cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sarip
Contact Email
fh@umc.ac.id
Phone
+6282130446632
Journal Mail Official
fh@umc.ac.id
Editorial Address
Jl. Tuparev No 70, Cirebon, Jawa Barat, Kode Pos. 45153
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON
Published by Universitas Muhammadiyah Cirebon
ISSN : 25991949     EISSN : 27147525     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The aim of this journal is to offer a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing their original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law and another section related to contemporary issues in law or interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 83 Documents
 3   4   5   6   7 
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBUTAN ATURAN PENCEGAHAN COVID-19 DI DESA KALIWEDI KIDUL Nur Rahman; Harun Fadhli; Sarip Sarip; Urip Giyono; Multahibun Multahibun
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 5 No 1 (2021): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v5i1.3206

Abstract

This study has two issues of study in its discussion, the first is a study that is directed to find out and analyze the duties, functions and authorities of the Village Consultative Body (BPD) from the point of view of positive law in Indonesia, and secondly, this study will also discuss how the role and implementation of BPD functions in overcoming and preventing the spread of Covid-19 in their respective villages. This research is a juridical-empirical research that tries to explain the role of BPD in a predetermined research location, namely in Kaliwedi Kidul Village, Kaliwedi District, Cirebon Regency, this study uses primary data as the main data, the primary data as intended by the author is obtained through the data collection techniques used with unstructured observations and interviews, the results of the study show that legally the BPD has a function, namely the legislative function at the village level, the BPD and the village head have an obligation to make a policy in the form of village regulations, however, in Kaliwedi Village, the implementation of this function has not been able to implemented optimally, especially when it is associated with the formation of village regulations concerning the issue of preventing the spread of Covid-19, so it is necessary that in the future BPD can cooperate with village heads, to make policies to overcome Covid-19 in their villages, this is important so that prevention the spread of Covid-19 can have a strong legal basis down to the village level. Keywords: BPD Function, Village Regulation, Covid-19 Prevention
PELAKSANAAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN CIREBON Sudika Sudika; Urip Giyono; Elya Kusuma Dewi; Multahibun Multahibun
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 4 No 2 (2020): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v4i2.3207

Abstract

In the context of regulation regional enforce, the first element as implementer in field is regional government. In this case the authority is given to the Civil Service Police Unit (Satpol PP). The civil service police unit has the job is help the Regional leader to create a peace and orderly, so that the administration of the wheels of government can run smoothly and people or society can do their activities safely. One of the objectives of Regional Regulations (PERDA) issued by regional governments (PEMDA) is to guarantee legal certainty, create and maintain public order and order. The Civil Service Police is a local government apparatus with the main jobs is enforce of regional regulations, organizing public order and public order. If connected with the performance of the civil service police Organizational of Cirebon district, so the evaluation performance is carried out based on the job that carried out. The purpose of this study is to describe how the performance of the civil service police of Cirebon district in the job of enforce the local regulation base on regional regulation in Cirebon district. Keywords: Performance of police civil service unit, police civil service unit, regional regulation.
INTERNALISASI UNDANG-UNDANG 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT Siti Alisah; Omang Suparman; Nur Rahman; Elya Kusuma Dewi
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 6 No 2 (2022): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v6i2.3599

Abstract

Undang-undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 diundang pada tanggal 12 Oktober tahun 2009 oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudoyono, diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalata dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 143, dan penjelasan atas undang-undang nomor 35 tahun 2009 ditempat pada Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5062 seluruh Warga Negara Indonesia Wajib mengetahuinya. Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Daerah Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kelola tingkat Poldaa dan Direktorat Reserse Narkotika yang dikepalai oleh seorang Deirektur, wakil Direktur, Bagian Pembinaan Operasional, Bagian Pengawasan Penyidikan dan Sub Direktorat mempunyai tugas dan wewenang melaksanakanpenyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan,pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi terhadap korban penyealahgunaan Narkoba. Kasus penyalahgunaan Narkoba dilakukan oleh anggota Polri dijawa Barat tiap tahun mengalami peningkatan baik sebagai Bandar, pengedar maupun sebagai pengguna yang dilakukan mulai dari pangkat Tamtama sampai pada tataran Perwira menengah dan pelakunya bukan saja anggota Polri Pria Polwan pun ada sebagai korban penyalahgunaan Narkoba. Para anggota Polri yang terjerat penyalahgunaan Narkoba sudah banyak yang diajukan ke peradilan umum dan sanksi Kode Etik Kepolisian dengan bermacam-macam hukuman baik menjalankan hukuman penjara maupun dipecat sebagai anggota Kepolisian. Internalisasi undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkota sudah dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya baik secara umum maupun secara khusus anggota Polri dan keluarganya (Bhayangkari), mulai dari tingkat Polda sampai dengan tingkat Polsek , namun karena kurangnya pemahaman dari undang–undang tersebut mengenai dampak dan akibat yang ditimbulakan serta lemahnya fondasi keimanan dari masing-masing anggota yang terjerat penyalahgunaan Narkoba sehingga tanda disadari sudah terperosok kedalam jerat narkoba yang susah dilepaskan. Peran keluarga sangatlah diperlukan untuk mendukung personil yang terjerat Narkoba dalam menyadarkan perilaku buruk yang terjerat penyalahgunaan Narkoba tapi yang terpenting adalah kesadaran, pemahaman terutama perundang-undangan yang mengaturnya, tentang akibat yang terjadi bukan saja menimpa dirinya sendiri juga keluarga rekan sekerja maupun atasan dari anggota Polri itu sendiri serta Institusi Polri sebagai alat Negara penegak Hukum. Kata kunci: Internalisasi, Polri, Narkoba.
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA AREA PURWOKERTO Muhamad Fathan Mahendra; Astika Nurul Hidayah; Abdul Wahid
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 6 No 2 (2022): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v6i2.3598

Abstract

Bank Syariah lahir melengkapi kebutuhan perbankan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Salah satu produk dari bank Syariah yaitu murabahah atau jual beli yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis hukum dan kebijakan dalam penyelesaian keterlambatan pembayaran pembiayaan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia area Purwokerto. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan identifikasi dan klarifikasi fakta hukum, Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran terkait penyelesaian keterlambatan pembayaran pada Bank Syariah Indonesia area Purwokerto menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan kepada masyarakat, Bank Syariah Indonesia sudah mengikuti atau selalu mengacu pada fatwa MUI yang sudah di keluarkan untuk mengatur jalannya kegiatan perbankan Syariah. Bank Syariah Indonesia telah melakukan penyelesaian keterlambatan pembayaran akad murabahah sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata Kunci : keterlambatan pembayaran, pembiayaan, akad murabahah , bank syariah
REPOSISI PROGRAM DERADIKALISASI MANTAN NARAPIDANA TERORISME DALAM MENGEMBALIKAN PAHAM NASIONALISME BERBANGSA DAN BERNEGARA Kukuh SA; Muhamad Tahfif; Urip Giyono
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 6 No 2 (2022): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v6i2.3607

Abstract

Pemberian modal usaha kepada mantan narapidana terorisme sebagai program deradikalisasi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah sudah berjalan namun belum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Hal ini dikarenakan minimnya pengawasan dari anggota Kepolisian terhadap para mantan narapidana terorisme (Man to Man) yang mendapatkan modal usaha, bahkan didapati adanya beberapa mantan narapidana terorisme menggunakan uang tersebut untuk mendukung kegiatan kelompok mereka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa reposisi program deradikalisasi mantan narapidana terorisme dalam mengembalikan paham nasionalisme berbangsa dan bernegara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini berupa reposisi program deradikalisasi mantan narapidana terorisme dalam mengembalikan paham nasionalisme berbangsa dan bernegara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terorisme merupakan kejahatan yang berhubungan dengan radikalisme, maka program deradikalisasi dan kontra radikalisme harus berjalan beriringan menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana dan politik hukum pidana dalam upaya penanggulangan terorisme. Agar program deradikalisasi dapat berjalan dengan baik, efektif dan berhasil, maka diperlukan strategi deradikalisasi yang berkesinambungan untuk jangka panjang dengan pendekatan yang komprehensif baik pendekatan hukum (law enforcement) maupun pendekatan soft power yang melibatkan beberapa aspek strategis seperti ekonomi, agama, pendidikan dan sosial budaya. Tentu saja disinergikan dengan program kontra radikalisme sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Kata kunci : Deradikalisasi; Radikalisme; Terorisme
ANALISIS POLITIK HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI PADA PENERAPAN FAIR TRIAL KASUS PEMBEBASAN SITI AISYAH Yanto Irianto
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 6 No 2 (2022): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v6i2.3743

Abstract

Article 9 of the General Declaration of Human Rights states that: "No one may be arbitrarily arrested, detained or exiled." The government succeeded in freeing Indonesian citizen from Serang, Banten, Siti Aisyah from Malaysian law, Monday (11/3/2019). This case is related to the alleged murder of Kim Jon Nam, the half-brother of North Korean leader Kim Jong-Un. Siti was released after the prosecutor dropped the charges during the trial. The Minister of Law and Human Rights, Yasonna Laoly stated, the release of Siti Aisyah was proof of the presence of the government for Indonesian citizens. In order to avoid a double standard between the Government's efforts to encourage the implementation of a fair trial and the abolition of prosecution for death sentences experienced by Indonesian citizens abroad and those tried in Indonesia, the ICJR recommended President Jokowi to order the Attorney General to carry out a moratorium on the prosecution of sentences. death and stop the execution of the death penalty considering the implementation and standards of fair trial in Indonesia are still not running well. Keywords: Freedom; Fair Trial; Justice.
KEKUATAN HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE YANG DILAKUKAN SISWA MAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Siregar, Ahmad Munawir
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 7 No 1 (2023): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v7i1.3912

Abstract

Electronic transactions or buying and selling online are very popular among students. Until now there are no rules regarding age limits in electronic transactions or buying and selling online so that students or teenagers can make electronic transactions. This study aims to find out and analyze the regulation of online buying and selling transactions carried out by students or teenagers so that they can determine the legal consequences of online buying and selling transactions carried out by students or teenagers. The results showed that most of the MAN students in the Yogyakarta area had made buying and selling transactions through online shops. Even though the ITE Law doesn’t set an age limit for online buying and selling transactions, online buying and selling transactions are still subject to the Civil Code. Online buying and selling transactions carried out by students or teenagers have violated subjective requirements, giving rise to the legal consequences of electronic contracts. The need for special rules regarding age limits in electronic transactions and settlement mechanisms if one of the parties is a student or teenager who is not old enough. Keywords : transactions, buying and selling online, teenagers.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBERBULLYING DALAM GAME ONLINE MOBILE LEGENDS PADA PELAJAR MAN DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Perdana, Nino Agung; Rahman, Nur
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 7 No 1 (2023): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v7i1.3935

Abstract

Mobile Legends is one game where students cyberbully. This online game has chat features. In-game chat may be used for cyberbullying. This research examines cyberbullying laws in online mobile legendary games for teens and legal protection for victims. The survey found that the Criminal Code and ITE Law include various cyberbullying rules, yet MAN Yogyakarta students are unaware that online gaming bullying is a criminal. Diversion may be used to resolve bullying situations involving minors outside the criminal court system. Article 4 of the Law on the Protection of Witnesses and Victims protects minors who are bullied from threats to their personal, family, and property and their testimony. Keywords: Legal rotection, Cyberbullying, Student, Game Online
HUBUNGAN AHKLAK TASAWUF (MORAL ETHIC) DALAM LAW AND SOCIAL CHANGES DI INDONESIA Istiqomah, Uji; Tarlam, Alam
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 7 No 1 (2023): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v7i1.4064

Abstract

Humans have a powerful nature that can do and will according to his wishes. If this desire and will is not limited, then humans can also become a threat to other humans. So that the law was created, one of which is to limit the space for human movement so that they do not act according to their own will. One of the functions of law is to create a society that is safe, peaceful and just. Regardless of whether the change brings benefit or harm, it is clear that the dynamics of human life as social beings certainly experience ups and downs. Keywords: Relationship, Tasawwuf Morals, Law And Social Changes.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DALAM MENJALANKAN TUGAS DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA JAWA TENGAH Hutomo, Irfan Rizky; Giyono, Urip; Tohari, Mohammad; Prasetyo, Galih Dwi
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 7 No 1 (2023): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v7i1.4130

Abstract

Background to find out law enforcement against police officers who violate the code of ethics in carrying out their duties in the jurisdiction of the Salatiga Police, obstacles in law enforcement against police officers who violate the code of ethics in carrying out their duties, solutions to overcome obstacles in law enforcement against police officers who violates the code of ethics in carrying out their duties. The results of the research are the legal basis for the Police Professional Code of Ethics, namely Law No. 2 of 2002, Article 13 paragraph (1). The ideal arrangement for resolving violations of the Code of Ethics by members of the Police within the jurisdiction of the Salatiga Police is based on Law Number 2 of 2002, Government Regulation Number 1 of 2003, Government Regulation Number 2 of 2003 and Presidential Regulation Number 52 of 2010. The process of handling Police who violate the police professional code of ethics in committing criminal offenses are basically carried out in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP), and the rules governing POLRI specifically. The obstacles are due to statutory factors (legal substance). Law enforcement factors, infrastructure or facilities factors and legal awareness factors. The steps for implementing the development of Human Resources (HR) in the Salatiga Polres environment through the Development of Human Resources (HR) through education and training, Development of Human Resources (HR) through assignments, through transfers and promotions, through career development, Development of Human Resources (HR) through supervision and control. Keywords: law enforcement; police personnel; violation of the code of ethics

Page 5 of 9 | Total Record : 83

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC) Vol 8 No 2 (2024): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC) Vol 8 No 1 (2024): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC) Vol 7 No 2 (2023): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC) Vol 7 No 1 (2023): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC) Vol 6 No 2 (2022): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC) Vol 6 No 1 (2022): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC) Vol 5 No 2 (2021): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC) Vol 5 No 1 (2021): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC) Vol 4 No 2 (2020): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC) Vol 4 No 1 (2020): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC) Vol 3 No 2 (2019): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC) Vol 1 No 2 (2017): JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON (DJMC) More Issue