cover
Contact Name
Pukovisa
Contact Email
jetikakediokteran@gmail.com
Phone
+62811139043
Journal Mail Official
jeki@ilmiah.id
Editorial Address
Jl. Dr. GSSJ Ratulangi No.29, RT.2/RW.3, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
JURNAL ETIKA KEDOKTERAN INDONESIA
ISSN : 2598179X     EISSN : 2598053X     DOI : http://dx.doi.org/10.26880/jeki.v4i1.39
Core Subject : Health,
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia focuses on the consideration and implementation of medical ethics in the medical profession in Indonesia.
Articles 61 Documents
Tinjauan Etika terhadap Praktik Polifarmasi dalam Layanan Kedokteran Rianto Setiabudy; Ali Sulaiman; Frans Santosa; Julitasari Sundoro; Fadlika Harinda
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.072 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v4i1.44

Abstract

Adanya pemikiran zaman dulu di mana kombinasi obat termasuk dalam seni kedokteran (art of medicine) kini sudah harus digeser ke arah pelayanan kedokteran berbasis bukti (evidence-based medicine) dan precision medicine. Fenomena polifarmasi masih banyak dijumpai dalam layanan kesehatan di Indonesia maupun di dunia. Menurut tinjauan etik, polifarmasi merupakan praktik medis yang potensial merugikan pasien baik dari segi keselamatan (patient safety) maupun dari segi biaya pengobatan. Sebagai seorang dokter, peresepan rasional dengan mempertimbangkan risk, benefit, dan cost harus dilakukan. Dokter bertanggung jawab penuh sesuai kompetensinya dan harus memberikan penjelasan mengenai obat-obatan dan efek samping.
Tinjauan Etika Penggunaan Media Sosial oleh Dokter Pukovisa Prawiroharjo; Nurfanida Librianty
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.52 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v1i1.7

Abstract

Penggunaan media sosial memberikan banyak manfaat bagi profesi dokter, antara lain memperluas jaringan profesi, membantu proses pendidikan profesi, mempermudah promosi fasilitas pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan. Namun, penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dapat menjadi menimbulkan masalah etik yang merusak reputasi profesi dokter. Masalah etik yang timbul akibat penggunaan media sosial oleh dokter umumnya disebabkan karena pelanggaran privasi pasien, ketidakjelasan batas hubungan antara dokter dengan pasien, pencemaran reputasi profesi, kualitas dan tingkat kepercayaan informasi yang kurang terjamin, serta pelanggaran aspek hukum. Mengingat kompleksitas masalah dan belum adanya aturan yang jelas di Indonesia tentang penggunaan media sosial oleh dokter, diperlukan kajian etik khusus untuk menyusun panduan penggunaan media sosial, baik untuk aktivitas personal maupun keperluan profesi dokter.
Bagaimanakah Peran MKEK dalam Menyikapi Macetnya Eksekusi Keputusan Sidang MKEK yang Melibatkan Otoritas Lain? Pukovisa Prawiroharjo; Prijo Sidipratomo; Yuli Budiningsih
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 2, No 3 (2018)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.428 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v2i3.23

Abstract

Dalam tugasnya untuk menegakkan nilai-nilai luhur profesi kedokteran, selama 68 tahun ini seluruh keputusan yang dihasilkan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) dapat dilaksanakan dengan baik. Akibatnya, tidak ada redaksi yang antisipatif atau memprediksi akan ada batu sandungan dalam eksekusi putusan MKEK sampai pada perubahan terakhir Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja (Ortala) MKEK di tahun 2008. Namun akhirnya kini muncul satu kasus yang eksekusinya macet dan tanpa kejelasan. Oleh karena itu, dalam upaya pembaharuan Ortala saat ini harus dituangkan dengan tegas apa yang dapat dilakukan MKEK bila eksekusi putusannya macet. Saat ini ada dua hal yang dapat dilakukan, yaitu peran Ketua MKEK aktif mengingatkan dan meminta rapat Majelis Pimpinan Pusat (MPP) IDI, serta melakukan klarifikasi dan penelaahan proaktif jika terdapat informasi adanya penyumbatan eksekusi putusan MKEK. Artikel ini merekomendasikan perubahan Ortala MKEK untuk mengatasi kebuntuan eksekusi putusan etik lebih lanjut, melalui pembagian porsi kewenangan eksekusi kepada MKEK dan adanya opsi pengambilalihan kewenangan eksekusi oleh MKEK pada proses eksekusi yang mengalami kebuntuan.
Etika Kedokteran dalam Kegiatan Tanggap Darurat Bencana R Sjamsuhidajat; Putri Dianita Ika Meilia; Itsna Arifatuz Zulfiyah
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.84 KB) | DOI: 10.26880/jeki.v4i1.39

Abstract

Bencana dapat menghancurkan satu negara dalam waktu singkat, baik karena kerusakan struktur maupun wabah penyakit yang diakibatkan setelahnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana, baik bencana yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Untuk mencegah dan mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh bencana, Indonesia membutuhkan sistem penanggulangan bencana yang kokoh. Berbagai dilema etik sering kali muncul dalam penanggulangan bencana ini. Beberapa dilema etik yang paling menonjol di Indonesia antara lain dilema dalam triase, melakukan riset, meminta informed consent, memberikan pelayanan dalam sarana yang terbatas, serta melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga medis yang membantu korban bencana sesuai Konvensi Jenewa.
Kajian Etik Pendidikan Jarak Jauh dalam Pendidikan Kedokteran di Indonesia Anna Rozaliyani; Hansel Tengara Widjaja; Pukovisa Prawiroharjo; Wawang Sukarya
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26880/jeki.v4i2.49

Abstract

Sejak awal tahun 2020, dunia telah dikejutkan dengan pandemi COVID-19. COVID-19 telah menyebabkan perubahan yang fundamental terhadap segala segi kehidupan, termasuk dalam pendidikan kedokteran. Apabila kita menilik sejarah pendidikan kedokteran di Indonesia, peristiwa wabah juga menjadi tonggak dimulainya pendidikan kedokteran di Indonesia. Di dunia, pandemi flu Spanyol juga telah mengubah pendidikan kedokteran di kala itu. Dengan kemajuan teknologi, pendidikan kedokteran di masa pandemi ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan jarak jauh (PJJ). Meskipun demikian, tidak dipungkiri dampaknya terhadap pemenuhan kompetensi yang semakin sulit. Memperpanjang durasi pendidikan kedokteran tampaknya menjadi solusi yang ideal, namun juga menambahkan beban staf pendidik dan peserta didik. Dalam menentukan pilihan yang akan diambil oleh pembuat kebijakan pendidikan kedokteran perlu dipertimbangkan risk-versus-benefit serta konsekuensinya masing-masing.
Tinjauan Etik Upaya Promotif Kesehatan untuk Menunda ke Dokter Kecuali Kasus Berpotensi Gawat Darurat atau Pelayanan yang Tidak Dapat Ditunda Broto Wasisto; Nurfanida Librianty; Fadlika Harinda
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26880/jeki.v4i2.50

Abstract

Dalam situasi pandemi, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan berbagai hal tentunya tidak dapat terselenggara secara ideal sebagaimana di masa sebelum adanya pandemi. Hal ini juga berlaku dengan kondisi layanan kesehatan. Pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai adaptasi dalam aspek pelayanan kesehatan. Hal tersebut perlu dilakukan demi menekan risiko penularan penyakit, memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan pekerja di layanan kesehatan lainnya, serta memberikan pelayanan kesehatan bagi orang sakit lainnya secara optimal. Sebagai upaya pelayanan kesehatan holistik, dokter berperan dalam upaya promotif dengan melakukan edukasi kepada masyarakat yang dalam konteks ini adalah edukasi mengenai penundaan kunjungan ke fasilitas layanan kesehatan kecuali pada kondisi-kondisi di mana terdapat potensi gawat darurat dan pelayanan yang tidak dapat ditunda seperti imunisasi anak. Untuk menjaga agar kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat tetap terpenuhi, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan layanan konsultasi kesehatan secara daring atau telekonsultasi dengan dokter sehingga masyarakat tetap bisa memperoleh nasihat dokter secara efektif dan efisien tanpa harus berhadapan dengan risiko penularan penyakit dengan kunjungan ke rumah sakit. Namun, pada kondisi dengan potensi gawat darurat, masyarakat tetap diimbau untuk segera melakukan kunjungan agar kondisi tersebut dapat segera ditangani oleh dokter yang berwenang.
Sikap Dokter terhadap Konsultasi Seks Pasien Usia Remaja Hadjat S Digdowirogo; Mohammad Baharuddin; Darmawan Budi Setyanto
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26880/jeki.v4i2.51

Abstract

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Remaja perlu dijaga kesehatan reproduksinya agar bebas dari gangguan yang dapat memengaruhi kualitas generasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi seks yang meliputi aspek pencegahan dan aspek penanganan gangguan yang ada. Dokter yang menerima konsultasi seks remaja harus mampu membangun komunikasi dokter-pasien dan bertindak secara profesional. Upaya aktif untuk menjaga marwah dokter harus dilakukan dengan berbagai cara sesuai keadaan.
Tinjauan Etik Pembukaan Rahasia Medis dan Identitas Pasien pada Situasi Wabah Pandemi COVID-19 dan Kaitannya dengan Upaya Melawan Stigma Pasien Positif Rulliana Agustin; Anna Rozaliyani; Ghina Faradisa Hatta; Pukovisa Prawiroharjo
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26880/jeki.v4i2.46

Abstract

Surveilans kesehatan masyarakat merupakan hal dasar yang perlu dilaksanakan pada kejadian wabah penyakit menular. Akan tetapi, pembukaan rahasia medis yang dikumpulkan pada kondisi wabah (termasuk nama, alamat, diagnosis, riwayat keluarga, dan sebagainya) tanpa persetujuan pasien dapat berisiko bagi individu yang bersangkutan. Penanganan data tersebut perlu dilakukan secara hati-hati karena individu terkait dapat menghadapi stigmatisasi maupun diskriminasi bila informasi terkait dirinya, terutama data dengan hasil tes positif, bocor ke publik. Maka dari itu, pengaturan dan panduan penggunaan pembukaan rahasia medis dalam kondisi wabah penyakit menular memerlukan pendalaman etik yang baik. Terdapat beberapa peraturan dan panduan yang mengatur kerahasiaan pasien dalam kondisi wabah. Regulasi hukum serupa pun juga ditemukan pada negara lainnya, seperti Amerika Serikat dan Inggris.
Tinjauan Etik Prioritas Alat Pelindung Diri (APD) untuk Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Kedokteran dan Kesehatan Bachtiar Husein; Prijo Sidipratomo; Putri Dianita Ika Meilia; Gilbert Mayer Christianto
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26880/jeki.v4i2.47

Abstract

Sejak awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Di Indonesia, kasusnya pun masih terus bertambah. Seiring dengan bertambahnya jumlah kesakitan dan kematian akibat COVID-19, seluruh komponen masyarakat, khususnya di dunia kedokteran dan kesehatan, bak sedang berperang. Dalam berperang melawan COVID-19, alat pelindung diri (APD) menjadi salah satu senjata yang penting untuk memutus rantai penularan. Terjadinya kelangkaan APD menimbulkan risiko bagi para profesional pemberi asuhan (PPA) dalam memberikan layanan kesehatan. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas aspek etika kedokteran penggunaan APD oleh para PPA, khususnya dalam kaitannya dengan prioritas keselamatan diri agar tetap dapat memberikan layanan kesehatan yang terbaik.
From the Paradigm of ‘Listen to the Doctor’, to ‘Listen to the Patient’ Peter Johannes Manoppo
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26880/jeki.v4i2.48

Abstract

Nowadays, the paradigm of ‘Listen to the Doctor’ is weakening in health-care-delivery. The higher expectation of health-care-delivery quality expectation, the better patient-best-preference, and the more complicated system in health-care-delivery, have led to the shift of the paradigm to ‘Listen to the Patient’. Ethically, these situations are enhancing the bargaining position of the patient based on the principle of respect for autonomy. The principles of ethics in health-care- delivery are very important as the proper ground to anticipate the possibilities of unethical behavior by the health-care-provider and caregiver. Those evolutions are also enhancing the efforts of improving the quality of medical human resources, up-to-date medical technology, novel medical researches, and efficient cost-benefit ratio, so that the patient’s health, safety, quality-of-life, and patient-best-preference, can be achieved on the highest level. The paradigm of ‘Listen to the Patient’, which is in line with the principle of respect for autonomy, should be implemented to improve health governance and create the best health-care-delivery quality, good quality-of-life, patient safety, and patient-best-preference to any extent.