cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Citra
Contact Email
prodimsda@ipdn.ac.id
Phone
+6289679123366
Journal Mail Official
prodimsda@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 23550899     EISSN : 2714772X     DOI : https://doi.org/10.33701/jmsda.v7i1.1137
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences
urnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) [e-ISSN 2714-772X; ISSN 2355-0899] is a peer-review journal that publishes scientific research and review articles. The journal publishes original full-length research papers in all areas related to the theory and practice of Human Resources Development and Management, as well as the critical examination of existing concepts, models, and frameworks. The Journal published by Department of Apparatus Resource Management, Faculty of Government Management, IPDN Jatinangor publishes biannually in June and December. Concerned with the expanding role of strategic human resource management in a fast-changing global environment, the journal focuses on providing a critical link between high-quality academic research and the practical implications for business practice.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Perilaku Organisasi dan Menejemen Sumber Daya Manusia
Articles 111 Documents
 1   2   3   4   5 
Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Wisata Halal dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Riadhussyah, M.
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 8 No 1 (2020): Juni
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v8i1.1164

Abstract

Penelitian ini membahas pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pariwisata halal untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang berdampak signifikan terhadap tata hidup manusia dan ekosistem dunia. Maka dari itu sangat penting pengelolaan sumber daya manusia sebagai aktor utama yang bersinggungan langsung dengan hal tersebut, terutama di sektor pariwisata halal yang meningkat pesat tiap tahunnya. Metode penelitian ini deskriptif-kualitatif dengan konsep Manajemen Sumber Daya Manusia dan konsep pariwisata halal. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa wisata halal memiliki potensi besar, sehingga pengelolaan sumber daya manusia pada sektor wisata halal dalam menghadapi revolusi industri 4.0 harus melakukan fungsi manajerial yaitu dengan empat langkah: 1) Perencanaan, menentukan arah pengembangan wisata halal; 2) Pengorganisasian, menentukan lembaga yang berwenang menjalankannya; 3) Pengarahan, membuat instruksi, peraturan, atau sosialisasi agar sesuai dengan perencanaan; 4) Pengendalian, perlu adanya pengendalian dan pengawasan agar mencapai tujuan.
Kinerja Pegawai dalam Menyukseskan Mini Market Pelayanan Publik Fauzi, Rizky; Ikhbaluddin, I
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 8 No 1 (2020): Juni
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v8i1.1173

Abstract

Minimarket Pelayanan Publik (Public Services Minimarket) is the next implementation of Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Integrated Administration Services of Sub-district) (PATEN) as a government effort to provide convenient services to the community. Minimarket Pelayanan Publik as a public services innovation in Jekan Raya Sub-district. The purpose of the research is to find out the performance overview of the employee to succeed Minimarket Pelayanan Publik in Jekan Raya Sub-district. The assessment uses Moeheriono’s theory with the knowledge dimension about the job, work quality, employee, productivity, initiative, and responsibility. This research is qualitative research that used descriptive method and case study. Research result shows that employee performance of Jekan Raya Sub-district to succeed Minimarket Pelayan Publik has been included in a good category that can be seen from a lot of observation aspects and assessment of employee work daily and work pattern. However, we need to perfect some aspects.
Profesionalisasi Buruh Migran Indonesia (BMI) dalam Revolusi Industri 4.0 Nasirin, Anas Anwar
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 8 No 1 (2020): Juni
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v8i1.1174

Abstract

Permasalahn Buruh Migran Indonesia (BMI) sebagai bagian dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja pada bidang informal di luar negeri perlu dicarikan solusi, khususnya yang bekerja di malaysia. Saat ini terdapat 283.640 Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, sebanyak 47% bekerja di bidang formal dan 53% bekerja pada bidang informal, serta sebanyak 90.671 orang memilih bekerja di Malaysia. Sepanjang 2013 hingga 2017 terdapat 394 Buruh Migran Indonesia yang meninggal di Malaysia, kemudian pada 2019 sebanyak 104 Buruh Migran Indonesia diusir dari Malaysia ke Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan meneliti kondisi objek alamiah atas posisi peneliti sebagai instrumen kunci dalam mengkonstruktifkan pengalaman sosial partisipan, serta menggunakan model penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian membuktikan, penyebab permasalahan yang menimpa Buruh Migran Indonesia di Malaysia akibat redahnya kualifikasi dan belum ada lembaga sertifikasi profesi yang menjamin Kualifikasi Buruh Migran Indonesia yang diberangkatkan ke malaysia. Solusi terhadap permasalah Buruh Migran Indonesia di Mlaysia adalah melalui peningkatan kualifikasi pendidikan, sertifikasi kemampuan dan optimalisasi e-regulasi yang memayungi Buruh Migran Indonesia ke Malaysia. Melalui solusi ini diharapkan dapat meningkatkan standar kemampuan Buruh Migran Indonesia dari low-skilled menjadi semi-sekilled bahkan skilled dalam mengimplementasikan revolusi industri 4.0.
Millenial Dalam Birokrasi: Akselerasi Pegawai Millenial dalam Instansi Pemerintah Juwari, Ahmad; Fahrani, Novi Savarianti; Jazila, Sughron
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 8 No 1 (2020): Juni
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v8i1.1175

