatkan perubahan fisik, kimia, dan biologi lingkungan. Analisis data penelitian dilakukan secara deskriptif dan kualitatif, meliputi pengolahan dan penyiapan data primer dan sekunder untuk dianalisis. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa aktivitas pertambangan pasir darat di Kabupaten Bintan yang terjadi puluhan tahun lalu maupun yang masih beroperasi secara ilegal saat ini mempunyai dampak yang berlapis-lapis, termasuk dampak lingkungan dan sosial ekonomi yang masih berlanjut hingga saat ini. Pengelolaan tambang pasir darat diwarnai oleh dualisme antara tambang legal dan ilegal, fragmentasi kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi, serta belum adanya sistem zonasi pemanfaatan lahan pasca tambang yang terstruktur. Pengelolaan tambang pasir pesisir menghadapi tantangan berupa sentralisasi perizinan di pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, sejarah konflik antara nelayan dan pengusaha, serta kebijakan ekspor yang fluktuatif antara pelarangan dan pengizinan kembali melalui PP No. 26 Tahun 2023. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi kewenangan perizinan antar tingkat pemerintahan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum tambang ilegal, penyusunan sistem zonasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang, serta perbaikan mekanisme pembagian royalti yang transparan dan berpihak pada masyarakat terdampak.
INOVASI LAYANAN SKCK BAGI EKS WARGA BINAAN MELALUI APLIKASI POLRI SUPER APP Ajeng Putri Wulan Guritno; Siti Khumayah
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1817

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan E-Government pada layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi eks warga binaan melalui Aplikasi Polri Super App di Polres Cirebon Kota dan mengidentifikasi faktor penghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan E-Government tersebut didukung oleh dasar hukum yang jelas, komitmen digitalisasi pelayanan publik dan sosialisasi menyeluruh. Ketersediaan sumber daya finansial, teknologi, dan manusia sudah memadai. Manfaat yang dirasakan petugas berupa berkurangnya beban kerja, sementara eks warga binaan merasakan kemudahan akses, proses cepat, dan berkurangnya rasa sungkan akibat beban psikologis. Hambatan yang ditemukan meliputi rendahnya literasi digital eks warga binaan, ketergantungan pada server pusat, dan masih adanya tindakan residivisme. Inovasi layanan ini terletak pada digitalisasi proses layanan yang fleksibel, aman, dan terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Bagi eks warga binaan, terdapat perbedaan yang terletak pada mekanisme pengisian pernyataan perjanjian, mekanisme verifikasi, persyaratan administrasi, dan hasil akhir dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
POLITIK AGRARIA DAN KEGAGALAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM SENGKETA LAHAN SEPASO SELATAN KUTAI TIMUR Riskah Hardiyanti; Mari Rosieana; Jauchar B; Muhammad Noor; Adam Idris
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1818

Abstract

Penelitian ini menganalisis adanya politik agraria serta kegagalan yang berasal dari collaborative governance yang berada di Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dengan Kelompok Tani Karya Bakti dan PT Kemilau Indah Nusantara (KIN). Konflik ini berasal dari adanya overlapping kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang menimbulkan ambiguitas dalam aspek legalitas dalam penguasaan tanah. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis 12 sumber literatur relevan pada periode 2020–2026 yang berasal dari jurnal ilmiah, laporan resmi, dokumen DPRD Kutai Timur, dan pemberitaan media lokal terkait konflik agraria di Kalimantan Timur. Analisis yang digunakan menggunakan teori Collaborative Governance Ansell & Gash. Hasil penelitian ini memperlihatkan kolaborasi yang lemah serta kurang optimal dalam memberikan transparansi dan kejelasan dokumen kepemilikan, ketimpangan posisi tawar-menawar antara masyarakat dan perusahaan, serta belum ada forum kolaboratif permanen yang mampu menjadi jembatan penghubung antar-stakeholder. Peran DPRD Kutai Timur sebagai fasilitator hanya bersifat administratif dalam menyelesaikan konflik dan belum bisa dikatakan berkelanjutan.
PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PUSAT PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP PAPUA Ina Sanchezy Tiariny Udju; Fernandes Simangunsong; Muhammad Sawir
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1838

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pengembangan organisasi terhadap kualitas pelayanan publik pada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 91 Aparatur Sipil Negara pada Dinas Lingkungan Hidup provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua yang dipilih menggunakan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring menggunakan skala Likert dan dianalisis dengan uji validitas, uji reliabilitas, statistik deskriptif, serta regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan kualitas pelayanan publik berada pada kategori baik serta seluruh instrumen penelitian valid dan reliabel. Namun demikian, kualitas sumber daya manusia dan pengembangan organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 41,705 − 0,059X₁ + 0,036X₂ dengan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,013, yang menunjukkan bahwa kedua variabel hanya menjelaskan 1,3% variasi kualitas pelayanan publik. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti dukungan kelembagaan, kondisi geografis, sarana dan prasarana, serta efektivitas sistem pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan penguatan tata kelola organisasi dan sistem pelayanan secara berkelanjutan.
KEBIJAKAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN AKSI DEMONSTRASI OMNIBUSLAW UU CIPTA KERJA: STUDI ATAS RESPONS NEGARA TERHADAP PROTES SOSIAL Kurniawan Triyarto; Ahmad Chumaedy; Achmad Kosasih; Jeni Minan; Tito Inneka Widyawati
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1839

Abstract

Artikel ini mengkaji kebijakan aparat kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bentuk respons negara terhadap protes sosial. Penolakan terhadap undang-undang ini memicu gelombang demonstrasi di berbagai kota di Indonesia yang melibatkan buruh, mahasiswa, pelajar, dan organisasi masyarakat sipil, serta diwarnai oleh dugaan tindakan represif aparat di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan bantuan aplikasi NVivo 12 untuk menganalisis data sekunder berupa regulasi, pemberitaan media, laporan organisasi masyarakat sipil, dan literatur akademik terkait. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti satu aspek secara terpisah, penelitian ini memetakan keterkaitan antara protes sosial, kekerasan aparat, pelanggaran undang-undang, dan pembatasan izin kegiatan dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa penanganan demonstrasi masih didominasi oleh pendekatan keamanan, yang tercermin dari tingginya intensitas penggunaan kekuatan, penangkapan dalam jumlah besar, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Dengan menggunakan Teori Represi Negara, Teori Hukum Progresif, dan Model Implementasi Kebijakan Edward III, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.
EVALUASI PROGRAM PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BERBASIS DANA KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI KECAMATAN CIBODAS KOTA TANGERANG Riswan Setyo Kardinto; Ayuning Budiati; Titi Stiawati
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1840

Abstract

Program Pemberian Makanan Tambahan berbasis dana kelurahan menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah lokal dalam pencegahan stunting melalui pemanfaatan sumber daya publik di tingkat kelurahan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan berbasis dana kelurahan di Kecamatan Cibodas Kota Tangerang serta menganalisis tata kelola program dan kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami praktik pelaksanaan program dalam konteks administrasi publik di tingkat lokal. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan secara administratif melalui kelas Pos Gizi selama 28 hari dengan sasaran balita underweight, wasting, dan berat badan tidak naik. Namun, secara substantif pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat perbedaan data sasaran, variasi pelaksanaan antar kelurahan, kendala komitmen orang tua, dan kebutuhan pemantauan lanjutan. Tata kelola program telah memiliki pembagian peran dan mekanisme pelaksanaan, tetapi masih perlu diperkuat pada transparansi data, akuntabilitas mutu makanan, pengawasan penyedia, serta pelibatan masyarakat dalam evaluasi program.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA Yusni Claudia Massolo; Friska Prastya Harlis
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1763

