Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan

SKD
Website

Published by Universitas Pamulang

ISSN : 23562013 EISSN : 2614333X DOI : 10.32493

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal ini menampung topik-topik yang pada umumnya berhubungan dengan isu-isu hukum di Indonesia. Artikel yang dikirim mencakup aspek hukum di bidang, yaitu : Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Bisnis Hukum Adat Hukum Tata Negara dan Konstitusi Hukum Administrasi Negara Hukum Ketenagakerjaan Hukum Islam Hukum Agraria Hukum Kekayaan Intelektual Hukum Internasional dll

Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)

Articles 196 Documents

2 3 4 5 6

ANALISIS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ( Analisis Putusan No. 129/PDT.G/2016/PN.TNG ) M. Amin Elwalad Meuraksa
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

AbstrakMediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian ini dilakukan dengan Penelitian Hukum Normatif melalui studi Kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis data secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan dalam proses penyelesaian sengketa dengan perdamaian melalui mediasi di pengadilan Negeri sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai mana Pasal 1 ayat (10) Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang tatacara penyelesaian sengketa. Dalam pelaksanaannya beberapa kendala yang menghambat proses mediasi berfungsi secara optimal seperti para pihak yang berperkara masih belum memahami maksud dan tujuan mediasi dan teknik-teknik melakukan mediasi dengan baik, ditambah lagi budaya masyarakat Indonesia yang sudah mengalami pergeseran, dari sistem penyelesaian permasalahan secara musyawarah dewasa ini lebih cendrung untuk menempuh jalur hukum, hal ini menjadi penghalang untuk mengefektifkan pelaksanaan mediasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang terintegrasi dalam sistem peradilan. Penyelesaian dalam permasalahan ini dapat ditempuh dengan cara, sosialisasi yang lebih intensif dari dalam pengadilan ( khususnya pada kepaniteraan Perdata) sebagai pihak yang berwenang dan mempunyai peran penting dalam penanganan perkara perdata, untuk mendorong para pihak yang berperkara memilih penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian. Perlunya pelatihan lebih lanjut kepada para mediator Hakim di Pengadilan Negeri untuk meningkatkan kemampuan mediator tersebut pada bidang yang lebih khusus serta memberikan ruang/waktu yang cukup luas bagi mediator untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai sehingga akan berdampak terhadap pengurangan penumpukkan perkara di pengadilan negeri.Kata Kunci : Perjanjian, sewa-menyewa, wanprestasi, Mediasi.

KEDUDUKAN HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-IX/2012 DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA Bambang Wiyono
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Pengakuan atas hutan adat dapat ditangguhkan apabila tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hutan adat harus dilihat sebagai hutan negara. Kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan seringkali dalam implementasinya tidak sesuai dengan harapan masyarakat, bahkan dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, kebijakan tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian kedudukan hutan adat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 sebagai hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat dengan tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kebijakan Pemerintah yang seharusnya dalam pengaturan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 adalah sebagai berikut: Melakukan penetapan wilayah yang merupakan hutan adat terpisah dari pengelolaan hutan negara, dan ditunjuk sebagai daerah penyangga kawasan hutan negara; melakukan pengaturan masyarakat hukum adat melalui pemberdayaan masyarakat sesuai kearifan lokal; jenis tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi tetap dalam pengelolaan pemerintah kecuali untuk kepentingan acara adat; melakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat hukum adat tentang tata cara pemanfaatan hutan adat sesuai kearifan lokal.Kata kunci : Hutan Adat, Putusan Mahkamah Konstitusi, pengelolaan hutan

KAJIAN TEORITIS ALIRAN POSITIVISME HUKUM, DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN UU NO. 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN JO UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN Yoyon Mulyana Darusman
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

