Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan

SKD
Website

Published by Universitas Pamulang

ISSN : 23562013 EISSN : 2614333X DOI : 10.32493

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal ini menampung topik-topik yang pada umumnya berhubungan dengan isu-isu hukum di Indonesia. Artikel yang dikirim mencakup aspek hukum di bidang, yaitu : Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Bisnis Hukum Adat Hukum Tata Negara dan Konstitusi Hukum Administrasi Negara Hukum Ketenagakerjaan Hukum Islam Hukum Agraria Hukum Kekayaan Intelektual Hukum Internasional dll

Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)

Articles 196 Documents

4 5 6 7 8

IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN (Studi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan) Agung Arafat Saputra
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Dalam pembangunan perumahan diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, kebijakan publik, arahan, dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan menjadi dasar hukum dalam penyelesaian masalah, kasus dan sengketa dibidang perumahan. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan publik, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan memberlakukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman melalui proses dan tahapan penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan pemukiman dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan rumusan masalah yang dikemukakan adalah (1) Bagaimanakah implementasi Otonomi Daerah terhadap kebijakan publik dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Wilayah Kota Tangerang Selatan ? (2) Bagaimanakah kendala dan penyelesaian pelaksanaan kebijakan publik dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Wilayah Kota Tangerang Selatan ? Dalam menjawab rumusan permasalahan tersebut digunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dan data primer melalui studi perpustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Dalam pelaksanaan Pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di Kota Tangerang Selatan terdapat kendala seperti kasus pengembang yang meninggalkan begitu saja perumahannya sebelum menyerahkan sarana, prasarana dan utilitas umum kepada pihak Pemerintah Daerah bahkan sampai ada yang menjual lahan yang sebelumnya dalam rencana tapak (site plan) menjadi lahan untuk sarana, prasarana dan utilitas umum, permasalahan ini biasanya terjadi pada pengembang skala kecil, walaupun di dalam peraturan yang ada dikatakan bahwa tidak diperbolehkan lahan tersebut untuk diperjualbelikan, karena lahan tersebut merupakan aset daerah Kota Tangerang Selatan.Penyelesaian kendala dalam permasalahan ini dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu musyawarah mufakat, penyelesaian melalui jalur pengadilan / litigasi, dan penyelesaian diluar pengadilan/non litigasi yang berbentuk arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Kata Kunci : Kebijakan Publik, Penyelenggaraan Perumahan, Kendala, Sanksi.

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Nani Widya Sari
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Korupsi telah menciderai rasa keadilan masyarakat secara berkepanjangan. Korupsi juga telah meruntuhkan citra Indonesia sebagai negara hukum. Wibawa hukum menjadi tercoreng, seakan stigma Indonesia sebagai negara hukum tidak memiliki makna apa-apa. Untuk itu, adalah tugas negara untuk memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Salah satu tugas negara tersebut dibebankan dipundak institusi kejaksaan Republik Indonesia, disamping Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi; di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang Undang. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan ini, kejaksaan harus dapat menjadi ujung tombak penegakan hukum. Jaksa agung adalah kunci penegakan hukum. Inilah tantangan berat yang harus segera dijawab jajaran kejaksaan bersamaan dengan instansi penegak hukum lainya.Kata kunci: Kewenangan, kejaksaan, korupsi.

PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR TERHADAP KREDITUR BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAANKEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT.Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015) Ernawati Suwarno; Rizal S. Gueci; Endi Arofa
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Pabrik jamulegendaris PT. Nyonya Meneer berawal sejak tahun 1919.Nama Asli Nyonya Meneer yakni Lauw Ping Nio.Wirausahawan asal Jawa Timur ini menekuni bidang industri jamu sejak 1919.Nama Meneer, diambil dari nama beras menir, yakni sisa butir halus penumbukan padi. Tahun 1900an,suami Nyonya Meneer jatuh sakit dan tidak sembuh-sembuh dalam waktu yang cukup lama.Ia mulai meracik jamu yang ternyata mujarab dan membuat kondisi suaminya pun pulih.Tahun1919,Nyonya Meneer mendirikan sebuah usaha bernama “Jamu Cap Potret Nyonya Meneer” di Semarang.Tahun 1978,Nyonya Meneer meninggal dunia.Tahun 1995,konflik berakhir dengan pelepasan saham anggota keluarga. Perusahaan Nyonya Meneer sepenuhnya dipegang oleh cucu Nyonya Meneer yang bernama Charles Saerang. Tahun 2015,PT.Nyonya Meneer melawan kreditur di pengadilan Niaga Semarang. Permasalahan berakhir damai melalui kesepakatan proposal masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).Salah satu alasan utama goyahnya bisnis Nyonya Meneer adanya perselisihan keluarga tersebut, selain beban utang, dan kurangnya inovasi pada produk mereka.Sehingga kinerja keuangan perusahaan terganggu.Akhirnya pada 8 Juni 2015 lalu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara debitur dan 35 kreditur dinyatakan sah oleh hakim di Pengadilan Niaga Semarang.Pada perkara ini, pihak Hendrianto Bambang Santoso, salah satu kreditur asal Sukoharjo, menggugat pailit Nyonya Meneer karena tidak menyelesaikan utang sesuai proposal perdamaian. Hendrianto hanya menerima Rp 118 juta dari total utang Rp 7,04 miliar.Tujuan penulis menulis tesis ini adalah bagaimana impelementasi prinsip, norma Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam mengadili kasus PT. Nyonya Meneer dan pertanyaan penulis, apakah putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi kreditur dan debitur. Setelah penelitian selesai, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa implementasi prinsip, norma, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mendekatinya yaitu prinsip pari passu pro rata parte, yaitu bahwa kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya dibagikan secara proposional.Kata Kunci: Pailit, PT. Nyonya Meneer, Putusan.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) (Studi Pada Kantor DPRD Kota Tangerang Selatan) Nurdiyana Nurdiyana
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

AbstrakDPRD adalah sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah selain Kepala Daerah dan memiliki kedudukan yang sama.DPRD memiliki peranan sangat strategis dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam hal ini berkaitan dengan produk hukum daerah, karena DPRD mempunyai fungsi legislagi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah sebagai upaya untuk lebih terjaminnya kepentingan rakyat dalam seluruh kebijakan pemerintah termasuk pemerintah daerah. Pengawasan DPRD merupakan pengawasan yang bersifat politis terhadap kebijakan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD terhadap produk hukum daerah yaitu peraturan daerah di era otonomi daerah dan juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi DPRD dalam mengawasi implementasi peraturan daerah.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersifat deskritif dengan mengumpulkan data primer maupun data sekunder dan bertitik dari analisis yuridis normatif.Hal ini dimaksud karena penelitian ini bertitik tolak dari berbagai peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif yang menjadi dasar wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam tugas pengawasan terhadap implementasi peraturan daerah di wilayah Kota Tangerang Selatan. Mekanisme pengawasan DPRD terhadap implementasi peraturan daerah dilakukan dengan menilai penerapan dan pengefektifan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan terhadap pengadministrasian program-program yang diciptakan dengan peraturan-peraturan, pengawasan DPRD juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga dan pelaksanaan berbagai kegiatan lain ditingkat daerah, pengawasan terhadap investasi di daerah dan yang terakhir pengawasan DPRD terhadap pemebentukan tat kelola pemerintahan yang baik.Kata kunci : pengawasan, peraturan daerah, good governance.

PENGEMBALIAN ASET KORUPSI DALAM BENTUK PENSITAAN YANG TIDAK BERKEHENDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI Ferry Agus Sianipar
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah faktor penyebab dan akibat tindak pidana korupsi dan mengetahui pengembalian aset korupsi dalam bentuk pensitaan yang tidak berkehendak membayar uang pengganti. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah deskriftif analitis. Penelitian deskriftif analitif bersifat kwantitatif karena memaparkan dan menerangkan data yang diperoleh dari lapangan sesuai kenyataan, mengungkap konsep-konsep yang didapat dari data, pengamatan yang diterangkan dalam bentuk naratif. Kemudian juga menggunakan data melalui bahan-bahan literature seperti buku-buku, buku perundang-undangan. Hasil penelitian Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi dalam hal ini difokuskan kepada UU.No. 31 Tahun 1999 junto UU.No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK). Tindak pidana korupsi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas tindak pidana lainnya.Kata Kunci : Aset korupsi, pensitaan, uang pengganti.

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM TRANSAKSI GIRO PERBANKAN DI INDONESIA Haryono .
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Bank is a financial institution that plays a strategic role to promote the economy of a country. Indeed, in its development the banking sector plays a very important role in the economy of a country. Therefore, if the banking sector is experiencing a crisis, it will have an impact on the Indonesian economy.Keywords: Protection, customers, banking

KAJIAN TEORITIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP KORBAN PENYALAH GUNA YANG MENGALAMI KETERGANTUNGAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Analisis Putusan No. 528/PID.SUS/2014/Pn.Jak.Tim) Fariz Rifqi Hasbi
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika tidaklah mempunyai kesalahan (schuld) dan niat batin jahat (mens rea). Olehkarena itu tidak pada tempatnya menjatuhkan pidana khususnya pidana penjara-kepada orang yang butuh perawatan,walaupun dirinya mampu untuk bertanggungjawab. Penjatuhan pidana penjara bagi penyalah guna, pecandu dan korban penyalah guna narkotika yang masih terus dilakukan jelas merupakan penyimpangan dari komitmen bersamasekaligus pembangkangan ketentuan hukum yang ada.Penjatuhan pidana penjara tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena sebagaiamana diuraikan di atas bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, dalam hal ini korban penyalahgunaan narkotika hanya akan menjadi beban Lembaga Pemasyarakatan yang berujung pada pembebanan APBN. Disamping itu dari segi sosiologis, korban penyalahgunaan yang selesai menjalani pidana penjaranya akan mengalami stigma dari masyarakat sehingga mendorongnya untuk kembali bersosialisasi dengan lingkungan lamanya, yaitu para penyalah guna narkotika, karena itu tujuan pemidanaan untuk resosialisasi tidak dapat tercapai.Kata Kunci: Pidana penjara, narkotika, pertanggungjawaban.

HAK-HAK KAUM BURUH JANGAN TERBLENGGU OLEH PEMASUNGAN KEPENTINGAN PEMILIK MODAL (Kepastian Hukum Lewat Undang-Undang Nomor: 13/2013 Tentang Ketenagakerjaan) Ali Imron
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Employment comes from the workforce, which in Article 1 paragraph 2 of Law No. 13 2003 Manpower is "Manpower is every person who is able to work in order to produce goods and / or services, both for subsistence and for the community." While understanding of labor in accordance with Article 1 paragraph 1 of Law No. 13 2003 Manpower is "Employment is everything related to the workforce at a time before, during, and after the work period." In order to improve the standard of living it is necessary to the development of various aspects. No exception to the manpower development is done on the principle of integration through functional coordination across sectors and regional center. In this case the intention is Ketanagakerjaan construction principle based on the principal of national development especially its principle of Pancasila democracy, the principle of fair and equitable.Keywords: Labor Rights, Own Capital

PENGUATAN CIVIL SOCIETY BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA HUKUM PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Edi Sofwan
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Civil society atau masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis. sebenarnya di Indonesia konsep civil society sudah ada dari jaman setelah kemerdekaan dapat dilihat dari konsep Piagam Jakarta, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Undang-Undang Dasar 1945, dan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Bisa dilihat dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-undang Dasar 1945. Pengaruh perkembangan civil society di Indonesia karena faktor hukum dan politik, mulai bergejolak, faham tersebut sejak masa Orde Baru, lalu kemudian masa transisi, dan era reformasi. Pada masa Orde Baru merupakan masa kekuasaan absolut, sentralistik sehingga Negara menjadi tirani/totaliter, amanat reformasi untuk merubah sistem kearah yang lebih demokratis yang lebih memperhatikan pada hak-hak rakyat atau sistem civil society, lalu kemudian amanat tersebut dijawab oleh hasil amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Secara spesifikasi penjabaran Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Identifikasi masalah pertama: bagaimana penguatan civil society dalam konsep Negara hukum Republik Indonesia. Kedua: bagaimana implementasi hak asasi Manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis yaitu dengan memberikan gambaran, menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan hubungan antara praktek pelaksanaan penguatan civil society dalam Negara hukum berdasarkan Hak Asasi Manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penguatan civil society dalam Konsep Negara hukum Republik Indonesia yaitu untuk peningkatan layanan supremasi hukum, keterbukaan publik/pers, demokratisasi, toleransi dan pluralisme, serta keadilan sosial, dan adanya pilar penegak civil society. Sedangkan implementasi Hak Asasi Manusia pasca amandemen di Indonesia sudah terlaksana dengan baik & efektif, diantara Hak Asasi Manusia seperti: Hak Asasi Pribadi (Personal Rights), Hak Asasi Politik (Political Rights), Hak Asasi Hukum (Rights of Legal Equality), Hak Asasi Ekonomi (Property Rights), Hakasasi Peradilan (Procedural Rights), Hak asasi sosial Budaya (Social Culture Rights).Kata Kunci: Civil Society, Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, Amandemen

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA CERAI TALAQ YANG BERSESUAIAN DENGAN PERJANJIAN DALAM SIDANG MEDIASI Semuel Walangitan
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Putusan Majelis Hakim dalam menangani suatu perkara merupakan hal yang tidak dapat diganggu gugat selain melalui upaya hukum. Putusan merupakan jawaban dari sekian lama penantian para pihak yang bersengketa. Keberadaannya menjadi penentu bagi kelanjutan nasib dan status hukum bagi mereka yang bersengketa.Dalam mengeluarkan suatu putusan majelis hakim perlu melihat, mendengar dan menggali berbagai informasi yang harus dibuktikan sebagai fakta persidangan yang kemudian akan melahirkan keyakinan hakim atas suatu perkara sehingga mereka mampu mengambil suatu putusan yang dianggap tepat sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Sebelum masuk pada pokok perkara dilakukan mediasi para pihak yang hasilnya tidak jarang dalam bentuk perjanjian. Mengingat mediasi tidak merupakan pokok perkara terkadang para pihak menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak daat mempengaruhi hasil putusan majelis Hakim.Kata Kunci: Putusan perkara, cerai, perjanjian, mediasi.

Page 6 of 20 | Total Record : 196

4 5 6 7 8

Filter by Year

2016 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Susanto

Contact Email
susanto@unpam.ac.id

Phone
+6285319181914

Journal Mail Official
susanto@unpam.ac.id

Editorial Address
Universitas Pamulang Kampus Viktor Jalan Puspitek Raya, Buaran, Pamulang,Kota Tangerang Selatan

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Susanto

Contact Email susanto@unpam.ac.id

Phone +6285319181914

Journal Mail Official susanto@unpam.ac.id

Editorial Address Universitas Pamulang Kampus Viktor Jalan Puspitek Raya, Buaran, Pamulang,Kota Tangerang Selatan

Location Kota tangerang selatan, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Susanto

Contact Email
susanto@unpam.ac.id

Phone
+6285319181914

Journal Mail Official
susanto@unpam.ac.id

Editorial Address
Universitas Pamulang Kampus Viktor Jalan Puspitek Raya, Buaran, Pamulang,Kota Tangerang Selatan

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA