cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Nurjannah S, SH., MH
Contact Email
nurjajustice@gmail.com
Phone
+6281805222976
Journal Mail Official
jihmediakeadilan@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 23390557     EISSN : 26851857     DOI : https://doi.org/10.31764/mk:%20jih
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum didirikan pada Januari 2012, merupakan lembaga yang yang fokus pada pengembangan jurnal untuk mahasiswa, dosen, dan semua entititas pengemban hukum dalam topik global dan partikular. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal ini Menyediakan versi cetak dan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk diperoleh publik serta mendukung pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Tujuan Jurnal ini adalah menyediakan ruang bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli, atau artikel ulasan. Ruang lingkup tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dibidang hukum Islam dan Bisnis Islam, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan dan Medis, Hukum Adat, Hukum Internasional, dan bagian Hukum Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 121 Documents
 6   7   8   9   10 
PERLINDUNGAN HUKUM PPAT TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH KARENA TERKENDALA PANDEMI COVID-19 Rahmad Sesar Oktaviyano
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.8003

Abstract

Pendaftaran tanah sebagai pelaksanaan Pasal 19 UUPA merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Diawal Tahun 2020 dunia dihadapkan dengan pendemi Covid-19, Pemerintah Indonesia merespon pendemi tersebut dengan mengeluarkan Kepres Nomor 2011 Tahun 2020 mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Kebijakan Social Distancing, Pysichal Distancing, Work From Home, Work From Office serta pembatasan dalam bersosial, kebijakan itu berpengaruh terhadap pelayanan terhadap masyarakat yang ingin melakukan pengurusan mengenai Hak Atas Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional. pelayanan menjadi terhambat atau memakan waktu yang sangat lama, begitu juga PPAT harus mengikuti prosedur yang baru. Rumusan masalah yaitu, urgensi Pendaftaran Hak Atas Tanah, kedua, Perlindungan Hukum PPAT Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan  penelitian  normatif dengan pendekatan   peraturan   perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa, Tanah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, adanya pendaftaran hak atas tanah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemeritah yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, dengan adanya Covid-19  pelayanan Badan Pertanahan Nasional harus bekerja menemukan inovasi atau langkah yang cocok dan penyesuaian sistem kerja yang baik agar pelayanan tidak menjadi semakin terhambat dengan sistem digital atau elektronik.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN NIKEL DI KABUPATEN KONAWE SELATAN Samidu Samidu
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.8392

Abstract

ABSTRACTThe purpose of this paper is to determine the form of legal protection that can be obtained by victims of environmental pollution in nickel mining activities in South Konawe Regency. The type of research used is normative legal research, using a statutory approach. While the legal materials used in the discussion of this research are primary legal materials obtained through library research and secondary legal materials obtained through institutional media searches. After that, the two legal materials were analyzed qualitatively in order to answer the problems in this research. The results of the research show that the provision of compensation to victims of environmental pollution in nickel mining activities in Konawe Selatan Regency is a form of legal protection that must be carried out by the person in charge of nickel mining activities. Thus, if it is not carried out by the person in charge of nickel mining activities, the community and/or the government can file a claim for compensation to the court in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.Keywords:Legal Protection, Environmental Pollution Nickel Mining, South Konawe Regency. ABSTRAKTujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh korban pencemaran lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan  perundang-undangan (Statute Approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelusuran media pranata. Setelah itu, kedua bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif guna menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Hasil peneltian menunjukan bahwa pemberian ganti rugi terhadap korban pencemaran lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang wajib dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan pertambangan nikel. Sehingga, apabila tidak dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan pertambangan nikel maka warga masyarakat dan/atau pemerintah dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Kata Kunci:Perlindungan Hukum, Pencemaran Lingkungan Hidup Pertambangan Nikel, Kabupaten Konawe Selatan.
PENGARUH KEBIJAKAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGASILAN PEGAWAI (TPP) TERHADAP KINERJA DAN PROFESIONALISME GURU HONORER KABUPATEN KLATEN Itok Dwi Kurniawan
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.7279

