cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham
Contact Email
jurnaldprri@gmail.com
Phone
+6287839712686
Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com
Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial
Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
ISSN : 20866305     EISSN : 26145863     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Social Sciences
Jurnal Aspirasi is a journal on social issues publishing articles from parliamentary perspectives, covering both library and field studies. The journal puts emphasis on aspects related to social issues in Indonesian context with special reference to sociology, psychology, education, environment, religion, and health.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2020)" : 9 Documents clear
Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup melalui Program Adiwiyata (Studi di Kota Surabaya) Indahri, Yulia
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i2.1742

Abstract

Environmental education (EE) is an integration of environmental understanding with formal or informal education. EE is expected to help students gain understanding on the awareness and knowledge about the environment to further shape student attitudes. From these understanding, skills and abilities will emerge so that students can actively participate and become agents in solving environmental problems. The concept of EE itself can be traced back to the 18th century, although globally, those engaged in the environmental sector began to strive to develop a more measurable EE concept since the 1970s. The legal basis also varies, with application models that adapt to each distinctive environment. Adiwiyata is a form of EE managed by the government through the integration of two important ministries, namely the ministry that deals with environmental issues and the ministry that deals with education. This study was intended to find out whether Adiwiyata was in accordance with the EE concept that was agreed upon globally. In particular, the implementation of the Adiwiyata Program in Surabaya City is the focus of this paper based on the results of research on the environment in 2019 which have been published. The environmental awareness of Adiwiyata School in Surabaya City is quite high and the concept developed by the Surabaya City Government is very solid that involves all parties.AbstrakPendidikan lingkungan hidup (PLH) merupakan pengintegrasian pemahaman lingkungan hidup dengan pendidikan formal atau pendidikan informal. PLH diharapkan dapat membantu siswa memperoleh kesadaran dan pengetahuan mengenai lingkungan hidup untuk selanjutnya dapat membentuk sikap siswa. Dari pemahaman tersebut akan muncul keterampilan dan kecakapan sehingga siswa dapat berpartisipasi aktif dan menjadi agen dalam memecahkan masalah lingkungan. Konsep PLH sendiri dapat ditelusuri sampai abad ke-18, walaupun secara global, mereka yang bergerak di bidang lingkungan hidup mulai berupaya untuk menyusun konsep PLH yang lebih terukur sejak tahun 1970-an. Dasar hukumnya pun beragam, dengan model penerapan yang menyesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Adiwiyata merupakan salah satu bentuk PLH yang dikelola pemerintah dengan mengintegrasikan dua kementerian penting, yaitu kementerian yang menangani masalah lingkungan hidup dan kementerian yang menangani pendidikan. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah Adiwiyata sudah sesuai dengan konsep PLH yang disepakati secara global. Secara khusus, pelaksanaan Program Adiwiyata di Kota Surabaya menjadi fokus dari tulisan ini berdasarkan hasil penelitian tentang lingkungan di tahun 2019 yang telah dibukukan. Kesadaran lingkungan Sekolah Adiwiyata di Kota Surabaya sudah cukup tinggi dan konsep yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sangat solid dengan melibatkan semua pihak.
Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga Huda, Rojaul
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i2.1470

