Articles
172 Documents
<![CDATA[KEJAHATAN CYBER DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS KOMPUTER ]]>
<![CDATA[Nani Widya Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (717.649 KB)
|
DOI: 10.32493/SKD.v5i2.y2018.2339
<![CDATA[Abstrak “Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi. disamping itu juga ingin mengetahui pengaturan hukum mengenai cyber crime dalam pusaran teknologi informasi berbasis komputer yang dihubungkan dengan internet. Adapun metode yang penulis gunakan dalam peneltian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang terhimpun dalam data sekunder. Data sekunder di dapat dari berbagai macam sumber referensi seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi berbasis komputer telah memunculkan kejahatan cyber dengan menggunakan data atau informasi ke internet. Seperti misalnya kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting. Terdapat ketentuan hukum yang mengatur mengenai kejahatan dalam teknologi informasi. Dalam beberapa Pasalnya dijelaskan mengenai kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis internet yang disambungkan melalui komputer.”“Kata kunci: Cyber, teknologi informasi, komputer.”]]>
<![CDATA[ABORSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PASAL 194 UNDANG-UNDANG RI NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr) ]]>
<![CDATA[Taufik Kurrohman]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/SKD.v3i1.y2016.123
<![CDATA[This study describes the permissibility of abortion viewpoint of Islamic law and the Act 36 of 2009 on health, but in fact the permissibility being abused by people who are not responsible. This study uses normative analysis of a case the Supreme Court judgment which has had permanent legal force. This study shows the behavior of abortion is used as an attempt to cover up the disgrace and are not included in the permissibility of Islamic legal standpoint and emergency medis. Therefore, this study intends to describe the first,How Islam considers abortion law conception of the fetus; second, how the interpretation of article 194 law 36 of 2009 on health ensnare abortion.Keywords: Abortion, Islamic Law, The Act 36 of 2009 on Healt]]>
<![CDATA[IMPLIKASI SISTEM MULTI PARTAI DI INDONESIA BERDASARKAN PASAL 84 UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD YANG TIDAK MENJAMIN PEMENANG PEMILU DUDUK DI KURSI PIMPINAN DPR RI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Kosntitusi No.73/PUU-XII/2014) ]]>
<![CDATA[Isnu Harjo Prayitno]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (592.424 KB)
|
DOI: 10.32493/SKD.v5i1.y2018.1541
<![CDATA[Abstrak Peristiwa terjadinya DPR Tandingan pada akhir tahun 2014 menunjukkan jika dibentuknya UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau yang dikenal UU MD3 dipenuhi sarat kepentingan. Manuver dari partai-partai yang berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang duduk di DPR sebagai mayoritas merubah pasal 84 tentang pimpinan dewan dari yang awalnya sistem banyaknya kursi menjadi sistem paket yang diusulkan dari tiap anggota. Implikasi dari perubahan itu mengakibatkan pemenang pemilu yakni PDI-P bisa tidak dapat apa-apa baik di Pimpinan DPR maupun alat kelengkapan dewan lainnya. PDI-P yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kebetulan memiliki jumlah kursi lebih sedikit daripada KMP. Merasa diakali atau dicurangi, PDI-P beserta partai-partai koalisinya melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Namun permohonan ditolak secara keseluruhan. Berdasarkan pasal yang mengatur di UU NRI 1945 juga tidak mengatur terkait syarat dan ketentuan pimpinan dewan. Dalam sistem multi partai juga tidak mengenal partai dominan selama partai pemenang pemilu tersebut tidak mencapai 51% suara ataupun kursi.Kata Kunci : Sistem multi partai, kedaulatan rakyat, pemilu.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENISTAAN AGAMA DALAM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PASAL 156 A KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Mulki Ulumuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (439.547 KB)
|
DOI: 10.32493/SKD.v4i2.y2017.1070
<![CDATA[Abstrak Saat ini sering terlihat terjadi penistaanagama baik di dunia nyata atau maya yang dapat berupa perkataan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang berhubungan dengan unsur SARA yang dapat menimbulkan rasa kebencian. Kekaburan norma terjadi pada Pasal 156a huruf a Kitab UndangUndang Hukum Pidana pasal dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan latar belakang tersebut maka didapatkan rumusan masalah yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana mengenai penistaan agama dalam hukum positif di Indonesia Bagaimanakah sebaliknya pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penistaan agama dalam hukum pidana di masa datang.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian inimeliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulandata yang digunakan adalah dengan sistem kartu. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskripsi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi. Hasil daripenelitian ini menunjukkan bahwa terdapat masalah yuridis dalam Pasal 156a huruf a KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UUITE. Agar pelaku yang melakukan penistaan agama dapat dipidana maka yang harus dipenuhi antara lain adanya perbuatan dan sikap batin, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Saat ini kedua pasal tersebut tidak tepat digunakan dan perlu dilakukan pengkajian dengan metode perbandingan hukum terhadap kalimat yang kabur serta dalam media apa perbuatan itu dilakukan serta dibuatkan bab khusus tentang kehidupan beragama.Kata Kunci : Penistaan Agama, Pertanggungjawaban Pelaku.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI TERHADAP HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING ATAS UPAH DAN WAKTU KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN (SAMPLING DI WILAYAH JABODETABEK) ]]>
<![CDATA[Henlia Peristiwi Rejeki]]>;
<![CDATA[Inawati Santini]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (670.213 KB)
|
DOI: 10.32493/SKD.v6i2.y2019.3994
<![CDATA[Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sikap dan tanggapan dari Perusahaan Outsourcing yang memiliki Lokasi Kerja di daerah Jabodetabek (Khusus Kota Madya) yang tidak mematuhi PeraturanUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Pemerintah dalam menyikapi Perjanjian Kerja yang dibuat oleh Perusahaan Outsourcing yang memberikan Upah kepada Pekerja/buruh tidak sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, dan (3) untuk mengetahui dan mendeskripsikan sikap dan tanggapan dari Pekerja/buruh yang menerima Upah tidak sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Berdasarkan hasil penelitian, maka didapat temuan sebagai berikut: masih ada perusahaan outsourcing yang tidak memberikan upah kepada tenaga kerjanya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah dengan alas an bahawa Perusahaan outsourcing tersebut baru berdiri/terbentuk, skala perusahaannya yang masih kecil dan terkait kondisi keuangan perusahaan yang kurang stabil. Sedangkan dari sisi Tenaga Kerja yang tidak menerima upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sudah diatur oleh Pemerintah, mereka secara sadar mengetahui hal tersebut karena sudah disebutkan didalam Perjanjian Kerja yang sudah mereka tandatangani.kata kunci: Pemerintah, perusahaan outsourcing, perjanjian kerja, upah, pekerja/buruh.]]>
<![CDATA[KAJIAN TEORITIS FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 ]]>
<![CDATA[Roni Rustandi]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.964 KB)
|
DOI: 10.32493/SKD.v4i1.y2017.792
<![CDATA[ AbstrakDewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah, dengan demikian maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui fungsi dan hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data primer maupun data sekunder, teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang dipakai pada penelitian ini yang pada akhirnya akan diambil suatu kesimpulan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Sedangkan Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas peraturan daerah dan kebijakan daerah dalam rangka melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan kerja antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar dan selaku penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan daerah.Kata Kunci : Fungsi, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hubungan, Peraturan Daerah]]>
<![CDATA[KEBERLAKUAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN(SKMHT) TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA TANGERANG SELATAN ]]>
<![CDATA[Nurhayati Nurhayati]]>;
<![CDATA[Rizal S. Gueci]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (707.525 KB)
|
DOI: 10.32493/SKD.v6i1.y2019.3035
<![CDATA[Abstrak Hak tanggungan dirancang sebagai hak jaminan yang kuat, dengan ciri khas eksekusi mudah dan pasti. Menurut ketentuan dalam memberikan hak tanggungan, pemberi hak tanggungan wajib hadir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apabila karena sesuatu hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir maka ia wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya. Pemberian kuasa tersebut dibuat dengan akta otentik yaitu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Terbatasnya jangka waktu dijalankannya SKMHT sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan untuk menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu. Sehingga resiko lewat waktu dari yang telah ditentukan siapa yang menanggung untuk proses yang membutuhkan waktu cukup panjang seperti persertifikatan, peralihan hak (balik nama) ataupun penggantian blanko sertifikat lama dengan sertifikat yang diterbitkan oleh ATR yang selanjutnya akan dibebankan Hak Tanggungan. mengantisipasi tidak terdaftarnya Hak Tanggungan yang dikarenakan habisnya jangka waktu, maka dibuat pembaharuan atau perpanjangan SKMHT, bila tidak dilakukan maka tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dari status SKMHT. Menganalisis tentang Pelaksanaan Penggunaan SKMHT terhadap Jaminan Hak Tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Tangerang Selatan dan masih terdapat kendala diantaranya karena debitur meninggal dunia disaat proses kredit sedang berjalan dan belum dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menurut Undang-Undang Hak Tanggungan yang sudah terpasang tidak dapat berakhir dan dicabut selain karena sudah habis masa berlakunya. Dalam hal ini kedudukan SKMHT tersebut hanya sebagai lembaga kuasa bukan sebagai lembaga jaminan, sehingga SKMHT tidak memberikan kedudukan apapun terhadap pelaksanaan eksekusi bagi Pihak Bank yang mengikat jaminan tersebut.Kata Kunci : Perjanjian kredit, hak tanggungan, surat kuasa membebankan hak tanggungan]]>
<![CDATA[PERBEDAAN HAKIKI ALAT BUKTI DENGAN BARANG BUKTI ]]>
<![CDATA[Monang Siahaan]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.431 KB)
|
DOI: 10.32493/SKD.v3i2.y2017.511
<![CDATA[In the general community, including members of Parliament and leaders other laws do not understand the difference of evidence and evidence, so to put something in order to group them as evidence based only on estimates or the unexpected, such as in Article 184 Criminal Procedure Code to enter user as evidence, so The concept also Prof.Dr.Indroharto enter the evidence and the judge's conviction as evidence. After knowing the difference of evidence with evidence will be able to determine what can be grouped as evidence. To determine the evidence is very important to know because the system proving that embrace the Indonesian criminal law is Wettelijk Negatief Stelsel ie at least two items of evidence and the judge assured.Keywords: Difference of evidence with evidence.]]>
<![CDATA[TERTUNDANYA PENGANGKATAN KARYAWAN TIDAK TETAP MENJADI KARYAWAN TETAP PADA INSTITUT KESENIAN JAKARTA ]]>
<![CDATA[Ngatiran Ngatiran]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (596.786 KB)
|
DOI: 10.32493/SKD.v5i2.y2018.2335
<![CDATA[Abstrak Bekerja merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan agar dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Institut Kesenian Jakarta dan apa upaya yang diambil dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja waktu tertentu pada Institut Kesenian Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode observasi, dimana peneliti lansung mengadakan penelitian di Institut Kesenian Jakarta. dengan melakukan wawancara dan menyebarkan angket kepada para pekerja waktu tertentu pada Institut Kesenian Jakarta tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk deskriftif kualitatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara pengusaha dengan Pekerja Waktu Tertentu pada Institut Kesenian Jakarta belum terlaksana dengan baik, atau dengan kata lain tidak mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sementara perselisihan yang terjadi antara Pengusaha dengan Pekerja Waktu Tertentu pada Institut Kesenian Jakarta lebih bersifat kecil dan pribadi sehingga dalam penyelasaian yang diambil oleh kedua belah pihak yaitu penyelesaian diluar pengadilan.Kata Kunci: Karyawan Tidak Tetap, Karyawan Teta, Institut Kesenian Jakarta.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PERDAGANGAN JASA DALAM HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Djoni Satriana]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (168.672 KB)
|
DOI: 10.32493/SKD.v3i1.y2016.114
<![CDATA[International trade as one part of economic activity or business activities, in the last decade shows very rapid development, amid increasing concern businesses to international business activities. This phenomenon can be observed from the growing flow of circulation of goods, services, capital and labor between countries, as well as the development of business activities through relations import-export, investment, trade in services, license and franchise (license and franchise), intellectual property rights as well as various types of trade other international.Keywords: Setting for Trade in Services, International Economic Law]]>
