cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Solihin
Contact Email
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com
Phone
+6282133515052
Journal Mail Official
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com
Editorial Address
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/about/editorialTeam
Location
Kota batam,
Kepulauan riau
INDONESIA
Jurnal Trias Politika
Published by Universitas Riau Kepulauan Batam
ISSN : 25977431     EISSN : 25977423     DOI : 10.33373
Core Subject : Social,
Social Sciences
JURNAL TRIAS POLITIKA adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober yang fokus pada isu-isu strategis dan dinamika pemerintahan dan politik. Redaksi menerima naska artikel laporan penelitian, artikel lepas, dan resensi buku yang sesuai dengan visi Jurnal. Naskah yang dikirim terdiri dari 15 samapi 25 halaman kwarto (A4) dengan spasi ganda. Naska dilengkapi dengan biodata penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 196 Documents
 15   16   17   18   19 
DINAMIKA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA : TINDAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT Lestari, Rachmatika; Safrida, Safrida
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 1 (2024): April 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i1.5781

Abstract

Abstract: According to data from DP3AKB West Aceh Regency in 2022, there is a continuous increase in domestic violence cases year after year. Specifically, violence perpetrated by male breadwinners poses new challenges for women who have experienced such cases, including economic problems. This study aims to examine the government's role in supporting the economic empowerment of women affected by domestic violence in West Aceh District, as well as identify the obstacles they face. The research method employed is empirical juridical, which relies on field data such as interviews and observations. The findings indicate that the Government has fulfilled its role in economically empowering women who are victims of domestic violence in West Aceh Regency. However, DP3AKB's role has been limited to providing protection, while the economic empowerment of victims is carried out through collaboration with external parties due to budget constraints. Therefore, it is recommended that the West Aceh District Government, particularly DP3AKB, propose regulations that govern the protection and empowerment of women affected by domestic violence. Additionally, they should plan empowerment programs to enable victims to become self-sufficient using the Regional Budget of West Aceh Regency. Abstrak: Berdasarkan data dari DP3AKB Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022, terlihat bahwa kasus KDRT terus meningkat dari tahun ke tahun. Khususnya, kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki sebagai pencari nafkah utama dapat menimbulkan masalah baru bagi perempuan setelah mengalami kasus tersebut, salah satunya adalah masalah perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan yang mengalami KDRT di Kab. Aceh Barat, serta Hambatan apa saja yang menjadi kendalanya. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode yuridis empiris, yang mana penelitian ini mengandalkan data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah menjalankan perannya dalam pemberdayaan ekonomi perempuan korban KDRT di Kabupaten Aceh Barat Peran DP3AKB selama ini hanya sebatas memberikan perlindungan kepada perempuan korban KDRT, sedangkan pemberdayaan ekonomi korban masih dilakukan dengan kerjasama pihak ketiga, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh DP3AKB. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, khususnya DP3AKB, mengusulkan peraturan yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban KDRT, serta merencanakan program pemberdayaan agar para korban dapat mandiri dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat.
ANALISIS BIBLIOMETRIK PERKEMBANGAN PENELITIAN DIGITAL GOVERNANCE Pratama, Ryan Anggria; Setiawan, Azhari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i2.6401