Abstract

The poor population in Indonesia is still dominated by people living in rural areas reaching 15.15 million or 60.26% of the total national poor population in the first semester of 2019. One of the efforts made to reduce poverty in rural areas is local economic development (LED). Local economic development is a participatory process of the community, local government, and the private sector to increase local competitiveness through available resources with the aim of creating decent jobs and sustainable economic activities. Serang Village, Karangreja Subdistrict, Purbalingga Regency conducts the LED through the tourism sector. This research encourages describing the implementation of the LED through the Serang Village tourism sector. The research method used is descriptive qualitative. Based on this research, it is found that there are six aspects of local economic development in Serang Village through the tourism sector, namely the LED target group through the utilization of local resources, having accessibility and strategic locations, encouraging the development of innovation and collaboration with the community, there is a sustainable agenda in driving economic activity of the local community, village government provides development facilities and cooperation to the community and local businesses in the development of tourism in Serang Village, the last aspect is that tourism in the village of Serang is managed through clear rules and good management.AbstrakPenduduk miskin di Indonesia masih didominasi oleh penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan mencapai  15,15 juta atau 60,26  persen dari total jumlah penduduk miskin nasional per semester I tahun 2019. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah perdesaan adalah dengan pengembangan ekonomi lokal (PEL). Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses dimana masyarakat, pemerintah lokal, dan pihak swasta bekerjasama menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik dan menciptakan lapangan kerja, dengan tujuan membangun kemampuan perekonomian di tingkat lokal yang berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga melakukan pengembangan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana implementasi pengembangan ekonomi lokal melalui sektor parwisiata Desa Serang dilakukan. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh fakta bahwa pengembangan ekonomi lokal di Desa Serang melalui sektor pariwisata berjalan dengan baik serta memiliki peran pada peningkatan perekonomian masyarakat. Rekomendasi penelitian ini adalah meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta atau investor dari luar desa.
Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo Bakti, Vira Amalia; Fadlurrahman, Fadlurrahman
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i2.1594

Abstract

Purworejo Regency is the second-highest disaster-prone area in Central Java Province. From the 494 villages and sub-districts in Purworejo Regency, around 90% are areas prone to natural disasters such as typhoons, landslides, and floods. One of the efforts in disaster management is coordination between stakeholders. On this basis, this study aims to analyze the coordination of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Purworejo Regency and to find out the factors that encourage successful coordination between BPBD and other institutions in disaster management. The approach used is a qualitative method, with data collection techniques by interview, observation, and documentation. The informant selection technique used was purposive sampling with four informants. The results showed that coordination of BPBD of Purworejo Regency in the pre, during, and the post-disaster condition is good enough to overcome the disasters seen through the basic coordination mechanism (vertical and horizontal). However, coordination still faces obstacles, for example, there are community and private organizations that do not coordinate with the BPBD of Purworejo Regency during disasters. The factors that drive successful coordination include meeting forums (physical and non-physical), transparency in decision making, evaluation with stakeholders, and the use of decentralization for stakeholders.AbstrakKabupaten Purworejo merupakan daerah rawan bencana tertinggi kedua di Provinsi Jawa Tengah. Dari 494 desa dan kelurahan di Kabupaten Purworejo, sekitar 90% merupakan daerah rawan bencana alam seperti puting beliung, tanah longsor, dan banjir. Salah satu usaha dalam manajemen penanggulangan bencana yakni melakukan koordinasi antarpihak. Atas dasar tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo serta mengetahui faktor-faktor pendorong keberhasilan koordinasi antara BPBD dengan instansi/lembaga lainnya dalam penanggulangan bencana. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode pengumpulan data secara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling,dengan jumlah informan sebanyak empat orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi BPBD Kabupaten Purworejo pada kondisi pra, saat, dan pascabencana sudah cukup baik untuk menanggulangi bencana, yang terlihat melalui mekanisme dasar koordinasi (vertikal dan horizontal). Namun koordinasi masih mengalami hambatan, misalnya: adanya organisasi masyarakat dan pihak swasta yang tidak melakukan koordinasi dengan BPBD saat terjadi bencana. Faktor-faktor pendorong keberhasilan koordinasi di antaranya: adanya forum pertemuan (fisik dan nonfisik), transparansi dalam penciptaan keputusan, evaluasi secara bersama para pihak, dan dukungan desentralisasi penanganan bencana di setiap instansi sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) masing-masing pihak.
Eksplorasi Sikap Pembaca terhadap Wacana Kebijakan Program Pendidikan Kejuruan Empat Tahun Andina, Elga
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i2.1744

Abstract

The government plans to change the length of education for several vocational high schools (SMK) to four years to prepare fully equipped graduates with operational techniques. The purpose of this study is to explore the readers’ attitudes towards the discourse on the policy of a four-year vocational education program. This research uses secondary data collected from readers' comments on published discourses on electronic media from June 11 to June 15, 2020, completed with interviews with the local government offices, SMK, and Special Region of Yogyakarta’s Chamber of Commerce (KADIN). The content analysis techniques applied to the data resulted in the four-year education program’s discourses challenged three main things: employment, financing, and the impact on the age of graduates. These three issues can be managed if the development of SMK is appropriate and in line with the needs of business and industry (DUDI). However, the link and match process between SMK and DUDI is still not optimal due to the provincial government’s lack of role as the holder of vocational education authority in the region. Strengthening responsibility and concrete work, especially from the provincial education office, is the key to vocational education development. Without improving government performance, the goal of improving the quality of education by adding one year is futile. The government must be able to ensure graduate employment by requiring SMKs to form partnerships with DUDI, a guarantee of education funding until graduation, and skills that are equivalent to graduates’ age.AbstrakPemerintah merencanakan mengubah lama pendidikan beberapa SMK menjadi empat tahun dalam rangka mempersiapkan lulusan yang lebih menguasai teknik operasional secara utuh. Tujuan studi ini adalah mengeksplorasi sikap masyarakat terhadap wacana kebijakan program pendidikan kejuruan dari tiga menjadi empat tahun. Penelitian ini menggunakan data sekunderyang berasal dari komen pembaca terhadap pemberitaan wacana di media elektronik dari tanggal 11 s.d. 15 Juni 2020, dilengkapi dengan wawancara dengan pemerintah daerah, SMK, dan KADIN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan analisis konten atas data tersebut ditemukan wacana program pendidikan empat tahun menggugat tiga hal pokok: kebekerjaan, pembiayaan, dan dampaknya terhadap usia lulusan. Ketiga isu tersebut dapat ditata jika pengembangan SMK sesuai dan sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan/atau dunia industri (DUDI). Namun, proses link and match SMK dengan DUDI masih belum optimal, karena kurangnya peran pemerintah provinsi sebagai pemegang kewenangan pendidikan kejuruan di daerah. Penguatan tanggung jawab dan kerja konkret terutama dari dinas pendidikan provinsi merupakan kunci pengembangan pendidikan kejuruan karena tanpa perbaikan kinerja pemerintah maka tujuan peningkatan kualitas pendidikan dengan menambah satu tahun menjadi sia-sia. Pemerintah harus mampu memastikan kebekerjaan lulusan dengan mensyaratkan SMK untuk menjalin kemitraan dengan DUDI, jaminan pembiayaan pendidikan hingga lulus, dan keterampilan yang sepadan dengan usia lulusan.
Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi saat Pandemi Covid-19 Suryani, Anih Sri
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i2.1757

Abstract

Sanitation development in Indonesia refers to the Sustainable Development Goals, which in 2030 is targeted to ensure the availability and management of clean water and sustainable sanitation for all. The existence of the Covid-19 pandemic has made the clean water and sanitation sector very important in breaking the Covid-19 chain. This paper aims to describe the achievement of sanitation development targets in Indonesia and examine the empirical practice of implementing sanitation during the Covid-19 pandemic. Qualitative methods are used to assess the sanitation sector according to the sixth SDGs Target, namely: clean water and proper sanitation both before the pandemic and during the pandemic. The results of the study show that until 2019, before the pandemic, access to drinking water, wastewater, and sanitation services had been achieved quite well. However, the reduction in open defecation (BABS) and the improvement of clean and healthy living behavior (PHBS) have not been optimal. When the Covid-19 pandemic consumption of clean water increases, attention to wastewater treatment increases, and there are changes in people's behavior to live cleaner lives.AbstrakPembangunan sanitasi di Indonesia mengacu pada Sustainable Development Goals di mana pada tahun 2030 ditargetkan dapat menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Adanya pandemi Covid-19  menjadikan sektor  air  bersih dan sanitasi sangatlah penting dalam memutus mata rantai Covid-19. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan capaian target pembangunan sanitasi di Indonesia dan mengkaji praktik empiris penyelenggaraan sanitasi pada saat pandemi Covid-19. Metoda kualitatif digunakan untuk mengkaji sektor sanitasi sesuai dengan Target SDGs keenam, yaitu: air bersih dan sanitasi layak, baik sebelum pandemi maupun saat pandemi. Hasil kajian menunjukkan bahwa hingga 2019, sebelum pandemi akses terhadap air minum, air limbah dan layanan sanitasi telah tercapai dengan cukup baik. Namun penurunan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum optimal. Saat pandemi Covid-19 konsumsi air bersih meningkat, perhatian pada pengolahan air limbah meningkat, dan ada perubahan perilaku masyarakat untuk hidup lebih bersih.
Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah Retnaningsih, Hartini
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i2.1756

Abstract

The Covid-19 pandemic has impacted most Indonesians life, including workers. Many people have decreased income and even lost their jobs. It will affect the quality of their life, and in the end, it will reduce their level of welfare. The government has made various social policies to help people who are affected by the Covid-19 pandemic. The goal is, people can survive in the middle of a pandemic that erodes their quality of life. One type of social assistance provided by the Government is social assistance for workers. However, unfortunately, workers, in this case, are limited to those with an income of IDR 5 million and below, and their status is registered in the Institution of Social Security Employment.  This paper examines this matter with a qualitative approach and is based on a literature study. The results show that the social assistance provided by the Government still does not fulfil the sense of social justice for other workers, that is informal workers with lower income and are not registered in the Institution of Social Security Employment. This paper recommends that in the future, the Government should also care for informal workers who need social assistance more than formal workers who have a clear status and income. Through the budget and control function, the Indonesian Parliament should encourage the Government to make social policies that fulfil a sense of justice for all workers affected by the Covid-19 pandemic.AbstrakPandemi Covid-19 telah berdampak pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk pekerja. Banyak orang mengalami penurunan pendapatan dan bahkan kehilangan pekerjaan. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan mereka. Pemerintah telah berupaya membuat berbagai kebijakan sosial untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang terus menggerus kualitas hidup mereka. Salah satu jenis bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah adalah bantuan sosial bagi para pekerja. Namun sayangnya, pekerja dalam hal ini dibatasi hanya pada mereka yang berpenghasilan Rp 5 juta ke bawah dan statusnya terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Tulisan ini mengkaji hal tersebut dengan pendekatan kualitatif dan didasarkan pada studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan, bantuan sosial yang diberikan pemerintah tersebut masih belum memenuhi rasa keadilan bagi pekerja lainnya, yaitu pekerja informal yang pendapatannya jauh lebih rendah dan mereka tidak terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pada akhirnya tulisan ini menyarankan agar ke depan, pemerintah juga peduli kepada pekerja informal yang sesungguhnya lebih membutuhkan bantuan sosial dibanding pekerja formal yang sudah jelas status dan penghasilannya.
Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia Habaora, Fellyanus; Riwukore, Jefirstson Richset; Manafe, Hilda; Susanto, Yohanes; Yustini, Tien
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i2.1556

