cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pukovisa
Contact Email
jetikakediokteran@gmail.com
Phone
+62811139043
Journal Mail Official
jeki@ilmiah.id
Editorial Address
Jl. Dr. GSSJ Ratulangi No.29, RT.2/RW.3, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
JURNAL ETIKA KEDOKTERAN INDONESIA
Published by PT. Ilmiah Mutakhir Indonesia
ISSN : 2598179X     EISSN : 2598053X     DOI : http://dx.doi.org/10.26880/jeki.v4i1.39
Core Subject : Health,
Medicine & Pharmacology Public Health
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia focuses on the consideration and implementation of medical ethics in the medical profession in Indonesia.
Arjuna Subject : Kedokteran - Kedokteran (Lain-Lain)
Articles 61 Documents
 3   4   5   6   7 
Konsekuensi Disinformasi Medis di Era Literasi Kesehatan Digital terhadap Integritas Bangsa Indonesia Irandi Putra Pratomo; Gatut Priyonugroho; Aris Ramdhani; Ratna Suryani Gandana
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 5, No 1 (2021): VOL 5, NO 1 (2021)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26880/jeki.v5i1.53

Abstract

Perkembangan pesat teknologi informasi digital telah menjamah seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Informasi dengan jumlah yang sangat besar, disebut juga sebagai mahadata, yang kini tersimpan di berbagai sudut dunia maya telah dapat diperoleh dalam sekejap dengan hanya menuliskan kata kunci menggunakan gawai. Mahadata informasi ini merupakan pisau bermata dua yang dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku masyarakat di suatu negara, khususnya informasi kedokteran dan kesehatan. Masa wabah COVID-19, suatu penyakit baru yang masih belum memiliki fakta keilmuan yang definitif pada saat tulisan ini dibuat, merupakan contoh situasi nyata yang telah mengakibatkan disrupsi atau ketidakteraturan informasi masif yang simpang siur melewati layar gawai. Kondisi ini mengakibatkan kekuatiran dan ketidakpastian masyarakat untuk menghadapi wabah. Tulisan ini membahas konsekuensi disinformasi medis terhadap integritas bangsa Indonesia, sehingga diharapkan dapat menjadi sumber introspeksi profesional kesehatan dalam menghadapi disrupsi informasi di era literasi kesehatan digital ini.
Digitalisasi Layanan Kaji Etik: Sebuah Studi Tata Kelola Komite Etik Penelitian Tri Nugraha Susilawati; Erindra Budi Cahyanto; Usman Sudarmaji
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 5, No 2 (2021): VOL 5, NO 2 (2021)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Perkembangan era digital yang pesat mempermudah rutinitas dan komunikasi sehari-hari, tetapi juga menciptakan tantangan tersendiri. Penyelesaian pekerjaan kelompok memerlukan pengetahuan dan keterampilan memadai agar dapat diselesaikan dengan lancar dan menghindari miskomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik dan manajemen protokol penelitian yang dikaji Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (FK UNS). Studi retrospektif dilakukan dengan menganalisis protokol yang masuk ke KEPK FK UNS selama periode 2018-2020. Penelitian ini membandingkan proses kaji etik terhadap protokol penelitian serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul ketika kaji etik dilakukan secara luring/ tatap muka maupun secara daring melalui aplikasi digital dan email resmi KEPK FK UNS. Data yang dikumpulkan berupa nomor identitas protokol, judul dan jenis penelitian, asal dan lembaga pemohon, serta jumlah hari yang diperlukan tim KEPK untuk menyelesaikan kaji etik (KE) hingga akhirnya menerbitkan surat keterangan laik etik (ethical clearance/ EC). Dari 405 protokol di tahun 2018, 302 protokol di tahun 2019, dan 188 protokol di tahun 2020, didapatkan jenis penelitian terbanyak adalah penelitian observasional, diikuti penelitian intervensi. Berdasarkan asal pemohonnya, mayoritas peneliti berasal dari lingkungan internal UNS, terutama mahasiswa S1. Jenis lembaga asal pemohon didominasi oleh institusi pendidikan, disusul rumah sakit dan litbang. Layanan KE secara manual (tahun 2018) dapat diselesaikan dalam waktu rerata 20 hari. Adapun layanan KE melalui aplikasi digital diselesaikan dalam waktu lebih lama, yaitu rata-rata 58 hari (tahun 2019) dan 46 hari (tahun 2020). Layanan KE melalui email dapat diselesaikan dalam waktu rata-rata 27 hari (tahun 2019) dan 19 hari (tahun 2020). Layanan KE harus disesuaikan dengan dinamika perkembangan jaman dan situasi yang memudahkan penelaah maupun pemohon. Hal itu demi tercapainya proses kaji etik yang efisien, cepat, nyaman namun tetap memprioritaskan kualitas telaah. Untuk mencapai hal tersebut, KEPK dapat merancang program edukasi berupa in-house training kepada penelaah serta pelatihan kepada peneliti untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam menyusun protokol penelitian agar dapat diterima baik secara etik maupun secara digital.Abstract Background: The rapid development of digital era simplifies daily tasks and communication despite creating challenges. For example, when the tasks involve team work, particular knowledge and skills are needed to complete the tasks smoothly without bringing up any miscommunication. This study aimed to describe the characteristics and the management of research protocols submitted for ethical reviews at the Health Research Ethics Committee (HREC) of Faculty of Medicine, Universitas Sebelas Maret (UNS). Method: A retrospective study was conducted to analyse research protocols submitted to the HREC during the period of 2018-2020. This study compared the process of ethical reviews and identified problems during the conventional review (board meeting) and digital review (via digital application and the HREC official email). The following data were collected: protocol numbers, research titles, type of research, researcher’s origins, and the number of days required for the HREC team to complete the review and finally issuing ethical approval; i.e., the Ethical Review (ER) service. Results: A total of 405 protocols in 2018, 302 protocols in 2019, and 188 protocols in 2020 were submitted to the HREC. Most of the research protocols were observational studies, followed by interventional studies. The majority of researchers were undergraduate students of UNS. The origins of researchers were mostly from educational institutions, followed by hospital and research and development (R&D) institutions. The mean duration to complete the ER service by conventional review in 2018 was 20 days. The use of a digital application delayed the ER service which on average took 58 days to complete in 2019 and 46 days in 2020. The mean duration for completing the ER service via emails was 27 days in 2019 and 19 days in 2020. Conclusion: The ER service should be customized in accordance with the dynamics of the times and the situations that enables reviewers and researchers to perform an efficient, rapid, and comfortable process of ethical review whilst prioritizing the review quality. In order to do this, the HERC could deliver educational programs such as inhouse training for reviewers as well as training for researchers to improve the knowledge and technical skills in composing research protocols that are ethically and digitally acceptable.
Hak Pendampingan Spiritual pada Pasien dengan Penyakit Terminal Hadjat S Digdowirogo; Bachtiar Husein; Itsna Arifatuz Zulfiyah
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 5, No 1 (2021): VOL 5, NO 1 (2021)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26880/jeki.v5i1.54

Abstract

Penanganan pasien di rumah sakit seharusnya melibatkan fisik, sosial, psikologis, dan spiritual pasien. Akan tetapi, dokter dan PPA lainnya biasanya hanya berfokus kepada penanganan fisik pasien, padahal pasien, terutama pasien dengan penyakit terminal, juga membutuhkan pendampingan spiritual. Pendampingan spiritual ini juga termasuk ke dalam hak pasien yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Dokter dan PPA lainnya harus menyediakan pendampingan yang sesuai dengan kondisi masing-masing pasien (tailor made). Tidak jarang, pendampingan spiritual ini berhubungan erat dengan agama. Dengan melakukan pendampingan spiritual yang adekuat, kualitas hidup pasien dapat meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak pada kebutuhan pasien akan perawatan fisik dan obat-obatan yang menurun.
Etika Pemusnahan Zigot pada Proses Fertilisasi In Vitro Judi Januadi Endjun; Azharul Yusri; Mohammad Baharuddin; Fadlika Harinda; Budi Wiweko
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 5, No 2 (2021): VOL 5, NO 2 (2021)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Hukum yang mengatur pengelolaan teknologi reproduksi terbantu (TRB) belum komprehensif. TRB merupakan kemajuan teknologi kesehatan yang dapat membantu pasangan memiliki anak di luar cara alamiah. Mekanisme dilakukan dengan membekukan embrio dengan nitrogen cair sehingga embrio tetap viabel dan sewaktuwaktu dapat ditanamkan ke dalam rahim. Sudah banyak peraturan yang mengikat tentang pemanfaatan TRB, di antaranya UU no. 36 tahun 2009, PP no. 61 tahun 2014, dan Permenkes no. 43 tahun 2015. Ditinjau dari segi etik, salah satu lafal sumpah dokter yang berbunyi “Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan” menjadi landasan etik pengelolaan TRB. MUI juga telah mengeluarkan fatwa bahwa TRB merupakan usaha yang dibolehkan untuk memiliki anak, namun dengan batasan-batasan tertentu. Namun, hingga kini, pemusnahan sisa embrio yang sudah tidak digunakan lagi masih belum memiliki payung hukum yang jelas sehingga diperlukan revisi KUHP dan UU lex spesialis untuk memperjelas status bahwa tindakan medis tanpa niat jahat tidak termasuk hukum pidana.Abstract Regulation which manage the use of In Vitro Fertilization (IVF) is not comprehensive yet. IVF is an advanced in health reproduction technology which facilitates couples to concieve in a way other than the natural one. IVF was done by freezing the embryo with liquid nitrogen so the embryo stay viable and can be implanted in the uterus at any time. There are many regulations regarding the use of IVF, including Constitution no. 36 of 2009, Government Regulations no. 61 of 2014, and Ministry of Health Regulations no. 43 of 2015. From an ethical point of view, in one of Hippocratic Oath for physician is said that “I will maintain the utmost respect for human life from the time of conception” has become the ethical basis for IVF. Indonesian Ulema Council (MUI) has also issued a fatwa which stated that IVF is an effort that is allowed to have children, but with certain limitations. However, until now, the extermination of the remaining embryos that are no longer needed still has no legal clarity, so that an amandement of the criminal code (KUHP) and the Lex Specialist Law is needed to clarify the status that medical actions without malicious intent are not included in the criminal law.
Etika Mengakhiri Hubungan Dokter-Pasien Pukovisa Prawiroharjo; Rizky Rafiqoh Afdin; Wiji Lestari
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 5, No 1 (2021): VOL 5, NO 1 (2021)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26880/jeki.v5i1.55

Abstract

Hubungan dokter-pasien dan keluarga pasien dilandasi asas kepercayaan antar pihak. Landasan kepercayaan antar pihak ini dapat rusak oleh berbagai faktor. Hubungan dokter-pasien mencakup kewajiban dokter untuk memberikan keberlangsungan perawatan terhadap pasien. Pengakhiran hubungan dokter-pasien merupakan suatu kesepakatan bersama dengan tanpa paksaan, mungkin tidak menjadi masalah. Namun di luar kesepakatan antara dokter dan pasien, maka pengakhiran hubungan dokter-pasien ini dapat ditinjau dari sisi pasien maupun dari sisi dokter. Dari sisi pasien, mengakhiri hubungan dokter- pasien dan fasilitas layanan kesehatan baik yang bersifat sementara lalu kembali lagi, atau untuk seterusnya merupakan bagian dari hak pasien. Pengakhiran hubungan dokter-pasien dari sisi dokter adalah intimidasi, kekerasan, serta perilaku merusak hubungan saling percaya tanpa alasan dari pasien.
Informed Consent pada Remaja: Sebuah Kajian Literatur Agung Ayu Candra; Keziah Nadya; Laveda Lypinsky; Leonardo Darmawi; Liauw Djai Yen; Monica Regina Ngantung; Patrick Valentino Intan; Putra Brillian Djohan; Regina Pebriana; Sander Qlintang; Thania Vinsalia
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 5, No 2 (2021): VOL 5, NO 2 (2021)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Informed consent adalah suatu persetujuan mengenai akan dilakukannya tindakan kedokteran oleh dokter terhadap pasiennnya. Komponen dari informed consent untuk dinyatakan valid adalah adanya kapasitas/competence, sudah diberikan informasi relevan dan adekuat, dan diberikan secara autonom. Remaja merupakan kelompok usia yang masih mengalami perkembangan maturitas, nilai, kognisi, dan autonomi, sehingga dapat menimbulkan dilema dalam pelaksanaan informed consent. Tujuan dari telaah literatur ini adalah menginvestigasi apakah remaja (usia 15-19 tahun) mampu untuk memberikan inform consent terkait dari intervensi medis yang akan dilakukan pada dirinya. Studi empiris menunjukkan jika perlu dilakukan penilaian pada kompetensi remaja dalam memberikan suatu consent. Studi mengatakan remaja dapat dinyatakan kompeten dalam memberikan informed consent jika sudah berusia diatas 12 tahun. Namun sebagian besar studi tidak menguji aspek apresiasi dari pengambilan consent tersebut. Remaja sering kali tidak dapat memberikan consent yang volunter karena masih dalam tanggung jawab orang tua/walinya. Pada kasus adanya perbedaan keputusan anak dan orang tua, direkomendasikan dilakukan prosedur dual consent (anak dan orang tua).Abstract Informed consent is a therapeutic agreement between physicians and their patients. The valid consent has 3 components: competence/capacity, patient has given relevant information, and autonomy. Adolescents are a population where maturity, cognition, and autonomy are still in development, which can cause a dilemma in the implementation of informed consent for adolescents. This literature review is to investigate the capability of adolescents (age 15-19) to give informed consent for any medical intervention. Empirical studies show there need assessment for adolescent competence to give any consent. Studies also show the minimum age for adolescents to give consent is 12 years. However, most studies didn’t include the appreciation aspect for this assessment. Adolescents also have boundaries in giving volunteer consent because legally they are still in parent’s responsibility. In any case of different decision between adolescents and their parents, dual consent is recommended.
Relasi Etika, Disiplin, dan Hukum Kedokteran Pukovisa Prawiroharjo; Rizky Rafiqoh Afdin; Agus Purwadianto
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 5, No 1 (2021): VOL 5, NO 1 (2021)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26880/jeki.v5i1.56

Abstract

Etika kedokteran sangat berhubungan dengan hukum. Hampir di semua negara ada hukum yang secara khusus mengatur bagaimana dokter harus bertindak berhubungan dengan masalah etika dalam perawatan pasien dan penelitian. Namun etika dan hukum tidaklah sama.Etika berkaitan dengan pilihan perilaku yang tepat dengan mempertimbangkan semua keadaan. Hukum kedokteran adalah suatu disiplin hukum, suatu bidang hukum yang dibatasi subjeknya, yang mengatur hubungan antara pasien dan staf medis. Selain terikat oleh norma etika dan hukum, profesi kedokteran juga terikat oleh Disiplin Profesi Kedokteran yakni ketaatan terhadap aturan - aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran.
Tinjauan Aspek Bioetika Terhadap Pemulasaraan Jenazah COVID-19 di Indonesia Liauw Djai Yen; Yuliana Yosephine; Elizabeth Ameilia Dewi; Jonathan Mark Yobel; Gracia Rachel; Carlin Owen Nikolaus
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 5, No 2 (2021): VOL 5, NO 2 (2021)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2) merupakan etiologi dari Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Penyakit COVID-19 menyebabkan berbagai macam gejala pada manusia, mulai dari derajat ringan hingga berat dan sering menyebabkan kematian. Penyebaran dari virus SARS-CoV-2 sangat cepat sehingga membuat angka kejadian dan kematian akibat COVID-19 masih terus mengalami peningkatan. Hal ini juga terjadi di Indonesia dan menyebabkan pemerintah Indonesia membuat regulasi baru, terutama dalam hal pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 yang harus dilakukan sesuai protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Regulasi yang dibuat di Indonesia sering menyebabkan kontroversi di masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan tradisi dan ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia. Berdasarkan aspek bioetika, pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 tetap dilakukan sesuai dengan agama dan adat yang dianut oleh jenazah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Berbagai kontroversi yang timbul di masyarakat Indonesia disebabkan karena kurangnya penyampaian edukasi yang baik terhadap masyarakat Indonesia terutama karena Indonesia terdiri dari beragam budaya dan agama yang sudah berpuluh-puluh tahun dianut dan harus mengalami perubahan di masa pandemi COVID-19.Abstract Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is the etiology of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). COVID-19 causes various symptoms in humans, ranging from mild to severe degrees and often causes death. The spread of the SARS-CoV-2 virus is so rapid that the incidence and mortality from COVID-19 continue to increase. It also happened in Indonesia and caused the Indonesian government to make new regulations, especially in the management of death and burial of COVID-19’s corpses to do the appropriate medical protocols to prevent the transmission of COVID-19. Regulations made in Indonesia often cause controversy in the community because they are considered not in accordance with the traditions and religious principles of the Indonesian people. Based on the bioethical aspect, the management of death and burial of COVID-19’s corpses will continue to be done in accordance with the religion and customs adopted by the corpse while still implementing health protocols for the common good. Various controversies have arisen in Indonesian society due to the lack of delivery of a good education to the people of Indonesia, especially since Indonesia consists of diverse cultures and religions that have been practiced for decades and must undergo a change in the COVID-19 pandemic.
Autopsi Virtual (Virtopsy): Tinjauan Etik, Bioetika, Sosial, Budaya, Agama, dan Medikolegal Muhammad Habiburrahman; Aria Yudhistira
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 5, No 1 (2021): VOL 5, NO 1 (2021)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26880/jeki.v5i1.52

Abstract

ABSTRAKPerkembangan ilmu forensik telah memunculkan gagasan metode autopsi virtual (Virtopsy) sebagai jawaban atas hambatan praktik autopsi konvensional yang invasif. Perspektif keilmuan forensik medis dan radiologi memandang bahwa melalui kombinasi modalitas radiologi utama Computed Tomography (CT) dan Magnetic Resonance Imaging (MRI) dengan tambahan metode minimal invasif biopsi menunjukkan nilai sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi yang tinggi dalam pembuktian dan rekonstruksi sebab kematian. Meskipun demikian, masih sedikit literatur yang membahas tinjauan Virtopsy dari aspek etik, bioetika, medikolegal, sosial, budaya, dan agama. Melalui penelusuran pustaka secara daring dari empat database jurnal besar yang dilanjutkan dengan telaah keabsahan studi, maka diketahui bahwa secara etik, Virtopsy sebagai temuan baru memerlukan perhatian khusus pada kerahasiaan data digital yang dihasilkan. Selain itu profesionalisme tenaga medis yang berperan dan kerjasama multidisiplin terbentuk menjadi aspek etik yang baik dari Virtopsy. Adapun tinjauan bioetika, memandang Virtopsy melalui pertimbangan manfaat dan kerugiannya dalam praktik medikolegal. Dokter wajib memberikan informasi atas prosedur autopsi ini pada keluarga pasien termasuk pilihan alternatifnya. Kemudian, Virtopsy juga mampu menjawab tantangan penolakan pasien karena alasan sosial, budaya, dan agama sehingga jumlah pembuktian sebab kematian dapat meningkat. Namun sayangnya, Indonesia masih berhadapan pada dasar hukum yang belum kuat terkait penerapan Virtopsy dan keabsahan bukti yang diproduksi pada meja pengadilan. Dengan demikian dibutuhkan analisis komprehensif terkait potensi regulasi hukum yang jelas agar Virtopsy dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu kedokteran di masa depan.ABSTRACTThe development of forensic science has led to the idea of a virtual autopsy (Virtopsy) as an answer to the obstacles of conventional autopsy. Medical forensics and radiology view that through the combination of computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) modalities and minimally invasive biopsy, high sensitivity, specificity, and accuracy in proving and reconstructing the cause of death can be obtained without being invasive. Even so, there is still lack of literature that discusses virtopsy from the aspects of ethics, bioethics, medicolegal, social, culture, and religion. Through online literature searches from the four big journal databases and followed by a review of the validity of the study, it is known that ethically, virtopsy requires special attention to the confidentiality of the digital data generated. Also, the professionalism of medical personnel who play a role and multidisciplinary collaboration are important ethical basis. As for the bioethics review, looking at Virtopsy through consideration of its benefits and disadvantages in medicolegal practice, the doctor is obliged to provide information on this autopsy procedure to the patient’s family, including alternative options. Then, Virtopsy is also able to answer the challenge of patient rejection for social, cultural, and religious reasons so that the number of proofs for the cause of death can increase. Unfortunately, Indonesia is still faced with an inadequate legal basis regarding the application of Virtopsy and the validity of evidence produced in court. Thus, a comprehensive analysis is needed regarding the potential for clear legal regulation so that Virtopsy can be useful for the advancement of medical science in the future.
Tinjauan Etika Protokol Pemakaman Jenazah Pasien Terduga COVID-19 Narumi Hayakawa; Albert Adiputra; Raden Ajeng Yayi Suryo Prabandari
Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 5, No 2 (2021): VOL 5, NO 2 (2021)
Publisher : Majelis Kehormatan Etik Indonesia PBIDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Acara keagamaan yang melibatkan kerumunan seperti upacara pemakaman perlu mendapatkan perhatian khusus berupa pembatasan kegiatan akibat pandemi COVID-19. Penanganan jenazah merupakan salah satu strategi mitigasi penting ketika menangani wabah. Oleh karena upacara pemakaman bersinggungan secara langsung dengan penanganan jenazah, ketaatan dalam upacara pemakaman berdasarkan perintah agama juga patut menjadi sorotan khusus, karena kebebasan berserikat, berekspresi, dan beragama kini seakan-akan menjadi tumpang tindih dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Kajian kritis ini ditulis menggunakan pendekatan paternalisme, teori kontrak sosial, tindakan luar biasa, dan kepercayaan publik.untuk merespon refleksi dampak penanganan pandemi terhadap konflik sosial dan budaya terutama dalam masyarakat konservatif religius di Indonesia.Abstract As the result of COVID-19 pandemic, religious events which draw crowds such as funeral service needs to be restricted and monitored. Disposal and management of dead bodies is a very important mitigation step when dealing with an infectious disease. Religious customs of funeral services have to be considered when dealing with corpse management, because the freedom of expression, assembly and religion are now being directly contrasted with COVID-19 containment efforts. In this critical review of national pandemic management strategy, we used paternalism approach, social contract theory, extraordinary measures, and public trust to analyze conflicts arising from socio-cultural factors, especially in the religious conservative populations of Indonesia.

Page 6 of 7 | Total Record : 61

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2017 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2021): VOL 5, NO 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021): VOL 5, NO 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 1 (2017)