Abstract

Penelitian ini menjelaskan akselerasi pegawai Y (millenial) dalam birokrasi. Selama kurun waktu 2010-2019, pemerintah melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 765.712 pegawai. Di satu sisi jumlah pegawai generasi non millenial (x dan babyboomers) masih mendominasi yaitu 83,65% dari keseluruhan pegawai, sehingga terdapat gap jumlah pegawai millenial dengan pegawai generasi x dan babyboomers yang besar dalam pemerintahan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana akselerasi dari pegawai millenial dalam birokrasi. Metodologi penulisan ini menggunakan kualitatif dengan analisa data kuantitatif dan deskriptif kualitatif dengan kerangka teori terkait. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa generasi millenial masih menjadi minoritas dengan komposisi sekitar 16,35% dan 1,23% diantaranya berakselerasi ke struktural eselon IV dan III di birokrasi. Karakter millenial yang connected, confident dan creative memunculkan tantangan dan resistensi yang perlu dilihat pemerintah dalam strategi pembangunan aparatur negara. Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan yaitu di bulan september 2019.
Optimalisasi Fungsi Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0 Aridhayandi, M. Rendi; Fari, Achmad Rifqi Nurghi; Habiburrachman, Usamah; Jajang, Jajang
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 8 No 1 (2020): Juni
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v8i1.1176

Abstract

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan munculnya IoT (Internet of Things) dan IoP (Internet of People) maka kepentingan interkoneksitas dalam segala hal termasuk dalam pelayanan publik sangat dibutuhkan. Masyarakat yang telah melakukan kontrak sosial dengan pemimpin yang telah dipilih secara demokrasi (pemilihan langsung), namun dalam pemilu tersebut masih sangat jarang persyaratan pemilihan Kepala Desa yang mewajibkan penguasaan informasi teknologi, sehingga korelasi antara Revolusi Industri 4.0 tersebut tidak optimal dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berhubungan dengan kewenangan Kepala Desa. Perubahan paradigma akan keterhubungan masyarakat diera Revolusi Industri 4.0 ini sendiri telah memberikan kesempatan bagi Kepala Desa untuk melayani masyarakat secara lebih efisien, cepat dan murah, maka dari itu metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk Yuridis Empiris yaitu suatu kajian berdasarkan data di lapangan melalui aspek-aspek yuridisnya. Temuan dalam penelitian ini yaitu masih belum optimalnya pelayanan publik oleh Kepala Desa diera Revolusi Industri 4.0 yaitu dengan studi kasus di Desa Ciherang dan di Desa Bobojong. Selanjutnya identifikasi masalah penelitian ini adalah 1. Apa faktor penyebab Kepala Desa tidak optimal dalam pelayanan publik diera Revolusi Industri 4.0 ?, 2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi pelayanan publik oleh Kepala Desa diera Revolusi Industri 4.0 ?
PENERAPAN MODEL NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) DALAM REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA hartati, sri
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v8i2.1293

Abstract

ABSTRAK Reformasi politik dan pemerintahan tahun 1998 yang diharapkan sejalan dengan reformasi birokrasi pemerintahan belum terwujud, diindikasikan dengan pelayanan publik (public service) belum optimal, kinerja ASN masih rendah, kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih menjadi penyakit kronis baik dikalangan eksekutif maupun legislatif bahkan sudah merambah sampai ke level pemerintahan terdepan yakni desa. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menempati posisi 85 dari 180 Negara, Sementara di tingkat ASEAN, posisi Indonesia menempati posisi keempat, masih dibawah Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia. Kondisi ini menunjukkan birokrasi di Indonesia belum dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan paradigma birokrasi, pelaksanaan reformasi birokrasi dan bagaimana upaya penerapan New Public Management (NPM) dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menganalisis bagaimana paradigama birokrasi, pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi dan penerapan NPM di di Indonesia. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi dokumentasi dan observasi.Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perjalanan sejarah birokrasi di Indonesia mulai zaman kerajaan, masa kolonial, “Orde Lama dan Orde Baru, tidak dirancang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,akan tetapi sepenuhnya mengabdi pada kepentingan kekuasaan” pada masanya. Meskipun berbagai regulasi Reformasi Birokrasi diterbitkan, akan tetapi samapi fase ketiga good governance belum terwujud. Penerapan konsep NPM di Indonesia belum dapat diterapkan oleh seluruh lembaga/Instansi Pemerintah. Berbagai kendala yang dihadapi antara lain: perekonomian didominasi perusahaan asing,privatisasi terkendala kondisi market yang belum cukup stabil, korupsi meningkat, sistem kontrak memicu korupsi dan politisasi dan struktur kelembagaan pemerintah yang miskin fungsi kaya struktur. Kata Kunci :New Public Management, Birokrasi, Reformasi Birokrasi ABSTRACT Political and government reforms in 1998 which are expected to be in line with government bureaucratic reforms have not yet been realized, it is indicated that public service is not optimal, ASN performance is still low, cases of corruption, collusion and nepotism (KKN) are still a chronic disease both among the executive and legislative branches. it has even penetrated to the foremost level of government, namely the village. Based on data from the Corruption Eradication Commission (KPK) in 2020, Indonesia's Corruption Perception Index ranks 85 out of 180 countries, while at the ASEAN level, Indonesia's position is in fourth position, still below Singapore, Brunei Darussalam and Malaysia. This condition shows that the bureaucracy in Indonesia has not been able to create good governance. This study aims to describe the bureaucratic paradigm, the implementation of bureaucratic reform and how the efforts to implement New Public Management (NPM) in bureaucratic reform in Indonesia. This study used a qualitative descriptive method with a phenomenological approach. This research analyzes how the bureaucratic paradigm, the implementation of the Bureaucratic Reform agenda and the application of NPM in Indonesia. The research data were collected using documentation and observation study techniques. Data analysis techniques were carried out by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results show that from the history of the bureaucracy in Indonesia, starting from the kingdom era, colonial period, the Old Order and the New Order, it was never designed to provide services to the community, but the bureaucracy fully served the interests of power in its time. Even though various regulations on Bureaucratic Reform were issued, but until the third phase of good governance has not been realized. The application of the NPM concept in Indonesia has not been implemented by all government agencies / agencies. Various obstacles faced include: the economy is dominated by foreign companies, privatization is constrained by unstable market conditions, increased corruption, the contract system has triggered corruption and politicization and the government institutional structure is poor in structure-rich functions. Keywords: New Public Management, Bureaucracy, Bureaucracy Reform
KINERJA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI RUMPUT LAUT DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA amalia, rizki; Sakti, Sidik Kurnia
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v8i2.1308

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pemberdayaan petani rumput laut di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan analisis Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan dimensi yang diteliti yaitu (1) Produktivitas, (2) Kualitas, (3) Responsivitas, (4) Responsibilitas, (5) Akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pemberdayaan petani rumput laut sudah terlaksana dengan cukup baik namun masih memerlukan penyempurnan dalam dimensi kualitas dan responsivitas.Hambatan Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pemberdayaan petani rumput laut(1) Kurangnya tenaga penyuluh di Dinas Pangan Pertanian dan perikanan, (2) Data Jumlah Petani Rumput Laut yang belum Valid, (3) Tidak adanya industri Pemasaran rumput laut. Upaya mengatasi hambatan kinerja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan dalam pemberdayaan petani rumput laut Kota Tarakan yaitu: (1) Melakukan penambahan jumlah tenaga penyuluh untuk para petani rumput laut, (2) Melakukan update data tentang jumlah petani rumput laut di kota Tarakan, (3) Melakukan Bina Usaha dengan Perusahaan Domestik. Saran dari penelitian: (1) Perlunya memberikan pelatihan kepada seluruh tenaga penyuluh yang baru maupun tenaga penyuluh yang sudah ada. (2) Perlunya melakukan sosialisasi kepada para petani rumput laut tentang pentingnya update data administrasi. (3) Perlunya membangun Industri pemasaran rumput laut di Kota Tarakan. Kata Kunci: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kinerja,Pemberdayaan ABSTARCT This study aims to determine and analyze the Performance of the Department of Agriculture and Fisheries Food in empowering seaweed farmers in the City of Tarakan, North Kalimantan Province. This research uses descriptive qualitative research methods.In this study an analysis of the Performance of the The Department of Agriculture and Fisheries Foodwas conducted with the dimensions examined, namely (1) Productivity, (2) Quality, (3) Responsiveness, (4) Responsibility, (5) Accountability. The results showed that the performance of the Department of Agriculture and Fisheries Food in empowering seaweed farmers was done quite well but still needed perfection in Efforts to overcome the performance barriers of The Department of Agriculture and Fisheries Foodin empowering seaweed farmers in Tarakan City are: (1) Increase the number of extension workers for seaweed farmers, (2) Update data on the number of seaweed farmers in the city of Tarakan, ( 3) Doing Business Development with Domestic Companies. Suggestions from the study: (1) The need to provide training to all new extension workers and existing extension workers. (2) The need to conduct socialization to seaweed farmers about the importance of updating administrative data. (3) The need to build a seaweed marketing industry in Tarakan City. Keywords: The Department of Agriculture and Fisheries Food, Performane, Empowerment
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI: ISU-ISU YANG DIHADAPI baidhowah, adfin rochmad; nangameka, teresa
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v8i2.1338

Abstract

Abstrak Proses penyusunan peta jabatan di lingkungan kementerian dilakukan dengan metode buttom-up. Dalam konteks Kementerian Dalam Negeri, meskipun peta jabatan telah ditetapkan sejak tahun 2019 dan penghitungan kebutuhan pegawai tetap dilakukan setiap tahunnya, tetapi dari seluruh jabatan fungsional dan struktural yang terdapat pada peta jabatan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-2842 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri tersebut tidak memuat jabatan fungsional dosen yang ada di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Artikel ini berpendapat bahwa aspek teknis, administratif, dan politis dari penghitungan kebutuhan telah berperan penting dalam isu keabsenan jabatan fungsional dosen pada peta jabatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-2842. Untuk mengetahuinya, rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana aspek teknis dalam penghitungan kebutuhan pegawai, bagaimana aspek administratif dalam penghitungan kebutuhan pegawai, dan bagaimana aspek politik dalam penghitungan kebutuhan pegawai. Dengan menggunakan metode kualitatif semi etnografi, penelitian ini menemukan bahwa penghitungan kebutuhan pegawai yang belum terintegrasi dengan sistem informasi manajemen kepegawaian menjadi problem dalam aspek teknis, koordinasi yang tidak berjalan dengan baik menjadi isu utama dalam aspek administratif, dan dalam aspek politis, elite power masih sangat berperan dalam hal ini. Kata kunci: Manajemen Kepegawaian, Kebutuhan Pegawai, Reformasi Birokrasi, Pemerintahan Abstract The process of preparing a job map within the ministry is carried out using the buttom-up method. In the context of the Ministry of Home Affairs, although the job map has been established since 2019 and the calculation of employee needs is still carried out annually, but from all functional and structural positions contained in the position map in the Decision of Minister of Home Affairs Number 061-2842 it does not contain the functional positions of lecturers at the Institute for Domestic Government. This article argues that the technical, administrative, and political aspects of calculating needs have played an important role in the issue of absence from functional lecturers on the position map as stated in the Minister of Home Affairs Decree No. 061-2842. To find out, the research questions posed are how the technical aspects of calculating the employee needs, what are the administrative aspects of calculating the employee needs, and what are the political aspects of calculating the employee needs. By using a semi-ethnographic qualitative method, this study found that calculating the employees needs that have not been integrated with the personnel management information system is a problem in the technical aspect, coordination that is not working well is a major issue in the administrative aspect, and in the political aspect, elite power does play a role in this regard. Keywords: Personnel Management, Employee Needs, Bureaucratic Reform, Governance
SUMBER DAYA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0: PROFESIONAL DAN KOMUNIKATIF SEBUAH TANTANGAN tukina, tukina
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v8i2.1404