Abstract

This study aims to determine the effect of the salary allowance policy as a form of appreciation for the hard work of the teachers. In this case, honorary employees, who have provided learning and carry out their responsibilities as teachers. The salary contribution will improve the performance and professionalism of honorary teachers in the teaching and learning process in the classroom. Teacher performance and professionalism is very important and needs to be considered in the development of human resources, because the success of an education cannot be separated from quality human resources. The population of this study were honorary teachers in Klaten Regency who were selected as honorary teachers with salaries obtained from committee assistance and school administration. The research method used is survey research. Data collection is done by using a questionnaire that has been tested. The results of the study indicate that there is a positive and significant influence between the policy of improving allowances for improving employee earnings on the performance and professionalism of teachers. For this reason, it is necessary to have a policy to improve teacher performance and professionalism, to increase the policy for improving employee morale allowances (TPP) in Klaten Regency, Central Java.
ESENSI PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL A. Sakti R.S. Rakia; Imam Satria Aradina
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.7970

Abstract

One of the essences of implementing state government with a presidential system of government is the process of direct accountability to the people. This means that the people must be involved in every administration of government, including the process of impeaching the president. In Indonesia, the process of impeachment against the President is predominantly carried out by the Parliament, which is actually a practice in a parliamentary system of government. This study aims to analyze the essence of presidential impeachment in the presidential government system in Indonesia. The method used in this study is normative juridical research with a statute approach, which is carried out in a descriptive-analytical manner. The results of this study indicate that the impeachment process of the President of Indonesia is not purely an impeachment process that is in accordance with the presidential government system. In addition, the process of impeaching the President does not involve the people as the holders of sovereignty because there are no constitutional provisions that regulate it.Keywords: impeachment; presidential system; constitutional law. ABSTRAKSalah satu hakikat dari pelaksanaan pemerintahan negara dengan sistem pemerintahan presidensial adalah proses pertanggungjawaban langsung kepada rakyat. Artinya, rakyat mesti terlibat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk mengenai proses pemakzulan presiden. Di Indonesia, proses pemakzulan terhadap Presiden dominan dilakukan oleh Parlemen yang sebenarnya praktik seperti ini adalah praktik dalam sistem pemerintahan parlementer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis esensi pemakzulan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statuta approach yang dilakukan secara deskriptis-analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pemakzulan Presiden di Indonesia tidak murni merupakan proses pemakzulan yang sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Selain itu, proses pemakzulan Presiden tidak melibatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, karena tidak ada ketentuan konstitusi yang mengaturnya.Kata Kunci: Pemakzulan Presiden; Sistem Presidensial; Hukum Konstitusi.
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGINGKARAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN Wildan Zahirul Haq; Nadia Damayanti
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.5441

Abstract

The fact is that marriage is not only done by countrymen but also marriages of different nationalities. One of the risks of different marriages also leads to divorce. Using normative legal research methods, with a statutory approach and a conceptual approach. Analysis of legal materials, descriptively, interpretively, evaluative and argumentative analysis. The result of the study is that first, the legal impact in mixed marriages, there are in various aspects, such as cultural differences, language differences, differences in understanding, legal differences, and so on. Second, the impact on the status of property ownership, the citizenship status of children and their registration, and others. So that one of the efforts is made through a valid marriage agreement. Third, mixed marriage has a legal effect on the subject of the law that denies the marriage agreement in the form of both parties bound by this agreement, and those who are bound cannot renege on the agreement (Article 1313 of the Civil Code). The annulment of the marriage agreement cannot be done arbitrarily, but must go through the procedures contained in the law, namely by the existence of advance notification to the parties concerned in the agreement, and then file a lawsuit with the judge by including the real reason. Keywords: Marriage Agreement; Mixed Marriage; Denial of the Agreement. ABSTRAKFaktualnya Perkawinan tidak hanya dilakukan senegara saja tetapi, juga perkawinan beda kewarganegaraan. Salah satu risiko dari perkawinan beda Negara pun berujung dengan perceraian. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum, secara deskriptif, interpretatif, evaluatif dan argumentatif analisis. Hasil penelitian adalah bahwa pertama, dampak hukum dalam perkawinan campuran, terdapat di berbagai aspek, misalnya adanya perbedaan budaya, adanya perbedaan bahasa, adanya perbedaan pemahaman, adanya perbedaan hukum, dan lain sebagainya. Kedua, dampak pada status kepemilikan harta kekayaan, status kewarganegaraan anak dan pendaftaranya, dan lainnya. Sehingga salah satu upaya dilakukan melalui perjanjian perkawinan yang sah. Ketiga,   perkawinan campuran memiliki akibat hukum terhadap subjek hukum yang melakukan pengingkaran perjanjian perkawinan berupa kedua belah pihak yang terikat atas perjanjian ini, dan mereka yang terikat tidak dapat boleh mengingkari perjanjian (Pasal 1313 KUH Perdata). Pembatalan perjanjian perkawinan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, namun harus melalui prosedur yang terdapat dalam undang-undang, yaitu dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut, lalu mengajukan gugatan kepada hakim dengan menyertakan alasan yang sebenar-benarnya.
HAMBATAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Risky Wahyuningsih
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.8440

Abstract

ABSTRACTThe writing of this article is based on the consideration that the payment of replacement money in cases of criminal acts of corruption is only able to save 10 to 15 percent of the total corrupted state money. Therefore, this study was conducted to determine the barriers to payment of replacement money in cases of corruption. The type of research used is normative-empirical legal research, with a statutory approach. While the legal materials used are primary legal materials through field studies (field research) by conducting interviews with respondents, and secondary legal materials through library research (library research) by conducting studies on legal materials such as legislation or the results of previous research, and analyzed qualitatively. The results of the study show that the barrier to payment of replacement money is due to the period of 1 (one) month of payment of replacement money as regulated in Article 18 Paragraph (2) of the Anti-Corruption Law, resulting in corruptors not being able to recover state financial losses within that period. In addition, the provisions of Article 18 Paragraph (3) of the Anti-Corruption Law, also provide space for judges to subordinate the substitute money sentence to imprisonment. Thus, corruptors tend to prefer imprisonment rather than substitute money, because the subsidiary imposed is less than 1 (one) year.Keywords: Payment Barriers; Replacement Money; Corruption. ABSTRAKPenulisan artikel ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi, hanya mampu menyelematkan 10 hingga 15 persen saja dari total uang negara yang dikorupsi. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hambatan pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer melalui studi lapangan (field research) dengan  melalukan wawancara pada responden, dan bahan hukum sekuder melalui studi kepustakaan (library research) dengan melakukan kajian terhadap bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan ataupun hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hambatan pembayaran uang pengganti dikarenakan jangka waktu 1 (satu) bulan pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Tipikor, mengakibatkan para koruptor tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara dengan jangka waktu tersebut. Selain itu, ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Tipikor, juga memberikan ruang kepada hakim untuk men-subsider-kan pidana uang pengganti dengan pidana penjara. Sehingga, para koruptor cenderung lebih memilih pidana penjara daripada pidana uang pengganti, karena subsider yang dijatuhkan dibawah 1 (satu) tahun. Kata Kunci : Hambatan Pembayaran; Uang Penganti; Tipikor.
HARMONIZATION OF GOVERNMENT BUREAUCRACY TO REALIZE GOOD GOVERNANCE Sulistya Eviningrum; Arief Budiono
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.7722

Abstract

This article analyzes the harmonization of governmental bureaucracy to achieve good governance. The results of this research show that some things that are related to good governance are public policies, participative public policies, reform of a governmental bureaucracy, and social empowerment. Public policies must be derived in a set of implementing guidelines and technical guidelines that apply internally in a bureaucracy. Apart from formally fulfilling society's public rights, inspiring public policies are involved in the development plans of a particular area. A clear and consistent instrument is also created to develop a mechanism of social participation. The reformation of governmental bureaucracy to achieve good governance is directed to the change process and the target achievement that includes: a) the actualization of a value system that becomes the basis and the reference for a behavioral system of good governance, b) structure: the state or social institutional order at every area unit, c) process (management in all of its functions, in the activity dynamics and the public and private entities), d) apparatus resources. Social empowerment through the good governance mechanism will lead to co-guiding, co-steering, and co-managing processes.Keywords: Bureaucratic Harmonization; Government; Good Governance. ABSTRAKArtikel ini menganalisis harmonisasi birokrasi pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa hal yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik adalah kebijakan publik, kebijakan publik partisipatif, reformasi birokrasi pemerintahan, dan pemberdayaan sosial. Kebijakan publik harus diturunkan dalam seperangkat pedoman pelaksana dan pedoman teknis yang berlaku secara internal dalam birokrasi. Terlepas dari secara resmi memenuhi hak-hak publik masyarakat, kebijakan publik yang menginspirasi terlibat dalam rencana pembangunan daerah tertentu. Instrumen yang jelas dan konsisten juga diciptakan untuk mengembangkan mekanisme partisipasi sosial. Reformasi birokrasi pemerintahan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan pada proses perubahan dan pencapaian target yang meliputi: a) aktualisasi sistem nilai yang menjadi dasar dan acuan sistem perilaku tata kelola pemerintahan yang baik, b) struktur: tata tertib kelembagaan negara atau sosial di setiap unit wilayah, c) proses (manajemen dalam semua fungsinya,  dalam dinamika kegiatan dan entitas publik dan swasta), d) sumber daya aparatur. Pemberdayaan sosial melalui mekanisme tata kelola yang baik akan mengarah pada proses co-guiding, co-steering, dan co-managing.
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMENUHAN UPAH MINIMUM PROVINSI DI SULAWESI TENGGARA Tri Putra
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.8322

Abstract

ABSTRACTThis research is based on the consideration that the payment of wages for workers/laborers in accordance with the minimum wage is an imperative (forced) obligation. However, in reality there are still several companies, especially in Sadau Regency and Jambi City, which have not realized the payment of wages to workers/laborers in accordance with the UMK. This type of research is normative-empirical law with a theoretical approach. The legal materials used are secondary legal materials obtained through library research and tertiary legal materials obtained through interviews. The two legal materials were analyzed qualitatively to answer the problems in this research. The results of the study show that local government supervision of the fulfillment of the UMP in Southeast Sulawesi is carried out through direct and indirect supervision techniques, but has not run optimally. This is due to the lack of infrastructure and the number of Civil Servant Investigators (PPNS) at the Transmigration and Manpower Office of Southeast Sulawesi Province. As a result of this, the potential for neglect of fulfilling the wages of workers/laborers in accordance with the UMP is wide open. Therefore, it is highly hoped that overcoming the factors that hinder this supervision will be corrected as soon as possible, so that no party is harmed in fulfilling the UMP in Southeast Sulawesi.Keywords: Supervision, UMP Fulfillment, Southeast Sulawesi. ABSTRAKPenelitian ini didasari atas pertimbangan bahwa pembayaran upah pekerja/buruh sesuai dengan upah minimum, adalah kewajiban yang bersifat imperatif (memaksa). Namun, kenyataanya masih terdapat beberapa perusahaan khususnya di Kabupaten Sadau dan Kota Jambi, yang belum merealisasikan pembayaran upah kepada pekerja/buruh yang sesuai dengan UMK. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan teori (theoretical approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekuder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan bahan hukum tersier diperoleh melalui wawancara. Kedua bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan pemerintah daerah terhadap pemenuhan UMP di Sulawesi Tenggara dilakukan melalui teknik pengawasan langsung dan tidak langsung, namun belum berjalan secara optimal. Hal itu dikarenakan oleh kurangnya sarana prasarana dan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara. Akibat hal ini, potensi pengabaian terhadap pemenuhan upah pekerja/buruh sesuai dengan UMP, terbuka semakin lebar. Maka dari itu, sangat diharapkan penanggulangan faktor penghambat pengawasan ini dilakukan perbaikan secepatnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pemenuhan UMP di Sulawesi Tenggara.Kata Kunci: Pengawasan, Pemenuhan UMP, Sulawesi Tenggara.
EFEKTIFITAS HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA Ferdian Candra
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.8321

Abstract

ABSTRACTThis study is intended to determine the legal effectiveness of the Regional Head Election in realizing the neutrality of the State Civil Apparatus. This was done because the violation of the code of ethics and the neutrality of ASN in the Pilkada experienced an increasing trend from year to year. This research uses normative legal research, with a statutory approach. The legal materials used in the discussion of this research are primary legal materials obtained through library research and secondary legal materials obtained through institutional media searches. After that, the two legal materials were analyzed qualitatively in order to answer the problems in this research. The results of the research show that the Pilkada Law (UU No. 10 of 2016) has not shown its effectiveness to realize the neutrality of ASN in the Pilkada. Therefore, based on a socio-cultural study which states that there is no possibility of a reduction in violations of the code of ethics and neutrality of ASN, so that legal reform of the Pilkada Law is very necessary, so that the prohibition on the involvement of ASN by candidate pairs is widely regulated, namely at all stages of the Pilkada. , not only at the campaign stage.Keywords: Effectiveness of Pilkada Law, ASN Neutrality; ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas hukum Pemilihan Kepala Daerah dalam mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara. Hal ini dilakukan karena pelanggaran kode etik dan netralitas ASN dalam Pilakada mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan  perundang-undangan (Statute Approach). Bahan hukum yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelusuran media pranata. Setelah itu, kedua bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif guna menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Hasi penelitian menunjukan bahwa UU Pilkada (UU No. 10 Tahun 2016) belum menunjukan efektifitasnya untuk mewujukan netralitas ASN dalam Pilkada. Oleh sebab itu, berdasarkan kajian sosio-kultural yang menyatakan bahwa belum ada kemungkinan akan berkurangnya pelanggaran kode etik dan netralitas ASN, sehingga pembaharuan hukum terhadap UU Pilkada sangat perlu dilakukan, agar pengaturan larangan pelibatan ASN oleh pasangan calon diatur secara luas yakni pada seluruh tahapan Pilkada, bukan hanya pada tahapan kampanye. Kata Kunci : Efektifitas Hukum Pilkada, Netralitas ASN;
MOGOK KERJA PERSPEKTIF KEADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA DI MASA PANDEMI COVID-19 Sarudi Sarudi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.7797

Abstract

This research aims to analyze the problem of strikes on the perspective of industrial relations justice, especially during the Covid-19 pandemic. Given that many workers' rights cannot be paid by the employer, in the form of wages, and severance at some of the consequences arising from the laying off of workers. Using Normative research with data is obtained through library research in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Analyzed through qualitative descriptive methods. The results of the study are in the form of, First, weak law enforcement related to strikes caused by several factors such as force majour conditions in the form of the Covid-19 pandemic. Second, the condition of the company that does not allow to fulfill the rights of workers related to wages and severance at the time of being laid off, so that the suspension of payments is carried out. This has not fulfilled the aspect of industrial relations justice that must actually be fulfilled by the employer for any reason. Due to the absence of a meeting point of negotiation between workers / unions and companies, the constitutional effort that can be taken is a strike. Keyword: Strike; Pancasila Industrial Relations Justice; Covid-19. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan mogok kerja pada perspektif keadilan hubungan industrial, khususnya di masa pandemi Covid-19. Mengingat bahwa banyaknya hak-hak pekerja yang tidak bisa ditunaikan oleh pemberi kerja, berupa Upah, dan pesangon pada beberapa akibat yang ditimbulkan dari dirumahkannya pekerja. Menggunakan penelitian Normatif dengan data diperoleh melalui library research berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian berupa, Pertama, lemahnya penegakan hukum terkait mogok kerja yang disebabkan beberapa faktor seperti, adanya kondisi force majour berupa pandemi covid-19. Kedua, kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan untuk memenuhi hak-hak pekerja terkait upah dan pesangon pada saat akan dirumahkan, sehingga dilakukan penangguhan pembayaran. Hal tersebut belum memenuhi aspek keadilan hubungan industrial yang sejatinya wajib dipenuhi oleh pemberi kerja dengan alasan apapun. Akibat tidak adanya titik temu perundingan antara pekerja/serikat pekerja dan perusahaan, maka upaya konstitusional yang dapat ditempuh adalah mogok kerja.

Page 8 of 13 | Total Record : 121

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2025): Oktober Vol 16, No 1 (2025): April Vol 15, No 2 (2024): Oktober Vol 15, No 1 (2024): April Vol 14, No 2 (2023): Oktober Vol 14, No 1 (2023): April Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER Vol 13, No 1 (2022): APRIL Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER Vol 12, No 1 (2021): APRIL Vol 11, No 2 (2020): Oktober Vol 11, No 1 (2020): April Vol 10, No 2 (2019): Oktober Vol 10, No 1 (2019): April Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER More Issue