cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Nurjannah S, SH., MH
Contact Email
nurjajustice@gmail.com
Phone
+6281805222976
Journal Mail Official
jihmediakeadilan@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 23390557     EISSN : 26851857     DOI : https://doi.org/10.31764/mk:%20jih
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum didirikan pada Januari 2012, merupakan lembaga yang yang fokus pada pengembangan jurnal untuk mahasiswa, dosen, dan semua entititas pengemban hukum dalam topik global dan partikular. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal ini Menyediakan versi cetak dan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk diperoleh publik serta mendukung pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Tujuan Jurnal ini adalah menyediakan ruang bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli, atau artikel ulasan. Ruang lingkup tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dibidang hukum Islam dan Bisnis Islam, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan dan Medis, Hukum Adat, Hukum Internasional, dan bagian Hukum Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 121 Documents
 5   6   7   8   9 
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PADA KAWASAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI Aswin Aswin; La Ode Bariun
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.4698

Abstract

This research was conducted on the consideration that efforts to control the environment are less rapidly than the rate of environmental destruction and pollution that occurs. Meanwhile, humans as ecological creatures cannot live in a good and healthy environment. This study uses a juridical-normative study, with a research approach that is statutory regulations. The results of the research were analyzed descriptively by using literature law materials and legal materials for researching media institutions. The results showed that law enforcement had not run optimally. This is because the substance of the law does not authorize supervisory officials to be able to impose sanctions on the person in charge of the transmigration development area. The supervisory official is only technically authorized to find a violation of the law, which is then given to the minister, governor or regent / mayor according to his / her authority. This is what the author considers, that environmental supervision does not have binding legal consequences, because it could be agreed by the minister, governor or regent / mayor, even though the supervisory official has recommended compliance with the environmental licensing provisions. Therefore, the authors suggest that environmental supervisors be given authority in administrative law enforcement. Keywords: Control, Environment, Transmigration Development. ABSTRAKPenelitian ini dilakukan atas pertimbangan bahwa upaya pengendalian lingkungan, kalah cepat dengan laju perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi. Sementara itu, manusia sebagai makhluk ekologi tidak bisa hidup dengan lingkungan yang baik dan sehat. Penelitian ini menggunakan kajian yuridis-normatif, dengan pendekatan penelitian yaitu peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan dan bahan hukum penulusuran media pranata. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara maksimal. Hal itu disebabkan substansi hukum tidak memberikan kewenangan kepada pejabat pengawas untuk bisa menjatuhkan sanksi kepada penanggungjawab kawasan pembangunan transmigrasi. Pejabat pengawas hanya berwenang secara teknis untuk menemukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya diberikan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Hal inilah yang dipandang penulis, bahwa pengawasan lingkungan tidak memiliki konsekuensi hukum mengikat, karena bisa saja diamini oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota, meskipun pejabat pengawas telah merekomendasikan adanya ketiktaatan ketentuan perizinan lingkungan. Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar pejabat pengawas lingkungan diberikan kewenangan didalam penegakan hukum administrasi.    
HUKUM MICROTRANSACTION DALAM ONLINE MOBILE GAMES Gusti Fadhil Fithrian Luthfan
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.6249

Abstract

Various online mobile games with the Massive Multiplayer Online (MMO) genre favored by the Indonesian people, such as Mobile Legends: Bang-bang and Players Unkown Battlegrounds Mobile (PUBG) have been downloaded by more than 100 million users. These technological developments gave birth to a new business model known as microtransactions. Through microtransactions, users can buy and sell items in the in-game shop. The presence of microtransactions causes various problems because they are considered to exploit children and have the potential to cause gambling addiction. In Indonesia itself, it has not been so clearly regulated because it still views microtransactions as the same as buying and selling online in general. The results of this study indicate that the legal regulation of microtransactions in Indonesia has not been clearly regulated and the concept of electronic trading systems only moves space and time from conventional trade. The legal aspect to be considered is the aspect of the legality of microtransactions which some countries equate with gambling, while in Indonesia there is a lack of clarity about the regulation. So that the aspect of consumer protection, especially for vulnerable groups such as children and adolescents, has not been fulfilled.Keywords: Microtransaction, Game, Online ABSTRAKBerbagai online mobile games bergenre Massive Multiplayer Online (MMO) yang digemari oleh masyarakat Indonesia seperti Mobile Legends: Bang-bang dan Players Unkown Battlegrounds Mobile (PUBG) yang telah diunduh lebih dari 100 juta pengguna. Perkembangan teknologi tersebut melahirkan suatu model bisnis baru yang dikenal dengan microtransaction. Melalui microtransaction pengguna dapat melakukan jual beli item yang terdapat pada toko di dalam game. Kehadiran microtransaction menimbulkan berbagai permasalahan karena dianggap mengeksploitasi anak dan berpotensi menyebabkan kecanduan judi. Di Indonesia sendiri belum begitu mengatur secara jelas karena masih memandang microtransaction sama dengan jual beli online pada umumnya. Penelitian ini mengunakan metode penelitian normative dan mengunakan pendekan perundang undangan dan pendekatan konseptuan dari berbagai literasi dengan melihat fakta hukum mengingat adanya kekosangan hokum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan hukum microtransaction di Indonesia belum di atur secara jelas serta Konsep perdagangan sistem elektronik hanya memindahkan ruang dan waktu semata dari perdagangan. Aspek hukum diperhatikan ialah aspek legalitas microtransaction yang oleh beberapa negara dipersamakan dengan perjudian sedangkan di Indonesia adanya ketidak jelasan regulasi tersebut. Sehingga aspek perlindungan konsumen terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja belum dapat terpenuhi.
UPAYA PENCEGAHAN AKTIFITAS ILLEGAL FISHING OLEH KEPOLISIAN RESOR KONAWE SELATAN Bambang Eko Purwanto; Sitti Fatmawati L
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.4709

Abstract

This study is intended to determine the efforts to prevent illegal fishing activities by the South Konawe Police, which in fact, the repressive approach is still far from expectations in efforts to eradicate illegal fishing activities. This study uses a type of empirical normative legal research. The legal materials used in the discussion of this research are secondary legal materials obtained through literature study and primary legal materials obtained through interviews. Secondary legal materials and primary legal materials from the research results are analyzed qualitatively based on theory (theoretical approach). The results showed that the efforts to prevent illegal fishing activities by the South Konawe Resort Police had not been carried out optimally. Because they have just carried out legal socialization activities and marine patrols. Meanwhile, policies that can touch the root of the problem of illegal fishing activities (strengthening the economy of local fishing communities) have not been carried out through coordination with the local government. Therefore, the Konawe Selatan Resort Police should coordinate with the local government in an effort to prevent illegal fishing activities.Keywords : Prevention; Illegal Fishing; Resort Police. ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui upaya pencegahan aktifitas illegal fishing oleh Kepolisian Resor Konawe Selatan, yang sejatinya pendekatan represif masih jauh dari harapan dalam upaya pemberantasan aktifitas illegal fishing. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Bahan hukum yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara. Bahan hukum sekunder dan  bahan hukum primer dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif dengan berlandaskan teori (theoretical approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pencegahan aktifitas illegal fishing oleh Kepolisian Resor Konawe Selatan, belum dilakukan secara maksimal. Karena baru melakukan kegiatan sosialisasi hukum dan patroli laut. Sementara, kebijakan yang dapat menyentuh akar permasalahan terjadinya aktifitas illegal fishing (penguatan perekonomian masyarakat nelayan lokal) belum dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Oleh sebab itu, seyogyanya pihak Kepolisian Resor Konawe Selatan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam upaya pencegahan aktifitas illegal fishing.
THE CRIME OF HATE SPEECH THROUGH THE INTERNET (REVIEW OF ARTICLE 28 SECTION (2) OF THE INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTION LAW) Nabila Yulianda Inkeputri; Muhammad Rustamaji
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.6370

Abstract

The problems contained in scientific papers are about what are the indicators or limits of hate speech in the ITE Law and how to apply or implement Article 28 of the ITE law on hate speech. This study uses a juridical-normative approach. From this research, it is found that Article 28 of the ITE Law does not explain in detail the indicators of hate speech itself. If grouped, the scope of crime (Hate Speech) is classified as a crime against honor. The next indicator that is included in hate speech is regarding understanding related to hatred and the last one is about elements between groups. In addition to its implementation which opens up space for multiple interpretations and subjectivity, the criminal threats contained in this article which are regulated in Article 45A paragraph (2) of this ITE Law also have problems regarding the application of criminal sanctions in this article are considered to be over the line and not in accordance with the characteristics of the law . this law as an administrative law.
EFEKTIVITAS DAN KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG Ricky Handriana
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.7608

Abstract

AbstractStrategically, food crops are the most important part in maintaining the stability of food security and people's welfare, so that in maintaining this, government policies are needed to protect the sustainability of food agricultural land from the conversion of functions that occur due to massive development. Through the existence of regional autonomy which gives local government authority to regulate their respective regional households, the local government of Karawang Regency has issued a policy regarding the protection of sustainable food agricultural land through regional regulation number 1 of 2018, but in its implementation these regional regulations do not apply optimally. Through juridical-normative research using the Statute Approach and the conceptual approach, which resulted that the Karawang regency regional regulation number 1 of 2018 could be enforced because it was in accordance with the rules contained in Law number 12 of 2011 concerning the establishment of laws and regulations, but in its implementation the regional regulations cannot run effectively due to the absence of implementing regulations which are delegated by the articles in the regional regulations.AbstrakSecara strategis lahan pernaian pangan merupakan bagian terpenting dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam menjaga hal tersebut sangat diperlukan kebijakan pemerintah untuk melindugi keberlangsungan lahan pertanian pangan dari alih fungsi yang terjadi karena pembangunan yang terjadi secara masif. Melalui adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya masing masinag pemerintah daerah kabupaten karawang telah mengeluarkan kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan daerah nomor 1 tahun 2018, namun dalam pelaksanaanya peraturan daerah tersebut tidak berlaku secara maksimal. Melalui penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual approach) yang menghasilkan bahwa peraturan daerah kabupaten karawang nomor 1 tahun 2018 dapat diberlakukan karena sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan, namun dalam pelaksanaanya peraturan daerah tersebut tidak dapat berjalan secara efektif karena ketiadaan peraturan pelaksana yang di delegasikan oleh pasal pasal dalam peraturan daerah tersebut.
ANALISIS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN EKSIBISIONIS Andika Santoso; Eko Nurisman
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.8230

Abstract

Eksibisionisme ialah salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma kesusilaan, tentunya penyimpangan tersebut tidak hanya mengganggu ketentraman individu lain namun juga mengganggu ketentraman suatu kelompok masyarakat, dalam penelitian ini peneliti membahas Pencegahan terhadap tindak pidana kesusilaan eksibisionis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dimana dimana metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mencari bahan kepustakaan dan kemudian membaca dan dianalisis. Hasil dari penelitian ini adalah adanya beberapa faktor yang memunculkan eksibisionis yaitu factor internal dan eksternal untuk mengatasi tindak pidana kesusilaan tersebut adanya landasan hukum KUHP pasal 281 angka 1 dan Pasal 281 angka 2 KUHP dan pasal 289 KUHP dan UUD Nomor 44 Tahun 2008. Perbuatan eksibisionisme termasuk perbuatan melanggar kesusilaan di mana pelaku eksibisionisme dapat dijerat dengan Pasal 281 KUHP, Pasal 10 dan Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Perbuatan tersebut juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai pada Pasal 44 KUHP karena tidak termasuk dalam kategori gangguan kejiwaan/penyakit yang dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP. Upaya penanggulangan perbuatan eksibisionisme ini dapat dilakukan dengan cara preventif maupun represif
PEMBUKAAN HUTAN SEBAGAI HUNIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Luthfi Alviansyah; M. Agung Izzul Haq
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.6272

Abstract

This research departs from concerns with the current conditions, namely the rampant large-scale forest clearing to be used as new settlements or dwellings regardless of forest sustainability. Utilization and clearing of forests to be used and built as dwellings is a form of forest utilization. Meanwhile, Islamic law is a legal system that applies and is applied in Indonesia apart from customary law and continental European law (civil law). This research is a type of qualitative research carried out through a normative juridical approach using an analytical descriptive method based on the results of library research. Based on research, it is known that first, the concept of Islamic law about, the forest is placed as Al-Mubahat which is an ecosystem area that is free when it enters the Al-Mawat group (dead earth status) which is located in the wild forest, and is said to be Marafiq Al-Balad where it has the status of a fringe earth if the forest area is located around a residential area. Both types of forests are the responsibility of the government which has the authority to grant forest management permits by paying attention to the impacts that occur so as not to harm the surrounding environment. Second, this type of forest is the responsibility of the government which has the authority to grant forest management permits by paying attention to the impacts that occur so as not to harm the surrounding environment. Secondly, humans are in principle allowed to use forests for the purposes of their lives provided that the utilization carried out is not excessive and also does not harm the environment and nature.Keywords: Forest clearing; Forest protection; forest management; Islamic Law Perspective.ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari keprihatinan dengan kondisi yang terjadi saat ini, yaitu maraknya pembukaan hutan secara besar-besaran guna dijadikan pemukiman atau hunian baru tanpa memerdulikan kelesatarian hutan. Pemanfaataan dan pembukaan hutan untuk digunakan dan dibangun sebagai hunian merupakan salah satu bentuk pemanfaatan hutan. Sementara hukum Islam merupakan sistem hukum yang berlaku dan diterapkan di Indonesia selain daripada hukum adat dan hukum eropa kontinental (civil law). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode deskriptif analistis berdasarkan hasil riset kepustakaan (library research). Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pertama, konsep hukum Islam tentang, hutan ditempatkan sebagai Al-Mubahat dimana merupakan suatu wilayah ekosistem yang bebas apabila masuk ke dalam golongan Al-Mawat (status bumi mati) yang terletak pada hutan liar, dan dikatakan sebagai Marafiq Al-Balad dimana berstatus bumi pinggiran apabila kawasan hutan tersebut terletak pada sekitar area pemukiman. Kedua jenis hutan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pemberian izin pengelolaan hutan dengan memperhatikan dampak yang terjadi supaya tidak merugikan lingkungan sekitar. Kedua, manusia pada prinsipnya diperbolehkan untuk memanfaatkan hutan untuk keperluan hidupnya dengan ketentuan bahwa pemanfaatan yang dilakukan tidak berlebihan dan juga tidak merusak lingkungan dan alam.
PELAKSANAAN NEED AND RISK ASSESSMENT SEBAGAI STRATEGI PENERAPAN TUJUAN SISTEM PEMASYARAKATAN Rama Fatahillah Yulianto; Umar Anwar
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.7727

Abstract

This article discusses the importance of need and risk assessment to determine the pattern of guidance for Correctional Inmates. The guidance given to Prisoners (WBP) should be individualized, no longer mass, but correctional institutions are still shrouded in the phenomenon of over capacity which affects all lines. These problems can be overcome by conducting a proper need and risk assessment. through this assessment, correctional officers can assess the needs and risk factors of each inmate. Then the right coaching pattern can be formulated for the WBP. This study uses a qualitative method and uses a descriptive approach, then in collecting data, the author uses a literature study. The results of the study indicate that the existence of a need and risk assessment is needed to implement the goals of the correctional system. Need and risk assessment is an assessment that must be done to improve the quality of coaching in correctional institutions, especially in Correctional Institutions that do have cores in the field of WBP development. The quality of the officers who provide assessment must also be considered, they as actors must be able to optimize standardized cores.Keywords: Prisoners; Need and Risk Assessment; Recidivism. ABSTRAKArtikel ini membahas mengenai pentingnya need and risk assessment untuk menentukan pola pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sudah seharusnya bersifat individualisasi, tidak lagi massal, namun institusi pemasyarakatan masih diselimuti fenomena over capacity yang berdampak pada segala lini. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan melakukan need and risk assessment dengan benar. melalui penilaian tersebut petugas pemasyarakatan dapat menilai faktor kebutuhan dan risiko yang dimiliki setiap WBP. Kemudian dapat dirumuskan pola pembinaan yang tepat bagi WBP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif, kemudian dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi need and risk assessment sangat dibutuhkan untuk menerapkan tujuan sistem pemasyarakatan. Need and risk assessment merupakan penilaian yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari pembinaan di institusi pemasyarakatan, utamanya pada Lembaga Pemasyarakatan yang memang memiliki core di bidang pembinaan WBP. Kualitas dari petugas yang memberikan assessment juga harus diperhatikan, mereka sebagai aktor harus dapat mengoptimalkan core yang terstandarisasi.
PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERSOALAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Yaqub Cikusin
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.8329

Abstract

The 2019 general election will be held simultaneously to elect the legislature and executive. In its implementation, it is possible that significant election problems (both violations and disputes) arise. The reality is that the resolution of election problems is resolved in several institutions, namely Bawaslu, the State Administrative Court (PTUN), the District Court (PN), the Supreme Court (MA). Using a doctrinal type of research with a normative approach. Sources of legal material come from primary, tertiary and secondary legal materials, with analytical methods of prescriptive and descriptive analysis. The results of the study that, the settlement in several institutions leaves new problems because each institution has a different pattern and system of authority. Of course, it takes a lot of time to resolve election problems in several different institutions. it is like the schedule for holding elections which have been rigidly scheduled. This will disrupt the stages of the election process. In the end, justice will be difficult to obtain for justice seekers. So to provide justice in resolving election problems, election issues should be resolved in one (1) institution authorized to resolve election problems (both violations and disputes). The institution has a settlement system, namely within the institution it has 2 rooms, namely the violation and dispute room, each room has ad hoc judges a maximum of 5 people (from academics, election officials/activists and taken from career judges), the nature of the final and appeal decisions. The settlement system has the principle of fast, easy and cheap.Keywords: election problems; settlement institutions; ineffective. ABSTRAKPelaksanaan pemilu 2019 dilakukan secara serentak untuk memilih legislatif dan eksekutif. Pada pelaksanaanya tidak menutup kemungkinan muncul persoalan (baik pelanggaran dan sengketa) pemilu yang signifikan. Realitanya penyelesaian persoalan pemilu diselesaikan dibeberapa lembaga yaitu Bawaslu, pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),Pengadilan Negeri (PN), Mahkamah Agung (MA). Menggunakan jenis penelitian doctrinal dengan pendekatan normatif. Sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer, tersier dan sekunder, dengan metode analisis preskriptif dan deskriptif analitik. Hasil penelitian bahwa, Penyelesaian di beberapa lembaga ini meninggalkan persoalan baru karena setiap lembaga memiliki pola dan sistem kewenangan yang berbeda beda, Tentunya diperlukan waktu yang tidak sedikit dalam menyelesaikan persoalan pemilu di beberapa lembaga yang berbeda. Tak ubahnya jadwal pelaksanaan pemilu yang telah terjadwal secara rigid. Hal ini akan menganggu tahapan pelaksanaan pemilu. Pada akhirnya keadilan akan sulit didapat oleh pencari keadilan. Maka untuk memberikan keadilan dalam menyelesaikan persoalan pemilu semestinya persolaan pemilu diselesaikan di satu (1) lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan pemilu (baik pelanggaran maupun sengketa). Lembaga tersebut memiliki sistem penyelesaianya yaitu di dalam lembaga memiliki 2 kamar yaitu kamar pelanggaran dan sengketa,  setiap kamar memiliki hakim ad hoc maksimal 5 orang (dari akademisi, pegiat pemilu/aktivis serta diambil dari hakim karier), sifat putusan final dan banding. Sistem penyelesaian memiliki asas cepat, mudah dan murah.
STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIDANAAN PELANGGAR PPKM MELALUI LENSA HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Natasha Intania Sabila
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.6278

Abstract

This study discusses the Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM). The implementation of this policy aims to break the chain of the spread of Covid-19. However, this policy raises pros and cons among the public. Because PPKM is also followed by a policy of providing criminal sanctions for violators. The purpose of this study is to find out whether the PPKM policy which is accompanied by the provision of criminal sanctions against violators is in accordance with the National Criminal Law and Islamic Law or is contrary. The research method used is literature study with a normative and historical approach. The results of this study show, First, administrative sanctions have not been able to answer the current legal needs, namely the rampant violations of PPKM and health protocols, so it is deemed necessary to use criminal sanctions in the current state which has entered the emergency category. This is because the provision of criminal sanctions is considered to have a significant effect on educating the public and causing a deterrent effect for the violators. Second, Islamic law allows the implementation of PPKM which is accompanied by criminal sanctions. Where historically the Prophet Muhammad and his companions had practiced something similar to PPKM when the plague hit them. The imposition of sanctions on violators is also intended to minimize violations of the policy, thereby reducing harm.Keywords: Covid-19; PPKM; Criminal Law; Islamic Law. ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penerapan kebijakan tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Meskipun demikian kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebab PPKM juga diikuti dengan kebijakan pemberian sanksi pidana bagi para pelanggarnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kebijakan PPKM yang disertai pemberian sanksi pidana terhadap pelanggarnya sesuai dengan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam atau justru bertentangan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif dan historis. Hasil penelitian ini menunjukan, Pertama, sanksi administrasi belum dapat menjawab kebutuhan hukum saat ini yakni maraknya pelanggaran PPKM dan protokol kesehatan, sehingga dirasa perlu untuk menggunakan sanksi pidana dalam keadaan saat ini yang telah masuk kategori darurat. Hal itu karena pemberian sanksi pidana dirasa berpengaruh cukup signifikan untuk mengedukasi masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya. Kedua, Hukum Islam memperbolehkan penerapan PPKM yang disertai dengan sanksi pidana. Dimana secara historis Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pernah mengamalkan hal yang sejenis dengan PPKM ketika wabah menimpa mereka. Pemberian sanksi terhadap para pelanggarnya juga dimaksudkan untuk meminimalisir pelanggaran atas kebijakan tersebut, sehingga mengurangi kemudharatan.

Page 7 of 13 | Total Record : 121

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2025): Oktober Vol 16, No 1 (2025): April Vol 15, No 2 (2024): Oktober Vol 15, No 1 (2024): April Vol 14, No 2 (2023): Oktober Vol 14, No 1 (2023): April Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER Vol 13, No 1 (2022): APRIL Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER Vol 12, No 1 (2021): APRIL Vol 11, No 2 (2020): Oktober Vol 11, No 1 (2020): April Vol 10, No 2 (2019): Oktober Vol 10, No 1 (2019): April Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER More Issue