Abstract

Abstract: Digital governance has been the subject of research in its evolution. Governments can use digital technology to enable citizens to participate in policy discussions, increase accountability, and improve democratic practices in government. Digital governance is increasingly receiving research attention because it involves managing and using digital technology in government practices. The database used in this research is the Scopus database. The keywords used in writing this scientific article are TITLE-ABS-KEY ("digital governance"). The years used in this article selection were from 2006 to March 2024. Next, inclusion and exclusion criteria were determined to select which articles would be analyzed. After the article has been screened, the next step is to enter the CSV data into the R Studio application. A total of 340 journal articles were published from 2006 to March 2024. This research found that the most published trends were carried out in 2023, with 103 articles and six citations in 2015. Then, second place was in 2017 with five citations, and third place was in 2018 with four citations. Research on digital governance has enormous potential that can be developed further. Areas explored in this research include cyber security, integrating the latest technologies such as artificial intelligence (AI), blockchain, and cloud computing into government systems, utilising big data to support better decision-making, and increasing public participation and government transparency through digital platforms. This research provides a comprehensive analysis of trends in digital governance research, particularly highlighting the increasing attention it has received in recent years. For future research, it would be valuable to explore the long-term impacts of digital governance initiatives on public trust and policy outcomes. Additionally, investigating the challenges and barriers to implementing advanced technologies in different governmental contexts could further enrich the understanding of digital governance's potential and limitations. Abstrak: Tata kelola digital telah menjadi subjek penelitian dalam evolusinya. Pemerintah dapat menggunakan teknologi digital untuk memungkinkan warga berpartisipasi dalam diskusi kebijakan, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan praktik demokrasi dalam pemerintahan. Tata kelola digital semakin mendapat perhatian penelitian karena melibatkan pengelolaan dan penggunaan teknologi digital dalam praktik pemerintahan. Basis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah basis data Scopus. Kata kunci yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah TITLE-ABS-KEY (“tata kelola digital”). Tahun yang digunakan dalam pemilihan artikel ini adalah dari tahun 2006 hingga Maret 2024. Selanjutnya ditentukan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memilih artikel mana yang akan dianalisis. Setelah artikel disaring, langkah selanjutnya adalah memasukkan data CSV ke dalam aplikasi R Studio. Sebanyak 340 artikel jurnal diterbitkan pada tahun 2006 hingga Maret 2024. Penelitian ini menemukan tren publikasi terbanyak dilakukan pada tahun 2023, yakni sebanyak 103 artikel dan enam sitasi pada tahun 2015. Kemudian, tempat kedua adalah pada 2017 dengan lima kutipan, dan tempat ketiga adalah pada 2018 dengan empat kutipan. Penelitian mengenai tata kelola digital (Digital Governance) memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Bidang-bidang yang dieksplorasi dalam penelitian ini mencakup keamanan siber, mengintegrasikan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan komputasi awan ke dalam sistem pemerintahan, memanfaatkan big data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan partisipasi publik dan transparansi pemerintah melalui platform digital. Penelitian ini menyajikan analisis komprehensif tentang tren dalam penelitian tata kelola digital, khususnya menyoroti meningkatnya perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang inisiatif tata kelola digital terhadap kepercayaan publik dan hasil kebijakan. Selain itu prospek penelitian ke depan dapat mengkaji tantangan dan hambatan penerapan teknologi terbarukan untuk memperkaya pemahaman tentang potensi dan keterbatasan dari tata kelola digital.
POLICY TRANSFER: MEWUJUDKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN MELALUI PENDEKATAN CLIMATE-SMART AGRICULTURE (CSA) DALAM MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DI KABUPATEN ACEH UTARA Nurmasyahyati, Nurmasyahyati; Maulida, Desi; Fauzan, Fauzan; Safrida, Safrida; Kurniawan, Rudi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i2.6791

Abstract

Abstract: This research was conducted to analyze the implications of implementing a sustainable agricultural transfer policy using the Climate-Smart Agriculture (CSA) approach in an effort to overcome the impacts of climate change in North Aceh Regency. This is motivated by the increasingly real and serious impact of climate change on the agricultural sector, which threatens food security and farmers' welfare, so the CSA approach is adopted to increase agricultural productivity in a sustainable manner, increase farmers' resilience to climate change, and reduce greenhouse gas emissions. The aim of this research is to evaluate how the internalization of CSA policies can strengthen sustainable agricultural policies in North Aceh and identify the challenges and opportunities faced in implementing these policies. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data collection was carried out through in-depth interviews with 12 informants consisting of government officials, village officials and farming communities. Informants were selected purposively to ensure they had knowledge and experience relevant to the research topic. The research results show that the North Aceh government has succeeded in transferring adaptive policies through collaboration with various stakeholders such as the Agriculture Service, the Environment Service, and farmer groups. However, the success of this policy is still faced with challenges such as limited infrastructure, local institutional capacity, and low awareness of farmers regarding the importance of sustainable agricultural practices. Overall, the internalization of CSA in North Aceh shows great potential in increasing agricultural resilience to climate change, although further efforts are needed to overcome existing obstacles Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implikasi penerapan policy transfer pertanian berkelanjutan melalui pendekatan Climate-Smart Agriculture (CSA) dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini dilatarbelakangi semakin nyata dan seriusnya dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian, yang mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, sehingga pendekatan CSA diadopsi untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, meningkatkan ketahanan petani terhadap perubahan iklim, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana internalisasi kebijakan CSA dapat memperkuat kebijakan pertanian berkelanjutan di Aceh Utara dan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 12 informan yang terdiri dari pejabat pemerintah, aparatur desa, dan masyarakat tani. Informan dipilih secara purposive untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Aceh Utara telah berhasil melakukan transfer kebijakan yang adaptif melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, dan kelompok tani. Namun, keberhasilan kebijakan ini masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kapasitas institusi lokal, serta rendahnya kesadaran petani mengenai pentingnya praktik pertanian berkelanjutan. Secara keseluruhan, internalisasi CSA di Aceh Utara menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan ketahanan pertanian terhadap perubahan iklim, meskipun diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada
FROM BOODLINES TO BALLOTS: THE INTERSECTION OF FAMILY POWER AND WOMEN POLITICAL ELECTABILITY Anisyah, Siti; Harahap, Raegen
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i2.6840

Abstract

The discourse women's representation in politics has gained traction globally, including in Indonesia. While the progress made by women in the political arena deserves recognition, especially in a society where gender Stereotypes and patriarchal norms remain deeply rooted, it is crucial to acknowledge that many women still struggle to contest elections independently without relying on factors such as political dynasties, financial resources, incumbency, or family connections. This article delves into the significant role of family ties in shaping the electability of women in politics, with a specific focus on Zainab’s successful bid in the 2019 legislative election for Electora District V, Ogan Ilir Regency. Using a qualitative-descriptive research method and a library research approach, this article explores how Zainab's victory is closely linked to the influence of her family's prominent status, which is known as a respected and generous family with extensive networks among community leaders in various villages. We foud that Zainab’s family played a crucial role in crafting a positive public image, boosting her popularity, and ultimately securing her electability, despite her status as a newcomer in the political landscape of Ogan Ilir. The findings underscore the importance of family legacy as a powerful political asset, highlighting how the strength of a family name can be a decisive factor in political success, as evidenced by Zainab’s victory in the 2019 election in Ogan Ilir Regency.
INOVASI TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS GOVERNMENT 3.0 DALAM MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI JAMBI Wahid, Makmun; Lega, Michael; Darminto, Citra; Bulya, Bulya; Setyobudi, Yustinus Farid
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i2.6682

Abstract

Abstract: Studies on the management of forest and land fires in Indonesia have led to research on innovation and collaboration in the management process. However, these existing studies are insufficient to address the trend of insignificant impact of E-government in the transformation of forest and land fire governance in Indonesia. In this article, we address questions related to information technology-based models of data, service and process disclosure in each of the Jambi Province government agencies involved in forest and land fire management. Examining the forms of openness in each agency is important to see the results of the implementation of innovations and collaborations that have not yet targeted the basic problems. This paper uses a framework that focuses on government 3.0 to find the characteristics and variations of innovation and collaboration failures in forest and land fire management. Using this framework, this paper will show that innovation and collaboration in the management of forest and land fire management show dynamic results that are influenced by the character of inclusive institutions. The author uses a comparison of the character of each institution to argue that the level of inclusiveness determines the ability of institutions involved in forest and land fire management to use information technology that is not only limited to the use of systems, but can be developed to transform governance to be more effective and efficient in tackling forest and land fires. Abstrak: Studi-studi tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah sampai pada hasil penelitian mengenai inovasi dan kolaborasi dalam proses pengelolaannya. Namun, studi yang telah ada tersebut masih kurang memadai dalam menjawab tren belum signifikannya dampak penggunaan E-government dalam transformasi tata kelola kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dalam artikel ini, kami menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait model keterbukaan data, layanan dan proses yang berbasis teknologi informasi di masing-masing instansi pemerintah Provinsi Jambi yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Menelaah bentuk-bentuk keterbukaan di masing-masing instansi, menjadi sangat penting untuk melihat capaian hasil dari pelaksanaan inovasi dan kolaborasi yang selama ini masih belum menyasar kepada persoalan dasar. Tulisan ini menggunakan kerangka kerja yang berfokus pada government 3.0 untuk menemukan karakteristik dan variasi kegagalan inovasi dan kolaborasi yang ada dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dengan menggunakan kerangka kerja ini, tulisan ini akan menunjukkan bahwa inovasi dan kolaborasi dalam pengelolaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan menampilkan hasil yang dinamis yang dipengaruhi oleh karakter institusi yang inklusif. Penulis menggunakan perbandingan karakter masing-masing institusi untuk mengajukan argumentasi bahwa tingkat inklusivitas menentukan kemampuan institusi yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk menggunakan teknologi informasi yang tidak hanya sebatas penggunaan sistem, tetapi mampu dikembangkan untuk mentransformasi pemerintahan agar lebih efektif dan efisien dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.
KEPEMIMPINAN, SUMBER DAYA, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT: FAKTOR DI BALIK KEBERHASILAN BUMDESA Sareng, Caecilia Elchyta Dua; Pradana, I Putu Yoga Bumi; Kellen, Pius Bumi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i2.6487

Abstract

Abstract:.This study aims to determine the performance of Village-Owned Enterprises' business governance in Puan To'a Village-Owned Enterprises, Tebuk Village and Kimang Buleng Village-Owned Enterprises, Riit Village and the factors that contribute to the performance of Village-Owned Enterprises' governance in Puan To'a Village-Owned Enterprises, Tebuk Village and Kimang Buleng Village-Owned Enterprises, Riit Village. This study uses a qualitative method with a comparative study research type and data collection procedures using interviews, document studies, and observations, with data collection from 22 informants involved in the Village-Owned Enterprises governance process. The results of the study indicate that the performance of governance on the principles of profit, transparency, accountability, and sustainability in Kimang Bulenge Village-Owned Enterprises is not by the principles of good governance where the recruitment of administrators, especially in the election of directors, is not carried out through tests but is directly selected by the village head, the formation of the second management does not have AD/ART, financial reporting is not optimal due to different training and educational backgrounds, and has formed a Village-Owned Enterprise twice but has experienced congestion. The factors behind the differences in performance consist of three dimensions, namely the leadership dimension, the organizational resource dimension, and the external environment dimension. From each existing factor, the Kimang Buleng Village-Owned Enterprise can take steps in its governance performance for the sustainability of the Village-Owned Enterprise. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja tata kelola bisnis BUMDesa pada BUMDesa Puan To’a Desa Tebuk dan BUMDesa Kimang Buleng Desa Riit serta faktor-faktor yang berontribusi pada bagi kinerja tata kelola BUMDesa Puan To’a Desa Tebuk dan BUMDesa Kimang Buleng Desa Riit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi komparasi dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumen dan observasi dengan pengumpulan data berasal dari 22 informan yang terlibat dalam proses tata Kelola BUMDesa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja tata kelola pada prinsip profit, transparansi, akuntabilitas dan sustainable pada BUMDesa Kimang Bulenge belum sesuai dengan prinsip tata Kelola yang baik dimana pada perekrutan pengurus khususnya pada pemilihan direktur tidak dilakukan melalui tes tetapi dipilih langsung oleh kepala desa, pembentukan pengurusan kedua tidak memiliki AD/ART, pelaporan keuangan belum maksimal karena pelatihan serta latar belakang pendidikan yang berbeda, dan sudah dua kali membentuk BUMdesa namun harus mengalami kemacetan. Faktor-faktor dibalik perbedaan kinerja, terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi kepemimpinan, dimensi sumber daya organisasi dan dimensi lingkungan eksternal. Dari setiap faktor yang ada bisa diambil oleh BUMDesa Kimang Buleng dalam kinerja tata Kelola demi keberlanjutan BUMDesa.
ESTIMATING THE PERFORMANCE OF THE GAKKUMDU IN HANDLING REPORTS AND FINDINGS OF VIOLATIONS OF THE 2024 ELECTIONS Nurhayati, Dwi Astuti Wahyu
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i2.6781

