cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haerul Akmal
Contact Email
haerulakmal@unida.gontor.ac.id
Phone
+6282338265493
Journal Mail Official
jurnalcomparativeofsharialaw@unida.gontor.ac.id
Editorial Address
Jln Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia (Unversitas Darussalam Gontor, Gd CIES Lt.1)
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW
Published by Universitas Darussalam Gontor
ISSN : 26213311     EISSN : 2621329X     DOI : https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal of Indonasian Comaparative of Syariah Law is a journal published by the University of Darussalam Gontor with its focus and scope related to Islamic Law, such as: Islamic and Positive Law Islam and Contemporary Issues Syariah Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 128 Documents
 7   8   9   10   11 
Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Presfektif Viktimologi Donna Karina, Gladys
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 6 No 2 (2023): Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v6i2.11194

Abstract

Dewasa ini, Pemenuhan hak korban dalam mencari keadilan diabaikan eksistensinya bahkan terdiskriminasi. Walaupun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945, yang membahas perihal pemenuhan hak bagi setiap individu yang setara dan harus dipenuhi oleh negara, pemenuhan hak korban masih saja belum terpenuhi secara menyeluruh. Penyebab utamanya adalah sikap Aparat Penegak Hukum yang tidak kooperatif dalam melindungi dan memberikan pemenuhan hak bagi korban. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menelaah mengenai keadilan dan kemanfaatan yang merupakan tujuan dari adanya hukum, peneliti menganalisis dari teori keadilan John Rawls dan teori utilitarianisme Jeremy Bentham dan ditinjau menurut presfektif viktimologi yang mana berfokus pada pengalaman korban dan respon kebijakan negara terhadap korban. Jenis pepenelitian ini, merupakan penelitian normatif dengan analisis data kualitatif, analisis disajikan secara deskriptif untuk mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnya. Hasil analisis pendekatan John Rawls dan Jeremy Bentham menurut presfektif viktimologi jika diterapkan secara benar maka dapat memenuhi keadilan dan melindungi hak korban, namun di Indonesia belum berjalan dengan maksimal karena kurangnya partisipasi aktif aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yaitu melindungi serta memberikan pemenuhan hak bagi korban.
Analisis Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Nikah dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Semarang Putri, Fadilla Elza Aida Putri; Salman Alfarisi; Ela Kurniasari; Nurul Agustin Damayanti
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 1 (2024): Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i1.11254

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai dispensasi nikah. Menurut data bidang P3A Kota Semarang tercatat 146 kasus pernikahan dini pada semester pertama 2023. Kasus pernikahan dini di Negara Indonesia harus diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Urgensi dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena pernikahan dini dan efektivitas pelaksanaan dispensasi nikah di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, faktor utama yang menyumbang tingginya angka pernikahan dini di Kota Semarang adalah hamil duluan sebelum menikah. Akses permohonan dispensasi nikah yang tergolong mudah memicu pula pada tingginya pernikahan dini yang kemudian berujung pada perceraian.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PEMBELIAN BARANG MELALUI JASA TITIP ONLINE : LEGAL PROTECTION FOR BUYERS WHEN PURCHASING GOODS THROUGH ONLINE ENTRUSTED SHOPPING Dhaifina Zayyan
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 1 (2024): Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i1.11323

Abstract

Dengan adanya perkembangan teknologi memberi kemudahan manusia untuk mencukupi kebutuhan dengan sistem jasa titip beli secara online. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak berjalan mulus sehingga memungkinkan terjadinya wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konsepsi, Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, Pengumpulan data diperoleh dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) keabsahan perjanjian jual beli online antara pembeli dengan pihak jasa titip online dengan Merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian tersebut sah. Namun, sepanjang Merujuk Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata maka perjanjian tersebut sah mengikat para pihak yang membuatnya. (2) Perlindungan secara preventif atas transaksi antara pihak jasa titip online dengan pembeli maka telah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 48 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi. Sedangkan secara represif, maka dapat mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, sampai saat ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan pelaksananya belum mengatur mengenai sanksi apabila pihak jasa titip online melakukan wanprestasi. Kata Kunci : Jasa Titip Online, Perjanjian, Wanprestasi
PEMENUHAN HAK ANAK OLEH PANTI ASUHAN DI KABUPATEN JOMBANG Abdalloh, Feri; Kusumawati, Ita Rahmania
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 1 (2024): Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i1.11354

Abstract

Ada banyak panti asuhan di Kabupaten Jombang yang mengurusi anak yang kurang beruntung tidak memiliki orang tua. Muncul keingintahuan peneliti untuk mengetahui bagaimana Panti Asuhan di Kabupaten Jombang memenuhi hak-hak anak asuh, apa hambatan dan solusi pemenuhan hak anak oleh Panti Asuhan di Kabupaten Jombang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam mengkaji tentang pemenuhan hak anak oleh panti asuhan di Kabupaten Jombang lalu dianalisis dengan kacamata maqashid syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa panti asuhan di Kabupaten Jombang menerapkan strategi pemenuhan hak anak, termasuk kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan keadilan. Kendala yang dihadapi melibatkan konflik antar anak, kekurangan tenaga pengasuh, latar belakang yang beragam, dan keterbatasan finansial. Upaya penanganan mencakup mediasi, pembinaan, koordinasi dengan dinas sosial, dukungan psikologis, dan kerjasama dengan instansi sejenis. Strategi pemenuhan hak anak di panti asuhan Kabupaten Jombang, perspektif Maqasid Syariah, bertujuan memperkuat tanpa bertentangan dengan hukum Islam. Pendekatan holistik diterapkan untuk memenuhi kebutuhan fisik, spiritual, emosional, intelektual, dan sosial anak-anak di panti asuhan.
ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN DISPENSASI NIKAH DI PONOROGO JAWA TIMUR wardani, Ach. Khiarul Waro Wardani
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 1 (2024): Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i1.11576

Abstract

Abstrak Dispensasi dalam pernikahan merupakan usaha bagi seseorang yang menginginkan nikah tapi belum mencukupi syarat batas usia untuk menikah sebagaimana ketetapan undang-undang. Banyak potensi negatif dari pernikahan dini, seperti kasus stunting, KDRT, dan juga kemiskinan dalam perekonomian. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, syarat nikah di Indonesia adalah minimal usia 19 tahun. Dalam pendekatan fiqh, dispensasi pernikahan menurut ulama' akan diberikan jika adanya kehamilan di luar nikah. Secara spesifik hukum Islam tidaklah melarang jika seseorang akan melangsungkan pernikahan karena memiliki hubungan di luar nikah, selama tidak mahromnya dan berkemampuan dalam tanggung jawab (dzohir dan batin). Dalam catatan kasus, ada 176 orang katagori bawah usia nikah mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama ponorogo. Paparan data yang diberikan PA Ponorogo, banyaknya faktor yang menyebabkan meningkatnya pengajuan dispensasi nikah, seperti hamil di luar nikah. Dan adapun pertimbangan hakim dari meningkatnya pengajuan dispensasi nikah ada 3 yaitu: mepertimbangkan hukum, mempertimbangkan agama dan mempertimbangkan keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research) yang bersifat kualitatif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan dan juga menganalisa bagaimana Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Penerapan Dispensasi Nikah Di Ponorogo. Kata Kunci: Dispensasi, Pernikahan, Hukum
KEABSAHAN PENDAFTARAN TANAH YANG DIAJUKAN OLEH CALON PEMBELI TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN syuryani, syuryani; Fajar, Yori Al
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 1 (2024): Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i1.11716

Abstract

This article explains the validity of land registration submitted by prospective land buyers who have not yet been certified at the Padang Pariaman Regency Land Office which discusses the validity of land registration submitted by prospective land buyers who have not yet been certified at the Padang Pariaman Regency Land Office as well as the obstacles to land registration and their solutions. Land registration is submitted by prospective buyers of land that has not yet been certified at the Padang Pariaman Regency Land Office. To discuss this problem, the author conducted sociological juridical research methods. The results of the research are that there are prospective buyers who submit applications for land registration at the ATR/BPN office of Padang Pariaman district in accordance with the provisions of the UUPA and Government Regulation Number 24 of 1997 and Government Regulation Number 18 of 2021. Obstacles that occur in the land registration process of prospective buyers or applicants If the file is found to be incomplete, it must be completed again to obtain validity. In this writing, it is concluded that on average there are land registration applications submitted by prospective buyers every year, as long as all the requirements are in accordance with the provisions of the law and Circular Letter Number: 500/88/BPN-2007 dated 8 February 2007 concerning Alas Rights: For the purposes of determining rights and land registration in West Sumatra to be fulfilled, the Padang Pariaman Land Office serves for processing. If problems are found, the solution is for prospective land buyers who have not yet been certified to buy land from those who really have the right to avoid land mafia incidents.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PELAKU BULLYING TERHADAP MAHASISWA BARU UNIVERSITAS BENGKULU DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN MASYARAKAT Pratiwi, Farida Hesti
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 1 (2024): Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i1.11904

Abstract

Abstrak Permasalahan perpeloncoan dalam bentuk bullying dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) merupakan fenomena yang serius dan membutuhkan penanganan yang tegas. Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang fenomena tersebut, memahami penegakan hukum terhadap kasus perpeloncoan, dan menganalisis perspektif hukum dan masyarakat terhadap kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku bullying. Berdasarkan pembahasan, ditemukan bahwa perpeloncoan dalam PKKMB sering kali melibatkan tindakan yang merendahkan, mengintimidasi, dan bahkan membahayakan mahasiswa baru. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus perpeloncoan harus dilakukan secara adil dan tegas. Dalam perspektif hukum dan masyarakat, peraturan dan kebijakan yang ada harus dipastikan relevan dan responsif terhadap perkembangan sosial. Kata kunci: Perpeloncoan, Bullying, Hukum dan Masyarakat  
FAKTOR PENYEBAB TERJADI TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN LEMBATA: Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Lembata Subhan, Rabil; Michael, Tomy
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 1 (2024): Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i1.11948

Abstract

This research examines the factors that cause criminal acts of violence against children in Lembata Regency. Data from the Lembata District Court shows a drastic increase in cases of child violence, from 8 cases in 2019 to 24 cases in 2023. The method used is empirical legal research with sociological and legal anthropology approaches, including observation, interviews with perpetrators, and study of court documents. The research results revealed that the internal factor that causes violence is the psychological condition of the perpetrator. Meanwhile, external factors include economic difficulties, low levels of education, and the social environment. The form of violence that often occurs is sexual violence such as child molestation. These findings show the importance of stricter law enforcement with appropriate punishment for perpetrators in accordance with applicable regulations to provide a deterrent effect. Public education about child protection, as well as aiding services for victims are also needed to overcome the problem of violence against children. This research concludes that efforts from various parties are needed to prevent and handle cases of child violence in Lembata Regency.
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA TENTANG TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA DI INDONESIA Zacharias , Vasco Javarison
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 1 (2024): Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i1.12342

Abstract

Penyelesaian sengketa tentang pertanahan adalah suatu upaya menyelesaiakan perselisih antar dua orang atau libih yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain. Segala sesuatu yang mengatur hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam urusan pertanian dikenal dengan “hukum agraria”. Hal ini mencakup peraturan hukum yang terkodifikasi dan tidak terkodifikasi. Karena ikatan yang tidak dapat dipisahkan antara tanah dan manusia. Karena tanah sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, maka manusia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang memanfaatkan situasi ketika penegakan hukum lemah, sehingga menyebabkan meningkatnya konflik pertanahan. Terdapat metode penyelesaian konflik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Tahapan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pertanahan antar masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui litigasi dan non-litigasi, termasuk mediasi, arbitrase dan negosiasi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis peran lembaga peradilan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria
PERAN HUMAS POLDA KALIMANTAN TENGAH TERHADAP KASUS PEMERASAN MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN ANCAMAN PENYEBARAN VIDEO CALL SEX Saudah, Saudah; Lestarini, Mutmainah Indah; Firdaus, Rico Candra
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i2.8983

Abstract

Video Call Sex (VCS) dilakukan dengan berpenampilan seksi dengan maksud menggoda, menunjukan bentuk tubuh secara utuh. Tujuan dalam tulisan ini agar masyarakat dapat lebih mengerti tentang bahaya Video Call sex yang dapat terjadi pada siapa saja dan dijadikan sebagai bahan ancaman untuk melakukan pemerasan terhadap korban. Penelitian ini menganalisis peran Humas Polda Kalimantan Tengah terhadap kasus pemerasan melalui media sosial dengan ancaman penyebaran Video Call Sex dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pemerasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan yaitu penelitian empiris dengan tipe sosiologi hukum dengan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif. Dalam penelitian ini, selain menelaah suatu Peraturan Perundang-Undangan juga melihat berdasarkan suatu realita yang ada di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan peran Humas Polda Kalimantan Tengah sangat tanggap dalam menerima aduan korban dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh kasus yang terjadi serta tegas dalam memberikan nasehat dan pembinaan sebagai efek jera terhadap pelaku guna memberikan pemahaman lebih jauh tentang bahaya penyebaran Video Call Sex di media sosial.

Page 9 of 13 | Total Record : 128

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2025): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2024): Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2023): Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Hukum dan Hukum Islam Vol 5 No 2 (2022): Comparative of Syari'ah Law Vol 5, No 2 (2022): Comparative of Syari'ah Law Vol 5, No 1 (2022): Realitas Hukum Islam Vol 5 No 1 (2022): Realitas Hukum Islam Vol 4, No 2 (2021): Islamic Law and Positive Law Vol 4, No 1 (2021): Hukum Islam dan Hukum Positif Vol 3, No 2 (2020): Hukum Islam Vol 3, No 1 (2020): Hukum Syariat Vol 2, No 2 (2019): Ahkam al Islami Vol 2, No 1 (2019): Pandangan Hukum Dalam Fiqih Islam Vol 2 No 1 (2019): Pandangan Hukum Dalam Fiqih Islam Vol 1, No 2 (2018): Comparative of Sharia Law More Issue