Abstract

Abstrak Dalam era Revolusi Industri 4.0 terjadi perubahan cepat disebabkan Perkembangan Teknologi berbasis internet. Dalam perubahan yang cepat tersebut, Pemerintah perlu mampu memanfaatkan era serba digital (‘masyarakat online’). Dalam meningkatkan pelayanan Publik yang baik peran pemerintah diuji. Peneltian ini menjadi sangat penting karena sebenarnya ada permasalahan, pertanyaan dan sekaligus tantangan dasar yang perlu dijawab terkait Pelayanan Publik agar menjadi pelayanan Publik Profesional, dan Komunikatif. Penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif (deskriptif naturalistik) dengan mengunakan analisis pendekatan induktif (dari khusus ke umum). Proses dan makna prespektif subjektif dimana peran peneliti sangat menentukan. Penelitian akan dianggab selesai bila Tujuan Penelitian sudah terjawab. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pelayanan Publik yang profesional dan komunikatif. Perkembanga Teknologi Komunikasi berbasis Internet begitu cepat. Pelayanan Publik yang baik akan sejalan dengan prinsip Goodgovernement dan tujuan bernegara Indonesia. Pelayanan Publik yang profesional menjadi kunci, menyelesaikan masalah dengan hati dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Disamping itu, kemampuan berkomunikasi yang baik merupakan hal dasar yang diperlukan dan sangat mendukung sukses tidaknya pelayanan Publik secara keseluruhan. Keywords: perubahan teknologi, internet, pelayanan publik, profesional, komunikatif Abstract In the era of the Industrial Revolution 4.0 there was a rapid change in the development of internet-based technology. In this rapid change, the Government needs to take advantage of the all-digital era ('online society'). In improving public services this Research becomes very important because there are questions, and to be challenges related to Public Services in order to become a Professional and Communicative. This research is a qualitative (descriptive naturalistic) study using inductive research analysis (from specific to general). The process and meaning of subjective perspective in which the role of researchers is crucial. The research will be considered complete if the Research Objectives have been answered. The unit of analysis in this study is a professional and communicative in public service. The development of Internet-based Communication Technology is so fast. Good public services will be in accordance with the principles of good governance and the objectives of the state of Indonesia. Professional public service is the key, solving problems with heart and in accordance with the wishes of the community. Besides that, good support is the basic thing that is needed and strongly supports unnecessary success. Keywords: technological change, internet, public services, professional, communicative
EFEKTIVITAS TOURISM INFORMATION CENTER (TIC) DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR Alifionny, Novellia Chika; madjid, udaya; ekowati, maria
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v8i2.1408

Abstract

ABSTRAK Tourism Information Center (TIC) is a form of public service under the authority of the Departement of Youth, Sports, and Tourism in supporting national tourism programs in providing services of promotional media, travel advice and support, and providing of tourism education. The purpose of this study was to find out how effective the implementation of TIC in the development of tourism in Sidoarjo District, to analyze the supporting and inhibiting factors, as well as what efforts carried out by the government in overcoming these obstacles. This study uses a qualitative method with an inductive descriptive approach that aims to describe phenomena related to the scope of research. Data collection is carried out using documentation, interview, and observation techniques. The results showed that Tourism Information Center providers held in Sidoarjo District, East Java Province have not been effective if measured based on Effectiveness Theory by Sondang P Siagian (2015:20-21). This is because in its implementation there are still some shortcomings including limited funds, lack of human resources, and lack of socialization and promotion of TIC. Keyword: Tourism Information Center (TIC), Role, Supproting and Inhibiting Factors ABSTRAK Tourism Information Center (TIC) adalah suatu bentuk public service yang penyelenggaraannya berada di bawah wewenang Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam mendukung program pariwisata nasional dalam memberikan layanan berupa media promosi, travel advice and support, dan sebagai sarana edukasi pariwisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyelenggaraan TIC dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidoarjo, mengurai faktor pendukung dan penghambat, serta upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terkait dengan lingkup penelitian. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyedia layanan informasi pariwisata TIC yang diselenggarakan di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur belum berjalan efektif jika diukur berdasarkan Teori Efektivitas oleh Sondang P Siagian (2015:20-21). Hal ini disebabkan karena dalam penyelenggaraannya masih menemui beberapa kekurangan antara lain keterbatasan dana, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya sosialisasi dan promosi TIC. Kata iKunci: Tourism Information Center (TIC), Peran, Faktor Pendukung dan Penghambat

Page 3 of 12 | Total Record : 111

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025): JURNAL MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol. 12 No. 2 (2024): JURNAL MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 12 No 2 (2024): JURNAL MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol. 12 No. 1 (2024): JURNAL MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 12 No 1 (2024): JURNAL MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol. 11 No. 2 (2023): JURNAL MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 11 No 2 (2023): JURNAL MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 11 No 1 (2023): JURNAL MSDA (MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR) Vol 10 No 2 (2022): PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR Vol 10 No 1 (2022): PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH Vol 9 No 2 (2021): Desember Vol 9 No 1 (2021): Juni Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER Vol 8 No 1 (2020): Juni Vol 7 No 2 (2019): Desember Vol 7 No 1 (2019): Juni Vol 6 No 2 (2018): Desember Vol 6 No 1 (2018): Juni More Issue