cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Nurjannah S, SH., MH
Contact Email
nurjajustice@gmail.com
Phone
+6281805222976
Journal Mail Official
jihmediakeadilan@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 23390557     EISSN : 26851857     DOI : https://doi.org/10.31764/mk:%20jih
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum didirikan pada Januari 2012, merupakan lembaga yang yang fokus pada pengembangan jurnal untuk mahasiswa, dosen, dan semua entititas pengemban hukum dalam topik global dan partikular. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal ini Menyediakan versi cetak dan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk diperoleh publik serta mendukung pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Tujuan Jurnal ini adalah menyediakan ruang bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli, atau artikel ulasan. Ruang lingkup tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dibidang hukum Islam dan Bisnis Islam, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan dan Medis, Hukum Adat, Hukum Internasional, dan bagian Hukum Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 121 Documents
 7   8   9   10   11 
CRIMINOLOGICAL STUDY ON THE CRIME OF CHILD ABUSE IN TERNATE CITY (CASE STUDY 2019 - 2021) Fahria Fahria; Muh Mufti M Djafar
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i2.11054

Abstract

This study aims (1) to find out what factors are causing the occurrence of criminal acts of child abuse in Ternate City. (2) what are the efforts to overcome the occurrence of criminal acts of child abuse.            This research was conducted in the jurisdiction of the City of Ternateto be precise at the South Ternate City Sector Police Office and the North Maluku NGO Daulat Perempuan (Daur Mala) office. The type of research used is empirical, namely research using an approach model by looking at the legal reality in society. In this study, the authors conducted interviews with the Satlantas Sector of Ternate City and also made direct observations in the field of this research using qualitative and quantitative analysis techniques.The author obtained data by conducting direct interviews by taking data directly from the South Ternate City Sector Police Office and the North Maluku Daulat Perempuan NGO office (Daur Mala) and taking data from the relevant literature, namely literature, books and legislation relating to the problem. The results of the research that have been carried out, it is concluded that (1) That the factors that cause child abuse, the main cause is economic factors, this cause is the main driving force for parents to abuse children and cultural factors of the people of Ternate City who have a strong character. hard at dealing with a problem.
MENELISIK NILAI BUDAYA MATRILINEAL SUKU MINANGKABAU DALAM MENYEIMBANGKAN PERAN GANDA PEREMPUAN MASA KINI adine alimahm; alvianta agustin
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i2.9917

Abstract

Artikel ini merupakan kajian filosofis yang membahas mengenai cara menyeimbangi peran ganda yang dialami perempuan masa kini dengan mengkajinya melalui nilai – nilai dan perspektif budaya matrilineal suku Minangkabau. Budaya matrilinieal rupanya menempatkan perempuan pada posisi yang sangat penting dalam suatu kehidupan keluarga bahkan masyarakat. Sehingga, perempuan dalam hal ini memiliki sejumlah tanggung jawab yang besar disamping perlindungan yang layak. Sementara itu, di masa modern perempuan terus menyuarakan dan menuntut adanya persamaan hak dan penghapusan diskriminasi gender. Kondisi ini menggambarkan bahwa perempuan berada dalam kondisi yang nampak rentan baik dalam keluarga maupun masyarakat, terlebih banyaknya tindakan kekerasan dan subordinasi gender terhadap perempuan. Secara tidak langsung masyarakat telah menempatkan perempuan pada posisi kedua. Dalam realitas sosial tuntutan persamaan dan emansipasi terhadap perempuan ini akhirnya membentuk peran ganda terhadap perempuan yang terkadang membuat pergerseran nilai dalam keluarga dan stigma masyarakat. Oleh sebab itu, nilai filosofis di dalam budaya Minangkabau terhadap perempuan menjadi penting dalam membangun citra perempuan masa kini. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini adalah deskriptif analisis dengan mengkaji nilai – nilai filosofis perempuan dalam budaya Minangkabau dan mengaitkannya dengan fenomena peran ganda perempuan masa kini.Kata Kunci: Perempuan masa kini, Peran ganda, Matrilineal, Minangkabau
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Nihlah Ayu Hidayati
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i2.10776

Abstract

Permasalahan kekerasan seksual saat ini sangat beragam, namun sebaliknya undang-undang belum mengidentifikasikan jenis-jenis kekerasan seksual yang baru. Keterbatasan identifikasi jenis-jenis kekerasan seksual tersebut menyulitkan korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum. Beberapa Undang-undang yang menjadi kebijakan hukum pidana dalam mengatur korban kekerasan seksual memiliki beberapa kelemahan dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang diatur dalam kebijakan hukum pidana atau bisa diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia. Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual bisa mendapat perlindungan hukum dari negara apabila jenis kekerasan seksualnya teridentifikasi dalam peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam KUHP, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak dan UU PTPPO. RUU PKS yang saat ini masih dalam proses perancangan, memuat perlindungan hukum secara khusus bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Kekerasan Seksual, Kebijakan Hukum Pidana, RUU PKS
PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT MELALUI PELEMBAGAAN MEDIASI KOMUNITAS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Hilman Syahrial Haq; M. Taufik Rachman
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i2.11569

Abstract

AbstractThis paper originated from the idea that the implementation of customary law needs to be balanced with the utilization of formal means so that there is no legal gap that can weaken the existence of customary law if the settlement of customary disputes is resolved by the courts based on state law. Institutionalization of community mediation is carried out by institutionally integrating community mediation into the state judicial system through strengthening the peace agreement of the parties in the form of acte vandading to be legally binding as a permanent court decision. Through such efforts, it is hoped that community mediation can take the role of the courts, especially against disputes that are born as a result of the implementation of the rights of indigenous peoples to the principles or norms that govern their communities. Keywords: Community Mediation; Customary Law; State Law AbstrakTulisan ini berawal dari pemikiran bahwa implementasi hukum adat perlu diimbangi dengan pendayagunaan sarana formilnya agar tidak terjadi legal gap yang dapat melemahkan eksistensi hukum adat jika penyelesaian sengketa adat diselesaikan oleh pengadilan berdasarkan hukum negara. Pelembagaan mediasi komunitas dilakukan dengan mengintegrasikan secara kelembagaan mediasi komunitas ke dalam sistem peradilan negara melalui penguatan kesepakatan perdamaian para pihak dalam bentuk acte vandading agar berkekuatan hukum sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat tetap. Melalui upaya demikian diharapkan mediasi komunitas dapat mengambil peran pengadilan terutama terhadap sengketa-sengketa yang lahir sebagai akibat dari pelaksanaan hak-hakmasyarakat hukum adat terhadap asas atau norma yang mengatur komunitasnya. Kata Kunci: Mediasi Komunitas; Hukum Adat; Hukum Negara
THE DISTRICT COURT’S APPROACH IN INTERFAITH MARRIAGE INVOLVING MUSLIMS IN INDONESIA Tengku Mahathir Mas'ud
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i2.10730

Abstract

Indonesia recognizes six official religions, namely Islam, Protestantism, Catholicism, Hinduism, Buddhism and Confucianism with Islam as the majority religion of the people. The diversity of religion has caused the occurrence of interfaith marriages involving Muslims. The Islamic teaching clearly prohibits such interfaith marriages would pronounce the marriages as void. Unfortunately, national legal position of the marriage is ambiguous since the national law does not prohibit nor allow such marriage in clear terms. Article 2 (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage merely states that a marriage is legal if it is carried out according to the law of each religion and belief of the spouse. Therefore, this study is conducted to analyze the judicial approach by the District Court on two recent cases in determining the validity of interfaith marriage. This study applied doctrinal research to collect of primary and secondary data from statutes, case and other related sources. This research found that the decisions made by the District Court were based on the discretion of the judges. One decision legalized the interfaith marriage based on judicial precedent and national legislation while another decision held that such marriage was void based on the Islamic law teachings.
POLA BERDEMOKRASI DALAM UUD 1945 SESUDAH AMANDEMEN Siti Hasanah
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i2.11677

Abstract

The fourth precept of Pancasila is the spirit of democracy with Indonesian characteristics. There are differences in the pattern of democracy in the state constitution before and after the amendment of the 1945 Constitution. The spirit of democracy in the provisions of the 1945 Constitution (before the amendment), Article 1 paragraph (2) is purely characterized by Pancasila Democracy which boils down to a communal base characterized by deliberation and representation. After the amendment of the 1945 Constitution the pattern changed both at the substantive and implementation levels. Substantively, the spirit of democracy contained in the provisions of Article 22E paragraph (2) of the 1945 Constitution (after the amendment) shifted to the principle of Liberal democracy which boils down to an invidual basis reflected in the system of direct elections and decision-making with a majority of votes. The method used in this paper is normative juridical with a focus on approaches using conceptual approaches, statute approaches, historical approaches. The purpose of the study was to see the differences in the substance and implementation of democratic patterns in the 1945 Constitution before and after the amendment of the 1945 Constitution.
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG IMFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, DAN PASAL 310 KUHP Imawanto Imawanto; Edi Yanto; Fahrurrozi Fahrurrozi; Sarudi Sarudi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i2.8336

Abstract

Berkembangnya teknologi yang sangat cepat khususnya di dunia informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan dalam mengakses informasi secara cepat dalam melakukan aktifitasnya di kehidupan sehari-hari dan tentu saja sangat memberikan manfaat berarti untuk kehidupan manusia. Teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi , yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transakasi ataupun sosialisasi secara elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah merubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, disamping itu juga, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Perkembangan internet di indonesia memang seperti tidak terduga sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang komputer, namun dalam tahun-tahun terakhir ini penggunaan jasa internet meningkat secara sangat pesat. Saat ini banyaknya tindak pidana yang muncul dengan menggunakan media internet seperti tindak pidana pencemaran nama baik. Untuk menjerat pelaku yang melakukan tindak pidana pencemaran nama, maka dapat dijerat dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik, dan pasal 310 ayat 1 KUHP. Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dan Bagaimana pengaturan pencemaran nama baik dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini membahas tentang Pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3).
KONSEP KEBIJAKAN PARIWISATA BERBASIS KERAKYATAN & IMPLIKASI TERHADAP KESEJAHTERAAN ( Studi Pariwisata Di Pulau Lombok) Usman Munir
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i2.11570

Abstract

ABSTRACTThe purpose of this study is to see how a concept of people-based tourism policy can improve the welfare of the people on the island of Lombok in general. In this research, the paradigm used is non-doctrinal paradigm (socio legal research) to find theories about the process of occurrence and operation of law in society. The type of study in this research is descriptive, intends to provide an overview of various matters relating to the problem in research. The approach that will be used is the case approach and the statute approach. The data collection methods used are document studies and interviews. Data analysis technique qualitative descriptive method describes all legal materials obtained systematically. The results of this study describe how the concept of populist-based tourism policy works to improve welfare for the community, namely increasing welfare through land investment, increasing welfare through local labor recruitment, increasing welfare through the development of local MSMEs, increasing welfare through CSR optimization, increasing welfare through cultural attractions. and tourist villages. People-based tourism policies and their implications for improving welfare can provide a new color in a local government policy.Keyword: Tourism, Welfare, Lombok. ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana sebuah konsep kebijakan pariwisata yang berbasis kerakyatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau Lombok secara umum. Dalam penelitian ini paradigma yang digunakan adalah paradigma non-doctrinal (socio legal research) untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Tipe kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif, bermaksud memberikangambaran tentang berbagai hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan kasus (Case approach), dan Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Teknik analisis datametode deskriptif kualitatif menguraikan seluruh bahan hukum yang diperoleh secara sistematis. Hasil dari penelitian ini menguraikan bagaimana konsep kebijakan pariwisata berbasis kerakyatan bekerja guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yakni peningkatan kesejahteraan melalui investasi lahan, peningkatan kesejateraan melalui rekrutmen tenaga kerja lokal, peningkatan kesejateraan melalui pengembangan UMKM lokal, peningkatan kesejahteraan melalui optimalisasi CSR, peningkatan kesejateraan melalui atraksi budaya dan desa wisata. Kebijakan pariwisata berbasis kerakayatan dan implikasinya terhadap peningakatan kesejahteraan dapat memberikan warna baru dalam sebuah kebijakan pemerintah daerah.Kata Kunci: Pariwisata,Kesejahteraan, Lombok.
TINJAUAN YURIDIS HAK DAN KEWAJIBAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG SETELAH PERCERAIAN (Di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur ) Fahrurrozi Fahrurrozi; Chintya Dewanta; Imawanto Imawanto; Edi Yanto; Hamdi Hamdi; Yulias Erwin; Sarudi Sarudi; Tin Yuliani; Aesthetica Fiorini Mantika
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v14i1.14926

Abstract

This study aims to find answers to the problems formulated, namely to find out the implementation of the rights and obligations of fathers towards biological children after a divorce case study at the Agam Selong Court. This research uses a type of normative legal research using the statute approach, case approach and conceptual approach. The conclusions from this study indicate that divorce will not eliminate or abort the obligations of parents towards their children, that the obligations of parents are still the same, whether there is a divorce or not.
REKONSTRUKSI SYARAT-SYARAT PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL OLEH INVESTOR ASING BERBASIS KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA Indra Rahmatullah
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v14i1.13460

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi syarat-syarat pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia dari investasi asing akibat liberalisme dan kapitalisme. Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, investor asing sangat terbuka dan leluasa untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dengan melakukan privatisasi sumber daya alam di wilayah pulau-pulau kecil Indonesia. Situasi ini terjadi karena Perppu Cipta Kerja melonggarkan syarat-syarat kepada investor asing dengan menghilangkan pertimbangan sosial dan ekologis sehingga melanggar hak asasi manusia. Untuk menganalisis masalah tersebut, artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan dan konsep. Konstitusi menjamin hak-hak warga negara dalam memanfaatkan sumber daya alam tanpa diskriminasi dan melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, negara wajib memberikan persyaratan yang sesuai dengan konstitusi dan HAM bagi investor asing diantaranya dengan melibatkan masyarakat lokal, mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan melakukan alih teknologi. Oleh karena itu, konsep pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam Perppu Cipta Kerja perlu diubah dan memasukkan prinsip-prinsip HAM berdasarkan konstitusi Republik Indonesia. 

Page 9 of 13 | Total Record : 121

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2025): Oktober Vol 16, No 1 (2025): April Vol 15, No 2 (2024): Oktober Vol 15, No 1 (2024): April Vol 14, No 2 (2023): Oktober Vol 14, No 1 (2023): April Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER Vol 13, No 1 (2022): APRIL Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER Vol 12, No 1 (2021): APRIL Vol 11, No 2 (2020): Oktober Vol 11, No 1 (2020): April Vol 10, No 2 (2019): Oktober Vol 10, No 1 (2019): April Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER More Issue