cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fariz Al-Hasni
Contact Email
al.ihkam@uinmataram.ac.id
Phone
+6285934327883
Journal Mail Official
al.ihkam@uinmataram.ac.id
Editorial Address
Berugak Journal, Jln. Pendidikan No. 35, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram
Published by Universitas Islam Negeri Mataram
ISSN : 20881169     EISSN : 27146391     DOI : https://doi.org/10.20414/alihkam
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ihkam Journal is one of the Faculty Sharia journals of the Departement Islamic Family Law (Ahwal Syakhshiyyah) Universitas Islam Negeri Mataram, which intensely tries to respond, criticize, and comprehensively analyze related issues in contemporary Islamic Family Law from various scientific perspectives.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 17 No. 2 (2025): Desember" : 7 Documents clear
Implikasi Sosiologis Penjatuhan Talak Tiga di Luar Pengadilan Erha Saufan Hadana; Mansari; Irwansyah
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 17 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v17i2.13665

Abstract

Penjatuhan talak tiga tanpa melalui prosedur pengadilan agama masih marak terjadi di tengah masyarakat Aceh. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum dan sosial karena dilakukan di luar jalur resmi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik talak tiga di luar pengadilan serta mengkaji implikasi sosiologis dan hukum yang ditimbulkannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk memahami realitas hukum di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, penegak hukum, dan pihak terkait lainnya. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik talak tiga di luar pengadilan dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum, dominasi budaya patriarki, dan kuatnya peran tokoh adat dan agama dalam memberikan pemahaman bahwa talak di luar pengadilan tetap sah. Akibatnya, perempuan dan anak menjadi korban utama tanpa perlindungan hukum yang memadai. Aturan hukum yang ada belum efektif karena tidak memiliki sanksi yang mengikat dan kurang menyentuh akar budaya masyarakat. Kata Kunci: Talak Tiga, Luar Pengadilan, Perlindungan Perempuan dan Anak.
ANALISIS PENYELESAIAN KDRT DI ANTARA PASANGAN SUAMI ISTRI DI DESA JELANTIK KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH (PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM) Nunung Susfita; Hikmah Muliani
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 17 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v17i2.14627

Abstract

Penelitian ini mengkaji penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara pasangan suami istri di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya angka KDRT yang tidak tercatat secara resmi dan dampak signifikan yang dialami korban, baik secara fisik maupun psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab KDRT serta menganalisis mekanisme penyelesaiannya menurut hukum keluarga Islam, dengan menyoroti peran tokoh agama dan masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab KDRT di antaranya adalah masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, kecanduan judi online, perselingkuhan, riwayat kekerasan, dan campur tangan pihak luar. Penyelesaian KDRT di Desa Jelantik umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga, mediasi oleh tokoh agama, serta edukasi masyarakat. Namun, pendekatan ini dinilai kurang efektif pada kasus berulang atau kasus berat, sehingga penegakan hukum formal menjadi langkah yang diutamakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pencegahan dan penanganan KDRT di tingkat komunitas, serta menjadi rujukan untuk pengembangan program intervensi yang lebih efektif di masa mendatang.
PENYELESAIAN KONFLIK WARISAN SECARA SHULUH OLEH MASYARAKAT DI KANTOR DESA PANDAN WANGI KECAMATAN JEROWARU Feby Wulandari
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 17 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v17i2.14631

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penyelesaian konflik warisan secara shuluh oleh masyarakat di kantor Desa Pandan Wangi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana penerapan shuluh dalam pembagian warisan di masyarakat Desa Pandan Wangi? Kedua, Apa penyebab terjadinya konflik tanah warisan dan bagaimana solusinya dalam penyelesaian konflik tanah warisan secara shuluh oleh masyarakat di kantor Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru. Jenis metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatatan empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Penyelesaian konflik tanah warisan secara shuluh di kantor Desa Pandan Wangi lebih mengedepankan kesepakatan bersama meskipun sistem pembagiannya tidak sesuai dengan hukum fara’id Islam. Kedua Penyebab terjadinya konflik warisan adalah karena pihak atau ahli waris laki-laki yang selalu dominan menguasai tanah warisan dengan mengabaikan hak-hak waris perempuan. Apabila penyelesaian konflik melalui jalur hukum akan terjadi kerusakan hubungan antar keluarga, dan di sarankan penyelesaian secara kekeluargaan maka tidak ada yang sifatnya di rugikan baik secara bagian warisan atau secara hubungan kekeluargaan, serta memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akibat dari dampak penyelesaian warisan secara damai maupun secara hukum
EFEKTIVITAS PASAL 152 (KHI) TENTANG PEMBERIAN NAFKAH IDDAH ISTRI CERAI TALAK DI DESA SORINOMO KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU Dwi Radha Putri Mentari
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 17 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v17i2.14632

Abstract

This study is motivated by the researcher's attention to the implementation of article 152 KHI on iddah maintenance for divorced wives in Sorinomo village, Pekat sub-district, Dompu district. The problem is the non-implementation of Article 152 KHI on the provision of iddah maintenance for divorced wives, which results in legal uncertainty and can cause financial difficulties for ex-wives. In practice, the ex-husband does not provide iddah maintenance to the ex-wife because there is no sense of concern from the husband. This will result in legal uncertainty and can result in financial difficulties for ex-wives. The problem formulations in this study are: Firstly, How is the practice of providing iddah maintenance after divorce in Sorinomo Village, Pekat Sub-district, Dompu Regency? Secondly, How is the implementation of Article 152 KHI on the provision of iddah maintenance for divorced wives in Sorinomo Village, Pekat Sub-District, Dompu Regency. The type of method used is a qualitative method with an empirical approach. The data collection methods used are observation, interview and documentation. The results of the study show that: First, the practice of giving iddah maintenance after divorce in Sorinomo Village: limited resources, second, lack of knowledge and public awareness, third, cultural and traditional factors. Second, Implementation of Article 152 KHI regarding the provision of iddah maintenance for divorced wives in Sorinomo Village: lack of understanding, limited resources, lack of education from village institutions and KUA, cultural and traditional factors.
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG HAK DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN SEKSUAL ANAK DI KELURAHAN NUNGGA KECAMATAN RASANA’E TIMUR KOTA BIMA Mirna
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 17 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian peneliti terhadap hak dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan seksual anak di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasana’e Timur Kota Bima. Dimana telah terjadi permasalahan yakni kurangnya tanggung jawab orang tua dalam memberikan edukasi atau pendidikan seksual terhadap anak. Faktor yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: Pertama, Bagaimana tanggung jawab orang tua di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasana’e Timur Kota Bima terhadap hak dan tanggung jawab mereka dalam pendidikan seksual anak. Kedua, Bagaimana perspektif HKI tentang hak dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan seksual anak di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasana’e Timur, Kota Bima. Metode Penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa tanggung jawab orang tua di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasana’e Timur Kota Bima terhadap hak dan tanggung jawab mereka dalam pendidikan sekual, yaitu : Pertama memberikan pemahaman tentang pentingnya hubungan sehat, perlindungan dan kebutuhan seksual dengan cara memberikan pemahaman tentang bagaimana menjaga diri dan menjaga batasan kepada siapapun. Kedua menerapkan lingkungan yang terbuka dan aman dengan cara membangun kebiasaan berdiskusi rutin oleh orang tua dipraktekan di depan anak dari kecil, untuk menciptakan lingkungan yang terbuka dan aman. Ketiga memberikan teladan yang baik dengan cara memisahkan tempat tidur anak-anak agar menghindari perbuatan yang tidak di inginkan. Keseluruhan tanggung jawab orang tua di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasana’e Timur Kota Bima sudah sesuai dengan perspektif HKI, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa para orang tua di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasana’e Timur Kota Bima memang menerapkan tanggung jawab tersebut dalam pendidikan seksual anak-anak mereka.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERJANJIAN PRA NIKAH DI KUA CIPUTAT Hilmi Auliya Muthohhari
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 17 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v17i2.14634

Abstract

Perjanjian pra nikah adalah kesepakatan yang dibuat oleh pasangan calon suami istri sebelum melangsungkan akad nikah, yang bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kehidupan rumah tangga. Fenomena ini mulai mendapatkan perhatian lebih dalam masyarakat modern yang memiliki kesadaran hukum tinggi serta menghadapi berbagai tantangan dalam institusi keluarga. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama di wilayah KUA Ciputat, perjanjian pra nikah masih tergolong jarang dilakukan, namun menunjukkan potensi sebagai instrumen hukum yang bermanfaat bila sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perjanjian pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Ciputat melalui pendekatan ushul fiqh dan kaidah fiqhiyyah, guna melihat sejauh mana kesepakatan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analisis, dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak KUA dan pasangan yang pernah melakukan perjanjian pra nikah serta buku – buku dan jurnal – jurnal hukum yang mendukung artikel ini. Analisis dilakukan terhadap bagaimana kaidah fiqhiyyah seperti al-‘urf muhakkam (kebiasaan dapat menjadi hukum), adh-dhararu yuzal (kemudaratan harus dihilangkan), dan al-masyaqqah tajlib at-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan) dapat digunakan untuk menilai keabsahan dan manfaat perjanjian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama isi perjanjian tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan maqashid syariah, maka ia dapat diterima dalam kerangka hukum keluarga Islam. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya sosialisasi dan edukasi yang lebih masif terhadap masyarakat mengenai legalitas dan manfaat perjanjian pra nikah sebagai bentuk perlindungan hak-hak pasangan dalam rumah tangga.
STUDI PADA HIMPUNAN WANITA DISABILITAS INDONESIA (HWDI) TENTANG KEWAJIBAN ORANG TUA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENGASUHAN ANAK (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif) Ahmad fiqqih Alfathoni; Mardiana, Mardiana
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 17 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is based on the problem of parenting patterns of parents with disabilities in caring their children and the implementation of the obligations of parents with disabilities in caring their children according to Islamic law and positive law, where there is a lot of stigma towards parents with disabilities by the society regarding parents with disabilities being doubtful, to be able to care for and fulfill the obligations of caring their children well. The method used in this research is qualitative with a statutory approach (Statute Approach), a comparative approach (Comparative Approach) and a sociological approach (Sociological Approach). The informants in this research were 6 (six) and 3 (three) informants who were disability observer figures in NTB. Data collection techniques use interviews, observation and documentation.The results of the research show that, the parenting style applied by parents with disabilities is a democratic parenting style, obligations according to Islamic law are mostly fulfilled and some parents with disabilities are unable to fulfill them. The obligations of parents with disabilities in caring for children according to positive law, Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2014 concerning Child Protection, have been fulfilled properly, however there are several obligations that parents with disabilities cannot fulfill

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 1 (2026): Juni (Inprogress) Vol. 17 No. 2 (2025): Desember Vol. 17 No. 1 (2025): Juni Vol. 16 No. 2 (2024): Desember Vol. 16 No. 1 (2024): Juni Vol. 15 No. 2 (2023): Desember Vol. 15 No. 1 (2023): Juni Vol. 14 No. 2 (2022): Desember Vol. 14 No. 1 (2022): Juni Vol. 13 No. 2 (2021): Desember Vol. 13 No. 1 (2021): Juni Vol. 12 No. 2 (2020): Desember Vol. 12 No. 1 (2020): Juni Vol. 11 No. 2 (2019): Desember Vol. 11 No. 1 (2019): Juni More Issue