Abstract

Penelitian ini dirancang untuk mengkaji proses implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan untuk mengkaji berbagai kendala yang dihadapi selama implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian observasi langsung, wawancara mendalam, dan tinjauan dokumen. Sedangkan proses analisis menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup tahapan pengumpulan data, kondensasi, presentasi, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analitis didasarkan pada teori implementasi kebijakan Thomas B. Smith dengan empat dimensi utama: kebijakan ideal, organisasi pelaksana, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD di Kota Samarinda telah berlangsung tetapi hasilnya belum memenuhi harapan. Regulasi dan arah kebijakan IKD telah dirumuskan dengan baik, tetapi tingkat aktivasi masyarakat masih jauh tertinggal dari target nasional. Instansi pelaksana dilengkapi dengan personel teknis yang memadai, mekanisme kerja, sistem koordinasi, dan infrastruktur pendukung. Di sisi lain, tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat masih rendah, khususnya pada warga yang memiliki keterbatasan literasi digital. Sejumlah kendala lingkungan turut menghambat, di antaranya belum seragamnya pengakuan IKD di berbagai lembaga layanan, permasalahan teknis pada aplikasi, dan ketidakstabilan jaringan. Artikel ini memperkaya khazanah kajian implementasi layanan publik berbasis digital dengan membuktikan bahwa keberhasilan IKD tidak semata bertumpu pada kesiapan birokrasi pelaksana, melainkan juga menuntut adanya edukasi publik yang berkelanjutan, bantuan teknis kepada pengguna, sinergi lintas lembaga, serta penerimaan institusional yang menyeluruh.
PENGARUH KINERJA PEGAWAI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS MAIWA KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG Andi Dewi Sarthika; Nurjannah Nonci; Sundari
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1825

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja pegawai terhadap kepuasan masyarakat di Puskesmas Maiwa, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan masyarakat yang memperoleh pelayanan di Puskesmas Maiwa sebagai populasi penelitian, yang berjumlah 2.318 orang. Sampel penelitian ditentukan menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh sebanyak 96 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, penyebaran kuesioner, dan studi pustaka. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan bantuan program SPSS serta pengukuran menggunakan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai di Puskesmas Maiwa termasuk dalam kategori sangat baik dengan nilai rata-rata persentase sebesar 81%. Sementara itu, tingkat kepuasan masyarakat juga berada pada kategori sangat baik dengan rata-rata persentase sebesar 81,74%. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kinerja pegawai berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat di Puskesmas Maiwa, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Dengan demikian, semakin baik kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN KOTO BARU Dani Novriandi; Sinta Westika Putri
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1834

Abstract

Capaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Koto Baru masih berada di bawah target yang ditetapkan. Penelitian ini membahas cara kebijakan pemungutan tersebut dijalankan sekaligus menelusuri faktor yang membantu dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan penelaahan dokumen dengan melibatkan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, kolektor pajak, serta wajib pajak. Data kemudian dipilah, disusun menurut tema, disajikan, dan diperiksa kembali sebelum penarikan kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa alur pemungutan PBB-P2 sudah memiliki mekanisme yang jelas, tetapi penerapannya belum berjalan dengan baik. Sosialisasi belum menjangkau seluruh wajib pajak, dukungan operasional masih terbatas, data objek dan subjek pajak belum sepenuhnya mutakhir, dan koordinasi antar pelaksana belum konsisten. Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan terbantu oleh komitmen aparatur, tersedianya pembayaran digital, keterlibatan pemerintah nagari dan jorong, serta kebijakan pengendalian kepatuhan. Perbaikan perlu diarahkan pada pembaruan basis data, sosialisasi yang lebih dekat dengan masyarakat, dan pembagian peran yang lebih tegas di antara instansi pelaksana.

Page 28 of 32 | Total Record : 315

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026 Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026 Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026 Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025 Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025 Vol 8 No 1 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025 Vol 7 No 3 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024 Vol 7 No 2 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024 Vol 7 No 1 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024 Vol 6 No 3 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 3 Tahun 2023 Vol 6 No 2 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023 Vol 6 No 1 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023 Vol 5 No 3 (2022): PAPATUNG Volume 5 Nomor 3 Tahun 2022 Vol 5 No 2 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022 Vol 5 No 1 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022 Vol 4 No 3 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 3 Tahun 2021 Vol 4 No 2 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 4 No 1 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 3 No 3 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020 Vol 3 No 2 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 3 No 1 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019 Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 2 No 1 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 1 No 3 (2018): JURNAL PAPATUNG Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018 More Issue