cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haerul Akmal
Contact Email
haerulakmal@unida.gontor.ac.id
Phone
+6282338265493
Journal Mail Official
jurnalcomparativeofsharialaw@unida.gontor.ac.id
Editorial Address
Jln Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia (Unversitas Darussalam Gontor, Gd CIES Lt.1)
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW
Published by Universitas Darussalam Gontor
ISSN : 26213311     EISSN : 2621329X     DOI : https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal of Indonasian Comaparative of Syariah Law is a journal published by the University of Darussalam Gontor with its focus and scope related to Islamic Law, such as: Islamic and Positive Law Islam and Contemporary Issues Syariah Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 128 Documents
 5   6   7   8   9 
THE LAW OF TRANSACTIONS OF VIRTUAL LAND SALE AND PURCHASE IN METAVERSE FROM PERSPECTIVE OF FIQH MU’AMALAH Alifia, Alya Nur
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 6 No 1 (2023): Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v6i1.9865

Abstract

ABSTRACT            One of the modern lifestyles that is starting to spread in society is individual consumption of the Metaverse digital world. Something interesting about the Metaverse is the virtual land that owned by users can be profitable when sold, rented and invested so that users can potentially profit from price increases. In addition, Metaverse runs on blockchain technology and cryptocurrencies, which in turn can provide a truly free market.            But behind all the tempting advantages, virtual land sale and purchase transactions still has not received legal status in Islam. Because there are still immature virtual land properties to be used as an object of sale and purchase. Likewise with the crypto used for transactions. Therefore, by using a qualitative method, the researcher discusses the law of buying and selling virtual land in the Metaverse by examining binding laws on the Fiqh Mu'amalah contained in the primary data to analyze the transaction law for virtual land buying and selling transactions in the Metaverse.            The findings of this study indicate that crypto, the currency used for transactions on the Metaverse platform, does not fulfill the requirements as a currency or commodity to be traded in Islam. This is because crypto is volatile and has no supporting assets. And also regarding virtual land as an object of sale and purchase, there is an element of maysir in the transaction because the price of land depends solely on luck which is influenced by the fluctuations in the value of cryptocurrencies in circulation. Apart from that, virtual land in the form of NFT is also gharar because it cannot be presented in real terms.            The researcher hopes that this research can become a reference for Islamic law in the discussion of Fiqh Mu'amalah. And the researcher hopes that further researchers can perfect the deficiencies contained in this discussion.      Keywords : Virtual Land, Metaverse, Crypto, Sale and Purchase, Fiqh Mu’amalah
NIKAH TAHLIL DAN HUBUNGANNYA DENGAN REKAYASA DALAM SYARI’AT ISLAM Kanggas, Fazari Zul Hasmi; Munawaroh, Hifdhotul
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 6 No 1 (2023): Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v6i1.10174

Abstract

Pernikahan disyariatkan dalam agama Islam, yang memiliki tujuan mulia. Salah satunya adalah memelihara geneasi dan memuliakan Wanita. Oleh karena itu, maka perceraian adalah perkara yang dibendi oleh Syara’. Perceraian dapat dilakukan jika terjadi permasalahan dalam keluarga yang tidak dapat diselesaikan. Namun demikian, terdapat permasalahan ketika terjadi proses rekayasa/hilah. Yaitu, ketika mantan suami mencari laki-laki lain agar menikahi mantan isterinya dengan tujuan agar dia kemudian menceraikannya, dan bekas suami bisa menikahi mantan istrinya. Dalam Islam penikahan ini disebut dengan nikah tahlil. Yaitu pernikahan yang dilakukan demi menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dalam perkawinan yang baru .Seorang suami tidak dapat menikah lagi dengan mantan istrinya kecuali ia telah menikah dengan laki-laki dan kemudian diceraikan serta masa iddah telah berakhir. Artikel ini membahas tentang bagaimana hubungan antara nikah tahlil dengan Rekayasa/Hilah dalam hukum Islam, serta bagaimana Etika Hukum islam melihat permasalahan tersebut.
PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri) Kholilurrohman, Ibrohim
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 6 No 1 (2023): Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v6i1.10175

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang penguatan ketahanan keluarga melalui bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh bimbingan pernikahan terhadap penguatan ketahanan keluarga, dengan metode penelitian Kualitatif untuk mengambil data dari informan di KUA Kecamatan Pesantren, pasangan pengantin yang mengikuti dan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Hasil penelitian ini adalah a). Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan pesantren sudah berjalan, namun penerapan peraturannya belum maksimal, karena masih ada calon pasangan pengatin yang tidak ikut bimbingan perkawinan. Padahal, secara peraturan, bimbingan perkawinan wajib dilaksanakan bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan b.) Pengaruh bimbingan perkawinan terhadap penguatan ketahanan keluarga sangat banyak. Karena dari mengikuti bimbingan perkawinan tersebut, calon pengantin mengetahui hal-hal yang belum di ketahui tentang pernikahan dan berumah tangga. Kesimpulannya, yang mengikuti bimbingan, masih ada yang bingung tentang perkawinan, apalagi yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Rata-rata pengangantin yang mengikuti bimbingan perkawinan, memiliki nilai ketahanan yang baik. Meskipun ada yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan tapi nilai ketahanannya baik, itu karena mereka mempelajari mater-materi tentang perkawinan dan rumah tangga secara mandiri, secara tidak langsung mereka juga mengikuti bimbingan, akan tetapi tidak mendapat legalitas dari KUA. Kata kunci : Bimbingan Perkawinan, Ketahanan Keluarga, Calon Pengantin
ANALISIS PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SRAGEN Mustopa, Fendi Bintang
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 6 No 1 (2023): Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v6i1.10177

Abstract

Perceraian adalah ujian pernikahan. Pasangan suami istri bisa mengalaminya di mana saja. Apalagi di masa pandemi Covid-19, nampaknya banyak kasus perceraian dengan topik berbeda di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Peneliti tertarik dengan riwayat perceraian di masa pandemi Covid-19 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sragen. Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan, yaitu 1) bagaimana proses perceraian pada masa pandemi Corona Virus Disease-19 di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen, dan 2) apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian pada masa pandemi Corona Virus Disease-19? Pengadilan Agama Kabupaten Sragen, 3) Bagaimana solusi untuk menekan angka perceraian selama pandemi Corona Virus disease 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dirancang untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami peserta penelitian selama pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen, seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain terkait analisis perceraian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa selama masa pandemi Covid-19, terdapat dua prosedur, offline dan online, untuk proses perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen. Faktor perceraian yang muncul di masa pandemi Covid-19 disebabkan oleh berbagai masalah, antara lain perzinahan, mabuk, perjudian, penjara, konflik, dan persoalan ekonomi, tetapi yang paling umum adalah masalah ekonomi. Solusi Pengadilan Agama Bupati Sragen untuk menekan angka perceraian di masa pandemi COVID-19 antara lain mengoptimalkan peran BP4 serta bekerja sama dengan pemerintah daerah atau otoritas lain yang mempunyai visi yang sama.
HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL ZINA DAN ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Achmad Arnold; Mulyono Jamal
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 2 No 1 (2019): Pandangan Hukum Dalam Fiqih Islam
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v2i1.4484

Abstract

Setiap anak memiliki hak keperdataan yang berhubungan dengan kedua orangtuanya dan hak anak merupakan tanggung jawab dari orang tuanya yang terikat dalamperkawinan yang sah. Adapun anak yang terlahir dari perzinaan atau berhubungan tanpaikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut dinamakan anak hasil zina. DalamHukum Perdata, istilah anak hasil zina terbagi menjadi 2, yaitu: anak hasil zina dan anakluar nikah. Anak hasil zina adalah anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuanyang salah satunya atau kedua-duanya masih terikat dengan perkawinan sah dengan oranglain. Anak luar nikah, yaitu anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yangkedua-duanya belum pernah melakukan pernikahan sah dengan yang lain atau masihdalam keadaan perjaka atau perawan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimanakedudukan hak anak zina dan anak luar nikah menurut Hukum Positif dan HukumIslam dan untuk mengetahui perbandingan dari persamaan dan perbedaan hak-haknya.Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan menggunakan metode yuridisnormatif. Adapun sumber yang digunakan adalah sumber primer berupa Undang-UndangPerlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hak anak zinadan anak luar nikah, serta Kitab Fiqh tentang perlindungan anak. Penulis menggunakanmetode analisis komparatif agar mengetahui perbedaan dan persamaan tentang hakkeperdataan anak hasil zina antara hukum positif dan hukum islam. Hasil dari penelitianini, bahwa hukum positif memberikan ketentuan hukum tentang pengakuan anak yangdisahkan oleh pengadilan terhadap anak luar nikah. Jadi kedudukan anak luar nikah samadengan anak sah setelah ayah biologisnya memberikan pengakuan terhadapnya, yaituhak nasab dari ayahnya, hak waris dari ayahnya, hak wali nikah dari ayahnya, dan haknafkah sepenuhnya dari ayahnya. Kedudukan anak luar nikah yang tidak diakui memilikipersamaan akibat hukum yang sama dengan anak hasil zina yang tidak ternasabkankepada ayah biologisnya dan hilangnya semua hak keperdataan dengan ayahnya. Menurut Hukum Islam, tidak ada istilah anak zina atau anak luar nikah, keduanya disebut anakzina. Anak tersebut tidak mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya, sehingga tidakada hak nasab dan waris. Adapun nafkah dari ayahnya pendapat yang diterima adalah iaberhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya secukupnya sampai dewasa sebagaihukuman ta’zir bagi ayahnya.Kata Kunci: Hak keperdataan, Anak zina, Anak luar nikah, Hukum Positif dan HukumIslam
حكم بيع المصحف الملتقط في منظور فقه الإسلام Ahmad ] Faishol; Iman Nur Hidayat
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 2 No 1 (2019): Pandangan Hukum Dalam Fiqih Islam
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v2i1.4485

Abstract

AbstrakJual beli merupakan salah satu aktiftas ekonomi yang sangat penting dalamkehidupan seseorang. Selain mendatangkan maslahat bagi orang banyak, jual beli jugamerupakan salah satu cara yang halal bagi setiap orang, untuk menghasilkan uang. Hal inisesuai dengan frman Allah yang berbunyi“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkanriba”. Jual beli akan dikatakan halal apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhidan terhindar dari larangan-larangan yang terdapat di dalamnya. Diantara syaratnyaadalah hendaklah seseorang yang menjual barang yang kepunyaannya, bukan barangorang lain, barang curian, barang yang tidak dimilikinya. Pada saat ini, terdapat praktekjual beli yang menyimpang dari syarat tersebut, namun sangat lazim dilakukan olehsebagian orang, jual beli tersebut adalah jual beli barang temuan. Jual beli jenis ini, perludiketahui oleh banyak orang, agar tidak jatuh ke dalam jual beli yang bathil dan atau jualbeli fasid, sehingga seseorang dapat terhindar dari praktek jual beli yang tidak sesuaidengan tuntunan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual belibarang temuan yang berupa al-Qur’an dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitianini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pondok Modern Darussalam Gontor sebagaiobyek penelitian yang diambil.Kata kunci: Jual beli, Al Qur’an, Halal, Bathil, Fasid
تقديم المصلحة على نصوص الشريعة عند نجم الدين الطوفي Imam Kamaluddin; Dwi Langgeng Jauhari
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 2 No 1 (2019): Pandangan Hukum Dalam Fiqih Islam
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v2i1.4486

Abstract

AbstrakPermasalahan pengutaman maslahat atas nash ini muncul untuk pertama kalinyaoleh seorang ulama’ pada pertengahan abad ke VII yaitu Najmuddin At-Thuf yangberpendapat bahwa masalahat lebih kuat daripada dalil syar’i. Penelitian ini bertujuanuntuk: Menunjukkan aturan-aturan dalam penggunaan maslahat yang sudah banyakdisepakati oleh ulama’ terdahulu ataupun masa kini. Menungkap teori maslahat yangdibawa oleh Najmuddin At-Thuf. Mengkritisi beberapa kesalahan dalam teorinya danbeberapa dalil yang dikemukakan oleh Najmuddin At-Thuf yang cenderung menyelisihipara ulama’ mu’tabar.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsinya iniadalah jenis penelitian kepustakaan atau penelitian literatur. Penelitian ini menunjukkanbahwa maslahat boleh digunakan sebagai dalil dalam agama Islam dengan syarat harusmelihat aturan-aturan ataupun batasan-batasan yang sudah banyak disepakati olehulama’ sejak periode salaf hingga masa kini. Sedangkan Najmuddin At-Thuf yang hiduppada masa abad ketujuh dan kedelapan adalah seorang pencinta ilmu banyak menimbailmu di berbagai negara, dialah orang yang pertama kali mengemukaan bahwa jika adadalil syar’i maupun ijma’ yang bertentangan dengan maslahat maka maslahat lebihdiutamakan. Meskipun Najmuddin At-Thuf memberikan beberapa aturan dalam teorimaslahatnya tetapi teorinya terlalu liberal sehingga banyak dari ulama’ yang menentangkonsep maslahatnya. Disamping konsep maslahatnya itu liberal dan berani sehinggabanyak ditentang, terdapat juga beberapa kerancuan dalam konsepnya dimana antarasatu pernyataan tidak konsisten dengan pernyataan yang lainnya, dan yang membuatkelemahan teori Thuf juga adalah tidak adanya contoh satupun dimana dalil syar’ibertentangan dengan maslahat, sehingga teori ini hanyalah teori yang tidak dapatdibuktikan secara nyata. Maka dari itu, umat islam pada zaman ini harus berhati-hatidengan konsep-konsep liberal yang seolah-seolah membangun agama tetapi sejatinyamenghancurkan agama.Kata Kunci: Maslahat, At-Thuf, Liberal, Syubhat Thuf.
Copyright Division in the Concept of Mawaris and Copyright Act No.28 Years 2014 Elina Adi wijayanti; Wahyudi Bakrie
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 2 No 1 (2019): Pandangan Hukum Dalam Fiqih Islam
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v2i1.4487

Abstract

AbstractCopyright is the right of Intellectual Property (right over the wealth of Intellectual). The rightover the wealth of intellectual, is the right to enjoy economic result of some intellectual creativity. Inthe terms of copyright in Copyright Act No.28 year 2014 explained that “copyright is an exclusiveright of the creator or the right recipient to announce or reproduce the creation or give permission for itwithout any reduce a limitations or restrictions according to the applicable law”. In this case, copyrightcan be transfer to the inheritor or to the other parties. This research aims to know the division ordinancesin inheritance in the concept of mawaris and copyright Act No.28 years 2014. This transfer is aimsto respect the struggle, thought, creativity of the creator, and to keep the benefts felt by society and hisinheritor. The fnding of study are according to copyright act, the creation that get a copyright is all ofcreation in art and science that metioned in copyright act. In Islam not all of creation get a protectionby copyright but it must to have some of requirements as pure, halal or legal, thayyib or good, and itdoesn’t damage a moral of society. The copyright division in inheritance is regulated in civil law bookand mawaris concept. Takharruj system or mutual agreement system is allowed be use after the divisionin the concept of mawaris.Keyword: Copyright, Mawaris, Intellectual property, Sharia
عقوبة التشهير بوسائل الإعلام الاجتماعية في القانون الإندونيسي رقم 91عام 6102في المعلومات والمعاملات الاكترونية في نظر الفقه الجنائي الإسلامي Muhammad Hamim Haidar; Imam Kamaluddin
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 2 No 1 (2019): Pandangan Hukum Dalam Fiqih Islam
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v2i1.4489

Abstract

AbstrakArtikel ini membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap pencemarannama baik melalui media sosial menurut UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi danTransaksi Elektronik. Pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerangkehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnyaterang supaya hal itu diketahui umum. Pencemaran nama baik melalui media sosialmelanggar Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 ( Tujuh ratus lima puluh jutarupiah). Menurut Hukum Pidana Islam, tindak pidana pencemaran nama baik termasukdalam kategori jarimah ta’zir, yaitu tindak pidana terhadap kehormatan. Hal ini karenaperbuatan yang dilarang dan menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang sehinggadapat menjatuhkan martabat orang itu. Dalam memberikan hukuman bagi pelakupencemaran nama baik melalui media sosial, hakim dalam hal ini diberi kewenanganuntuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta’zir dengan mempertimbangkanUndang-Undang yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan UU Nomor 19 Tahun2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Kata Kunci: Pencemaran nama baik, media sosial, hukum pidana Islam.
PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF PRESERVATION OF DIN: (Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam) Wati, Ratma -; Hidayat, Iman Nur; Mahmud, Hafini bin; Kanggas, Fazari Zul Hasmi; Akmal, Haerul; Arif, Achmad Arif
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 1 (2024): Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i1.9544

Abstract

Pernikahan beda agama menjadi permasalahan yang cukup serius di negara Islam. Dikarenakan adanya penyimpangan terhadap syariat yang telah diturunkan oleh agama, akan tetapi di beberapa negara pernikahan beda agama seakan menjadi hal yang biasa dan bahkan pelaksanaannya didukung dengan peraturan. penelitian ini merupakan penelitian normative, deskriptif evaluative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-perundangan, konseptual dan perbandingan pernikahan beda agama di negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pernikahan beda agama di Indonesia, Malaysia dan Brunei diatur di dalam undang-undang setiap negara dengan menyesuaikan kecenderungan yang terdapat di setiap negara, walaupun demikian praktek-praktek pernikahan beda agama tidak dapat dibenarkan dalam preservation of din perspective, karena pernikahan merupakan perintah agama yang ditujukan untuk menjaga agama itu sendiri, sehingga Ketika pernikahan beda agama dilakukan maka akan menghilangkan unsur-unsur yang terdapat dalam agama, dan apabila unsur-unsur tersebut telah hilang maka hilanglah penjagaan terhadap agama

Page 7 of 13 | Total Record : 128

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2025): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2024): Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2023): Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Hukum dan Hukum Islam Vol 5 No 2 (2022): Comparative of Syari'ah Law Vol 5, No 2 (2022): Comparative of Syari'ah Law Vol 5, No 1 (2022): Realitas Hukum Islam Vol 5 No 1 (2022): Realitas Hukum Islam Vol 4, No 2 (2021): Islamic Law and Positive Law Vol 4, No 1 (2021): Hukum Islam dan Hukum Positif Vol 3, No 2 (2020): Hukum Islam Vol 3, No 1 (2020): Hukum Syariat Vol 2, No 2 (2019): Ahkam al Islami Vol 2 No 1 (2019): Pandangan Hukum Dalam Fiqih Islam Vol 2, No 1 (2019): Pandangan Hukum Dalam Fiqih Islam Vol 1, No 2 (2018): Comparative of Sharia Law More Issue