cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Humiras Betty Sihombing
Contact Email
bettysihombang1807@gmail.com
Phone
+6282217442010
Journal Mail Official
lembagappmuda@gmail.com
Editorial Address
Jalan DR. TD. Pardede Nomor 21 Medan
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Darma Agung
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 08527296     EISSN : 26543915     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social, Engineering,
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences
Journal Focus of the Darma Agung Journal is multidisciplinary research to the lecturers, students and related institutions, especially in Indonesia which leads to an increasing in Indonesian Human Development Index. The scope includes collection of the results of research, studies or community service activities that elaborate the field of Management in general. The Scopes is Office Management, Secretary Management, Business Management, Human Resource Management, Financial Management, Education Management, Financial Management, Law, Engineering, Nursing, Agricultural, Social Science.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,140 Documents
 61   62   63   64   65 
PENGARUH METODE MIND MAPPING VERSUS COOPERATIVE LEARNING DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR MATERI TEKS CERITA WAYANG Mochamad Taukit; Achmad Noor Fathirul; Djoko Adi Walujo
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 3 (2023): JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i3.3159

Abstract

Materi teks cerita wayang dalam pembelajaran Bahasa Jawa bagi siswa SMP kelas VII merupakan salah satu materi yang sulit untuk dipelajari. Beberapa faktor penyebabnya adalah rata-rata siswa belum bisa berbahasa Jawa yang baik dan benar, sering muncul perasaan gugup, malu, takut, dan tidak percaya diri, proses pembelajaran masih teacher center, pemilihan metode pembelajaran yang kurang cocok dengan materi dan karakteristik siswa, serta kurang menarik perhatian siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar dan antara motivasi belajar tinggi dan rendah terhadap hasil belajar, serta interaksi antara metode mind mapping versus cooperative learning dan motivasi belajar terhadap hasil belajar materi teks cerita wayang. Penelitian ini menggunakan factorial design dengan adanya pembagian kelompok eksperimen bermetode mind mapping dan kelompok kontrol bermetode cooperative learning dalam sampel penelitiannya. Dua instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu instrumen untuk mengukur tinggi dan rendahnya motivasi belajar siswa berupa angket dan instrumen untuk mengukur hasil belajar siswa pada materi teks cerita wayang berupa tes. analisis data menggunakan anava dua arah dengan membandingkan dan mendeskripsikan pengaruh metode mind mapping versus cooperative learning dan motivasi belajar terhadap hasil belajar materi teks cerita wayang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) ada perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa bermetode mind mapping versus cooperative learning sebesar 0,012 < 0,05; 2) siswa yang bermotivasi tinggi terjadi peningkatan hasil belajarnya dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang bermotivasi rendah sebesar 0,000 < 0,05; dan 3) tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar materi teks cerita wayang sebesar 0,758 > 0,05.
PRAKTIK-PRAKTIK TAX AVOIDANCE SERTA PENERAPAN KEBIJAKAN ANTI-TAX AVOIDANCE DI INDONESIA
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 2 (2023): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i3.3455

Abstract

Penghindaran pajak telah menjadi isu global yang banyak diperbincangkan di berbagai negara di dunia. Setiap tahun diperkirakan ada kerugian negara sekitar Rp 69 triliun akibat skema penghindaran pajak di Indonesia. Untuk mencegah kerugian negara, pemerintah dapat berperan aktif dengan merumuskan aturan anti penghindaran. Melalui metode kualitatif, tulisan ini mencoba menjelaskan konsep dan praktik penghindaran pajak secara umum, serta aturan anti penghindaran pajak yang berlaku di Indonesia. Dalam merumuskan kebijakan perpajakan diperlukan pertimbangan yang terencana dan sistematis untuk mengetahui praktik-praktik penghindaran pajak, seperti (i) peran internal perusahaan dalam penghindaran pajak, (ii) peran eksternal perusahaan dalam penghindaran pajak, (iii) penghindaran pajak praktik dalam jangka panjang, (iv) praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, (v) penghindaran pajak melalui negara-negara suaka pajak, dan (vii) dampak transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Terdapat kendala dalam perumusan aturan anti penghindaran pajak di Indonesia, dimana pemerintah dihadapkan pada wajib pajak yang mampu memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Dalam kaitan ini, pemerintah telah berupaya untuk mencegah penghindaran pajak melalui penerapan kebijakan seperti anti thin capitalization, CFC rule, transfer pricing, dan anti treaty shopping. Namun, kebijakan yang masuk dalam kategori SAAR dinilai belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan instrumen GAAR yang saat ini diterapkan di berbagai negara.
HADIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENCIPTA LAPANGAN KERJA Harahap, Haddad Ulum
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 3 (2023): JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i3.3415

Abstract

Sistem Ekonomi Islam tidak sekedar memandang kerja sebagai pendorong utama aktivitas perekonomian, tapi lebih dari itu kerja merupakan perbuatan mulia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat. Bekerja dalam sistem ekonomi Islam merupakan suatu keharusan sebagai kewajiban syara` dan dipandang sebagai bentuk ibadah bagi yang melakukannya. Sehingga segala bentuk pengangguran, termasuk meminta-minta dipandang sebagai perbuatan tercela. Bekerja mendapat perhatian khusus baik dalam Al-Qur`an maupun Hadits-Hadist Nabi Muhammad SAW.
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN TERAPIS GIGI DAN MULUT PASKA DISAHKANNYA KEPMENKES NO 671 TAHUN 2022 Nerito, Prima; Sutarno, Sutarno; Lufsiana, Lufsiana
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 3 (2023): JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i3.3457

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik norma antara Permenkes No 20 tahun 2016 tentang izin praktik Terapis Gigi dan Mulut dengan KMK 671 tahun 2022 tentang kompetensi Terapis Gigi dan Mulut, serta menganalisis perlindungan hukum bagi pasien pada praktek mandiri Terapis Gigi dan Mulut. Penelitian ini berbentuk penelitian hukum yuridis normatif atau Kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini meliputi : 1) adanya konflik norma berupa disharmonisasi pada Permenkes No 20 tahun 2016 dan KMK No 671 tahun 2020 dalam bentuk pasal-pasal yang isinya bertentangan. Pasal-pasal tersebut mengatur terkait kewenangan dan kompetensi terapis gigi dan mulut dalam melakukan tindakan kuratif sederhana; 2) Perlindungan hukum pasien pada praktik mandiri Terapis gigi dan mulut belum diatur secara khusus, namun untuk sanksi terhadap pelanggaran yang Terapis Gigi dan Mulut diatur dalam pasal 28 dan 29 PMK No 20 tahun 2016. Upaya untuk perlindungan hukum pasien perlu dibentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan terhadap praktik mandiri Terapis Gigi dan Mulut sehingga dapat meminimalisir adanya pelanggaran yang terjadi serta sebagai upaya untuk melindungi pasien
PENGARUH KECERDASAN INTELEKTUAL, KECERDASAN EMOSIONAL, DAN PERILAKU BELAJAR TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI DENGAN SISTEM PEMBELAJARAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI EMPIRIS MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI DI UNIVERSITAS DARMA AGUNG) Damanik, Hormaingat; Siahaan, Yannuke Patricia; Halawa, Sujasni
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 3 (2023): JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i3.3422

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, dan Perilaku Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi dengan Sistem Pembelajaran Sebagai Variabel Moderating pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Darma Agung. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa yang berstatus aktif dalam sistem perkuliahan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Darma Agung. Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 50 orang. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dan uji interaksi kemudian menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 26 for windows dengan menggunakan Uji F (Anova) dan Uji T (Parsial). Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa secara bersama-sama (Uji-F) semua variabel independen mempengaruhi pemahaman akuntansi. Kemudian dalam Uji-T hanya variabel independen Kecerdasan Intelektual saja yang mempengaruhi pemahaman akuntansi secara signifikan. Sedangkan Variabel Kecerdasan Emosional dan Perilaku Belajar tidak mempengaruhi pemahaman akuntansi. Dan Sistem pembelajaran tidak mampu memoderasi Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, dan Perilaku Belajar sebagaimana diperlihatkan dari hasil uji yang tidak mempunyai nilai yang kuat dan tidak signifikan.
RELATION BETWEEN DEFENSE BUDGET, PURCHASING POWER PARITY, FOREIGN EXCHANGE, AND EXTERNAL DEBT WITH MILITARY STRENGTH: EVIDENCE FROM ASEAN COUNTRIES Syafril, Khairani; Saputro, Guntur Eko
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 3 (2023): JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i3.3450

Abstract

Military strength plays a crucial role in ensuring the security, stability, and sovereignty of a nation. The objective of the study is to analyze the financial factors on military strength and provide evidence-based insights for policymakers and researchers in the field of defense and international relations. The research methodology employed in this study is a quantitative analysis using multiple linear regression. Data was collected from Global Firepower 2023’s website, and the statistical analysis was conducted using IBM SPSS 23. The findings reveal significant relationships between the financial factors and military strength in ASEAN countries. The defense budget was found to have the highest effect on military strength, indicating that allocating sufficient resources to defense expenditure is crucial for enhancing military capability. Moreover, foreign exchange was also found to have a significant impact, highlighting the importance of maintaining stable currency exchange rates for supporting defense capabilities. This research contributes to the existing literature by providing empirical evidence on the relationship between financial factors and military strength in the context of ASEAN countries. It adds to the understanding of the factors influencing military capabilities and offers insights for policymakers to make informed decisions regarding defense budget allocation and economic policies. Further research can explore additional variables and expand the sample size to enhance the generalizability of the findings. Overall, this study provides valuable insights into the complex interplay between financial factors and military strength, emphasizing the significance of economic policies and resource allocation for maintaining and enhancing national defense capabilities.
MANAJEMEN BISNIS RITEL DI KOTA MANADO PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH Masrur, Masrur; Yusuf, Nasruddin
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.3533

Abstract

A retail business is a series of product marketing that includes all activities that involve selling goods directly to end consumers as personal use items and is not a business. In order to be called a business that has Sharia standards, the entire business chain is sourced from provisions permitted by Sharia which include the capital cultivated, goods traded and services provided. This research examines the retail business management of Tokomu in Manado City which is owned by a devout Muslim entrepreneur so the research question is whether the retail business management that it runs will also be directly in accordance with Sharia economic provisions or standards. This research is descriptive-qualitative research in which the data were obtained from interviews, observations, and documentation. This research was conducted in the city of Mando with the main sample being Tokomu Manado. And from the research results it is known that Takomu, which was founded in 2017, is a type of independent retail business in which all forms of major decision-making are taken by the company owner, from procuring capital, selecting the type of goods, and estimating the value of the expected profit. The existing management structure, in the areas of purchasing, marketing and accounting, only provides input and consideration for company owners. In addition, the retail management of Tokomu's business has not yet fully implemented the Islamic retail business because the capital and goods sold are still mixed with capital and goods. who do not have sharia standards. Meanwhile, in terms of service and workforce management, it has complied with sharia provisions. Because the entire contract is transparent and clear, and nothing is usury, gharar, and maysir.
KEDUDUKAN HUKUM PENYELENGGARAAN APOTIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 Afriansyah, Iwan; Zainuddin, Cholidi; Mahfuz, Abdul Latif
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.3506

Abstract

Salah satunya adalah masalah perizinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kedudukan hukum penyelenggaraan apotik yang tidak memiliki izin Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017?; dan 2) Apa upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam menangani penyelenggaraan apotik yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kedudukan hukum penyelenggaraan apotik yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 kurang sesuai dengan fungsi apotik sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat masih belum dapat mengakomodir semua kebutuhan apotek selaku pelaku usaha terkait dengan persyaratan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga bersifat bersifat tidak patuh terhadap hukum, karena apotik yang tidak memiliki izin dianggap tidak sah dimana Perizinan Apotek di Kabupaten Banyuasin dalam proses pelayanan perizinannya belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2017 tentang Apotek, hal ini dikarenakan dalam pengurusan baik penerbitan izin maupun perpanjangan izin tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. dan 2) Upaya yang dilakukan dinas kesehatan dalam menangani penyelenggaraan apotik yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 meliputi Pertama, Dinas Kesehatan mempermudah dan mempercepat proses penerbitan Surat Izin Apotek (SIA) , meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Melakukan perbaikan sarana dan prasarana dalam menerbitkan izin apotek dan memberikan informasi terlebih dahulu ketika adanya keterlambatan dalam pengurusan penerbitan izin. Kedua, melakukan pengawasan Dalam Rangka Pemberian Izin. Ketiga, melakukan pengalihan tanggung jawab pengelolaan apotik dan Keempat, Dinas Kesehatan melakukan Pembinaan kesadaran hukum hendaknya didasarkan pada usaha-usaha apotik untuk menanamkan, memasyarakatkan dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum tersebut dengan sosialisasi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN DI ERA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA RS ADAM MALIK KOTA MEDAN) Michael Pramana Tarigan; Daniel Pangihutan Sihombing; Azansyah Hashif; Abdul Harris
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.3515

Abstract

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk difokuskan pada tindakan perlindungan atas keselamatan Ketenaga Kesehatan dalam menangani pasien covid-19 di RSU HAJIADAM MALIK MEDAN dan perlindungan hukum yang diberikan terhadaptenaga kesehatan pasien dalam menangani pasien covid-19 di RSU Haji Adam Malik Medan dan faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum dan keselamatan kerja di RSU Haji Adam Malik Medan.Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari yuridis-empiris. Data-data dikumpulkan melalui wawancara. Dan penelitian sebelumnya dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa mengetahui upaya keselamatan kerja, perlindungan hukum, serta factor apa saja yang menghambat perlindungan hukum dan keselamatan kerja, dengan metode yang diterapkan berupa yuridis empiris yang melakukan kajian terhadap ketetapan hukum yang berlaku dan yang telah terjadi dikehidupan bermasyarakat. Berdasar pada penelitian ini disimpulkan bahwa Tenaga Kesehatanya itu sudah mendapatkan perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja sudah dilakukan dengan benar seperti yang diamanatkan di UU dan memberikan hak insentif terhadap tenaga kesehatan yang menangani pasien covid-19.
UPAYA DINAS KESEHATAN TERHADAP PRAKTEK PENGOBATAN TRADISIONAL ILLEGAL DI KABUPATEN BANYUASIN Devi Iriansyah; Cholidi Zainuddin; Arief Wisnu Wardhana; Abdul Latif Mahfuz
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.3505

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa upaya Dinas Kesehatan terhadap praktek pengobatan tradisional illegal di Kabupaten Banyuasin?; 2) Faktor apa saja yang menjadi kendala Dinas Kesehatan terhadap praktek pengobatan tradisional illegal di Kabupaten Banyuasin?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Upaya Dinas Kesehatan terhadap praktek pengobatan tradisional illegal di Kabupaten Banyuasin yaitu dengan mengadakan program sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pentingnya perizinan bagi praktek pengobatan tradisional dan 2) Faktor yang menjadi kendala Dinas Kesehatan terhadap praktek pengobatan tradisional illegal di Kabupaten Banyuasin yaitu Pertama kedala dari Struktur Hukum. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin hanya melakukan penegakkan hukum administrasi, belum ada penegakkan hukum pidana karena sanksi tidak tegas. Kedua, kendala Substansi Hukum, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional banyak yang mengabaikan aturannya dan banyak yang tidak mengajukan keahliannya atau mendaftarkan keahliannya pada Dinas Kesehatan, meski Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin sudah koordinasi dengan asosiasi terkait melalui ketuanya. Namun, belum ada sanksi pidana. Ketiga, kendala dari adanya budaya hukum masyarakat yaitu rendahnya adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum dimana tingkat pemahaman para penyehat tradisional tentang pentingnya mempunyai izin upaya kesehatan tradisional juga masih rendah.

Page 63 of 114 | Total Record : 1140

 61   62   63   64   65 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 33 No 2 (2025): APRIL (IN PROGRESS) Vol 33 No 1 (2025): FEBRUARI (IN PROGRESS) Vol 33 No 1 (2025): FEBRUARI Vol 32 No 6 (2024): DESEMBER Vol 32 No 5 (2024): OKTOBER Vol 32 No 4 (2024): AGUSTUS Vol 32 No 3 (2024): JUNI Vol 32 No 2 (2024): APRIL Vol 32 No 1 (2024): FEBUARI Vol 31 No 6 (2023): DESEMBER Vol 31 No 6 (2023): In Progres Vol 31 No 5 (2023): OKTOBER Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS Vol 31 No 3 (2023): JUNI Vol 31 No 2 (2023): APRIL Vol 31 No 1 (2023): FEBUARI Vol 31 No 1 (2023): FEBRUARI Vol 30 No 3 (2022): DESEMBER Vol 30 No 2 (2022): AGUSTUS Vol 30 No 1 (2022): APRIL Vol 29 No 3 (2021): DESEMBER Vol 29 No 2 (2021): AGUSTUS Vol 29 No 2 (2021): APRIL Vol 29 No 1 (2021): APRIL Vol 28 No 3 (2020): DESEMBER 2020 Vol 28 No 2 (2020): AGUSTUS 2020 Vol 28 No 1 (2020): APRIL 2020 Vol 27 No 3 (2019): DESEMBER 2019 Vol 27 No 2 (2019): AGUSTUS 2019 Vol 27 No 1 (2019): APRIL 2019 Vol 25 No 2 (2017): AGUSTUS 2017 Vol 26 No 3 (2018): DESEMBER 2018 Vol 26 No 1 (2018): AGUSTUS 2018 Vol 24 No 3 (2016): DESEMBER 2016 Vol 22 No 3 (2014): DESEMBER 2014 More Issue