cover
Contact Name
Avid Leonardo sari
Contact Email
goacademica@gmail.com
Phone
+6281221512892
Journal Mail Official
goacademica@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibolerang 2, Cileunyi - Bandung - Jawa Barat - Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik
ISSN : -     EISSN : 27150186     DOI : https://doi.org/10.660303/japp
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is an open access and peer-reviewed Journal, JAPP is scientific journal that contains the results of theoretical research and studies on Government, Politics and Public Administration. Managed by GlobalWriting Academica Consulting and Publishing. Focus and Scope Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik is a multi-disciplined journal focused on the study of Government, Politics and Public Administration in Indonesia, Asia and The World. The journal publishes theoretical and empirical research articles intending to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews.
Articles 274 Documents
IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA SINDANGSARI, KECAMATAN CIRANJANG, KABUPATEN CIANJUR Sendy Dwi Astuti Jarkasi; Sait Abdullah; Abdul Rahman
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1672

Abstract

Ketahanan pangan desa telah menjadi salah satu prioritas kebijakan nasional dalam pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan program ketahanan pangan dalam pelaksanaan anggaran Dana Desa di Desa Sindangsari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur dan mengidentifikasi faktor penghambat serta upaya yang telah dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi transcendental untuk memahami pengalaman dan realitas implementasi kebijakan di tingkat desa. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Sindangsari secara administratif telah mengikuti ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa, namun secara substansi belum sepenuhnya memenuhi kriteria ideal implementasi kebijakan. Analisis menunjukkan bahwa program relatif sesuai dengan karakteristik lingkungan agraris desa, tetapi masih terdapat kelemahan pada kapasitas pelaksana, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta kejelasan proses pelaksanaan. Kendala utama implementasi berkaitan dengan keterbatasan kualitas sumber daya manusia, belum tersedianya prosedur operasional yang terstandar, dan lemahnya sistem informasi yang mendukung penentuan sasaran program.
STRATEGI PENGELOLAAN LIMBAH PRODUKSI MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN Hardi Fridessoni; Yenny Martha Diana Nugraha; Zulkarnaini
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1673

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan limbah produksi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Program MBG sebagai kebijakan nasional yang berorientasi pada peningkatan status gizi masyarakat memiliki implikasi lingkungan yang signifikan, terutama terkait peningkatan volume limbah organik dan anorganik dari aktivitas produksi makanan skala besar. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis 12 sumber literatur relevan periode 2020–2026 yang membahas pengelolaan limbah pangan, program makan sekolah, dan strategi keberlanjutan lingkungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa limbah produksi MBG didominasi oleh limbah organik seperti sisa makanan dan bahan baku, serta limbah anorganik seperti plastik kemasan dan wadah sekali pakai. Strategi pengelolaan yang efektif meliputi penerapan prinsip reduce, reuse, recycle (3R), pemilahan limbah sejak sumber, pengolahan limbah organik melalui komposting, penggunaan kemasan ramah lingkungan, serta penguatan edukasi dan regulasi. Selain itu, keberhasilan implementasi strategi sangat dipengaruhi oleh integrasi kebijakan lintas sektor, pengawasan yang sistematis, serta perubahan perilaku pemangku kepentingan. Dengan demikian, pengelolaan limbah produksi yang berkelanjutan menjadi komponen krusial dalam memastikan bahwa Program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendukung kelestarian lingkungan.
NETRALITAS BIROKRASI DALAM PEMILU DAN PILKADA SEJAK TAHUN 2024 DI KOTA PANGKALPINANG Irvan Ansyari; Andri Fernanda
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1676

Abstract

Netralitas birokrasi adalah isu klasik yang selalu menjadi masalah baik itu pada perhelatan Pemilu Nasional ataupun Pilkada, Posisi birokrasi sebagai organ pelaksana kebijakan politik membuatnya urgent sekaligus rentan untuk dipolitisasi untuk kepentingan pilpres ataupun pilkada. Fenomena ini terjadi di Kota Pangkalpinang khususnya dalam perheletan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 silam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara secara mendalam untuk memvalidasi data terkait dengan netralitas ASN. Hasil penelitian membuktikan adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat struktural berstatus sebagai ASN. Pelanggaran yang dilakukan bervariasi, pelanggarannya bervariasi seperti dari membuat konten di media sosial, hingga terang-terangan memanfaatkan relasi kuasa untuk memihak kepada salah satu paslon pada saat itu. Sistem berjenjang dalam birokrasi kita membuat ASN dengan posisi lebih rendah mudah dimanfaatkan misalnya untuk melakukan mobilisasi data, memfasilitasi kegiatan-kegiatan kendati itu kegiatan yang berpotensi menghasilakn terjadinya konflik kepentingan atau keberpihakan kepada salah satu paslon. Dampaknya tentu berpengaruh terhadap pelayanan publik karena ASN yang cenderung lebih fokus untuk menerima perintah atasan akan tidak fokus lagi melakukan tugasnya secara substansial.
PENGARUH KOMUNIKASI, SUMBER DAYA DAN STRUKTUR BIROKRASI TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KOTA TOMOHON Ika Oktaria Gaib; Evie E. Masengi; Laurens Bulo
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1680

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi terhadap implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Tomohon. Studi menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan melibatkan 31 aparatur yang terlibat dalam pembinaan statistik sektoral sebagai responden penelitian. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi belum memberikan pengaruh signifikan terhadap implementasi program. Namun, pengujian simultan memperlihatkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Tomohon. Struktur birokrasi menjadi variabel yang menunjukkan kontribusi paling dominan dibandingkan variabel lainnya. Selain itu, hubungan antara variabel independen dan implementasi program berada pada kategori sangat kuat dengan kemampuan model menjelaskan variasi implementasi program sebesar 66,6 persen. Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tertentu, tetapi dipengaruhi oleh keterpaduan komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi prosedur kerja menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat daerah.
IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TOMOHON Dwi Raharjo; Wilson Bogar; Recky H. E. Sendouw
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1681

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi lima unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tomohon. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode kualitatif. Lokasi penelitian di BPS Kota Tomohon. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap empat informan kunci yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran. Data sekunder diperoleh dari dokumen, jurnal, buku, serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan sistem pengendalian internal di BPS Kota Tomohon dinilai cukup tetapi perlu penguatan. Dari lima komponen COSO, kegiatan pengendalian memiliki pelaksanaan terbaik karena prosedur verifikasi berlapis dan pembagian tugas yang jelas. Informasi dan komunikasi menjadi komponen yang membutuhkan perhatian terbesar karena masih terjadi kesenjangan data antara unit teknis dan keuangan yang berkontribusi langsung terhadap penurunan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari 97,13 pada tahun 2023 menjadi 93,20 pada tahun 2024. Lingkungan pengendalian telah menunjukkan komitmen pimpinan yang kuat, namun internalisasi nilai pengendalian pada staf operasional belum merata. Penilaian risiko masih bersifat reaktif terhadap perubahan kebijakan mendadak dari pusat. Kegiatan pemantauan telah dilakukan secara rutin namun masih bersifat reaktif karena belum adanya sistem peringatan dini berbasis data.
DEMOCRATIC BACKSLIDING THROUGH FAST-TRACK LEGISLATION PRACTICES: A SOCIO-POLITICAL STUDY OF THE EROSION OF DEMOCRATIC VALUES IN INDONESIA Iskandar Syukur
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i3.1685

Abstract

The development of democracy in Indonesia has shown changes in the public policymaking process, marked by the increasing use of legislative mechanisms that occur in a relatively short period of time. This situation raises concerns because the regulatory process is not only related to the need for effective governance but also relates to the relationship between the state, political institutions, and society in democratic life. Changes in the legislative process also affect the scope for public participation, power relations in decision-making, and the quality of public involvement in the political process. This study aims to analyze the practice of FAST-TRACK LEGISLATION in relation to changing political relations and its implications for the quality of democracy in Indonesia. This study uses a qualitative approach, collecting data through a literature review obtained from various sources, such as scientific articles, previous research results, books, and documents relevant to the research focus. The results indicate that the practice of FAST-TRACK LEGISLATION not only influences the regulatory formation process but also influences the patterns of relationships between actors in the policymaking process. These changes impact the scope for public participation, the level of public trust in political institutions, and the pattern of public oversight of state policies. Changes in the legislative process have implications for the quality of democracy in Indonesia because they affect the balance of relations between the state, political institutions, and society in the process of organizing national life.
LEGAL POLITICS AND POWER DOMINANCE IN THE FORMATION OF NATIONAL STRATEGIC REGULATIONS: THE CRISIS OF CHECKS AND BALANCES IN INDONESIAN DEMOCRACY Iskandar Syukur
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 7 No 2 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v7i2.1686

Abstract

The formation of national strategic regulations in Indonesia demonstrates increasing attention to the relationship between legal politics and the use of power in the process of state governance. Regulations that play a crucial role in supporting the national agenda are often influenced not only by development needs and government interests but also by the power relations that develop in the decision-making process. This situation raises concerns about the implementation of checks and balances mechanisms, particularly when the policy-making process shows a tendency towards a concentration of influence among certain actors within the government system. This study aims to analyze the influence of legal politics and the dominance of power in the formation of national strategic regulations and their implications for the implementation of checks and balances in Indonesia's democratic system. This study uses a qualitative approach with a literature study method through the utilization of various relevant sources, such as scientific articles, previous research results, books, and various documents related to the research focus. The results show that the direction of legal politics in the formation of national strategic regulations is closely related to various state interests and policy orientations that develop in governance. The dominance of power in the legislative process has been shown to influence the effectiveness of the oversight function between state institutions, the balance of authority, and institutional independence in the implementation of the control function over policy. This situation has implications for the quality of Indonesian democracy through its influence on public participation, public trust, representation, and accountability in state administration.
AI-DRIVEN POLITICAL DISINFORMATION AND PUBLIC TRUST OF INDONESIAN SOCIAL MEDIA USERS R. Yogie Prawira
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i3.1694

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has transformed the landscape of political campaigns on social media through the massive production of disinformation, which is manipulative, and difficult to detect, such as deepfakes and automated text-based narratives. In Indonesia, this phenomenon poses a serious threat to democratic stability and digital polarization. This study aims to explore in depth how Indonesian social media users interpret, respond to, and experience the impact of exposure to AI-based political disinformation on their trust in the political system. This study aims to conceptually and critically analyze the mechanisms by which AI-based political disinformation degrades public trust in Indonesian social media users and to map existing regulatory gaps. This study employ, desk research or known as secondary research Secondary research is a method of gathering information and insights from various scientific literature, including reputable journal articles, digital research institute reports, and relevant policy documents in Indonesia. The study's findings indicate that AI-based political disinformation disables secondary cognitive verification systems through motivated reasoning mechanisms, which are then structurally amplified by filter bubble and echo chamber algorithms. This phenomenon gives rise to "epistemic cynicism," where the public not only rejects hoaxes but also begins to doubt all objective truth, including journalistic products and official government data. The impact is a vertical erosion of social trust in democratic institutions and a horizontal polarization (digital tribalism). This crisis is exacerbated by a legal vacuum (rechtsvacuum), where the reactive-punitive downstream ITE Law and the PDP Law have not been able to address the automation of AI production upstream.
MENCEGAH PILKADA CALON TUNGGAL: MANUVER POLITIK PDI PERJUANGAN PADA PILKADA KABUPATEN BOGOR 2024 Muhamad Jafier Viola Rajabani; Ratnia Solihah
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1695

Abstract

Penelitian ini menganalisis rasionalitas manuver politik PDI Perjuangan sebagai penantang tunggal melawan hegemoni koalisi raksasa 17 partai pada Pilkada Kabupaten Bogor 2024. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik, pengumpulan data dilakukan menggunakan analisis dokumen serta wawancara mendalam bersama informan kunci, Bayu Syahjohan. Studi ini memadukan konsep poliarki Robert A. Dahl dan teori koalisi rasional William H. Riker untuk membedah anomali elektoral tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan maju sendirian dengan probabilitas kekalahan tinggi bukanlah tindakan irasional, melainkan strategi jangka panjang (long game) guna mengakuisisi kompensasi strategis (side-payments). Dalam perspektif Dahl, manuver ini secara de facto mencegah fenomena calon tunggal dan menyelamatkan pilar kontestasi publik. Melalui kacamata Riker, kekalahan elektoral tersebut dikalkulasi demi empat payoff fundamental: (1) modal simbolik sebagai penjaga demokrasi, (2) konsolidasi aliansi oposisi yang sukses menarik faksi non-parlemen, (3) akuisisi 599.453 suara murni (27,77%) sebagai investasi politik menuju 2029, dan (4) pemetaan faktual atas ekosistem pragmatisme (high-cost politics) di akar rumput. Penelitian ini berkontribusi menjembatani dikotomi antara analisis normatif dan kalkulasi rasional dalam menjelaskan dinamika oposisi di tengah kuatnya arus kartelisasi politik lokal.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP TINGKAT KESEJATERAAN MASYARAKAT DI DESA ALLAKUANG KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Dewi Saputri; Sofyan B.; Muh. Rohady Ramadhan
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1698

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan PKH, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan program, dan tingginya ketergantungan terhadap bantuan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan populasi sebanyak 197 penerima manfaat PKH dan sampel sebanyak 66 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, studi pustaka, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian diharapkan menunjukkan bahwa implementasi PKH berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan pendamping PKH dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Filter by Year

2018 2026


Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026 Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026 Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026 Vol 8 No 3 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 3 Tahun 2025 Vol 8 No 2 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025 Vol 8 No 1 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025 Vol 7 No 3 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024 Vol 7 No 2 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024 Vol 7 No 1 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024 Vol 6 No 3 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 3 Tahun 2023 Vol 6 No 2 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023 Vol 6 No 1 (2023): PAPATUNG Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023 Vol 5 No 3 (2022): PAPATUNG Volume 5 Nomor 3 Tahun 2022 Vol 5 No 2 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022 Vol 5 No 1 (2022): JURNAL PAPATUNG Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022 Vol 4 No 3 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 3 Tahun 2021 Vol 4 No 2 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 4 No 1 (2021): JURNAL PAPATUNG Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 3 No 3 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020 Vol 3 No 2 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 3 No 1 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019 Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 2 No 1 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 1 No 3 (2018): JURNAL PAPATUNG Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018 More Issue