cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Humiras Betty Sihombing
Contact Email
bettysihombang1807@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jalan DR. TD. Pardede Nomor 21 Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Darma Agung
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 08527296     EISSN : 26543915     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social, Engineering,
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences
Journal Focus of the Darma Agung Journal is multidisciplinary research to the lecturers, students and related institutions, especially in Indonesia which leads to an increasing in Indonesian Human Development Index. The scope includes collection of the results of research, studies or community service activities that elaborate the field of Management in general. The Scopes is Office Management, Secretary Management, Business Management, Human Resource Management, Financial Management, Education Management, Financial Management, Law, Engineering, Nursing, Agricultural, Social Science.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,140 Documents
 63   64   65   66   67 
PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) PERWAKILAN MEDAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) Suryani, Dewi Ervina; Nababan, Cains Dominggo; Laowo, Monica Margaretha; Sitorus, Yordan Gusman; Dewi, Dahlia Kusuma
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i4.3572

Abstract

Human Trafficking atau perdagangan orang menarik perhatian diseluruh dunia. Tidak sedikit kasus perdagangan orang telah terjadi di kota Medan. Maka dari itu, pemerintah kota Medan menerbitkan peraturan daerah kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Dibentuklah lembaga bernama Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dan bertujuan untuk melindungi saksi dan korban dalam berbagai kasus, tidak hanya dalam kasus perdagangan orang. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris .
AKUNTABILITAS PROSES PELAYANAN SURAT PERINTAH PENCAIRANDANA(SP2D) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MIMIKA Chrisyan Josep Pattinasarany; Ilham Amir; Ignasius Narew; longginus Gelatan
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i4.3158

Abstract

Salah satu layanan yang membutuhkan akuntabilitas dalam setiap prosesnya adalah pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat yang dibuat atau diterbitkan oleh KPPN/D atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau Daerah sebagai bendahara umum negara atau daerah (BUN/D) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN) yang digunakan oleh pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas proses administrasi pelayanan Disbursement Order (SP2D) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa proses pelayanan Pencairan Dana yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika dapat dikatakan sangat akuntabel karena proses pelayanan BPKAD sangat cermat dan responsif. BPKAD juga selalu menaati peraturan dalam setiap proses yang dijalankan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR. 11 TAHUN 2012 (TINJAUAN KASUS NOMOR : 23/PID.SUS-ANAK/2020/PN GNS) Mhd Nur Arifin Ilham; Agung Pramana Ginting; Aldi Marselino Sitanggang; Sigar P. Berutu; Agus Irawam
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.3587

Abstract

Anak-anak merupakan salah satu generasi muda yang menjaga cita-cita negara dan memiliki potensi terpendam. Masa depan bangsa ditentukan oleh anak-anak generasi sekarang. Kasus menyangkut anak bermasalah harus ditangani oleh pengadilan anak khusus yang mengutamakan anak. Tesis ini mengkaji bagaimana UU No. 11 Tahun 2012, Keputusan Nomor: menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak di bawah umur. 23/Pid. Gns Sus-Anak/2020 Kategori ini mencakup metode yang digunakan menjelang memindahkan keterangan tesis ini, yang meliputi penelitian yuridis normatif dan analisis kualitatif. Cara-cara tersebut meliputi pendeskripsian semua data dan peristiwa hukum sedemikian rupa sehingga konsisten dengan setiap permasalahan yang dibahas dan kaitannya dengan materi hukum sebelumnya Penggunaan sanksi pidana untuk anak di bawah umur berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang hukum anak. Diversi dan keadilan restoratif adalah dua pendekatan reformasi peradilan anak. Proses penyelesaian sengketa di luar ruang sidang dengan bantuan tokoh masyarakat, agama, adat, atau pemangku kepentingan dikenal dengan istilah restorative justice, serta pelaku, korban, dan keluarga korban. untuk bekerja sama untuk menemukan solusi yang adil melalui kerja sama dan perdamaian. Pelaksanaan proses diveksi tidak selalu menghasilkan kesepakatan sebaliknya, hal itu juga dapat mengakibatkan ketidaksepakatan yang memaksa sistem peradilan anak untuk dilanjutkan. Penggunaan sanksi pidana perbuatan terhadap anak di bawah umur diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012.
MENAKAR USULAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS Prabowo, Yogi; Hafizar, Achmad; Kafandi, Muhammad Afif
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i4.3258

Abstract

Usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun dan dapat diemban selama 3 (tiga) periode menuai pro dan kontra. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dalam mengambil setiap kebijakan, harus mempertimbangkan dengan sangat cermat kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Penelitian ini mencoba menjawab bagaimana usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam perspektif negara hukum yang demokratis? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, karena hal sebagai berikut: pertama, terancamnya demokrasi dan pemerintahan desa. Kedua, bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Ketiga, melemahkan hak politik masyarakat desa. Keempat, meningkatkan potensi korupsi di pemerintahan desa. Sehingga terhadap usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa, penulis menyarankan pemerintah untuk menolaknya.
PENGEMBANGAN WEB BLOG PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DI SMA MAWAR SHARON CHRISTIAN SCHOOL SURABAYA Winarsih, Endah; Fathirul, Achmad Noor; Walujo, Djoko Adi
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 5 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata pelajaran yang mengajarkan pembentukan kharakter bagi peserta didik. Peran pelajaran ini tentu sangat penting dan diharapkan mampu memiliki kontribusi besar dalam pembentukan generasi bangsa. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada disekolah, bahwa peserta didik kurang berminat dalam mempelajari mata pelakjaran PPKn dimana hal ini diakibatkan karena kurangnya materi ajar yang tersedia yang sesuai dengan ciri khas pembelajaran serta penggunaan buku teks yang berupa teori sering membuat siswa menjadi bosan. Selain itu banyak sekali aplikasi atau web yang ada di internet yang sering digunakan terkadang membuat siswa kesulitan untuk menemukan media pembelajaran yang sesuai. Maka perlu dikembangkan suatu media e learning dengan menggunakan aplikasi Web Blog yang bisa diakses siswa dengan mudah dalam mempelajari materi pembelajaran sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar lebih efisien dan efektif. Model pengembangan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah model ADDIE (analyze, design, development, implementation, evaluasi). Penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Instrumen yang digunakan adalah angket dan pedoman wawancara. Dari hasil uji coba kelompok kecil, kelompok terbatas, dan kelompok besar dan telah dilakukan koreksi yang berikutnya melalui revisi sesuai dari hasil respon siswa, telah memperoleh tanggapan dan respon positif, sehingga produk media e learning dengan aplikasi Web Blog dapat dikatakan layak secara signifikan untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran.
STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA DARI PERSPEKTIF EKONOMI PERTAHANAN INDONESIA DEFENSE STRATEGY FROM A DEFENSE ECONOMIC PERSPECTIVE Hutagalung, Josua; Danga, Cosmas Manukallo; Saputro, Guntur Eko; Prakoso, Lukman Yudho; Oktasari, Erita
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i4.3246

Abstract

Anggaran Pertahanan Indonesia tiap tahun meningkat tidak menjadikan Indonesia masuk ke dalam anggaran pertahanan terbesar di dunia, namun dengan anggaran tersebut harus bisa membuat strategi yang baik sehingga berdampak terhadap ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pertahanan dari perspektif ekonomi pertahanan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif studi kasus dengan pendekatan deskriptif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pertahanan ekonomi yang diterapkan di Indonesia telah berhasil mengurangi ketergantungan negara terhadap impor dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa bagaimana Indonesia dapat mempertahankan keberlangsungan ekonominya dengan menerapkan strategi pertahanan yang tepat. Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan wawasan baru bagi para pembuat kebijakan dan praktik ekonomi dalam mengembangkan strategi pertahanan ekonomi yang efektif
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN NOMOR 1209/Pid.Sus/2021/PN.MEDAN) Setyawan, Iwan; Sinaga, Ester Ronida; Zalukhu, Pasrah; Sarumaha, Asisman
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i4.3563

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan masalah yang sangat global yang tidak pernah terjadi habis untuk dibicarakan, dikarenakan pola kekerasan yang terjadi berulang-ulang terhadap korban kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa faktor-faktor menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana perlindungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang No 23 Tahun 2004, serta bagaimana perlindungan hukum bagi korban pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan (Putusan No.1209/Pid.Sus/2021/PN.Medan). Metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan kepustakaan atau (library research), yaitu buku-buku, putusan pengadilan, jurnal, dokumen-dokumen dan sumber teoritis lainnya untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan perlindungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang- Undang No 23 Tahun 2004, perlindungan hukum bagi korban pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan (Putusan No. 1209/Pid.Sus/2021/PN.Medan).
DAMPAK PSIKOLOGIS ANAK DALAM ASUHAN NENEK DI KECAMATAN BUNTU PEPASAN Kala’ Allo, Ferdyansa; Sunaryo, Tarcisius; Kailola, Lisa Gracia
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i4.3218

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak psikologis anak yang diasuh oleh nenek di Kecamatan Buntu Pepasan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan, dan informan adalah 50 siswa di SMKN 4 Toraja Utara yang berusia 16-18 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pola asuh yang digunakan oleh nenek, yaitu pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif. Pola asuh otoriter dapat membuat anak menjadi pribadi yang minder dan takut karena sering ditekan oleh nenek, sedangkan pola asuh demokratis dapat membuat anak menjadi pribadi yang lebih dewasa karena sang nenek selalu memberikan arahan supaya anak tidak terkungkung dengan aturan. Pola asuh permisif membiarkan cucu melakukan sesuatu hal dengan sesuka hati tanpa ada aturan yang ketat dari nenek dan akibatnya, sang cucu menjadi pribadi yang liar karena mereka bebas melakukan sesuka hatinya tanpa adanya aturan yang diberikan dari neneknya. Selain itu, anak-anak yang diasuh oleh nenek lebih mandiri dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain disekitarnya. Dampak positif dari pola asuh nenek adalah anak bisa terbuka menceritakan keluh kesah mereka kepada nenek, dan pengalaman sang nenek dalam mengasuh anak membentuk pola pikir anak menjadi pribadi yang dewasa. Hal ini disebabkan karena nenek lebih berpengalaman dalam soal kehidupan sehingga sang nenek bisa mentransferkan pengalaman hidupnya kepada cucunya.
THRESHOLD: DILEMATIS PRESIDEN ANATARA MENERAPKAN PROGRAM KERJA SENDIRI ATAU BERKOMPROSI DENGAN PARTAI PEMILIK KURSI DI DPR DENGAN PERBANDINGAN KETETAPAN PEMILU DI BRAZIL Salsabila, Zuraida; Pratama, Febrian Rizki; Imam, Asrul
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i4.3554

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perbandingan persyaratan mengenai bakal calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sudah tercantum didalam pasal 6a Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang masih sering menimbulkan pro dan kontra terkait aturan ini karena dinilai mengurangi hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sehingga diperlukan pembaharuan hukum. Peneltian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hasil yang diteliti menyatakan bahwa Apabila kita menggunakan metode yang sama dengan negara brazil yaitu dengan memperoleh kemenangan sebesar 50% + 1 suara menjadi syarat kemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, maka hal ini memicu terjadinya gelombang 2 pemilihan suara dan pasti akan menambah biaya pemilu yang sangat besar sekali. Jika dikontekstualkan dengan pengaturan di Indonesia saat ini, maka pasal 6A ayat (3) telah mengatur bahwasanya untuk dilantik menjadi seorang Presiden, seorang kandidat harus mendapatkan suara sebesar 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM INDUSTRI “PEER TO PEER LENDING” DI INDONESIA Sunarto, Atika; Natal, Inson Putra; Adnan, Muhammad Ali; Noor, Tajuddin
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i4.3558

Abstract

Fintech dapat dipahami sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di sektor keuangan seperti perbankan dan startup. Khusus untuk peer- to-peer lending, Otoritas Jasa Keuangan telah memuatnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Informasi Teknologi Layanan Berbasis Pinjaman (POJK LPUBTI). Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bagian dari pengawasan peer-to-peer lending, telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Umum Indonesia (AFPI) sebagai mitra strategis. Walaupun penggunaan debt collector diatur dalam kode etik, namun tetap tidak dapat menghilangkan masalah, yaitu masih adanya perbuatan debt collector yang tidak menyenangkan untuk menagih, seperti pada umumnya kira-kira , kepada suatu jabatan pribadi yang mengakibatkan kerugian material atau kerugian immateriil. Minimnya pengaturan mengenai penggunaan debt collector di lembaga jasa keuangan menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum dari discretionary debt collector dalam pembayaran kembali. Namun di sisi lain, meski fintech berkembang pesat, hal itu tetap diatur secara jelas dalam undang-undang fintech. Namun dalam hal perlindungan konsumen, data dan privasi konsumen belum terlindungi dengan baik. Meskipun perlindungan privasi dan keamanan data menjadi prioritas utama, banyak negara telah mengembangkan dan menetapkan regulasi terkait perlindungan hukum bagi fintech, namun Di Indonesia regulasi terkait fintech belum maksimal.

Page 65 of 114 | Total Record : 1140

 63   64   65   66   67 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 33 No 2 (2025): APRIL (IN PROGRESS) Vol 33 No 1 (2025): FEBRUARI Vol 33 No 1 (2025): FEBRUARI (IN PROGRESS) Vol 32 No 6 (2024): DESEMBER Vol 32 No 5 (2024): OKTOBER Vol 32 No 4 (2024): AGUSTUS Vol 32 No 3 (2024): JUNI Vol 32 No 2 (2024): APRIL Vol 32 No 1 (2024): FEBUARI Vol 31 No 6 (2023): In Progres Vol 31 No 6 (2023): DESEMBER Vol 31 No 5 (2023): OKTOBER Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS Vol 31 No 3 (2023): JUNI Vol 31 No 2 (2023): APRIL Vol 31 No 1 (2023): FEBUARI Vol 31 No 1 (2023): FEBRUARI Vol 30 No 3 (2022): DESEMBER Vol 30 No 2 (2022): AGUSTUS Vol 30 No 1 (2022): APRIL Vol 29 No 3 (2021): DESEMBER Vol 29 No 2 (2021): AGUSTUS Vol 29 No 2 (2021): APRIL Vol 29 No 1 (2021): APRIL Vol 28 No 3 (2020): DESEMBER 2020 Vol 28 No 2 (2020): AGUSTUS 2020 Vol 28 No 1 (2020): APRIL 2020 Vol 27 No 3 (2019): DESEMBER 2019 Vol 27 No 2 (2019): AGUSTUS 2019 Vol 27 No 1 (2019): APRIL 2019 Vol 25 No 2 (2017): AGUSTUS 2017 Vol 26 No 3 (2018): DESEMBER 2018 Vol 26 No 1 (2018): AGUSTUS 2018 Vol 24 No 3 (2016): DESEMBER 2016 Vol 22 No 3 (2014): DESEMBER 2014 More Issue