Abstract

Kupang is the most corrupt city based on a survey by Transparency International Indonesia. The problem is what are the causes of corruption in Kupang City? and what are the strategies the Kupang City Government could adopt to prevent and eradicate corruption in its regions? This research identifies corruption behavior based on terminology, behavioral factors, a mode that is often used to commit corruption, and what must be done to overcome it The method used in this research was an explanatory method using secondary data. Qualitative analysis was then conducted using SWOT analysis. Results showed that corruption is an action to enrich themselves, their families, groups, and corporations by violating rules, norms, and human rights through the exploitation of economic, political, socio-cultural, and environmental resources by maximizing the potential of their resources (position, network, and power). Factors that cause corruption are individual motivations and poor government organization systems and will increase the influence of corruption if it is supported by an environment in which individuals and poor systems are located. Based on this, the strategies that can be carried out by Kota Kupang Government are to immediately carry out an MoU with law enforcement institutions; to use electronic or online systems for all financial transactions within the government; to form a task force against extortion in the government; to enforce financial reporting for all officials within the government; to have a more efficient government budget for a dual and unnecessary function to open access for public monitoring through electronic database, and to have an integrity pact-based performance measurement. AbstrakPenelitian ini mengidentifikasi perilaku korupsi berdasarkan terminologi, faktor penyebab perilaku, modus yang sering dilakukan untuk melakukan korupsi, dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah penelitian eksplanatif menggunakan data sekunder. Kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan hasil analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa korupsi adalah tindakan untuk memperkaya diri, keluarga, kelompok, dan korporasinya dengan cara melanggar aturan, melanggar norma, melanggar hak asasi manusia melalui eksploitasi sumberdaya ekonomi, politik, sosial budaya, dan lingkungan hidup dengan memaksimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki (jabatan, jaringan, dan kekuasaan). Faktor penyebab korupsi adalah motivasi individu dan sistem organisasi pemerintah yang buruk, dan akan semakin meningkat pengaruh korupsi jika didukung oleh lingkungan dimana individu dan sistem yang buruk berada. Berdasarkan hal tersebut maka strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang adalah segera melakukan Memorandum of Understanding dengan lembaga penegakan hukum, segala transaksi keuangan di pemerintahan menggunakan transaksi elektronik atau online, pemerintah membentuk gugus tugas pemberantasan pungli di pemerintahan, memberlakukan pelaporan keuangan pada pejabat di lingkup pemerintahan, efisiensi anggaran pemerintahan yang ganda fungsi dan tidak bermanfaat, membuka akses pemantauan publik melalui base data elektronik, dan pengukuran kinerja berbasis pakta integritas.
Bencana Covid-19: Stresor bagi Pasangan Suami Istri di Indonesia Winurini, Sulis
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i2.1755

Abstract

The Covid-19 disaster has become a stressor for married couples because it triggers economic, psychological problems, and increases the burden of household domestic work. The purpose of this paper is to get a picture of the stress of married couples in Indonesia facing the Covid-19 pandemic and an overview of their strategies to deal with it. To fulfil this objective, the researcher used the literature review method which was later analyzed using the theory of stress and disasters. The Covid-19 disaster has proven stressful for married couples in Indonesia. However, most of them still try to maintain their marriage. This is in line with Bowlby’s theory that people respond to stress by seeking closeness with their loved ones, getting together, and supporting each other through stress, maintaining marital bonds. Home is recognized as the safest way to avoid threats as well as a place to focus on happiness with family.  AbstrakBencana Covid-19 menjadi stresor bagi pasangan suami istri karena memicu permasalahan ekonomi, psikis, serta bertambahnya beban pekerjaan domestik. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran stres pasangan suami istri di Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 dan gambaran strategi mereka untuk mengatasinya. Untuk memenuhi tujuan ini, peneliti menggunakan metode tinjauan pustaka untuk kemudian ditelaah dengan menggunakan teori stres dan bencana. Bencana Covid-19 terbukti membuat pasangan suami istri di Indonesia menjadi stres. Namun demikian, sebagian besar dari mereka tetap berupaya mempertahankan pernikahan. Hal ini sejalan dengan teori Bowlby bahwa orang-orang merespons stres dengan mencari kedekatan bersama orang-orang yang mereka cintai, berkumpul bersama, dan saling mendukung melalui stres, mempertahankan ikatan pernikahan. Rumah disadari menjadi cara paling aman untuk menghindari ancaman sekaligus menjadi tempat untuk memusatkan kebahagiaan bersama keluarga.
Cover Aspirasi Vol. 11 No. 2 Aspirasi, Redaksi
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) More Issue