Garuda - Garba Rujukan Digital

Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar, Muammar; Taufik, Iqbal
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.7917

This paper aims to analyze and correct misconceptions about the tendency towards legal research that is prevalent in our midst, especially legal research carried out by students who will complete their studies. The approach methods used in this paper are conceptual approach, analytical approach, and theoretical approach. Legal research so far has often been interpreted similarly to social research (identical). To overcome such an understanding, the science of law must be restored to its original identity. This effort can be made by making introductory courses in legal science, legal research methods, and legal philosophy as courses as the main "spearhead" that must be strengthened in the law faculty curriculum by providing epistemological understanding as the main foundation of legal identity. Therefore, the role of the three courses is not "just" taught, but needs to be positioned as a guide that directs that law and social science are on different paths and it is impossible for social science methods to be applied in legal science. Legal science is prescriptive, meaning prescribing, advocating, or recommending something to do/not do. In short, the science of law aims to judge something. This is different from social science in general which is descriptive, just tasked with presenting and describing facts that occur in society. Ideally, good legal research is directed to examine legal norms, principles, values, theories, and concepts. Not studying social facts, as is true in the social sciences. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan meluruskan miskonsepsi kecenderungan arah penelitian hukum yang lazim mengemuka di tengah-tengah kita, khususnya penelitian hukum yang diusung oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan studi. Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan analitis dan pendekatan teoretis. Peneltian hukum selama ini acap kali dimaknai serupa dengan penelitian sosial (identik). Untuk mengatasi pemahaman semacam itu, ilmu hukum harus dikembalikan ke jati dirinya yang asli. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menjadikan mata kuliah pengantar ilmu hukum, metode penelitian hukum, dan filsafat hukum sebagai mata kuliah sebagai “ujung tombak” utama yang harus diperkuat dalam kurikulum fakultas hukum dengan memberikan pemahaman epistemologis sebagai landasan utama jati diri ilmu hukum. Oleh karena itu, peranan ketiga mata kuliah tersebut tidak “sekadar” diajarkan, namun perlu diposisikan sebagai pemandu yang mengarahkan bahwa ilmu hukum dan imu sosial berada pada jalur yang berbeda dan tidak mungkin metode ilmu sosial diterapkan dalam ilmu hukum. Ilmu hukum bersifat preskriptif, artinya meresepkan, menganjurkan atau menyogiayakan sesuatu untuk dilakukan/tidak dilakukan. Singkatnya, ilmu hukum bertujuan untuk menilai sesuatu. Hal itu berbeda dengan ilmu sosial pada umumnya yang bersifat deskriptif, sekadar betugas menyajikan dan menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Idealnya, sebuah penelitian hukum yang baik diarahkan untuk mengkaji norma, asas, nilai, teori dan konsep hukum. Bukan mengkaji fakta-fakta sosial kemasyarakatan, sebagaimana yang berlaku dalam ilmu-ilmu sosial.

Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Jawa, Dominikus; Malau, Parningotan; Ciptono, Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9507

The study aims to examine the challenges and enforcement of the ideal corruption criminal law in Indonesia. The urgency of this research lies in the rise of unprotected corruption cases, as well as the need to strengthen the anti-corruption law enforcement system in Indonesia. This method of investigation uses the normative juris. The findings show that law enforcement systems still face various obstacles, including weak inter-agency coordination, political intervention, and a tolerant culture of corruption. The study also identifies that efforts to combat corruption require a holistic approach involving institutional reform, increased transparency and accountability, and a change in the legal culture through education and public participation. The conclusion of this study is that the existing challenges still hamper the effectiveness of law enforcement, so a more inclusive and comprehensive strategy is needed to address this problem. The results of this research are expected to be a reference for policymakers, academics, and law practitioners in formulating more effective strategies in the fight against corruption in Indonesia. The novelty of this research lies in an integrative approach that combines normative and sociological jurisprudence aspects to evaluate the effectiveness of law enforcement against corruption in Indonesia, as well as offering concrete solutions such as strengthening law-enforcement institutions, increased public participation, and regulatory reforms to overcome legal gaps. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ideal di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kasus korupsi yang belum tertangani dengan baik, serta kebutuhan untuk memperkuat sistem penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia. Metode penelitain ini menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kelemahan koordinasi antar lembaga, intervensi politik, dan budaya permisif terhadap korupsi. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta perubahan budaya hukum melalui pendidikan dan partisipasi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tantangan-tantangan yang ada masih menghambat efektivitas penegakan hukum, sehingga diperlukan strategi yang lebih integratif dan komprehensif untuk mengatasi masalah ini Diperlukan strategi yang lebih integratif dan komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam memerangi korupsi di Indonesia. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan aspek yuridis normatif dan yuridis sosiologis untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia, serta menawarkan solusi konkret seperti penguatan institusi penegak hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, dan reformasi regulasi untuk mengatasi celah-celah hukum.

Pelindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Mikhdar, Nabila Syifa; Permata, Rika Ratna; Sudaryat, Sudaryat
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9186

This research aims to examine legal protection for brand rights holders affected by black campaigns and the implications of sanctions for brand rights holders who carry out black campaigns in relation to the laws and regulations in force in Indonesia. Black Campaign is a campaign strategy that contains negative issues and often occurs in skincare brands in Indonesia in cyberspace. The practice of black campaigns against skincare brands occurs in Indonesia skincare brands Skin Game and Carasun with a black campaign model using buzzers on Instagram social media which creates losses for skincare brand rights holders in the form of damage to brand reputation and causes unhealthy business competition. This research uses a normative juridical approach. This research has a novelty in that it discusses the black campaign phenomenon which can not only occur during general elections, the practice of black campaigns aimed at harming competitors can occur in intellectual property law, especially regarding trademarks which are caused by very rapid technological developments. The results of the research are that for legal protection for black campaign victims, you can refer to Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Competition Unhealthy Business is defined as a black campaign as an act that contains misleading information and can damage a brand's reputation and can kill competitors because it rejects and prevents brand rights holders from entering the same field. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek yang terkena black campaign dan implikasi sanksi terhadap pemegang hak atas merek yang melakukan black campaign dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Black Campaign sebagai strategi kampanye yang mengandung isu negatif dan seringkali terjadi pada merek skincare di Indonesia dalam cyberspace. Praktik black campaign terhadap merek skincare terjadi di Indonesia terhadap merek skincare Skin Game dan Carasun dengan model black campaign menggunakan buzzer pada media sosial Instagram yang menciptakan kerugian terhadap pemegang hak atas merek skincare berupa rusaknya reputasi merek dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini memiliki kebaharuan yaitu pembahasan mengenai fenomena black campaign tidak hanya dapat terjadi pada saat pemilihan umum, praktik black campaign yang bertujuan merugikan pesaing dapat terjadi pada hukum kekayaan intelektual terutama terhadap merek dagang yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat. Hasil penelitian yaitu untuk perlindungan hukum terhadap korban black campaign dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwasannya black campaign sebagai perbuatan yang mengandung informasi menyesatkan dan dapat merusak reputasi merek serta dapat mematikan pesaing karena bersifat menolak dan menghalangi pemegang hak atas merek untuk masuk terhadap bidang yang sama.

Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Kurniawan, Wan Rahmat; Hadiyanto, Alwan; Ciptono, Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8900

The study aims to examine the effectiveness of the implementation of the Act No. 21 of 2007 on the Suppression of Trafficking in Persons (TPPO) from the perspective of the Penal Procedure for Money Laundering (TPPU) in Indonesia. The background to this study is an increasing number of human trafficking cases followed by money laundering, which is a complex and difficult transnational crime. The urgency of this research lies in the need to understand the linkages between the TPPO and the TPPU in order to develop a more effective strategy for dealing with and preventing the two crimes. Research methods use normative jurisprudence. The novelty of this research lies in a comprehensive approach that connects the TPPO with the TPPU through integrated financial analysis and law enforcement. The findings show that the operandi mode of TPPO perpetrators often involves money laundering to cover up illegal funding sources. This research uses normative juridic methods. The findings of the study reveal that the Indonesian law enforcement system still faces significant challenges in addressing the TPPO and TPPU, especially in relation to data integration between law enforcement agencies, immigration, and colonization. The research recommendations include strengthening the legal framework, improved protection for victims, and the development of a more comprehensive policy for crime prevention. This research reaffirms the importance of international cooperation and the use of information technology. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam perspektif tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Meningkatnya kasus perdagangan orang yang diikuti dengan pencucian uang, yang merupakan kejahatan transnasional kompleks dan sulit diatasi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami keterkaitan antara TPPO dan TPPU guna mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menindak dan mencegah kedua kejahatan tersebut. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menghubungkan TPPO dengan TPPU melalui analisis keuangan dan penegakan hukum yang terintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku TPPO sering kali melibatkan pencucian uang untuk menyamarkan sumber dana ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengatasi TPPO dan TPPU, terutama terkait dengan integrasi data antara lembaga penegak hukum, imigrasi, dan kependudukan. Rekomendasi penelitian ini mencakup penguatan kerangka hukum, peningkatan perlindungan bagi korban, dan pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif untuk pencegahan kejahatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kerjasama internasional dan penggunaan teknologi informasi.

Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik Ghuto, Ilham Prabowo; Ruslijanto, Patricia Audrey; Wisnu Wardani, Diah Aju
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8981

This study aims to analyze and examine the legal sanctions imposed on notaries who disregard the provisions of Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 on the Notary Position regarding being summoned by investigators to attend examinations concerning deeds they have drafted. Notaries play a crucial role as public officers in creating authentic legal documents and maintaining the confidentiality of information, with certain legal protections that require approval from the Regional Notary Honor Council before they can be summoned as witnesses by investigators or prosecutors. The urgency of this research lies in the need to clarify the legal consequences for notaries who violate these summoning rules. This research employs a normative legal methodology using legislative and conceptual approaches to study legal norms and incidents. Primary, secondary, and tertiary legal sources serve as the information bases. Descriptive, grammatical, and systematic interpretation is used as analytical tools to reveal the norms concerning the issues studied. Therefore, the novelty of this research is providing an in-depth analysis of legal sanctions for notaries who fail to follow the mandated summoning procedures, filling a gap in legal literature, and offering recommendations for policy reform. The findings of this study indicate that the ambiguity of norms and the gaps in legal regulations regarding the examination of notaries by investigators without permission from the Notary Honor Council can pose significant legal risks and inconsistencies in law enforcement. Thus, it is crucial to revise and clarify the regulations concerning the examination of notaries, including the mechanism for obtaining permission from the Notary Honor Council, to ensure legal certainty and avoid normative ambiguity that could affect the integrity of the notary profession and the judicial process.Tujuan penelitian ini mengаnalisis dаn mengkаji pengenaan sаnksi hukum bаgi notаris yаng mengabaikan ketentuan Pаsal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terkаit pemanggilаn oleh penyidik untuk hаdir dаlam pemeriksаan atаs аkta yаng dibuatnyа. Notaris memiliki peran penting sebagai pejabat publik dalam menciptakan dokumen hukum autentik dan menjaga kerahasiaan informasi, dengan perlindungan hukum tertentu yang mengharuskan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebelum mereka bisa dipanggil sebagai saksi oleh penyidik atau penuntut. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memperjelas konsekuensi hukum untuk Notaris yang melanggar aturan pemanggilan penyidik. Untuk mengkaji norma-norma hukum dan kejadian-kejadian hukum, penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan sumber informasi hukum. Interpretasi deskriptif kualitatif, gramatikal, dan sistematis digunakan sebagai alat analisis untuk mengungkap norma-norma permasalahan yang diteliti. Maka kebaharuan penelitian ini adalah menyediakan analisis mendalam tentang sanksi hukum bagi Notaris yang tidak mengikuti prosedur pemanggilan yang diwajibkan, mengisi celah dalam literatur hukum dan menawarkan rekomendasi untuk reformasi kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma dan kekosongan dalam regulasi hukum mengenai pemeriksaan Notaris oleh penyidik tanpa izin dari Majelis Kehormatan Notaris dapat menimbulkan risiko hukum yang signifikan dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dengan demikian pentingnya merevisi dan memperjelas peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan Notaris, termasuk mekanisme pengambilan izin dari Majelis Kehormatan Notaris, untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari kekaburan norma yang dapat mempengaruhi integritas profesi Notaris serta proses peradilan.

Legal Protection Against Lender in Fintech Peer-to-Peer Lending Sharia Yuspin, Wardah; Nurrachman, Alfan Dzikria; Fauzie, Ata; Hakim, Lukman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9064

The purpose of this study is to determine the legal protection of lenders in Sharia P2PL, which is trying to offer an improved concept of legal protection at POJK No.10/ OJK.05 / 2022. The novelty of this research is the aspect of legal protection from the lender's perspective. This research method uses empirical juridical research through primary data interviews with lenders and observation of providers, including Dana Syariah, Alami Syariah, Ammana, Duha Syariah, Qazwa, Ethics, Investree Syariah, and Papitupi Syariah. The results of this study indicate that financing by lenders in Sharia peer-to-peer lending, the organizers have implemented article 100 of POJK Number 10/POJK.05/2022, including the principles of transparency, fair treatment, as well as confidentiality and security of consumer data. Several factors, such as facilities, community, and culture, support this. This indicates efforts to improve legal protection from lender perspective. However, other consumer protection principles, including the principles of reliability and complaint handling and simple, fast, affordable consumer dispute resolution, still need to be improved. Eventually, there are suggested concept that can increase legal protection for lenders in terms of the obligation to use insurance and also the use of fiduciary guarantees to further increase legal protection for lenders.

Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama Saputra, Muhammad Alvin; A’dawiyah, Robi’atin; Erwansyah, Tomy; Sari, Sri Jati Ratna; Hadayatullah, Syeh Sarip
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9012

The primary objective of this study is to highlight the importance of mediation as a more effective alternative method for resolving joint property disputes compared to conventional litigation approaches. Joint property disputes have become an increasingly pressing issue in the realm of family and civil law. These conflicts often arise in the context of divorce, which can cause tension and uncertainty for the parties involved. According to the decision directory of the Supreme Court of Indonesia, there were 2,316 cases of joint property disputes in 2023, indicating that joint property conflicts are widespread. This underscores the urgent need for a more effective alternative solution. The formal legal approach traditionally used in resolving joint property disputes has various limitations. One major constraint is the lack of integration among the various relevant approaches in the mediation process. This study employs three approaches: psychological, economic, and philosophical. Data collection is based on a literature review and utilizes a qualitative descriptive method for data analysis. The study's findings indicate that mediation offers significant advantages over conventional litigation for dispute resolution. The integrated mediation model developed in this study, which combines psychological, economic, and philosophical approaches, is expected to address the weaknesses of existing mediation approaches. With a holistic and adaptive approach to the complexities of joint property disputes, this model has the potential to improve the effectiveness and efficiency of dispute resolution and provide tangible benefits to the involved parties. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menyoroti pentingnya mediasi sebagai metode alternatif yang lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa harta bersama dibandingkan dengan pendekatan litigasi konvensional. Sengketa harta bersama telah menjadi isu yang semakin mendesak dalam ranah hukum keluarga dan perdata. Konflik ini sering kali timbul dalam konteks perceraian yang dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat. Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia pada tahun 2023 terdapat 2316 kasus sengketa harta bersama, ini menunjukkan bahwa persengeketaan harta bersama ada sacara masif. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk solusi alternatif yang lebih efektif. Pendekatan hukum formal yang selama ini digunakan dalam penyelesaian sengketa harta bersama memiliki berbagai keterbatasan, Salah satu kendala utama adalah kurangnya integrasi antara berbagai pendekatan yang relevan dalam proses mediasi. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan psikologis, ekonomis dan filosofis. Metode pengumpulan data berbasis studi kepustakaan, dan menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Mediasi menawarkan keuntungan signifikan dari pada penyelesaian sengketa secara litigasi konvensional, Model mediasi terintegrasi yang dikembangkan dalam penelitian ini, yang menggabungkan pendekatan psikologis, ekonomis, dan filosofis, diharapkan dapat mengatasi kelemahan dari pendekatan mediasi yang ada saat ini. Dengan pendekatan yang holistik dan adaptif terhadap kompleksitas sengketa harta bersama, model ini berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa, serta memberikan manfaat nyata bagi para pihak yang terlibat.

Independence of The Honorary Board of Election Organizers After The Constitutional Court Decision No. 32/PUU-XIX/2021 Ulya, Zaki; Fuadi, Fuadi; Putra, Aldi Syah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8353

This study aims to find out what the independence and integrity of the Honorary Board of Election Organisers (DKPP) are after the enactment of Constitutional Court Decision No. 32/PUU-XIX/2021. After the enactment of the Constitutional Court Decision No. 32/PUU-XIX/2021, DKPP experienced problems related to its independence, including limited authority, lack of independent supervisory functions, and rampant political intervention. All of these problems affect DKPP's role in carrying out its duties as a supervisor of election administrators. It is crucial to keep in mind that even with the changes in the DKPP's jurisdiction following the Constitutional Court's ruling, the organization's responsibility as a defender of morality and integrity in election administration is still crucial to maintaining a free, transparent, and democratic electoral process. This research uses normative juridical research methods, with a library research approach. To obtain secondary data related to this title so that valid and accountable data can be obtained, the approach used in this research is the statute approach. The findings of this research support the decision of the Constitutional Court No. 32/PUU-XIX/2023 which cancelled Article 458 paragraph (13) of Law No. 7/2017. This makes the decision of the Election Organiser Honour Council legally binding as a concrete, unique, and final decision made by a state administrative official, which can be challenged in the state administrative court. This decision has legal consequences because it confirms the final and binding nature of the Election Organiser Honour Council, which distinguishes it from judicial decisions; and opens up the possibility of testing the decision of the DKPP through the State Administrative Dispute procedure at the State Administrative Court.

Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen Harahap, Syaiful Khoiri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9262

This research aims to examine the authority of courts over decisions made by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), which is an institution for consumer dispute resolution. The role of the BPSK becomes evident when it imposes penalties on businesses to compensate consumers who have suffered losses. Although BPSK decisions are considered final and binding, they can still be overturned by the court based on objections raised by the losing party. Therefore, the urgency of this study lies in discussing the jurisdiction of the court regarding BPSK decisions. The research employs a normative research method and qualitative analysis to arrive at conclusions addressing the core issues. A novel aspect of this study is the examination of the court’s involvement in BPSK decisions based on objections raised by the losing party. The research findings conclude that the BPSK provides legal protection to consumers if they indeed suffer losses due to business negligence, and the court has the authority to annul BPSK decisions if the subject matter falls outside the BPSK’s jurisdiction for examination and adjudication. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan pengadilan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Peranan BPSK terlihat ketika memutuskan menghukum pelaku usaha untuk memberi ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian. Walaupun putusan BPSK bersifat final dan mengikat tetapi ternyata putusan tersebut masih dapat dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang kalah. Sehingga urgensi penelitian ini guna membahas tentang kewenangan pengadilan terhadap putusan BPSK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang menjawab permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengkajian tentang turut campurnya pengadilan atas putusan BPSK atas keberatan yang diajukan oleh pihak yang kalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BPSK memberikan perlindungan hukum kepada konsumen jika memang konsumen menderita kerugian akibat kelalaian pelaku usaha dan pengadilan berwenang untuk membatalkan putusan BPSK jika pokok perkaranya bukan kewenangan BPSK untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Pemindahan Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Rahasia Dagang Kepada Pengadilan Niaga Sihombing, Miranda Claudia; Suyanto, Heru
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9192

This research investigates the transfer of the district court’s jurisdiction in the adjudication of trade secret cases to commercial courts. The study aims to comprehend the district courts' jurisdiction in resolving trade secret disputes and the competence of commercial courts if the authority to adjudicate trade secret disputes is granted. The necessity for this research arises from the dearth of efficacious protection of trade secrets in the litigation context. The protracted duration and intricate process inherent to the current system have the potential to impede the advancement of the Indonesian economic industry, as rights holders may be dissuaded from pursuing their cases in the district court. This research employs a normative juridical approach, with a particular emphasis on the analysis of juridical norms and positive legal rules. This research builds upon previous studies that have examined the settlement of trade secret disputes in general in court and through alternative non-litigation channels. It delves deeper into the authority of the district court, comparing it with that of the United States and the Netherlands, and analyses trade secret cases that have been handled by the district court. This research indicates that the authority of the district court in trying trade secret cases requires expansion, particularly concerning closed trials. Furthermore, it can be posited that the commercial court possesses greater competence than the district court in hearing trade secret disputes, particularly in terms of more effective legal representation and more qualified judicial expertise. Penelitian ini mengkaji tentang pemindahan wewenang pengadilan negeri dalam mengadili perkara rahasia dagang kepada pengadilan niaga. Tujuan penelitian ini ialah guna memahami kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa rahasia dagang, serta guna memahami kompetensi pengadilan niaga jika wewenang mengadili sengketa rahasia dagang diberikan. Adapun urgensi dari penelitian ini adalah kurang optimalnya perlindungan rahasia dagang dalam penyelesaian sengketa di jalur pengadilan karena durasi yang terlalu lama dan proses yang rumit, yang tentunya akan berdampak pada kemajuan industri ekonomi Indonesia karena tidak didapatnya kepercayaan para pemilik hak untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus untuk analisis menggunakan norma yuridis dan kaidah hukum positif. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya, yang hanya meninjau terkait penyelesaian sengketa rahasia dagang secara umum di pengadilan dan melalui jalur alternatif non-litigasi, dengan menganalisis lebih dalam terkait kewenangan dari pengadilan negeri, membandingkannya dengan negara Amerika dan Belanda, serta menganalisis perkara rahasia dagang yang pernah ditangani pengadilan negeri. Melalui penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili perkara rahasia dagang perlu diperluas, terutama terkait persidangan tertutup, serta dapat dinyatakan bahwa pengadilan niaga memiliki kompetensi lebih baik daripada pengadilan negeri jika wewenang mengadili sengketa rahasia dagang diberikan, baik dari segi beracara yang lebih efektif dan kompetensi hakim yang lebih mumpuni.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zaenal Arifin

Contact Email zaenal@usm.ac.id

Phone +6282242226898

Journal Mail Official usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address Jl. Soekarno - Hatta

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA