cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Nurjannah S, SH., MH
Contact Email
nurjajustice@gmail.com
Phone
+6281805222976
Journal Mail Official
jihmediakeadilan@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 23390557     EISSN : 26851857     DOI : https://doi.org/10.31764/mk:%20jih
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum didirikan pada Januari 2012, merupakan lembaga yang yang fokus pada pengembangan jurnal untuk mahasiswa, dosen, dan semua entititas pengemban hukum dalam topik global dan partikular. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal ini Menyediakan versi cetak dan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk diperoleh publik serta mendukung pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Tujuan Jurnal ini adalah menyediakan ruang bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli, atau artikel ulasan. Ruang lingkup tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dibidang hukum Islam dan Bisnis Islam, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan dan Medis, Hukum Adat, Hukum Internasional, dan bagian Hukum Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 121 Documents
 4   5   6   7   8 
TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN SIRRI DALAM PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Imawanto Imawanto; Edi Yanto; Fahrurrozi Fahrurrozi; Hamdi Hamdi; Yulias Erwin; Sahrul Sahrul
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.6220

Abstract

There are still many unregistered marriages (sirri) and only based on religion, while on the other hand Indonesia is not a religious state. When there are citizens who do unregistered marriages, of course the parties who are greatly disadvantaged are the women who are the wives of sirri, and their children. Their rights cannot be accommodated by State legal instruments, because their marriage is not recorded in the State register. This research focuses on problems related to unregistered marriages in the view of Muhammadiyah and Indonesian positive law and the consequences of unregistered marriages for the parties, especially wives, children and assets obtained from unregistered marriages, from the perspective of Indonesian positive law. The method used is a normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research are First, that the Muhammadiyah organization through its Tarjih Council and Tajdid supports or agrees with the Unitary State of the Republic of Indonesia. Every marriage of the nation's children must be carried out in front of an authorized official. Second, the positive law of the Indonesian state requires that every marriage must be registered in the state register, in order to obtain legal certainty. Third, the consequences of a sirri marriage carried out by the parties in this case the husband and wife will harm the wife and children born from the marriage, because they do not have legal certainty in demanding their civil rights.Keywords: Unregulated Marriage; Muhammadiyah; Indonesian Positive Law. ABSTRAKMasih maraknya pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirri yang berbasis agama saja, sementara disisi lain  Indonesia bukan negara agama.  Ketika warga Negara ada yang melakukan pernikahan sirri tentu pihak yang sangat dirugikan adalah perempuan yang menjadi istri sirri, dan anak-anaknya. Hak mereka tidak bisa diakomodasi oleh perangkat hukum Negara, karena pernikahanya tidak di catatkan di dalam register Negara. Penelitian ini pada permasalahan terkait pernikahan sirri dalam pandangan Muhammadiyah dan hukum positif Indonesia dan konsekuensi pernikahan sirri tersebut bagi para pihak, khususnya  istri, anak dan harta kekayaan yang di peroleh dari pernikahan sirri, perspektif hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitiannya adalah Pertama, bahwa organisasi Muhammadiyah lewat Majelis Tarjih dan Tajdid-nya mendukung atau sepakat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap pernikahan anak bangsa harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Kedua, hukum positif negara Indonesia mewajibkan bahwa setiap pernikahan harus di catatkan diregister negara, agar mendapatkan kepastian hukum. Ketiga, Akibat dari pernikahan sirri yang dilakukan oleh para pihak dalam hal ini suami dan istri akan merugikan pihak istri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, karena tidak mempunyai kepastian hukum dalam menuntut hak-hak keperdataannya.
ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN MELALUI FITUR PAYLATER APLIKASI GOJEK Wira Gagah Satria; Mas Anienda
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.6210

Abstract

This research aims to find out the implementation of the agreement on Paylater Gojek against the principle of good faith. Furthermore, how can the efforts be made by the parties if the principle of good faith is not fulfilled. The lack of paylater method for Gojek itself is the lack of rapid response to system improvements that make consumers complain about Gojek services. The more consumers who complain, the decrease in existence. In the case of repayment of paylater loans consumers are late to pay, making the turnover of borrowed money in the Gojek application is disrupted. The advantage for consumers is that consumers can still enjoy the services provided by Gojek without filling the gopay balance first. The disadvantages of paylater features for consumers, if consumers will pay off loans that have been used in the paylater feature, consumers will be charged a large admin fee of 15,000. When consumers are late to return the loan to Gojek, consumers will be subject to a daily fine of 2000 rupiah. Using empirical juridical research methods which are research conducted on the actual circumstances occurring in the field. The results of this study, that first, the principle of good faith in the agreement on paylater features in Gojek applications often does not materialize because the system on Gojek applications is often problematic. Second, consumers often miss out on repayment. Third, the party of Gojek is unresponsive to consumer complaints regarding paylater and appropriate dispute resolution to resolve the issues that occur between Gojek and consumers is mediation by third parties in this case the Consumer Dispute Resolution Agency.Keywords: Good Faith; Principle; Agreement; PaylaterGojek. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pada Paylater Gojek terhadap asas itikad baik. Selanjutnya bagaimana upaya yang dapat dilakukan para pihak apabila asas itikad baik tidak terpenuhi. Kekurangan metode paylater bagi Gojek sendiri adalah kurang cepat tanggapnya perbaikan sistem yang membuat konsumen komplain terhadap pelayanan Gojek. Semakin banyak konsumen yang complain semakin menurun pula eksistensinya. Pada kasus pengembalian pinjaman paylater konsumen telat membayar, membuat perputaran uang pinjaman di aplikasi Gojek pun terganggu. Kelebihan bagi konsumen adalah konsumen dapat tetap menikmati layanan yang disediakan Gojek tanpa mengisi saldo gopay terlebih dahulu. Kekurangan dari fitur paylater bagi konsumen, apabila konsumen akan melunasi pinjaman yang telah digunakan pada fitur paylater, konsumen akan dikenakan biaya admin yang besar sebanyak 15.000. Ketika konsumen terlambat mengembalikan pinjaman kepada pihak Gojek, konsumen akan dikenakan denda perharinya 2000 rupiah. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini, bahwa pertama, asas itikad baik di dalam perjanjian pada fitur paylater di aplikasi Gojek sering tidak terwujud karena sistem pada aplikasi Gojek sering bermasalah. Kedua, konsumen sering mangkir untuk pelunasan. Ketiga, pihak dari Gojek tidak responsif terhadap pengaduan konsumen mengenai paylater dan penyelesaian sengketa yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Gojek dengan konsumen adalah mediasi oleh pihak ketiga dalam hal ini BPSK.
BENTUK PENEGAKKAN HUKUM YANG IDEAL TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN KERAS OPLOSAN DI KOTA KENDARI Ayu Lestari Dewi; Basoddin Turu
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.6252

Abstract

This research article discusses the ideal form of law enforcement against the crime of trafficking in bootleg liquor in Kendari City. Although the local government has limited its circulation through the Kendari City Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Retribution for Permits for Selling Alcoholic Drinks, the circulation is still rampant. This study uses an empirical juridical approach. The legal materials used are secondary legal materials obtained through literature study and primary legal materials through interviews at the research sites, which are then analyzed using relevant theories. The results of the study indicate that regulatory, socio-cultural and economic factors have resulted in the widespread circulation of oplosan in Kendari City, without considering the factors due to its content which have a negative impact on health. Therefore, the solution offered as an ideal form of law enforcement against the circulation of adulterated alcohol is to enforce the law in a repressive, preventive and pre-emptive way.Keywords: Law enforcement, Oplosan Liquor, Kendari City. ABSTRAKArtikel penelitian ini membahas tentang bentuk penegakkan hukum yang ideal terhadap tindak pidana peredaran minuman keras oplosan di Kota Kendari. Meskipun pemerintah daerah telah membatasi peredarannya melalui Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, akan tetapi peredarannya masih marak terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan hukum primer melalui wawancara pada lokasi penelitian, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor regulasi, sosial budaya dan pemenuhan ekonomi yang mengakibatkan begitu maraknya peredaran keras oplosan di Kota Kendari, tanpa memperhatikan faktor akibat kandungannya yang berdampak buruk bagi kesehatan. Oleh sebab itu solusi yang ditawarkan sebagai bentuk penegakkan hukum yang ideal terhadap peredaran alkohol oplosan adalah dengan melakukan penegakkan  hukum secara represif, preventif dan pre-emtif.
KONSTRUKSI HUKUM ADAT DALAM MENENTUKAN KECAKAPAN HUKUM (STUDI DI MASYARAKAT ADAT DUSUN SADE LOMBOK TENGAH) Rena Aminwara; Nasri Nasri; Fitriani Amalia; Rina Rohayu Harun; Sahrul Sahrul; Anies Prima Dewi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.6207

Abstract

This study intends to describe legal skills in the prespective of indigenous people by photographing the implementation of merari’in sade community. This research is a normative legal by not putting aside empirical research conducted through library research and interviews, to be analyzed qualitatively based on legal, conceptual and socio legal aprroach. The result show that sade community tends to interpret a person’s legal maturity from the real aspect, namely the fullfilment of “aqil balig” indicator, which sade women are also skilled in weaving to strengthen the definiton of legal skills based on national laws such as marriage law. in addition, it is necessary to make legislative efforts to review the marriage law by making the values of local wisdom as a source of ideas so that national law does not exists in a vacuum due to its inability to respond to the values of life and apply around it.keyword : legal skill;, sade community; merari’ ABSTRAKPenelitian ini bermaksud mendeskripsikan kecakapan hukum dalam perspektif masyarakat adat dengan memotret penyelenggaraan merari’ di masyarakat Sade. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tidak mengenyampingkan penelitian empiris yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan pendekatan undang-undang, konsep dan sosio-legal. Diperoleh hasil bahwa masyarakat Sade cenderung memaknai kedewasaan hukum seseorang dari aspek sesungguhnya yaitu terpenuhinya indikator aqil-baliq, yang perempuan Sade juga telah terampil dalam hal menenun untuk memperkuat definisi kecakapan hukum berdasarkan hukum nasional seperti Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, perlu kiranya dilakukan upaya legislative review terhadap Undang-Undang Perkawinan dengan menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber ide agar hukum nasional tidak berada di ruang hampa akibat ketidakmampuannya dalam merespon nilai-nilai yang hidup dan berlaku di sekelilingnya.
PENGARUH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI) A Tajus Subky; Izzy Al Kautsar
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.4762

Abstract

Divorce is a breaking of the marriage bond between a husband and wife before the court because of a broken family relationship disharmony on the basis of an internal or external factor that occurs. The focus of this research is how the divorce law and divorce factors during the Covid-19 period. How was the legal policy during the covid-19 period and how was the effect of covid-19 on the divorce rate in the Wonosari Religious Court. The results of this study are that the divorce rate has increased during Covid-19 in the Wonosari area because the government has implemented a new normal which has resulted in a surge in divorce cases going to court, the factors that affect the increase in divorce are the economy, the number of husbands who are laid off so that can not provide a living to his wife, 24 hours at home so the couple feels bored and conflicts arise so that the wife filed a divorce suit at court.
KEUNGGULAN MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI SITUASI PANDEMI COVID -19 Dikky Ramana Putra
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.6219

Abstract

The problem studied in this study is the superiority of mediation as a dispute resolution process within the scope of civil law in terms of the situation of the covid-19 pandemic outbreak. Writing this scientific journal aims to provide an understanding of how mediation is superior as a form of settlement of civil disputes in the era of the covid-19 pandemic. The COVID-19 pandemic has had an impact on the world, including the judicial process, in this case mediation in civil law. The research in this paper uses a normative legal study research method, namely library law research. Furthermore, the research data were analyzed with a descriptive analytical research approach. The approach taken to the problem refers to the side of legislation and is linked to literature or scientific works as well as doctrine (expert opinion). From the results of the research and discussion, two research findings have been found, namely, the first mediation procedure regulated in Perma RI No. 1 of 2016, carried out through three stages, the first stage is pre-mediation, the second stage is the application of mediation and the third stage is mediation implementation. Then the second thing is that it is known that the state of the covid-19 pandemic has made mediation held by teleconference, which has been regulated by Perma No. 1 of 2016 concerning the mediation process via teleconference. In resolving disputes using mediation during the outbreak of the COVID-19 outbreak, it has many advantages, namely low cost, fast process, can minimize physical meetings, and can be done using teleconference media. However, it is hoped that the Supreme Court must continue to improve the rules regarding the online mediation process to ensure the comfort and security of the parties, so that confidentiality can be guaranteed.Keywords: dispute resolution, mediation, covid-19 ABSTRAKPermasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu keunggulan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa di dalam ruang lingkup hukum perdata ditinjau dari situasi wabah pandemi covid-19. Penulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana keunggulan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa perdata di era pandemic covid-19. Wabah pandemi covid-19 telah memberikan dampak terhadap dunia tak terkecuali kepada proses peradilan, dalam hal ini adalah mediasi di dalam hukum perdata. Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kajian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Selanjutnya data penelitian dianalisis dengan pendekatan Penelitian bersifat deskriptif analitis. Pendekatan dilakukan terhadap masalah mengacu dari sisi Perundang-undangan dan dihubungkan dengan literatur atau karya ilmiah serta doktrin (pendapat ahli). Dari hasil penelitian dan pembahasan telah ditemukan dua temuan penelitian yaitu, pertama prosedur mediasi yang diatur dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2016, dilaksanakan melalui tiga tahapan, tahap pertama pra mediasi, tahap kedua penerapan mediasi dan tahap ketiga implementasi mediasi. Lalu yang kedua diketahui bahwa keadaan pandemi covid-19 ini telah membuat mediasi diselenggarakan secara teleconference yang dimana hal itu telah diatur oleh perma nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi melalui teleconference. Dalam menyelesaikan sengketa menggunakan mediasi di saat merebaknya wabah covid-19 memiliki banyak keunggulan yaitu berbiaya murah, proses cepat, dapat meminimalisir pertemuan fisik, dan bisa dilakukan dengan media teleconference. Namun di harapkan mahkamah agung harus terus menyempurnakan aturan mengenai proses mediasi secara online demi terjaminnya kenyamaan dan keamanan para pihak, sehingga kerahasiaannya dapat terjamin.
FAKTOR PENGHAMBAT PENGELOLAAN RETRIBUSI SEKTOR PERIKANAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MUNA Sitti Amalia; Suriani BT. Tolo
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.6257

Abstract

The existence of the authority for the local government to collect retribution for business services in the fishery sector has not been properly optimized by the Regional Government of Muna Regency. As a result, it has an impact on the local revenue of the fisheries sector which has experienced a downward trend over the last three years. Therefore, it is very important to conduct a study to reveal the inhibiting factors in the management of business service fees in the fisheries sector in increasing PAD in Muna Regency. In this study, the author uses a type of juridical-empirical research, with the research approach used is a theoretical approach (Theoretical Approach). The legal materials used are primary legal materials and secondary materials obtained through library research and observation, which are then analyzed qualitatively descriptively. The results showed that the inhibiting factor experienced by the Muna Regency Government in managing fishery sector business services levies in order to increase local revenue is, because the regional regulations governing fishery sector business service retribution rates are no longer relevant to the price index and current economic developments. . In addition, the absence of exemplary employees in collecting retribution, inadequate retribution infrastructure facilities, and the lack of legal awareness of the community to make retribution payments, are also factors inhibiting the management of levies in the fisheries sector in increasing local revenue in Muna Regency.Keywords: Retribution Inhibitor, Fishery, PAD Muna. ABSTRAKAdanya kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pungutan retibusi jasa usaha sektor perikanan, ternyata belum dioptimalkan secara baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. Akibatnya, berdampak pada pendapatan asli daerah sektor perikanan yang mengalami tren penurunan selama tiga tahun terakhir. Oleh sebab itu, sangat penting dilakukan suatu penelitian untuk mengungkap tentang faktor penghambat pengelolaan retibusi jasa usaha sektor perikanan dalam peningkatan PAD di Kabupaten Muna. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teori (Theoretical Approach). Untuk bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan observasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penghambat yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam pengelolaan retribusi jasa usaha sektor perikanan guna peningkatan pendapatan asli daerah adalah, dikarenakan peraturan daerah yang mengatur tentang tarif retribusi jasa usaha sektor perikanan sudah tidak relevan dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini. Selain itu, belum adanya keteladanan pegawai dalam melakukan pungutan retibusi, belum memadainya sarana prasarana retibusi, dan masih minimnya kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pembayaran retibusi, juga menjadi faktor penghambat pengelolaan retribusi sektor perikanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Muna.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN EMAS TANPA PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN BOMBANA Wa Ode Intan Kurniati; Suriani BT. Tolo
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.4617

Abstract

This article discusses law enforcement against gold mining without a business license in Bombana Regency. This type of research uses empirical normative legal research, using a theoretical approach. The legal materials used are primary legal materials obtained through interviews, and secondary legal materials obtained through library studies, then analyzed qualitatively. The results show that enforcement The law against gold mining without a business license in Bombana Regency is not optimal. This is due to humanitarian considerations, in which this activity is the only livelihood that can meet the economic needs of the household members of the gold mining community without a business permit. Business permits in the gold mining sector are difficult to obtain, and it is also a consideration that law enforcement has not been carried out against community members who carry out gold mining activities without a business license in Bombana Regency.Keywords: Gold Mining, No Business Licensing, Bombana Regency. ABSTRAKArtikel ini membahas tentang penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bombana. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan teori (theoretical approach. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bombana, kurang maksimal. Hal itu dikarenakan pertimbangan kemanusian, yang mana kegiatan tersebut merupakan sebuah mata pencaharian satu-satunya yang dapat memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga warga masyarakat penambang emas tanpa perizinan berusaha. Selain itu, proses perizinan berusaha dibidang penambangan emas yang sulit didapatkan, juga menjadi pertimbangan belum dilakukannya suatu penegakan hukum terhadap warga masyarakat yang melakukan aktifitas penambangan emas tanpa perizinan berusaha di Kabupaten Bombana.  
PERAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN DALAM MENANGKIS AKTIFITAS MENYIMPANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Aminudin Aminudin; Muhammad Fitriadi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.4752

Abstract

There are many deviant activities of social organizations today, which want to replace the state basis of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia with the ideology they believe in, so efforts need to be made to counteract it. Local governments that are given the authority as regulated in Law no. 16 of 2017 is the front line to carry out this. The type of research the author uses is normative empirical legal research, and the research approach used is a theoretical approach. The legal materials used in this research are secondary legal materials obtained by library research and tertiary legal materials obtained through interviews. Then, the legal materials that have been obtained from the research results are analyzed qualitatively, to answer what the research problems are. The results showed that the steps taken by the Regional Government of South Konawe Regency Cq. The National Unity and Politics Agency in fending off deviant activities of social organizations is to disseminate and/or socialize the functions of community organizations, as well as carry out ideological development to organizational management and various elements of society related to the actualization of Pancasila values and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the life of the nation and patriotic. The activity was carried out jointly with the Police and TNI as resource persons for national insight.Keywords: Local Government of Counsel, Fending Deviant Activities, Ormas  ABSTRAKBanyaknya gerakan aktivitas menyimpang organisasi kemasyarakatan saat ini, yang ingin menggantikan dasar negara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan ideologi yang mereka yakini, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menangkisnya. Pemerintah daerah yang diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2017 merupakan garda terdapan untuk menyelenggarakan hal itu. Jenis penelitian penulis menggunakan penelitian hukum normatif empiris, serta pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teori (theoretical approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekuder diperoleh oleh penelitian kepustakaan dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui wawancara. Kemudian, bahan hukum yang telah dipeoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menangkis aktifitas menyimpang organisasi kemasyarakatan adalah dengan melakukan penyeberluasan dan/atau sosialisasi fungsi organisasi kemasyarakatan, serta melakukan pembinaan ideologi kepada pengurus organisasi dan berbagai elemen masyarakat terkait dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-bersama dengan pihak Kepolisian dan TNI sebagai narasumber wawasan kebangsaan.`
TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEKTOR INFORMAL La Ode Muhamad Haidar; La Ode Bariun
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.6258

Abstract

This study aims to determine the responsibility of local governments to the implementation of social security for the informal sector. Because in practice, this program is a social insurance system based on contributions paid by participants, and is administered by BPJS Ketenagakerjaan. This type of research is normative legal research, with a statute approach. The legal materials used are primary legal materials, such as statutory regulations and secondary legal materials, such as books and scientific literatures obtained through literature study, which are then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that with the existence of regional autonomy and the principle of decentralization, the implementation of social security for employment in the informal sector becomes the authority and responsibility of the regional government. Although universally, the central government also remains responsible for the implementation of social security for employment in the informal sector. The Indonesian state, which has a development model with the concept of a welfare state, is obliged to guarantee and provide protection for the human rights of its citizens, including social protection if its citizens are in a vulnerable situation.Keywords: Local Government Responsibilities, Employment Social Security, Informal. ABSTRAKPenelitian ini ditujukan mengetahui tanggungjawab pemerintah daerah terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagerjaan sektor informal. Karena secara prakteknya, program ini merupakan sistem asuransi sosial didasarkan pada iuran yang dibayarkan secara oleh peserta, dan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku dan literature-literatur karya ilmiah yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya otonomi daerah dan asas desentralisasi, maka pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor informal, menjadi kewenangan dan tanggungjawab dari pemerintahan daerah. Meskipun secara universal, pemerintah pusat juga tetap bertanggungjawab atas pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor informal tersebut. Negara Indonesia yang memiliki model pembangunan dengan konsep negara kesejahteraan “welafare state”, diwajibkan untuk menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya, termasuk perlindungan sosial apabila warga negaranya dalam situasi rentan.

Page 6 of 13 | Total Record : 121

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2025): Oktober Vol 16, No 1 (2025): April Vol 15, No 2 (2024): Oktober Vol 15, No 1 (2024): April Vol 14, No 2 (2023): Oktober Vol 14, No 1 (2023): April Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER Vol 13, No 1 (2022): APRIL Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER Vol 12, No 1 (2021): APRIL Vol 11, No 2 (2020): Oktober Vol 11, No 1 (2020): April Vol 10, No 2 (2019): Oktober Vol 10, No 1 (2019): April Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER More Issue