The law state concept which applied in Indonesia is the law system as heritage of Netherland which is growth in the Europe Continental is mention “Europe Continental Concept”, which is implementing base on “concordance principle” which is mentioned in the transition rule Article II of The Indonesia Constitution Year of 1945 (original text). Which declaring “all institutions of the state and regulation which is existing at the time is directly apply, during been providing the new regulation yet base on this Constitution”. One of the other character of this law system in the Continental Europe Concept is the law positivism or the law legism, which generally can be meaning that law identicallly with the rule, outside the rule there is no law, to creating the certainty of law, the law absolutely be made by legislature institution, and be placed in the book of the rule (codification). The born of MPRS Decree No. XX/MPRS/1966 Subject to the hierarchy of the regulation, MPR Decree No. III/MPR/2000 Subject to the hierarchy of the regulation, Rule No. 10 Year of 2004 Subject to the Forming the Regulation, and Rule No. 12 Year of 2011 Subject to the Forming the Regulation. is meaning that Indonesia State belonging the on the rule and certainty of law. In the fact on practice still many society which not understanding yet each regulation which decided by the state, so that, often happened law violations which carry out by the society, but the society are not care as have been done. Such as for the time being happened the case of violation of the flag of the rule No. 24 Year of 2009 subject to the letters, flag and symbols of state. The conclution of this research that, the national law system of Indonesia, in the practically influenced by the concept of law positivism/legism from Continental Europe System.Key Words : Positivisme, konkordansi, legisme, certainty of law.

PENATAAN DAERAH MENUJU KEMANDIRIAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT” Indra Syahrial
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak” “Pada dasarnya Penataan Daerah (DOHP) adalah untuk mewujudkan Kemandirian Masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat tercermin dari peningkatan sarana dan prasarana masyarakat, pelayanan public (pelayanan terpadu satu atap) dan sebagainya, namun sebagian besar daerah tidak sebagaimana yang diharapkan, pasca pemekaran dan penggabungan daerah banyak (DOHP) tidak mampu mewujudkan cita-cita kemandirian daerah dan kesejahterakan masyarakat. Dengan pendekatan penelitian yuridis normative, melalui penggalian berbabagai variabel dari sumber data sekunder, data yang bersumber dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dengan mewawancarai para tokoh yang berperan dalam penataan daerah. Dan mendapatkan jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara yang dimungkinkan pemantapan dan pengembangan penataan daerah, maka disarankan agar Pemerintah bersama DPR dan pemerintah daerah dan DPRD serta seluruh pihak terkait, agar melakukan kebijakan revisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan/pembentukan daerah (pemekaran daerah, dan penggabungan daerah), terutama untuk menetapkan persyaratan penataan daerah yang dilatar belakangi semata-mata untuk kemandirian kesejahteraan masyarakat. Seyogyanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dapat mengambil dari pengalaman Negara lain, Penataan Daerah, disamping mewujudkan tujuan pemekaran daerah, juga mestinya didorong bagi daerah otonom baru yang gagal tidak dapat meraih kemajuan atau gagal memandirikan daerah mensejahterakan masyarakat. Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud yang terurai di atas, maka perlu Penataan Daerah yang dapat mewujudkan Kemandirian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.”“Kata kunci : Penataan daerah, kemandirian daerah, dan kesejahteraan rakyat.”

FENOMENA PEMBAJAKAN HAK CIPTA KARYA MUSIK DALAM BENTUK VCD DAN DVD: SUATU KAJIAN SOSIOLOGIS DARI TIDAK MAKSIMALNYA SANKSI HUKUM oksidelfa Yanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

The number of piracy cases are popping up in the environment community indicates malfunctioning of the Act or law in mengujudkan legal protection of copyright musical works. It makes people increasingly do not trust the government officials there. Whereas cases of music copyright piracy is certainly not to be taken lightly. If left Indonesia will be increasingly threatened by the danger of a prolonged legal harassment, and it would threaten the creativity of the people of this country. Type commonly violated copyright piracy cassette production CD, VCD and DVD. Perederan proliferation of pirated goods in places such open indication can be seen from the market dominated by pirates. Keywords: Piracy, copyright, Sanctions Law

FENOMENA MENIKAH DENGAN TEMAN SEKANTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UJI MATERI PASAL 153 AYAT (1) HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Abdul Hadi
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Menikah dengan teman sekantor atau yang dalam istilah hukum ketenagakerjaan disebut dengan ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya dalam suatu perusahaan bukan merupakan fenomena baru. Masalah ini baru muncul kepermukaan ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 153 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 153 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur tentang larangan bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa pekerja yang mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya dalam satu perusahaan dilarang dilakukan pemutusan hubungan kerja. Sepintas isi Pasal tersebut tidak ada masalah, akan tetapi masalah muncul ketika ketentuan tersebut dikecualikan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan ini memberikan konsekuensi kepada pekerja yang melanggar larangan dalam perjanjian kerja tersebut harus mengundurkan diri atau pengusaha bisa melakukan pemutusan hubungan kerja. Konsekuensi PHK ini dianggap telah mencederai hak konstitusional pekerja sebagai warga negara yang jelas-jelas telah dijamin dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945. Perjanjian kerja memang tidak bisa disamakan dengan perjanjian pada umumnya, karena selain kedudukan yang tidak seimbang antara pekerja dengan pengusaha juga adanya kebiasaan dan kepatutan secara moral yang harus diperhatikan atau yang dikenal dengan kesusilaan yang dapat mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian kerja. Selain itu dengan adanya pertalian darah atau ikatan perkawinan pekerja dengan pekerja lainnya dalam satu perusahaan tidak adanya norma-norma moral, nilai-nilai agama, keamanan serta ketertiban umum di dalam suatu masyarakat demokratis yang terganggu dengan adanya pertalian darah ataupun ikatan perkawinan tersebut berdasarkan Pasal 28 J UUD 1945. Dengan demikian menjadikan sesuatu yang bersifat takdir sebagai syarat mengesampingkan pemenuhan hak asasi manusia seperti hak atas pekerjaan hak membentuk keluarga serta mengembangkan keturunan tidak dapat dibenarkan sebagai alasan yang sah secara konstitusonal.Kata Kunci : Menikah Dengan Teman Sekantor, Putusan MK, Ketenagakerjaan

PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DAN ATURAN PENYELENGGARAANNYA DALAM PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE ( Studi Kasus di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan ) Sulastri Sulastri
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima sesuai dengan tujuan nasional bangsa yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelayanan publik yang prima merupakan salah satu ciri perwujudan good governance.proses membangun pemerintahan yang baik itu memerlukan strategi, komitmen, dan keinginan para pelaku pembangunan di daerah. Para pelaku pemerintahan harus menyadari bahwa keadaan mereka merupakan penentu perwujudan pemerintahanan yang baik (good governance). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan normatif empiris dengan meneliti mengenai pelaksanaan, sinkronisasi dengan aturan penyelenggaraan pelayanan publik dalam pedoman umum penyelenggaraan Negara untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik Kecamatan berkenaan dengan pelayanan administrasi dalam rangka mewujudkan good governance. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pelayanan publik Kecamatan berkenaan pelayanan administrasi di Kecamatan Pamulang telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya dalam pedoman umum penyelenggaraan Negara, dalam pelaksanaannya meliputi managemen dan penyelenggaraan pelayanan publik, prosedur pelayanan, persyaratan teknis dan administrasi pelayanan, rincian biaya pelayanan, waktu penyelesaian, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, lokasi pelayanan, janji pelayanan, dan standar pelayanan. Namun dalam pelaksanaannya belum optimal dan perlu ditingkatkan demi mewujudkan good governance karena terwujudnya pemerintahan yang baik didukung oleh pelayanan yang prima. Kata Kunci : Pelayanan publik, Good governance, Administrasi Kecamatan.

IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DARI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAKEPADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Selviana Teras Widy Rahayu; Yoyon M Darusman
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara lebih mendalam tentang pertimbangan yuridis kewenangan penyelesaian sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung.Untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara lebih mendalam tentang implikasi dari peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil Kepala Daerah dari Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Agung. Jenis penelitian pada tesis ini, digunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menguraikan permasalah-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori–teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku dalam praktek hokum. Beralihnya kewenanganan penyelesaian sengketa hasil pilkada dari MK ke MA telah menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Hal ini terbukti setelah sengketa pilkada ditangani MA, penyelesaiannya relatif berjalan dengan baik dengan menghasilkan putusan- putusan yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa hasil pemilu di MA memiliki prosedur yang lebih ketat dan rinci sehingga meminimalisasi prosedur pengambilan keputusan yang bias terhadap salah satu pihak. Hal ini menandakan MA merupakan lembaga peradilan yang dipercaya dalam menegakkan hukum.Kata Kunci: Peralihan Kewenangan Penyelesaian, Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

MEDIA SOSIAL: ANTARA KEBUTUHAN DAN ANCAMAN Muhamad Ramdon Dasuki
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

The social media is existing in community recentely be phenomenoned because it is not existing before in our life. This existence became daily and premiere needs people but today it’s destroy for several aspects in human life, although it’s has been given for many advantages andhelpfull in many kinds of working in daily human life.This social media even the convensional media such as TV or an internet media are needful could not gave us several goodness it’s gave us too many kinds of ungoodness. The contents of short massage for example, and there a lot of idea and many sentences in Facebook, and What’s Up or WA and an Instagramare make a lot of people field unhappy after reading and communicating one each others in social media. Some times it has been laid but many kinds of intimidation between individuals and communities in our life.The problem is the era of globalization today in all over the world the convensional media and the internet media must be accepted and it’s imposible to rejected, and now the world is to be smalled and not belargedagain because an internet media and other kinds of media used. The other problem is the Indonesian people came from the several kinds of languanges, racials, cultures, and each others. So that these cases could be destroy and makedununityof our nation.Keywords: Maintain the diversity, the unity of Indonesia

KEBIJAKAN KRIMINAL PEMERINTAH TERHADAP KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBER CRIME) DI INDONESIA Endang Prastini
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Kebijakan kriminal merupakan suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh suatu negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu tindakan yang dianggap merugikan, serta strategi untuk meanggulanginya. Dengan merujuk pada 3 (tiga) peran utama dari kebijakan, yaitu pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan advokasi kebijakan. Pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (Criminal Policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh karena itu merupakan bagian dari “Kebijakan Hukum Pidana (penal policy) khususnya kebijakan formulasinya. Penegakan hukum Cyber Crimedi Indonesia sangat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu undang-undang, mentalitas aparat penegak hukum, perilaku masyarakat, sarana dan kultur. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya karena selalu melibatkan manusia dan tingkah laku manusia di dalamnya. Selain itu, hukum juga tidak bisa tegak tanpa adanya aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dituntut profesional dalam menerapkan norma hukum dalam menghadapi pelaku tindak kejahatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar untuk menjaring Cyber Crime, yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal KUHP.Selain KUHP ada juga aturan hukum yang berkaitan dengan hal ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dimana aturan tindak pidana yang terjadi di dalamnya terbukti mengancam para pengguna internet.Key Word: Kebijakan Kriminal, Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime)

Page 4 of 20 | Total Record : 196

2 3 4 5 6

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Susanto

Contact Email
susanto@unpam.ac.id

Phone
+6285319181914

Journal Mail Official
susanto@unpam.ac.id

Editorial Address
Universitas Pamulang Kampus Viktor Jalan Puspitek Raya, Buaran, Pamulang,Kota Tangerang Selatan

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Susanto

Contact Email susanto@unpam.ac.id

Phone +6285319181914

Journal Mail Official susanto@unpam.ac.id

Editorial Address Universitas Pamulang Kampus Viktor Jalan Puspitek Raya, Buaran, Pamulang,Kota Tangerang Selatan

Location Kota tangerang selatan, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Susanto

Contact Email
susanto@unpam.ac.id

Phone
+6285319181914

Journal Mail Official
susanto@unpam.ac.id

Editorial Address
Universitas Pamulang Kampus Viktor Jalan Puspitek Raya, Buaran, Pamulang,Kota Tangerang Selatan

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA