Garuda - Garba Rujukan Digital

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih Azzizah, Khoerina; Harefa, Beniharmoni
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.6990

This research aims to examine the urgency of providing diversion in criminal law enforcement against juvenile perpetrators of klitih crimes. Klitih, which leads to violence or even murder, can involve a child in legal processes. Involving a child in the criminal justice system can neglect the child's rights in terms of their physical, mental, and social well-being. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System was established to achieve restorative justice and protect the interests of children. The provision of diversion for juvenile offenders is a form of restorative justice. The effective implementation of diversion relies not only on law enforcement agencies but also on the responsibility of parents in supervising and guiding their children who have been involved in criminal activities. The research method used in this study is normative juridical with a legislative approach, supported by comparative approaches and primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of this research indicate that the provision of diversion with the return of the child to their parents needs to be emphasized in terms of accountability to prevent tolerance and recurrence of crimes.Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi pemberian diversi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku kejahatan klitih. Klitih yang menyebabkan kekerasan atau bahkan pembunuhan bisa menyebabkan seorang anak terlibat proses hukum. Melibatkan anak dalam sistem peradilan pidana dapat mengabaikan hak-hak anak baik dari fisik, mental, maupun sosialnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk untuk mewujudkan keadilan restoratif untuk melindungi kepentingan anak. Adanya pemberian diversi bagi anak pelaku kejahatan merupakan bentuk dari keadilan restoratif. Pemberlakuan diversi yang efektif tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja, namun faktor utama dari keberhasilan pemberian diversi bagi anak pelaku tindak kejahatan klitih adalah pertanggungjawaban dari orang tua terhadap pengawasan, pembinaan, dan pola asuh kepada anak-anaknya yang pernah terlibat kejahatan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif yang didukung bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun hasil dari penelitian ini yang menunjukan bahwa pemberian diversi dengan pengembalian anak kepada orang tua perlu ditegaskan kembali pertanggungjawabannya agar tidak terjadi pembiaran dan pengulangan kejahatan.

Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting Apandi, Berlyana Helvy; Putri, Putu Anjani Widhi; Ariputra, Ananda Rifki Ariputra Rifki; Putri, Febrina Milania; Aprilia, Rohmawati Putri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.7076

The purpose of this research was to analyze the application of piercing the corporate veil principle regarding forced delising issue. which caused losses to investors. The importance of the responsibility of directors in the management of a company can be illustrated in the Principle of piercing the corporate veil, as in the event of a violation or deviation from the duties and obligations of a director which causes losses in the company will be responsible up to his personal assets. This research uses normative juridical legal research methods.. The problem approach used in this research is the statutory approach and the conceptual approach. The novelty of this research lies in an in-depth analysis of the application of piercing the corporate veil principle regarding forced delisting cases, thus providing a comprehensive understanding of whether or not modern corporate principles can be applied in forced delisting cases. So it is hoped that this research can provide more insight about the abuse of authority as directors for personal gain which causes losses is an act that deserves to be accounted for by the directors by referring to the application of the principle of piercing the corporate veil. In this case the directors of the company cannot be held responsible for investor losses caused by the Indonesian Stock Exchange's policy in the form of forced delisting. However, this concept does not apply absolutely because in certain condition it is possible that the Board of Directors cannot be responsible for the loss as long as the Board of Directors can provide opposite otherwise. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan dari prinsip piercing the corporate veil pada permasalahan forced delisting yang menyebabkan kerugian bagi investornya. Pentingnya pertanggungjawaban direksi dalam suatu pengurusan perseroan dapat digambarkan dalam Prinsip piercing the corporate veil, seperti pada hal terjadinya sebuah pelanggaran atau penyimpangan dari tugas dan kewajiban seorang direksi yang menyebabkan kerugian dalam perusahaan akan menjadi tanggung jawab hingga pada harta pribadinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu statuary approach dan conceptual approach. Novelty penelitian ini terletak pada analisis mandalam mengenai penerapan prinsip piercing the corporate veil dalam kasus forced delisting sehingga memberikan pemahaman komperehensif tentang dapat tidaknya suatu prinsip modern perseroan diterapkan dalam kasus forced delisting. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mengenai penyalahgunaan wewenang selaku direksi untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian yang mana perbuatan tersebut patut untuk dipertanggungjawabkan oleh direksi dengan mengacu pada penerapan prinsip piercing the corporate veil. Dalam permasalahan ini direksi perseroan tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian investor yang disebabkan oleh kebijakan Bursa Efek Indonesia yaitu berupa force delisting. Tetapi, konsep tersebut tidak berlaku mutlak sebab pada kondisi tertentu dimungkinkan direksi tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian tersebut sepanjang direksi bisa memberikan bukti sebaliknya.

Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Zahra, Arsya Yustisia; Triwati, Ani; Aryaputra, Muhammad Iftar; Abraham, Feri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.6758

The purpose of this study is to analyze the restorative justice approach as an alternative to solving corruption by returning state financial losses which are efforts to recover from perpetrators of corruption. The restorative justice approach is a popular approach in recent years, it is possible that this approach can be implemented in corruption crimes. This study uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The results of this study indicate that the indicator of restorative justice here is the return of state financial losses. Meanwhile, Article 4 of the PTPK Law regulates the recovery of these losses does not eliminate the punishment of perpetrators of corruption which can be interpreted that Article 4 does not provide loopholes in the application of restorative justice. The application of restorative justice is interpreted not to erase the punishment of the perpetrator but rather to return state finances so that it does not conflict with Article 4, because it will be considered by the judge in imposing a sentence as a mitigating factor. Based on the research results, it is possible to have a restorative justice approach to solve corruption crimes based on SEJA. However, there are several requirements that have been regulated in the SEJA with the criteria of considering small losses, a sense of public awareness that returns state financial losses, and not being continuous. Restorative justice aims at recovering state finances so that the judicial process can stop and can also be followed up. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang merupakan upaya pemulihan dari pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator adanya keadilan restoratif disini adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Sedangkan, Pasal 4 UU PTPK mengatur pengembalian kerugian tersebut tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi yang dapat diartikan bahwa Pasal 4 tidak memberikan celah dalam penerapan keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif dimaknai tidak menghapus dipidananya pelaku tetapi lebih kepada pengembalian keuangan negara sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 4, karena akan menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman sebagai faktor yang meringankan. Berdasarkan hasil penelitian dimungkinkan adanya pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaiakan tindak pidana korupsi yang didasarkan pada SEJA. Namun terdapat beberapa persyaratan yang telah diatur dalam SEJA tersebut dengan kriteria yaitu mempertimbangkan kerugian kecil, adanya rasa kesadaran masyarakat yang mengembalikan kerugian keuangan negara, dan tidak bersifat terus menerus. Keadilan restoratif bertujuan sebagai pemulihan keuangan negara sehingga proses peradilan dapat berhenti dan dapat pula ditindaklanjuti.

Prinsip Non-Diskriminatif dalam Persyaratan Kampanye Pemilihan Umum bagi Pejabat Negara Saputri, Rima; Putra, Dimas Adhila; de Sousa, Freidelino Paixao Ramos Alves
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9260

The purpose of this research is to provide justification that the campaign requirements for state officials as stipulated in Article 281 of the Election Law do not conflict with the principle of non-discrimination with the urgency of research that has the potential to produce injustice in the implementation of elections, namely the restriction of campaign participation by state officials so that it can affect the integrity of the electoral process or the political rights of citizens. The first requirement is not to use state facilities except security facilities and the second requirement is to leave outside state dependence. These requirements only apply to state officials. This seems to show that the political rights possessed by every citizen are different. The nature of the campaign as a form of realization of citizens' political rights in participating in government should be owned by every citizen with the same opportunity. The research method used is a research with a legal approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach. The novelty of this research is that it is the first time to review the norms of campaign requirements for state officials that are relevant to the principle of non-discrimination. The results show that the campaign requirements for state officials do not violate the non-discriminatory principle. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan justifikasi bahwa persyaratan kampanye bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU Pemilu tidak bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif dengan urgensi penelitian yang berpotensi menghasilkan ketidakadilan penyelenggaraan pemilu yaitu adanya pembatasan keikutsertaan kampanye oleh pejabat negara sehingga dapat mempengaruhi integritas proses pemilu atau hak-hak politik warga negara. Syarat pertama adalah tidak menggunakan fasilitas negara kecuali fasilitas pengamanan dan syarat kedua adalah cuti di luar tanggungan negara. Persyaratan-persyaratan tersebut hanya diberlakukan bagi pejabat negara. Hal ini seolah menunjukkan bahwa hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara berbeda. Hakikat kampanye sebagai salah satu bentuk perwujudan hak politik warga negara dalam berpartisipasi dalam pemerintahan hendaknya dimiliki oleh setiap warga negara dengan kesempatan yang sama. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Kebaharuan penelitian ini merupakan penelitian pertama kali yang meninjau norma persyaratan kampanye bagi pejabat negara yang direlevansikan dengan prinsip non-diskriminatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan kampanye bagi pejabat negara tidak melanggar prinsip non-diskriminatif.

Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum Muammar, Muammar; Taufik, Iqbal
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.7917

This paper aims to analyze and correct misconceptions about the tendency towards legal research that is prevalent in our midst, especially legal research carried out by students who will complete their studies. The approach methods used in this paper are conceptual approach, analytical approach, and theoretical approach. Legal research so far has often been interpreted similarly to social research (identical). To overcome such an understanding, the science of law must be restored to its original identity. This effort can be made by making introductory courses in legal science, legal research methods, and legal philosophy as courses as the main "spearhead" that must be strengthened in the law faculty curriculum by providing epistemological understanding as the main foundation of legal identity. Therefore, the role of the three courses is not "just" taught, but needs to be positioned as a guide that directs that law and social science are on different paths and it is impossible for social science methods to be applied in legal science. Legal science is prescriptive, meaning prescribing, advocating, or recommending something to do/not do. In short, the science of law aims to judge something. This is different from social science in general which is descriptive, just tasked with presenting and describing facts that occur in society. Ideally, good legal research is directed to examine legal norms, principles, values, theories, and concepts. Not studying social facts, as is true in the social sciences. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan meluruskan miskonsepsi kecenderungan arah penelitian hukum yang lazim mengemuka di tengah-tengah kita, khususnya penelitian hukum yang diusung oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan studi. Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan analitis dan pendekatan teoretis. Peneltian hukum selama ini acap kali dimaknai serupa dengan penelitian sosial (identik). Untuk mengatasi pemahaman semacam itu, ilmu hukum harus dikembalikan ke jati dirinya yang asli. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menjadikan mata kuliah pengantar ilmu hukum, metode penelitian hukum, dan filsafat hukum sebagai mata kuliah sebagai “ujung tombak” utama yang harus diperkuat dalam kurikulum fakultas hukum dengan memberikan pemahaman epistemologis sebagai landasan utama jati diri ilmu hukum. Oleh karena itu, peranan ketiga mata kuliah tersebut tidak “sekadar” diajarkan, namun perlu diposisikan sebagai pemandu yang mengarahkan bahwa ilmu hukum dan imu sosial berada pada jalur yang berbeda dan tidak mungkin metode ilmu sosial diterapkan dalam ilmu hukum. Ilmu hukum bersifat preskriptif, artinya meresepkan, menganjurkan atau menyogiayakan sesuatu untuk dilakukan/tidak dilakukan. Singkatnya, ilmu hukum bertujuan untuk menilai sesuatu. Hal itu berbeda dengan ilmu sosial pada umumnya yang bersifat deskriptif, sekadar betugas menyajikan dan menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Idealnya, sebuah penelitian hukum yang baik diarahkan untuk mengkaji norma, asas, nilai, teori dan konsep hukum. Bukan mengkaji fakta-fakta sosial kemasyarakatan, sebagaimana yang berlaku dalam ilmu-ilmu sosial.

Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Jawa, Dominikus; Malau, Parningotan; Ciptono, Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9507

The study aims to examine the challenges and enforcement of the ideal corruption criminal law in Indonesia. The urgency of this research lies in the rise of unprotected corruption cases, as well as the need to strengthen the anti-corruption law enforcement system in Indonesia. This method of investigation uses the normative juris. The findings show that law enforcement systems still face various obstacles, including weak inter-agency coordination, political intervention, and a tolerant culture of corruption. The study also identifies that efforts to combat corruption require a holistic approach involving institutional reform, increased transparency and accountability, and a change in the legal culture through education and public participation. The conclusion of this study is that the existing challenges still hamper the effectiveness of law enforcement, so a more inclusive and comprehensive strategy is needed to address this problem. The results of this research are expected to be a reference for policymakers, academics, and law practitioners in formulating more effective strategies in the fight against corruption in Indonesia. The novelty of this research lies in an integrative approach that combines normative and sociological jurisprudence aspects to evaluate the effectiveness of law enforcement against corruption in Indonesia, as well as offering concrete solutions such as strengthening law-enforcement institutions, increased public participation, and regulatory reforms to overcome legal gaps. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ideal di Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kasus korupsi yang belum tertangani dengan baik, serta kebutuhan untuk memperkuat sistem penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia. Metode penelitain ini menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kelemahan koordinasi antar lembaga, intervensi politik, dan budaya permisif terhadap korupsi. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta perubahan budaya hukum melalui pendidikan dan partisipasi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tantangan-tantangan yang ada masih menghambat efektivitas penegakan hukum, sehingga diperlukan strategi yang lebih integratif dan komprehensif untuk mengatasi masalah ini Diperlukan strategi yang lebih integratif dan komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam memerangi korupsi di Indonesia. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan aspek yuridis normatif dan yuridis sosiologis untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia, serta menawarkan solusi konkret seperti penguatan institusi penegak hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, dan reformasi regulasi untuk mengatasi celah-celah hukum.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kriminologi Nahdhodin, Muhammad; Sudarmanto, Kukuh; Triwati, Ani; Arifin, Zaenal
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8791

The study aims to examine attempts to counter-terrorism from a criminological perspective. This research is important given that terrorist crime is a global threat that affects countries and communities, with potentially negative effects, both physically and psychologically. The novelty of this research is in an attempt to counteract terrorist crime with a criminological perspective that uses local "jogo tonggo" wisdom. This research is a sociological jurisprudence. The results of the research showed efforts to combat terrorist crime from a criminological perspective: character identification and funding, national preparedness, counter-radicalization, deradicalization, and radical anticipation of terrorism in Lapas. Control the fight against terrorism in Java Among other things, there is still a radical Napiter, the rise of gotong royong values, society tolerant of terrorists, legal sanctions of educational institutions, and charity of weak terrorist groups. Overcome the obstacles in combating terrorist crime requires a structured and adaptive strategy to strengthen intelligence networks by improving surveillance technology and enhancing cross-country cooperation for the exchange of information, training, and monitoring of former Napiter through a religious building, tolerance, national insight involving Islamic religious figures, implementation of jogo tonggo programs, acceleration of regional action plans for prevention and combating extremism leading to violence, and economic empowerment..Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi. Penelitian ini penting mengingat tindak pidana terorisme merupakan ancaman global yang merambah berbagai negara dan masyarakat, dengan potensi dampak yang sangat merugikan, baik secara fisik maupun psikologis. Penelitian ini penting mengingat tindak pidana terorisme merupakan ancaman global yang merambah berbagai negara dan masyarakat, dengan potensi dampak yang sangat merugikan, baik secara fisik maupun psikologis. Kebaruan penelitian ini adalah dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dengan perspektif kriminologi yang menggunakan kearifan lokal "jogo tonggo". Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme perspektif kriminologi: identifikasi karakter dan pendanaan, kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, deradikalisasi, antisipasi radikal terorisme di Lapas. Kendalah penanggulangan terorisme di Jawa Tengan antara lain masih adanya Napiter yang radikal, lunturnya nilai gotong royong, masyarakat permisif kepada teroris, sanksi hukum lembaga pendidikan dan amal kelompok teroris lemah. Dalam mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana terorisme membutuhkan strategi yang terstruktur dan adaptif memperkuat jaringan intelijen dengan memperbaiki teknologi pengawasan dan meningkatkan kerjasama lintas negara untuk pertukaran informasi, pembinaan dan monitoring mantan Napiter melalui pembinaan agama, toleransi, wawasan kebangsaan melibatkan tokoh agama Islam, implementasi program jogo tonggo, percepatan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada kekerasan, dan pemberdayaan ekonomi.

Pendidikan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Kalangan Mahasiswa Effendi, Erdianto; Handoko, Tito
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7579

This study aims to examine and analyze efforts to solve terrorism crimes using approaches outside criminal law. Through a non-penal approach, it is necessary to take alternative precautions for criminal acts of terrorism. The research method used is normative juridical with a statutory approach, concepts, and comparisons. The results of the discussion of this study concluded that non-penal policies outside the criminal law in tackling terrorism among young people and students can be done by student participation in extra-campus organizations such as HMI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian perkara kejahatan terorisme dengan menggunakan pendekatan di luar hukum pidana. Penelitian ini urgen untuk mengatasi tindak pidana terorisme yang menjadi musuh dunia. Melalui pendekatan non penal, perlu ditempuh alternatif pencegahan tindak pidana terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Hasil pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan non penal di luar hukum pidana dalam menanggulangi terorisme di kalangan muda dan mahasiswa dapat dilakukan dengan keikutsertaan mahasiswa dalam organisasi ekstra kampus seperti HMI.

Legal Reform on Rehabilitation for Drug Users as an Ultimum Remedium Effort Jaya, Candra; Hikmah, Faidatul
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8803

This study explores Indonesia's legal approach to narcotics rehabilitation under Law Number 35 of 2009, focusing on a shift from punitive measures to a public health framework. Article 54 mandates both medical and narcotics rehabilitation for addicts, emphasizing a commitment to breaking the cycle of dependency. Through analyzing legal provisions, Supreme Court circulars, and joint regulations, this research highlights a three-stage rehabilitation process: medical, non-medical, and aftercare phases. Emphasizing rehabilitation over punishment, insights align with the ultimum remedium principle, advocating for alternative policies. Results reveal a progressive legal landscape recognizing narcotics users as individuals in need of treatment. Supreme Court circulars and joint regulations aim to address challenges, emphasizing the importance of collaboration between legal, health, and social entities for an effective narcotics rehabilitation system in Indonesia. This legal mandate signifies a pivotal shift towards a holistic, public health-oriented response to narcotics offenses, reflecting an acknowledgment of addiction's multifaceted nature. Ongoing collaboration is crucial for successfully integrating rehabilitation into the legal framework, ensuring a compassionate and effective response to narcotics-related issues.

Optimalisasi Reforma Agraria Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan Rizqila, Rindu Audrye Salma; Taupiqqurahman, Taupiqqurahman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.7904

This research aims to understand how essential the establishment of a special land court is in the current era in order to facilitate government policies regarding agrarian reform by looking at current cases, country comparisons, how the special court is structured, and the formulation of its judges. Soil is one type of earth's wealth that is fundamental for life. In implementing the agrarian reform policy, it is basically targeting land legalization of assets that are the object of ownership disputes between the community, companies, and government agencies, as well as land owned by the community that has not received legal certainty as the owner of the land rights of the agrarian reform object (TORA). However, in reality, regulating land ownership is not easy, so land disputes often arise that take time to resolve and ultimately hamper policies, one of which is regarding agrarian reform. This is the urgency of the need to establish a special land court. The method used in this research is normative juridical, with statutory, case, and conceptual approaches. The results of this research are that the formation of this court will be under the Supreme Court court chambers, in this case the general court, with a composition of three judges consisting of one career judge and two ad hoc judges, which of course cannot be separated from land certification, the basis of which will be regulated in law. Penelitian ini bermaksud untuk mengerti betapa esensialnya pembentukan pengadilan khusus pertanahan dalam era saat ini dalam rangka memperlancar kebijakan pemerintah terkait reforma agraria dengan melihat kasus terkini, komparasi negara dan bagaimana struktur pengadilan khusus tersebut beserta formulasi hakimnya. Tanah adalah salah satu jenis kekayaan bumi yang bersifat fundamental bagi kehidupan. Dalam menerapkan kebijakan reforma agraria, pada dasarnya menyasar kepada tanah-tanah legalisasi aset yang menjadi objek sekaligus peselisihan kepemilikan antara masyarakat dengan pihak perusahaan dan instansi pemerintah begitu pula dengan tanah-tanah yang dimiliki masyarakat yang belum mendapatkan kepastian hukum sebagai pemilik hak Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Namun, pada kenyataannya mengatur kepemilikan tanah tidaklah mudah, sehingga seringkali terjadi permasalahan sengketa tanah yang penyelesaiannya memerlukan waktu dan pada akhirnya menghambat kebijakan salah satunya mengenai reforma agraria. Hal inilah yang menjadi urgensi perlunya dibentuk pengadilan khusus pertanahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian ini yaitu pembentukan pengadilan ini nantinya dibentuk di bawah kamar pengadilan Mahkamah Agung dalam hal ini pada pengadilan umum dengan susunan tiga orang hakim terdiri dari satu hakim karir dan dua hakim ad hoc yang tentunya tidak terlepas dari sertifikasi bidang pertanahan yang dasarnya akan diatur dalam undang-undang.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zaenal Arifin

Contact Email zaenal@usm.ac.id

Phone +6282242226898

Journal Mail Official usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address Jl. Soekarno - Hatta

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA