Articles
32 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER"
:
32 Documents
clear
<![CDATA[Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia Dan Belanda ]]>
<![CDATA[Laksana, Khrisna Adjie]]>;
<![CDATA[Sendrawan, Tjhong]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i3.7643
<![CDATA[The aim of this research is to compare the development of the establishment of Limited Liability Companies in Indonesia and the Netherlands along with the development of society. Regulations regarding Limited Liability Companies in Indonesia have undergone several changes, which are currently regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which introduces a new form of Company, namely Individual Companies, changes to the law -The law intends to be more in line with current legal developments so that it can accommodate the needs of the community. This writing has an urgency, namely that along with developments over time, of course regulations will also change along with the needs of society. This research compares the consistency of the development and application of regulations in Indonesia and the Netherlands with the aim of learning and developing in the legal field. This research method uses normative juridical research methods. This research has a novelty, namely a discussion related to the comparison regarding the establishment of limited liability companies in Indonesia and in the Netherlands and comparing the consistency regarding changes that are still in accordance with legal principles. The results of this research are that in the Netherlands there are differences with Indonesia, namely related to the status of individual companies, in which case Indonesia has the status of a legal entity, whereas in the Netherlands individual companies are not legal entities. Another difference between the Netherlands and Indonesia that can be seen is the same regarding approval from the government to establish a company, in the Netherlands starting in 2011, the provisions for government approval have been removed and replaced with a system of strict supervision by the ministry. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan mengenai perkembangan pendirian perseroan terbatas di Indonesia dengan Belanda seiring perkembangan masyarakat. Pengaturan mengenai perseroan terbatas di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan yang mana saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengenalkan suatu bentuk perseroan baru yakni perseroan perseorangan, perubahan undang-undang tersebut bermaksud agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga dapat mengakomodir kebutuhan dari masyarakat. Penelitian ini memiliki urgensi yaitu seiring dengan perkembangan zaman, tentunya peraturan juga akan berubah seiring dengan kebutuhan masyarakat, penelitian ini membandingkan bagaimana konsistensi dari perkembangan dan penerapan peraturan di Indonesia dengan Belanda dengan tujuan sebagai pembelajaran dan pengembangan dalam bidang hukum. metode penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian ini mempunyai kebaruan yaitu pembahasan terkait perbandingan mengenai pendirian perseroan terbatas di Indonesia dan Belanda dan membandingkan bagaimana konsistensi terkait perubahan yang masih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu di Belanda memiliki perbedaan dengan Indonesia, yaitu terkait dengan status perusahaan perseorangan yang mana dalam hal ini Indonesia memiliki status sebagai badan hukum, sementara di Belanda perusahaan perseorangan bukanlah badan hukum. Perbedaan lain antara Belanda dan Indonesia yang dapat dilihat dalam halnya terkait persetujuan dari pemerintah untuk mendirikan perseroan, di Belanda mulai pada tahun 2011 telah menghapus ketentuan persetujuan pemerintah dan menggantikannya dengan sistem pengawasan yang ketat oleh kementerian. ]]>
<![CDATA[Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak ]]>
<![CDATA[Beta, Hilmawati Usman Tenri]]>;
<![CDATA[Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i3.6823
<![CDATA[This article aims to understand the concept of ideal marriage to prevent the practice of underage marriage and to understand the legal responsibility of parents for the marriage of underage children as an effort to implement child protection norms. That the legal responsibility of parents regarding child marriage is important is a common concern as an effort to provide protection for the fulfillment of children's rights. Thus, the focus of this article is not only on the marital aspect, but also on family relationships as a whole as an effort to create an environment that supports children's development. This type of research is normative legal research carried out by examining literature related to the research object. The results of this research show that the ideal marriage must be realized by every husband and wife by not entering into underage marriages. Marriage can be said to be ideal if it has three elements, namely biological, economic and psychological abilities. Children under the age of marriage do not have the ability to deal with problems that arise in the household. Married minors must still receive guarantees and protection from all forms of discrimination and other wrongful treatment. Parents have the responsibility to fulfill the rights of children married under age to ensure the fulfillment of children's rights. This involves protecting basic rights such as the right to life, the right to identity, the right to education, and the right to health of children. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep perkawinan yang ideal untuk mencegah praktik perkawinan di bawah umur dan mengetahui tanggung jawab hukum orang tua terhadap perkawinan anak di bawah umur sebagai upaya penerapan norma perlindungan anak. Bahwa tanggung jawab hukum orang tua terhadap perkawinan anak penting menjadi perhatian bersama sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada pemenuhan hak anak. Sehingga, fokus artikel ini tidak hanya pada aspek perkawinan, tetapi juga pada hubungan keluarga secara keseluruhan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan perkawinan yang ideal harus diwujudkan oleh setiap pasangan suami-istri dengan cara tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur yaitu kemampuan biologis, ekonomis dan psikis. Anak di bawah umur melangsungkan perkawinan kurang memiliki kemampuan dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga. Anak di bawah umur yang telah kawin tetap harus mendapatkan jaminan dan perlindungan dari segala bentuk diskriminatif dan perlakuan salah lainnya. Orang tua punya tanggung jawab memenuhi hak-hak anak yang dikawinkan di bawah umur untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, hak atas identitas, hak pendidikan, dan hak kesehatan anak.]]>
<![CDATA[A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia on the Role of Notaries and Advocates ]]>
<![CDATA[Abdillah, Satrio]]>;
<![CDATA[Ghapa, Norhasliza]]>;
<![CDATA[Makhtar, Maheran]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i3.7853
<![CDATA[This research aims to compare the roles of notaries and advocates in Indonesia and Malaysia. The urgency of this research is to provide better insight into the topic. The novelty of this research lies in the comparative approach offered in this analysis in the legal context of Indonesia and Malaysia. This research uses a qualitative approach with data sources in documentation and observation. The analysis tool chosen is Nvivo 12 Plus. The findings of this study succeeded in identifying striking similarities and differences in the roles of these two professions. The main similarity in the role of notaries in Indonesia and Malaysia is the function of legalizing and enforcing the validity of legal documents. Notaries in both countries certify documents and ensure compliance with applicable laws. However, the most significant difference lies in the two countries' scope of duties, legal authority, and notary education systems. The main similarities in the role of advocates in Indonesia and Malaysia include legal representation, providing legal advice, and filing legal documents. However, the main differences relate to the scope of the case, legal system, educational requirements, legal language, and legal culture. This shows differences in the two countries' legal contexts and legal demands. Thus, the roles of notaries and advocates in Indonesia and Malaysia have basic similarities in legalizing documents and legal representation but significant differences in the scope of duties, legal authority, education system, and legal and cultural context.]]>
<![CDATA[Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan ]]>
<![CDATA[Sirait, Paulus]]>;
<![CDATA[Junaidi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Sudarmanto, Kukuh]]>;
<![CDATA[Sofyan, Syafran]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i3.7911
<![CDATA[The purpose of this research is to learn about the revocation of bankruptcy judgments in the event that bankruptcy assets are not sufficient to pay bankruptcy costs. If, in the management of bankruptcy assets, the curator considers that the bankruptcy assets are insufficient to pay the bankruptcy costs, the curator may apply for revocation of the bankruptcy statement submitted to the supervisory judge. Based on the proposal of the supervisory judge to revoke the debtor's bankruptcy statement, the commercial court may decide to revoke the debtor's bankruptcy statement. The problems that occur over the revocation and the problems and solutions to the revocation of the bankruptcy judgment in the event that the bankruptcy assets are not enough to pay the bankruptcy costs. The research method used is a legal research method that prioritizes how to research library materials and laws and regulations. The results of this study indicate that the revocation of the bankruptcy decision prioritizes legal certainty for debtors but does not provide certainty of payment of creditors' bills. Second, the revocation of the bankruptcy declaration decision by the Commercial Court has caused problems where the bankruptcy assets are only used to pay bankruptcy costs; the bankruptcy revocation decision is not accompanied by an order for the receivership to liquidate the company's debtors; and actio pauliana in bankruptcy is only valid while the bankruptcy process is still running. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pencabutan putusan pailit jika harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Jika kurator dalam pengurusan harta pailit percaya bahwa harta pailit tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan, kurator dapat mengajukan permohonan pencabutan pernyataan pailit yang disampaikan kepada Hakim Pengawas. Jika Hakim Pengawas merekomendasikan untuk mencabut pernyataan pailit debitur, maka Pengadilan Niaga dapat memutuskan untuk mencabut pernyataan pailit debitur. Permasalahan yang terjadi atas pencabutan serta problematika dan solusi pencabutan putusan pailit dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penetian yuridis normatif yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan adalah pencabutan putusan pailit lebih mengutamakan kepastian hukum bagi debitur namum tidak memberikan kepastian pembayaran atas tagihan kreditur. Kedua, pencabutan putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga telah menimbulkan problematika dimana harta pailit hanya dipergunakan untuk membayar biaya kepailitan, putusan pencabutan pailit tidak disertai dengan perintah bagi kurator untuk melakukan likudasi terhadap debitur perseroan, actio pauliana dalam kepailitan hanya berlaku selama proses kepailitan masih berjalan. ]]>
<![CDATA[Wanita Ahlul Kitab dan Hukum Menikahinya di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sidiqah, Meliyani]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i3.7823
<![CDATA[This paper aims to examine the differences in interpretation in determining the ahlul kitab women and examine the facts that occur in society and the law on marrying ahlul kitab women in Indonesia. Interfaith marriages by Muslims become polemics in Indonesia due to the strengthening of the notion of prohibition of interfaith marriages. However, this assumption is not fully believed considering that the Qur'an regulates the permissibility of marriages by Muslim men with ahlul kitab women. This paper uses a normative juridical research method with an interdisciplinary approach because it uses perspective from other scientific disciplines to support the discussion which still use the law as a standpoint. The result shows, first, there is no agreement between Islamic scholars and jurists in determining the ahlul kitab women. Second, even though the facts in society show that interfaith marriages by Muslim men are common, the law on marrying ahlul kitab women in Indonesia is still prohibited. So, this paper suggest that a decision should be agreed upon by the Islamic scholars and jurists in Indonesia to interpret the ahlul kitab women. Besides, in making provisions related to marrying ahlul kitab, the government should not strictly and decisively prohibit it, it has to comply with the provisions stipulated in Al-Qur'an Surah Al-Maidah verse 5. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan penafsiran dalam menentukan wanita ahlul kitab, dan mengkaji fakta yang terjadi di masyarakat serta hukum menikahii wanita ahlul kitab di Indonesia. Perkawinan beda agama yang melibatkan pihak yang beragama Islam sering menjadi polemik di Indonesia karena menguatnya anggapan larangan terhadap perkawinan beda agama. Namun, anggapan ini nyatanya tidak diyakini sepenuhnya mengingat dalam Al-Qur’an pun diatur mengenai kebolehan perkawinan yang dilangsungkan oleh pria Muslim dengan wanita ahlul kitab. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan interdisipliner karena menggunakan sudut pandang beberapa cabang ilmu untuk mendukung materi bahasan dengan titik berdiri dari sudut pandang hukum. Dari hasil penelitian, pertama, belum ada kesepakatan dari para ulama dan ahli hukum Islam dalam menentukan golongan wanita mana yang termasuk ahlul kitab. Kedua, meskipun fakta di masyarakat menunjukkan bahwa perkawinan beda agama yang melibatkan pria Muslim banyak terjadi, hukum menikahi wanita ahlul kitab di Indonesia tetap dilarang. Maka, tulisan ini menyarankan harus ada keputusan yang disepakati oleh para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia mengenai tafsiran golongan-golongan wanita ahlul kitab. Selain itu, dalam membuat ketentuan terkait menikahi ahlul kitab, pemerintah sebaiknya tidak melarang secara keras dan tegas melainkan harus menyesuaikan dengan ketentuan yang sudah diatur di Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 5. ]]>
<![CDATA[Urgensi Pengaturan Confidentiality Agreement Sebagai Optimalisasi Perlindungan Kerahasiaan Informasi Bernilai Ekonomi ]]>
<![CDATA[Rabbani, Rachel Fayza]]>;
<![CDATA[Suherman, Suherman]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i3.7830
<![CDATA[This research aims to analyze indicators of actions that qualify as trade secret violations and analyze the urgency of regulating confidentiality agreements to optimize trade secret protection. Important research is studied looking at trade secret conflicts that occur as a result of breaking an agreement to protect trade secrets. This research utilizes normative juridical research methods based on legal materials to support research through statutory approaches and case studies at PT. Flux Asia Solusindo. Research shows that there are main elements that need to be tested to determine whether information can be qualified as a trade secret or not. Without a written or verbal agreement to protect trade secrets, it creates confusion in filing legal action if the information is disclosed at a later date. The government and DPR should regulate confidentiality agreements and harmonize them with territorial restrictions, time periods, and the inclusion of non-competition clauses in the Trade Secrets Law. Legal certainty regarding the protection of trade secrets in the trial process can be realized by changes by the Supreme Court regarding the requirements for applications to submit a closed trial by the owner of the secret with the judge's obligation to declare the trial closed in the substantive examination. Settlement of trade secret disputes in Indonesia should prioritize mediation or civil proceedings. Criminal prosecution should be a last resort as adhered to by the principle of ultimum remedium. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis indikator tindakan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran rahasia dagang melalui dua studi kasus di antaranya pada PT. Shafira Laras Persada dan PT. Flux Asia Solusindo dan menganalisis urgensi pengaturan confidentiality agreement sebagai strategi optimalisasi perlindungan kerahasiaan informasi bernilai ekonomi. Penelitian ini penting untuk dikaji melihat pada isu perselisihan yang berujung pada meja hijau antara pengusaha dan karyawan terkait tidak transparannya kesepakatan mengenai daftar informasi perusahaan yang harus dijaga kerahasiaannya dan wanprestasi karyawan dalam melindungi rahasia dagang. Penulis memanfaatkan metode penelitian yuridis normatif berdasarkan ketentuan hukum dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai penunjang penelitian melalui pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengungkapkan informasi perusahaan tanpa nilai ekonomi dan tidak secara lisan atau tertulis disepakati sebagai rahasia dagang tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran rahasia dagang, sedangkan apabila terdapat perjanjian tertulis yang mengatur spesifik daftar rahasia dagang yang harus dijaga, maka dapat dilakukan upaya hukum jika terjadi wanprestasi. Selain itu, perlu diatur peraturan pelaksana atau peraturan dengan substansi khusus terkait confidentiality agreement dengan penerapan yang adil melalui asas proporsionalitas melalui batasan yang logis meliputi pembatasan wilayah geografis, pembatasan jangka waktu, pemberian kompensasi, dan secara spesifik menyebutkan jenis pekerjaan yang dilarang.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Yang Belum Ditanda Tangani Salah Satu Pihak ]]>
<![CDATA[Wulandari, Rahajeng]]>;
<![CDATA[Sudarmanto, Kukuh]]>;
<![CDATA[Junaidi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Arifin, Zaenal]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i3.8000
<![CDATA[The purpose of this research is to analyze the legal position of the contract of procurement of goods and services that has not been signed by one of the parties by raising a case study based on the cooperation agreement between PT TJB Power Services PLTU Unit 1-2 and PT PLN (Persero) Unit of Manufacture of Tanjung Jati B. This research uses a method of normative jurisprudence approach. The result of this study is an agreement on the procurement of goods and services that has not been signed by one of the parties in PT TJB Power Services has not yet been able to provide legal certainty and justice for the parties. The agreement between PT TjB Power Service and PT PLN (Persero) Unit of Mother Manufacturing Tanjung Jati B must be signed as a form of agreement of the sides. The urgency of this research is that in any agreement must be agreed by the parties, it becomes one of the legal conditions of the agreement as regulated in Article 1320 of the Covenant. The contract of procurement of goods and services between PT TJB Power Services and PT PLN (Persero) Master Unit of Manufacture of Tanjung Jati B must be signed as a form of agreement between the parties. The agreement of proceeding of Goods and Services which has not been signed by one of the parties must be made on the basis of the agreement with the parties with the existence of the legal basis and agreed by the parties in writing as an executable form of the contract for the provision of good and services and legally binding to the party. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani salah satu pihak dengan mengangkat studi kasus berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT TJB Power Services PLTU Unit 1-2 dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Urgensi penelitian ini adalah dalam setiap perjanjian harus disepakati oleh para pihak, hal tersebut menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani salah satu pihak di PT TJB Power Services belum dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi para pihak. Perjanjian pengadaan barang/jasa antara PT TJB Power Services dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B harus ditandatangani sebagai bentuk kesepakatan para pihak. Perjanjian pengadaan barang/jasa yang belum ditandatangani salah satu pihak harus dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dengan adanya dasar hukum dan disepakati para pihak secara tertulis sebagai bentuk dapat dilaksanakannya perjanjian pengadaan barang/jasa dan mengikat secara sah kepada para pihak. ]]>
<![CDATA[Penyelesaian Kerugian Investor Dari Praktik Insider Trading di Pasar Modal di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rivelino, Reyhan]]>;
<![CDATA[Abubakar, Lastuti]]>;
<![CDATA[Sudaryat, Sudaryat]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i3.7475
<![CDATA[The purpose of this research is to examine trading crimes insider are crimes that occur a lot in the Capital Market and are very difficult to prove in the process of handling and solving them so that in this case investors always get the biggest loss point. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets as amended by Law Number 4 of 2023 concerning the Strengthening and Development of the Financial Sector explains the limitations and legal protection of investors related to Insider Trading practices, but this is considered insufficient to be able to protect investors optimally. This research is written using qualitative juridical writing techniques, namely describing data with theories to answer questions accompanied by legal interpretations so that conclusions can be drawn. The purpose of this study is to discuss how OJK as a supervisory institution in the capital market to handle and resolve Insider Trading practices and how repressive steps are taken after Insider Trading crimes occur so that the protection that investors should get will be realized. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji kejahatan perdagangan orang dalam (insider trading) merupakan kejahatan yang banyak terjadi di Pasar Modal dan sangat sulit dibuktikan dalam proses penanganannya dan penyelesaiannya sehingga dalam hal ini investor lah yang selalu mendapatkan titik kerugian terbesar. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan menjelaskan terkait batasan-batasan dan perlindungan hukum investor terkait praktik insider trading, namun hal ini dirasa belum cukup untuk dapat melindungi investor secara optimal. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis kualitatif yaitu mendeskripsikan data dengan teori-teori untuk menjawab pertanyaan disertai dengan penafsiran hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian terhadap penyelesaian dan tindakan yang dilakukan OJK dalam insider trading merupakan hal yang penting untuk dilakukan OJK dan terkait dengan tindakannya dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan penyidikan pembuktian hingga penjatuhan sanksi, terkait dengan bentuk perlindungannya bisa dilakukan dengan langkah represif berupa penjatuhan sanksi setelah terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran di pasar modal. ]]>
<![CDATA[Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi ]]>
<![CDATA[Ummah, Siti Muslikhatul]]>;
<![CDATA[Setiyawan, Wahyu Beny Mukti]]>;
<![CDATA[Suparwi, Suparwi]]>;
<![CDATA[Fatimah, Siti]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i3.6818
<![CDATA[The purpose of this research is to analyze the implementation of democracy and village autonomy in the process of village head elections. The election of a village head is one form of genuine and pure village autonomy and democracy. However, with the emergence of modern states, the independence and ability of rural communities to manage their affairs have diminished. This is closely related to the decentralization that occurs in unitary states such as Indonesia. In a unitary state, one of the central matters is legal affairs. Legal matters include regulating the election of village heads, as stipulated in Minister of Home Affairs Regulation No. 112 of 2014 concerning the Election of Village Heads. This research uses a normative juridical method. The research results explain that village head elections, based on rules from the central government cascaded down to the village level, become procedural in the implementation of village head elections. In fact, these rules lead to the phenomenon of husband and wife pairs running as village head candidates in the same village to avoid having a single candidate, thereby enabling the village head election to take place. Furthermore, violations of rules regarding village head elections are common, such as instances of money politics and the lack of neutrality among village officials, but there is no legal follow-up related to these violations. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan demokrasi dan otonomi desa dalam proses pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk dari otonomi dan demokrasi desa yang asli dan murni. Namun dengan munculnya negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa untuk mengatur urusan desanya mulai berkurang. Hal tersebut tidak lepas dengan adanya desentralisasi yang terjadi di negara kesatuan seperti Indonesia. Dalam negara kesatuan salah satu urusan yang menjadi urusan pusat adalah soal hukum. Urusan hukum tersebut tidak lepas dari urusan untuk mengatur pemilihan kepala desa sebagaimana terdapat pada Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa yang berdasarkan aturan-aturan dari pemerintah pusat yang diturunkan hingga tingkat desa menjadi prosedural dalam pelaksaan pemilihan kepala desa. Bahkan aturan tersebut menimbulkan adanya fenomena pasangan suami istri yang maju sebagai calon kepala desa di desa yang sama untuk menghindari calon tunggal sehingga pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan. Selain itu ternyata aturan mengenai pemilihan kepala desa juga banyak terjadi pelanggaran namun tidak ada tindak lanjut hukum terkait pelanggaran tersebut. Pelanggaran tersebut antara lain adalah adanya money politics dan ketidaknetralan perangkat desa. ]]>
<![CDATA[Penerapan Percepatan Layanan Paten Sederhana Pada Undang-Undang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Chaliva, Ireyna]]>;
<![CDATA[Tarina, Dwi Desi Yayi]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v6i3.7851
<![CDATA[The purpose of this research is to describe the efforts made by the government to improve public services in the simple patent regime, along with the obstacles that arise after the issuance of accelerated simple patent applications in the. The focus of this research is that the establishment of the Job Creation Law provides various kinds of changes accompanied by pros and cons in society, especially the Intellectual Property sector in a simple patent regime that has changes to accelerate patent services. This research must be carried out so that the government can examine again the human resources capabilities of patent examiners and the importance of including the acceleration of simple patent services in the Patent Bill so that there is no overlap between other laws and regulations. The research method used in this research is normative juridical by examining legal norms accompanied by data obtained from interviews with internal parties at the Patent Legal Services Sub-Directorate, DJKI, through a statutory approach. This research concludes that by carrying out efforts to accelerate services on simple patents, which can increase PNBP, there will be a polemic regarding the human resources who carry out patent examinations where the number of them is not commensurate with the number of applications submitted each year and the short time that the government has applied, this will have an impact on the quality of the patents produced.Tujuan ditulisnya penelitian ini yakni untuk menjabarkan terkait upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik pada rezim paten sederhana disertai kendala yang timbul pasca diterbitkannya percepatan permohonan paten sederhana pada UU Cipta Kerja. Fokus penelitian ini yaitu dengan dibentuknya UU Cipta Kerja memberikan berbagai macam perubahan disertai pro dan kontra di masyarakat khususnya sektor kekayaan intelektual pada rezim paten sederhana yang memiliki perubahan percepatan layanan paten. Pentingnya penelitian ini dilakukan agar pemerintah dapat teliti kembali akan kemampuan SDM pada pemeriksa paten serta pentingnya pencantuman terkait percepatan layanan paten sederhana pada RUU Paten agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan mengkaji penggunaan norma hukum disertai data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama pihak internal pada Subdit Pelayanan Hukum Paten, DJKI melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini berkesimpulan bahwa dengan dilakukannya upaya percepatan layanan pada paten sederhana yang dapat meningkatkan PNBP nyatanya memiliki polemik akan SDM yang melaksanakan pemeriksaan paten dimana jumlah didalamnya tidak sebanding dengan banyaknya permohonan yang masuk setiap tahunnya serta singkatnya waktu yang telah diterapkan oleh pemerintah, hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas paten yang dihasilkan. Service Acceleration; Simple Patent; Job Creation Law ]]>