Abstract

: It is imperative that vulnerabilities in the 2024 election law enforcement system be identified in order to provide learning and development for election organisers and other law enforcement organisations. This study aims to comprehend the kinds of cases that remain unresolved, the actions that are taken, the opinions of GAKKUMDU, about the receipt of reports and violations, the challenges encountered in managing and resolving issues, and the perspectives that the public will have going forward regarding election dispute resolution. Using a juridical-normative approach, the research uses normative legal research methodologies to analyse the relevant legal norms in the context of addressing election-related criminal offences in 2024.The results show two different types of reports: one was registered and included the village heads' lack of neutrality, while the other four were not (distribution of staple food packages, damage to campaign media (APK and APS), lack of transparency by the Election Supervisory Body, and circulation of the "Tabloid Indonesia Maju". Several steps were taken by GAKKUMDU in handling reports and violations included harmonising perceptions is the result of the actions conducted, which include beginning harmonisation, receiving reports, managing violations, monitoring, and evaluation. Assessing the Gakkumdu Center's efficiency in addressing electoral infractions in 2024 and aligning perceptions entails coordinating the opinions, strategies, and tactics of the several stakeholders engaged in election law enforcement are obligation to conduct. It is intended that by comprehending the current problems, practical measures to strengthen accountability, better the election law enforcement process, and guarantee a more equitable and transparent election can be found. The collaboration is not only done by Bawaslu, the Police, or the Prosecutor's Office but also in order to manage the election offences of 2024.
POLICY IMPLEMENTATION ANALYSIS FREE SMOKE AREAS IN BANDA ACEH CITY Muazzinah, Muazzinah; Safitri, Winny Dian; Ayubi, Fathurahman Al; Zamharira, Cut; Khalil, Zakki Fuad
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i2.6171

Abstract

The implementation of the Smoke Free Areas (KTR) policy is felt to be still not optimal in coffee shops in Banda Aceh City, which is a workplace category stipulated in the Banda Aceh City Regulation is Qanun Kota Banda Aceh 5/2016 on Smoke Free Area and Banda Aceh Mayor Regulation. Having the nick name the city of 1000 coffee shops and the average coffee shop customer is an active smoker, KTR should be implemented as a form of creating a good and healthy living environment and protecting public health from the dangers of smoking. This study aims to describe the implementation of the KTR policy at the coffee shops in Banda Aceh City with a qualitative descriptive approach. The data analyze with data collection with in-depth interviews, observation by making more detailed observations at the research location is coffee shops and documentation related to documents and images. Then data reduction which is focused on the process of selecting, simplifying, abstracting and transforming raw data tailored to the needs and focus of the research. Finally, verification and conclusion drawing. The informants in this study consisted of one Head of Banda Aceh City Health Service and one Head of Satpol PP WH City of Banda Aceh, two coffee shop owners and two coffee shop customers. The results showed that the implementation of the KTR policy in coffee shops in Banda Aceh City had not yet obtained maximum results in terms of aspects, namely communication aspects in the form of very less socialization, aspects of budget resources and lack of human resources for the innovation team and bureaucratic aspects despite the existence of derivative regulations from the Qanun namely Banda Aceh Mayor Regulation on Technical Guidelines but there is no SOP for sustainability. The recommendation obtained from this research is that the government needs to conduct a more massive campaign on coffee shops in Banda Aceh City regarding KTR so that owners and customers understand the importance of KTR.
PENGARUH KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA HANGTUAH KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR Prihatin, Panca Setyo; Munir, Abdul; Saudi, Ahmad
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i2.5864

Abstract

Abstract An investigation into the ways in which the Family Hope Program policy contributes to the alleviation of poverty in Hangtuah Village, which is located in the Perhentian Raja District of the Kampar Regency, is the purpose of this study. This study employs a quantitative methodology. Since the Family Hope Program participants are the categories for the probability sampling technique used in this study, the sample size taken is 80 people because of the size and difficulty of reaching the community. The methods of data collecting are observation, questionnaire, interview, and documentation. Simple linear regression analysis is used in data analysis procedure. Testing for reliability and validity of the data is done. The findings of this study show that poverty reduction is influenced by the Family Hope Program policy in Hangtuah Village. Moreover, the study shows that 38.6% of the poverty is reduced by the Family Hope Program policy, with the remaining 61.4% being a result of other causes. Abstrak Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Hangtuah yang terletak di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Dalam studi khusus ini, metodologi kuantitatif digunakan. Dengan menggunakan metode probabilitas sampling, sampel dalam penelitian ini dibentuk dari peserta yang merupakan penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Delapan puluh sampel dikumpulkan karena populasinya terlalu besar dan sulit untuk dihubungi satu per satu. Observasi, angket, wawancara dan dokumentasi merupakan metode pengumpulan data. Analisis regresi linier sederhana digunakan dalam teknik analisis data. Uji reliabilitas dan validitas digunakan untuk mengetahui keabsahan data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan dipengaruhi oleh kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Hangtuah. Kajian tersebut kemudian mengungkapkan bahwa 38,6% penurunan kemiskinan merupakan akibat langsung dari kebijakan Program Keluarga Harapan, sedangkan 61,4% merupakan akibat dari variabel lain.
OVERCROWDING WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITELISIK DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (STUDI TERHADAP OVERCROWDING WARGA BINAAN DI PROVINSI RIAU) Munir, Abdul; Prihatin, Panca Setyo; Freddy, Harapan Tua Ricky; Saudi, Ahmad
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v8i2.6416

Abstract

Abstract: Overcrowding in Prisons and Detention Centers in Indonesia is not a new phenomenon. Data shows that overcrowding has persisted and even tended to increase over the last decade. This situation has adverse effects on inmates and prisoners serving their sentences, such as health issues and the effectiveness of punishment. This study aims to conduct an in-depth analysis of the overcrowding phenomenon among inmates in Prisons/Detention Centers. The rationale for this study is that overcrowding can hinder the achievement of the primary goal of the Correctional Institution, which is to rehabilitate inmates so they can reintegrate into society as reformed individuals. Using a qualitative approach, this research employs a literature review technique, relying on secondary data drawn from books, journals, documents, and online news sources related to the research theme. The analysis is conducted using three inclusion criteria to answer the research questions. By applying the critical theory of new victimology, this study presents a new discourse on structural victims resulting from the suboptimal functioning of the legal system. The findings indicate that overcrowding is caused by weak coordination among law enforcement agencies, leading to humanitarian issues and structural victimization due to the neglect of overcrowding in Prisons and Detention Centers. Abstrak: Overcrowding pada Lapas dan Rutan di Indonesia bukanlah fenomena baru. Data menunjukkan setidaknya dalam 10 tahun terakhir overcrowding masih terus terjadi dan cenderung meningkat. Hal ini membawa dampak lain terhadap warga binaan dan narapidana yang menjalani masa hukumannya seperti masalah kesehatan dan efektifitas hukuman. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam tentang fenomena overcrowding warga binaan di Lapas/Rutan. Alasan dari kajian ini bahwa fenomena overcrowding dapat menghambat capaian atau tujuan akhir dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan bagi warga binaan untuk dapat kembali ditengah masyarakat sebagai orang yang baik. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan teknik studi literatur mengandalkan data sekunder yang diambil dari buku, jurnal, dokumen dan sumber berita online yang terkait dengan tema penelitian yang dianalisis melalui tiga kriteria inklusi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan teori kritis new viktimologi, sebuah wacana baru tentang korban struktural akibat kurang berjalannya sistem penyelenggaraan hukum secara optimal. Ditemukan overcrowding disebabkan lemahnya koordinasi lembaga penegak hukum yang mengakibatkan masalah kemanusian serta viktimisasi struktural atas pembiaran overcrowding di Lapas dan Rutan.

Page 17 of 20 | Total Record : 196

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2025): Oktober 2025, Jurnal Trias Politika Vol 9, No 1 (2025): April 2025, Jurnal Trias Politika Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024, Jurnal Trias Politika Vol 8, No 1 (2024): April 2024, Jurnal Trias Politika Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023, Jurnal Trias Politika Vol 7, No 1 (2023): April 2023, Jurnal Trias Politika Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022, Jurnal Trias Politika Vol 6, No 1 (2022): April 2022, Jurnal Trias Politika Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021, Jurnal Trias Politika Vol 5, No 1 (2021): April 2021, Jurnal Trias Politika Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika Vol 4, No 1 (2020): April 2020, Jurnal Trias Politika Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019, Jurnal Trias Politika Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April More Issue